tetapberlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat dilakukanupaya administratif.(2) jika saudara tetap ingin mengajukan upaya administratif(keberatan) terhadap obyek sengketa, dapat ditujukanPutusan Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMGHalaman 4 dari 66 Halamankepada Bupati Grobogan yang menetapkan keputusantersebut.b) Tergugat/Bupati Grobogan, melalui Badan Kepegawaian,Pendidikan Dan Pelatihnan Daerah, pada tanggal 28 Januari 2021,telan mengeluarkan surat berupa : Petikan Keputusan BupatiGrobogan nomor 821.3

Grobogan yang bukanmerupakan atasan Bupati Grobogan (Tergugat) selaku pejabatyang menghukum terkait terbitnya objek sengketa.Putusan Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMGHalaman 17 dari 66 Halaman Bahwa berdasarkan uraian tersebut nyatalah bahwa pengajuankeberatan atas objek sengketa oleh Penggugat tidak sesuai dengandasar hukum yang Penggugat dalilkan.7 Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada huruf ii angka6 huruf b), Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkanPetikan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.3

Bahwa Tergugat mengeluarkan Petikan Keputusan BupatiGrobogan Nomor 821.3/157/2021 tersebut tidak ada kaitannyadengan surat keberatan Penggugat tanggal 11 Januari 2021dimaksud, sehingga dalil Penggugat pada huruf ii angka 6 huruf b)adalah mengadaada dan tidak berdasar. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada huruf ii angka 7,Penggugat menyatakan seolaholah Tergugat telah memberikantanggapan/balasan kepada Penggugat terkait objek sengketadalam perkara ini.

Dan Associates (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat dari Badan Kepegawaian,Pendidikan danPelatinan Daerah Kabupaten Grobogan tertanggal 28Januari 2021 Perihal Petikan Keputusan BupatiPutusan Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMGHalaman 28 dari 66 Halaman17.18.19.20.21.22.P17P18P19P20P21P22Grobogan Nomor : 821.3/157/2021, TentangPemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru KarenaPenjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Drs. PuspitoHadi Mulyono dan Sri Nurkasanah, S.Pd.,SD.

pekerjaandermaga itu dihentikan dan dermaga itu siap 1 unit dan setelah diperiksaoleh Panitia pemeriksa dengan progress hanya 58 % sisanya disetor kekas Negara.Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2013 Penggugat di non jobkan oleh Bupati Agam dan pada saat itu Penggugat mengajukan suratuntuk pindah kembali ke Pemda Propinsi Sumatera Barat.Bahwa selanjutnya Jabatan terakhir Penggugat adalah WidyaiswaraMuda pada Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821.3

Penulisan Jabatan Penggugat dalam Objek Gugatan ditulisPelaksana adalah tidak benar, karena Jabatan terakhir Penggugatadalah Widyaiswara Muda berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNURSUMATERA BARAT Nomor :821.3/3398/BKD2014, tanggal 22Oktober 2014.3.

Penulisan Unit Kerja dalam Objek Gugatan ditulis : BadanPengembangan Sumber Daya Manusia, adalah tidak benar karenaUnit Kerja Penggugat terakhir adalah Badan Diklat Provinsi SumateraBarat berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARATNomor :821.3/3398/BKD2014, tanggal 22 Oktober 2014.Bahwa oleh karena Objek Gugatan bertentangan dengan asaskecermatan, maka sudah seharusnya Objek Gugatan dibatalkan.Vill.

(fotokopi sesuai asli);: Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821.3 /3398 / BKD2014 tentang Pengangkatan melalui PerpindahanPutusan Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUN.PDGHalaman 24 dari 62 Halaman.8. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P.1011. Bukti P.1112. Bukti P.1213. Bukti P.1314. Bukti P.1415. Bukti P.15dari Jabatan lain kedalam Jabatan Widiaiswara. Tanggal 22Oktober 2014. (fotokopi dari petikan);: Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862 / 894 / BKD2016, Tanggal 2 Maret 2016.

Hasan selaku KepalaSub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten AcehTimur yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor:PEG.821.3/42/2014 tanggal 19 Mei 2014, pada suatu waktu yang hari, tanggaldan bulannya tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, 2016 dan 2017 atausetidaktidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 s/d 2017 bertempat diKantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur yang beradadi Pusat Perkantoran Aceh Timur JI.

keperluan pribadinya dan keperluankeperluan lainnya baik keperluandinas maupun diluar dinas yang tidak dapat diingat lagi, padahal uang listrikdan uang keperluan dinas lainnya sudah dianggarkan tersendiri dalam DIPADinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2015, 2016 maupun 2017; Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatanmenyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya sebagai KasubagKeuangan Dinas Pendidikan Aceh Timur yang diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Aceh Timur Nomor : PEG.821.3

Aceh Timur berdasarkan KeputusanBupati Aceh Timur Nomor : PEG.821.3/42/2014 Tanggal 19 Mei 2014; Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Sub BagianKeuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Hasan menjabat sebagaiKasubbag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten AcehTimur berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: PEG.821.3/42/2014 tanggal 19 Mei 2014, dan Terdakwa juga menjabat sebagai BendaharaJasa Guree Aceh Timur periode2014 sampai dengan 2017;Bahwa berdasarkan Konferensi PGRI Kab. Aceh Timur yang dilaksanakanpada tanggal 16 November 2014 di Aula SMA Negeri 1 Peureulak Kab.

Aceh Timur berdasarkanKeputusan Bupati Aceh Timur Nomor: PEG.821.3/42/2014 tanggal 19 Mei 2014;Menimbang, bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai KepalaSub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Bener Meriah tahun anggaran 2013 sesuai denganSK Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013, baik yangmelakukan atau menyuruh melakukan, Bahwa tempat perbuatan para terdakwayang meliputi wilayah Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 150/KMA/SK/X/2011 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan SuratKetua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: W1U/1479/HK.01/X/2011 Tentang pemeriksaan perkara

Bener Meriah tahun anggaran 2013 sesuai denganSK Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013, baik yangmelakukan atau menyuruh melakukan, Bahwa tempat perbuatan para terdakwayang meliputi wilayah Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan SuratHalaman 15 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.BnaKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 150/KMA/SK/X/2011 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan SuratKetua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor

Bener Meriah.Asli 1 (satu) petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor :Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang PelantikanHalaman 28 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna96.oT .98.32.100.101.102.103.104.105.Jabatan Struktura atas nama Ami Aristoni, S.STP, M.Si besertalampiran.Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenNomor : 188.45/ /SKPPTK/DBMCKBM/2013 tanggal 13 Maret2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Kegiatan Pembangunan dan

Bener Meriah.Asli 1 (satu) petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor :Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang PelantikanJabatan Struktura atas nama Ami Aristoni, S.STP, M.Si besertalampiran.Asli 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenNomor : 188.45/ /SKPPTK/DBMCKBM/2013 tanggal 13 Maret2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana danPrasarana Rumah lIbadah Kecamatan Permata dan KecamatanBener Kelifah

(Penggugat) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah padaKantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Maluku di Ambon, (vide BuktiP2);2) Bahwaiberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor:821.3/SK/455/2000, tanggal 16 Mei 2000, Jacomina Adriana Patty, A.Ks.

Bener Meriah tahun anggaran 2013 sesuaidengan SK Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 ;Bahwa Terdakwa Ir. AZWIRIANS YAH BIN ABDUL MUTHALIB, TerdakwaIl SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, Terdakwa III MURSADA BINM. DAUD, dan Terdakwa IV AMI ARISTONI, S, STP, Msi melakukanpencairan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasaranarumah ibadah di Kab.

Bener Meriah) juga sebagai anggota Panitia PenerimaanHasil Pekerjaan dalam Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana danprasarana rumah lbadah pada Dinas Bina Marga dan Cipta karya (BMCK) Kab.Bener Meriah tahun anggaran 2013 sesuai dengan SK NomorPeg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 ;Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDULMUTHALIB, Terdakwa II SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, TerdakwaIl MURSADA BIN M.

Bener Meriah) juga sebagai anggota Panitia PenerimaanHasil Pekerjaan dalam Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana danprasarana rumah lbadah pada Dinas Bina Marga dan Cipta karya (BMCK) Kab.Bener Meriah tahun anggaran 2013 sesuai dengan SK NomorPeg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 ;Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDULMUTHALIB, Terdakwa II SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, TerdakwaIII MURSADA BIN M.

BenerMeriah tahun anggaran 2013 sesuai dengan SK NomorPeg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 ;Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDULMUTHALIB, Terdakwa II SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, TerdakwaIII MURSADA BIN M. DAUD, dan Terdakwa VV AMI ARISTONI, S, STP, Msimelakukan pencairan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana danprasarana rumah ibadah di Kab.

juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----------------------------------------------

Dikembalikan kepada AGUS SURYADI, ST;-----------------------------

2. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp. 96.595.000,-;-------------------------------------------------------------------------

3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.3

;Halaman 25 dari 47 halamanPutusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU3.1 (satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor:821.3.PD/54PEG/B.MW/2005 Tanggal 17 Januari 2005 TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN,5 (Lima) Lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor821.24/911/RHS/BKPPD/2012 Tanggal 25 September 2012 TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural LingkupPemerintah Kabupaten Morowali an.

pidana yang dijatunkan kepadanya; Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; Menyatakan barang bukti berupa: 1. 1 (Satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengannilai Rp. 81.195.000, (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluhlima ribu ruplah);Dikembalikan kepada AGUS SURYADI, ST; 2. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet VsatKampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp. 96.595.000,;3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor:821.3

dijatunkan kepadanya; Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; Menyatakan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsatdengan nilai Rp. 81.195.000, (delapan puluh satu juta seratussembilan puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada AGUS SURYADI, ST; 2. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet VsatKampus Il Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp.96.595.000, ; 2222222 n2e one3. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor:821.3

- Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubenur Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.3/2675/042/1990 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 7 Agustus 1990 beserta lampiran Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.3/2675/042/1990 tanggal 7 Agustus 1990.

NIP.19600103 198903 1009 yangditerbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009;Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat JawaTimur Nomor: 821.3/2675/042/1990 tentang Pengangkatan menjadiPegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 7 Agustus 1990 besertalampiran Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat Jawa TimurNomor: 821.3/2675/042/1990 tanggal 7 Agustus 1990;1 (satu) bendel dokumen Surat Perintan Kerja Nomor:600/730/423.106/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan nilai pekerjaansebesar Rp. 96.650.000

NIP.19600103 198903 1009 yangditerbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009.Halaman 51 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYFotocopy Petikan Surat Keputusan Gubenur Daerah Tingkat JawaTimur Nomor : 821.3/2675/042/1990 tentang Pengangkatan menjadiPegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 7 Agustus 1990 besertalampiran Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat Jawa TimurNomor : 821.3/2675/042/1990 tanggal 7 Agustus 1990.1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja Nomor600/730/423.106/2012 tanggal

NIP.19600103 198903 1009 yangditerbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009.Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubenur Daerah Tingkat JawaTimur Nomor : 821.3/2675/042/1990 tentang Pengangkatan menjadiPegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 7 Agustus 1990 besertalampiran Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat Jawa TimurNomor : 821.3/2675/042/1990 tanggal 7 Agustus 1990.1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja Nomor600/730/423.106/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan nilaipekerjaan sebesar Rp. 96.650.000

No. 188 PK/Pid.Sus/2018Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPASKPD : 103 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011 (legalisir);SP2D Nomor 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011senilai Rp98.269.091,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus enampuluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) (legalisir);1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati KaurNomor 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentangPengangkatan

No. 188 PK/Pid.Sus/201837.38.oo.40.41.42.43.44,45.46.47.48.49.50.enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) (legalisir);1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati KaurNomor 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentangPengangkatan PNS atas nama M. Edian, ST bin (alm) SyahranAlie;1 (satu) exemplar asli Laporan Rencana Campuran Beton K250;1 (satu) exemplar asli quality contro!

Bahwa Penggugat diangkat dan ditetapbkan sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor. 821.3/SK/455/2000tanggal 16 Mei 2000, yang ditugaskan pada Dinas Kesejahteraan SosialPropinsi Maluku, sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Gubernur MalukuNomor. 821.3/SK/455/2000, tanggal 16 Mei 2000 dengan Pangkat/Golongan,Penata Muda Ill/a.3.

BuktiP.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat KeputusanGubernur Maluku Nomor. 821.3/SK/455/2000,Tanggal 16 Mei 2000 (SK Pegawai Negeri Sipil);4. BuktiP. 4 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor.Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN5. BuktiP.56. BuktiP.67. BuktiP. 78. BuktiP.89. BuktiP.910. BuktiP.1011.

selama jalannya pemeriksaan persidangan, MajelisHakim medapatkan faktafakta hukum sebagai berikut:1) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:PEG.7A21/235, tanggal 21 Februari 1999, Jacomina Adriana Patty, A.Ks.Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN(Penggugat) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah padaKantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Maluku di Ambon, (vide Bukti P 2);2) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor:821.3

Penggugat melalui PTUN ini tak lainhanya ingin membela hakhak Penggugat di depan hukum,karenanya, perkenankan pula Penggugat, berdasarkan Hukum AcaraPTUN, menyebut Bapak Bupati dengan sebutanTergugat ;Halaman 5 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDBahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri SipilPemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terhitung sejak tanggal01 Februari 2005 dengan tempat tugas / Unit Kerja di Kantor CamatBengalon, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK.821.3

/0438/BKDMUTIIII/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentangPengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK Bupati Kutai TimurNomor : SK.821.3/0153/BKDMUTIIII/2006 tanggal 27 Maret 2006tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadiPegawai Negeri Sipil, dengan penempatan pada Satuan Unit Kerjayakni Kantor Camat Bengalon ;Bahwa di Tahun 2017, Penggugat bersamasama dengan beberaparekan PNS di Lingkungan

NIP : 197406122005021005 ;BuktiP2 : Foto kopi yang dileges Surat Tanda Terima Nomor :788/0204.2/BKPP/SIAKAA/XII/2018 tanggal 31 Desember2018 ;BuktiP3 : Foto kopi yang dileges Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : SK.821.3/0438/BKDMUT/III/2005 tanggal 7Maret 2005 tentang Pengangkatan sebagai CalonPegawai Negeri Sipil, dengan penempatan pada SatuanUnit Kerja Kecamatan Bengalon ;BuktiP4 : Foto kopi cap basah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK.821.3/0153/BKDMUT/III/2006 tanggal 27 Maret 2006tentang

terdakwa yangmenyatakan tetap pada alasanalasan pembelaan semula ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidanganberdasarkan surat dakwaan Register Nomor Perkara PDS 02 / M.Ndo /Ft.1 /03/ 2014 tertanggal 3 April2014, yang berbunyi sebagai berikut :Pertama :wannnannn Bahwa terdakwa JEFFRY ARIE PANAMBUNAN selakuPegawai Negeri Sipil NIP.19640103 198902 1 001 atauPenyelenggara Negara yang diangkat sebagai Kepala BidangPencegahan dan Kesiapan BPBD Kota Manado) berdasarkanKeputusan Walikota Manado Nomor : 821.3

Pasal 64 ayat(1) KUHP.ATAUwannnannne Bahwa terdakwa JEFFRY ARIE PANAMBUNAN selakuPegawai Negeri Sipil NIP.19640103 198902 1 001 atauPenyelenggara Negara yang diangkat sebagai Kepala BidangPencegahan dan Kesiapan BPBD Kota Manado) berdasarkanKeputusan Walikota Manado Nomor : 821.3/BKD/SK/03/2011tanggal 26 Januari 2011, baik secara sendirisendiri maupun13bersamasama dengan lelaki YAP ADILANG dan lelakiDrs.ALFRED SUMURUNG , MBA (dilakukan penuntutan dalamberkas perkara terpisah) pada sekitar bulan September

ATAUwannnannn Bahwa terdakwa JEFFRY ARIE PANAMBUNAN selakuPegawai Negeri Sipil NIP.19640103 198902 1 001 atauPenyelenggara Negara yang diangkat sebagai Kepala BidangPencegahan dan Kesiapan BPBD Kota Manado) berdasarkanKeputusan Walikota Manado Nomor : 821.3/BKD/SK/03/2011tanggal 26 Januari 2011, baik secara sendirisendiri maupunbersamasama dengan lelaki YAP ADILANG dan lelakiDrs.ALFRED SUMURUNG , MBA (dilakukan penuntutan dalamberkas perkara terpisah) pada sekitar bulan September tahun 2011dan bulan

negara saja ;Menimbang, dari faktafakta yang terungkap di persidangan, yaknidari Keterangan saksi Boy Abednedju Naray, ST, Alfred Sumurung, MBA,Robert Steven Gaghana, Marry Mendoma, SP, Dubby Koyuko, SEterungkap fakta hukum bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai NegeriSipil yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kota Manado ;Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas diperkuat pula denganSurat Keputusan Walikota Manado Nomor : 821.3

Tanggamus yang diangkat berdasarkanSK Bupati Tanggamus No : 821.3 / 146 / 2005 tanggal 30 November 2005sekaligus sebagai Penanggungjawab teknis sesuai dengan SK KepalaDinas PU Kab. Tanggamus No : 800 / 84CK / 19 / IV / 2006 tanggal 17April 2006 dan Ketua Panitia / Tim Pemeriksa / Penilai Hasil Pekerjaan(selanjutnya disebut Tim PHO) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab.Tanggamus No : 600/070 / 19/ III / 2006 tanggal 22 Februari 2006, saksiIr. A.

Tanggamus yang diangkat berdasarkanSK Bupati Tanggamus No : 821.3 / 146 / 2005 tanggal 30 November2005 sekaligus sebagai penanggungjawab teknis sesuai dengan SKKepala Dinas PU Kab. Tanggamus No : 800 / 84CK / 19 / IV/ 2006 tanggal2017 April 2006 dan Ketua Panitia / Tim Pemeriksa / Penilai Hasil Pekerjaan(selanjutnya disebut Tim PHO) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab.Tanggamus No : 600 /070/ 19/ III / 2006 tanggal 22 Februari 2006, saksiIr. A.

Banu Palaka, MM Nomor : 821.3/146/11/2005 Tanggal30 November 2005 yang dilegalisir ;1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan PembangunanTahap Il Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor :600 / 003 / CK03 / 19 / IX / 2006 tanggal 05 September 2006(Fotocopy) ;1 (satu) Bundel laporan Kemajuan Fisik Bulan KeI Periode 5September s/d Oktober 2006 Pembangunan Tahap II TamanMakam Pahlawan Kab.

Banu Palaka, MM Nomor :821.3/146/11/2005 Tanggal 30 November 2005 yangdilegalisir ;1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja PekerjaanPembangunan Tahap Il Taman Makam PahlawanKab. Tanggamus Nomor : 600 / 003 / CK03/ 19 /IX/2006 tanggal 05 September 2006 (Fotocopy) ;1 (satu) Bundel laporan Kemajuan Fisik Bulan KePeriode 5 September s/d Oktober 2006Pembangunan Tahap Il Taman Makam PahlawanKab.

Banu Palaka, MM Nomor : 821.3/146/11/2005 Tanggal 30November 2005 yang dilegalisir ;1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan PembangunanTahap Il Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor : 600 /003 / CK03 / 19 / IX/ 2006 tanggal 05 September 2006 (Fotocopy) ;1 (satu) Bundel laporan Kemajuan Fisik Bulan Kel Periode 5September s/d Oktober 2006 Pembangunan Tahap II Taman MakamPahlawan Kab.

sendirisendiri dan menjadi kejahatan yangancamannya dengan hukuman yang sejenis dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau. orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau. menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa yang diangkat sebagai pegawai negeri berdasarkan SuratKeputusan Walikota Ternate Nomor : 821.3

masingmasing harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri dan menjadi kejahatanyang ancamannya dengan hukuman yang sejenis, yang pada waktumenjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahanbarang, seolaholah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwahal tersebut bukan merupakan utang.Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa yang diangkat sebagai pegawai negeri berdasarkan SuratKeputusan Walikota Ternate Nomor : 821.3

.;1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 821.3/118/MUTASI/2001 tanggal 10 mei 2001 tentang: Jabatan baru sebagai Pj.Kasi Operasional Kebakaran Wilayah Il Kantor Kebakaran KotaBalikpapan A.n. Drs.

SUPARMAN, S.Sos.;4. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 821.3/118/MUTASI/2001 tanggal 10 mei 2001 tentang Jabatan Baru sebagai Pj.Kasi Operasional Kebakaran Wilayah Il Kantor Kebakaran KotaBalikpapan A.n. Drs.

.- Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubenur Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.3/2675/042/1990 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 7 Agustus 1990 beserta lampiran Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.3/2675/042/1990 tanggal 7 Agustus 1990.- 1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 600/730/423.106/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 96.650.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu

NIP.19600103 198903 1009 yangditerbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009;Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat JawaTimur Nomor: 821.3/2675/042/1990 tentang Pengangkatan menjadiPegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 7 Agustus 1990 besertaHalaman 45 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYlampiran Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat Jawa TimurNomor: 821.3/2675/042/1990 tanggal 7 Agustus 1990;1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja Nomor:600/730/423.106/2012 tanggal

NIP.19600103 198903 1009 yangditerbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009.Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubenur Daerah Tingkat JawaTimur Nomor : 821.3/2675/042/1990 tentang Pengangkatan menjadiPegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 7 Agustus 1990 besertalampiran Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat Jawa TimurNomor : 821.3/2675/042/1990 tanggal 7 Agustus 1990.1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja Nomor600/730/423.106/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan nilai pekerjaansebesar Rp. 96.650.000

NIP.19600103 198903 1009 yangditerbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009.Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubenur Daerah Tingkat JawaTimur Nomor : 821.3/2675/042/1990 tentang Pengangkatan menjadiPegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 7 Agustus 1990 besertalampiran Surat Keputusan Gubenur Kaerah Tingkat Jawa TimurNomor : 821.3/2675/042/1990 tanggal 7 Agustus 1990.Halaman 111 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBY1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja Nomor600/730/423.106/2012 tanggal

Dokumen :1) 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir SK Gubernur Lampung Nomor :823.4/226.2/V1.04/2018 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil,tanggal 2 April 2018;2) 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir SK Bupati Lampung Timur Nomor :821.23/2937/25SK/2018 tentang pengangkatan, pemindahan danpemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Administrator (eselon Ill)dilingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur , tanggal 25Oktober 2018 ;3) 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir SK Bupati Lampung Timur Nomor :821.3

226.2/V1.04/2018 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, tanggal 2April 2018; Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor: 3/Pid.SusTPK/2021/PT TJK2)3)4)5)6)7)8)9)1 (satu) Lembar fotocopy legalisir SK Bupati Lampung Timur Nomor :821.23/2937/25SK/2018 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Administrator (eselon III) dilingkunganpemerintahan Kabupaten Lampung Timur , tanggal 25 Oktober 2018 ;1 (satu) Lembar fotocopy legalisir SK Bupati Lampung Timur Nomor :821.3

Dokumen :1). 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir SK Gubernur Lampung Nomor :823.4/226.2/V1.04/2018 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil,tanggal 2 April 2018;2). 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir SK Bupati Lampung Timur Nomor :821.23/2937/25SK/2018 tentang pengangkatan, pemindahan danpemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Administrator (eslon Ill)dilingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, tanggal 25Oktober 2018;3). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Bupati Lampung Timur Nomor :821.3

(satu) lembar Petikan Keputusan Walikota BalikpapanNomor : 821.3/118/MUTASI/2001 Tanggal 10 mei 2001Tentang : Jabatan baru sebagai Pj.Kasi OperasionalKebakaran Wilayah II Kantor Penanggulangan KebakaranKota Balikpapan An. Drs. EDYANSYAH.(satu) lembar asli Keputusan Walikota BalikpapanNomor : 188.45 36/2003 Tanggal 04 April 2003 TentangPenunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan proyekdi Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2003.

(satu) lembar Petikan Keputusan Walikota BalikpapanNomor : 821.3/118/MUTASI/2001 Tanggal 10 mei 2001Tentang : Jabatan baru sebagai Pj.Kasi OperasionalKebakaran Wilayah II Kantor Penanggulangan KebakaranKota Balikpapan An. Drs. EDYANSYAH.(satu) lembar asli Keputusan Walikota BalikpapanNomor : 188.45 36/2003 Tanggal 04 April 2003 TentangPenunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan proyekdi Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2008.

PTUN.SMD10.11.12.13.Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 10:Bukti P 11:Bukti P 12:Bukti P 13:Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima SuratPermohonan Keberatan Untuk Mengajukan PenetapanPengadilan tanggal 13 April 2020 ;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Petikan PutusanNomor : 43/Pid.SusTPK/2016/PN.Smr ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat KeteranganNomor : B2652/Q4.11/Fs.1/04/2017 tanggal 10 April2017 ;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : SK.821.3

Keterangan No.38/F4/BPDJND/V1I/2020 tanggal 18 Juni 2020 ;Halaman 18 dari 32 HalamanPutusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD14.15.16.Af;18.Bukti P 14:Bukti P 15:Bukti P 16:Bukti P 17:Bukti P 18:Menimbang,Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : SK.823.813.32619 tanggal23 Maret 2001 Tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah PropinsiKalimantan Timur ;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : SK.821.3

., merupakan PNS dandiangkat sebagai Camat Perwakilan Pinogu berdasarkan Petikan KeputusanBupati Bone Bolango Nomor : 821.3/BUP/SK/124/2009, tanggal 17 Juli 2009tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Ill di lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Bone Bolango;Bahwa pada tahun 2010 mengadakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin(Raskin) yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran RTS (RumahTangga Sasaran) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokokdalam bentuk beras dan sasaran Program

suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraiankejadian sebagai berikut : Bahwa Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., merupakan PNS dandiangkat sebagai Camat Perwakilan Pinogu berdasarkan Petikan KeputusanBupati Bone Bolango Nomor : 821.3

berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atausurat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantudalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukan,yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut : Bahwa Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., merupakan PNS dandiangkat sebagai Camat Perwakilan Pinogu berdasarkan Petikan KeputusanBupati Bone Bolango Nomor : 821.3