No. 283 K/Pdt/2009Sehubungan dengan ketidaktaatan Termohon Kasasi untuk menghargaiHAM, Komnas HAM telah menulis surat kepada Termohon Kasasi.

Hal ini telahdijelaskan oleh Komnas HAM kepada Pangdam IV/Dip (Termohon Kasasi)dalam suratnya Nomor : 188/Rek/SEkosob/VV07 tanggal 11 Juni 2007 (P7)yang menyatakan :"Kesediaan Saudara Panglima untuk memberikan bantuan hukum kepadaPengadu melalui Kakumdam IV/Dip sekaligus merupakan langkah nyatapenghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diaturdalam Pasal 8, Pasal 71 dan Pasal 72 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia.

butir 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan :"Pelanggaran HAM adalah setiap perobuatan seseorang atau kelompok orangtermasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaianyang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan ataumencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperolehpenyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukumyang berlaku".Bahwa surat dari Ketua Komnas

Dalam usianya yang mendekati 9 tahun JAS belum mampu membacadan menulis sebagaimana kemampuan ratarata anak Indonesia yang normal pada usia yang sama ;Melihat hasil ini Penggugat sangat terkejut dan semakin yakin bahwa selamaini Tergugat tidak merawat JAS dengan baik dan benar, padahal Tergugatlah yang memperoleh hak asuh atas JAS ;Bahwa Penggugat juga membawa JAS ke beberapa lembaga perlindungananak dan ahli tentang anak (yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia,Komnas Anak dan DR.

sopan santun dan tidak benar pula JAS banyak mengetahui hubungan laki lakidan perempuan Bahwa, adalah tidak benar JAS belum mampu membacadan menulis ; Bahwa, tindakan PENGGUGAT membawa atau menanyakan kepadaLembaga Perlindungan anak tidak didasarkan pada keterangan yangbenar karena PENGGUGAT selalu menyembunyikan proses hukum yangsebenarnya, hal ini dapat terlinat ketika TERGUGAT bertemu dan bertanyakepada salah satu staff yang menangani pengaduan PENGGUGAT diKomisi Nasional Periindungan Anak "Komnas

Perempuan kepada Ketua PengadilanNegeri Bandung nomor : 002/KNAKTP/Pemantauan/Surat Dukungan/V/2012, tertanggal 11 Januari 2012 perihal surat dukungan Bagi FRA, diberitanda P14 ; Fotocopy Surat dari Komnas Perempuan kepada Kepala Kejaksaan TinggiBandung no.047/KNAKTP/Pemantauan/SuratDukungan/V/2012,tertanggal21 Mei 2012 perihal dukungan Bagi putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1458/P ID.B/2011/PN.BDG, diberi tanda P15 ;Fotocopy Surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada KetuaMahkamah

Agung RI nomor : B501/KPAVVIV2012, tertanggal 10 Juli2012 perihal surat dukungan dan permohonan izin bertemu dan pengasuhan, diberi tanda P16 ;Fotocopy Surat dari KOMNAS HAM RI kepada FRA dan Nendi Heryadi,S.Ag, SH., tertanggal 11 Mei 2012 nomor : 861/K/PMT/V/2012, perihalpendapat Komnas HAM terkait perebutan hak asuh anak, yang diberitanda P17 ; Fotocopy Surat Pemanggilan Pengaduan No.S.Pgl:233.1/KPAI pgdr/1/2012 kepada PET, diberi tanda P18 ;Fotocopy Tiket Antrian Masuk ke Kedutaan Besar RI di

Tergugat, hal inibukan untuk dirinya akan tetapi untuk lbunya, agar tidak dipenjara lagi;Bahwa dampak bagi JAS jadi frustasi dan dendam terhadap anaknya,serta dapat melakukan perbuatan yang berbahaya terhadap Tergugat seperti bunuh diri ataupun narkoba ;SURASTUTI NURDADI, yang pada pokoknya memberikan Bahwa saksi sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesiasejak tahun 1979 sampai dengan sekarang ; Bahwa saksi pada tahun 2010 pernah didatangi Penggugat yangdisertai surat pengantar dari Komnas

No.1008 K/Pdt/20082).3).4).FactiIndonesia ;Bahwa, salah satu fakta yang dijadikan dasar oleh Judex FactiPengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengambil keputusan dalamperkara aquo adalah surat Komisi Nasional Perlindungan AnakNo.164/Komnaspa/III/2007 tertangaal 21 Maret 2007 ;Bahwa, surat dan/atau saran dan/atau usulan dari Komisi NasionalPerlindungan Anak (Komnas Anak) terhadap perkara a quo tidakpernah disampaikan dalam persidangan pada tingkat pertama sebagaialat bukti dan apa yang dipertimbangkan

dalam surat tersebutdidasarkan pada keterangan sepihak karena Komnas Anak belummelakukan mediasi dan/atau mendengar keterangan atau tanggapandari Pemohon Kasasi atas pengaduan/atau laporan yang mungkindiajukan oleh Termohon Kasasi ;Bahwa, baik langsung ataupun tidak langsung surat yang isinya usulanKomnas Perlindungan Anak yang ditujukan kepada lembaga peradilandan tanpa ditembuskan kepada Pemohon Kasasi merupakan suatubentuk intervensi lembaga tersebut kepada lembaga Peradilankhususnya terhadap

perkara aquo dan tindakan Komnas PerlindunganAnak tersebut sangat dipaksakan dan tidak pada tempatnya ;Bahwa, dengan dijadikannya surat Komnas Anak tersebut sebagaisalah satu pertimbangan Judex Facti sementara surat tersebut samasekali tidak pernah ditunjukkan dalam proses pemeriksaan di peradilantingkat pertama maka hal tersebut menunjukkan tidak merdeka/ataubebas nya Judex Facti dalam mengambil keputusan terhadap perkaraaquo, hal ini berarti Judex Facti telan melanggar asas umumkekuasaan kehakiman

Bahwa Disharmonisasi ini berawal dari tindakan PARA TERGUGAT bersamasama dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) yang melaporkanadanya union busting (pemberangusan Serikat Pekerja) yang dilakukanPENGGUGAT kepada Area Vice President Hyatt Hotel and Resorts Indonesiayang ditembuskan kepada Disnaker Kota Bandung, Disnakertrans JawaBarat, Gubernur Jawa barat, Walikota Bandung, Komisi Nasional Hak AsasiManusia (Komnas HAM) dan juga melaporkan Manajemen HRB ke pihakKepolisian (Polrestabes Bandung

melakukan kegiatan serikat Pekerja; yang dibentuk oleh PARA TERGUGAT tidak pernah memiliki bukti pencatatandari Disnaker Kota Bandung; 25.Bahwa PARA TERGUGAT bukannya mengurus pencatatan Serikat Pekerjake Disnaker Kota Bandung, malah mengadu ke FSPM dan bersamasamadengan FSPM melaporkan PENGGUGAT kepada Area Vice President HyattHotel and Resorts Indonesia yang ditembuskan kepada Disnaker KotaBandung, Disnakertrans Jawa Barat, Gubernur Jawa barat, Walikota10Bandung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

jugamelaporkan manajemen HRB ke Pihak Kepolisian (Polrestabes Bandung)dengan tudulah PENGGUGAT melakukan union busting (pemberangusanserikat pekerja);26.Bahwa laporan PARA TERGUGAT tentang adanya union busting(pemberangusan serikat pekerja) yang dilakukan oleh PENGGUGAT telahdiklarifikasi oleh PENGGUGAT baik kepada kepada Area Vice PresidentHyatt Hotel and Resorts Indonesia, Disnaker Kota Bandung, DisnakertransJawa Barat, Gubernur Jawa barat, Walikota Bandung, Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas

Bahwa selanjutnya FSPM selaku afiliasi di tingkat Nasional dari SPM HRB,pada tanggal 18 November 2014 menyampaikan surat kepada Area VicePresident Hyatt Hotel and Resort Indonesia yang ditembuskan kepadaDisnaker Kota Bandung, Disnakertrans Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat,Wali kota Bandung, Komnas HAM adanya dugaan pelanggaranmenghalanghalangi kegiatan berserikat, agar permasalahan tersebutdapat selesai dengan musyawarah mufakat dan dengan caracara yangbermartabat;2935.Bahwa singkatnya, pada tanggal

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan hubungan kerjayang sudah tidak harmonis (disharmonis) dengan PARA TERGUGAT,dikarenakan PARA TERGUGAT melaporkan manajemen Hyatt RegencyBandung, perusahaan milik PENGGUGAT, kepada atasannya yaitu AreaVice President Hyatt Hotel and Resort Indonesia yang ditembuskankepada Disnaker Kota Bandung, Disnakertrans Jawa Barat, GubernurJawa Barat, Walikota Bandung, Komnas HAM dan Kepolisian (PolrestabesBandung) karena adanya dugaan pelanggaran kebebasan berserikat

Bahwa selain telah melapor ke POLDA METRO JAYA, PENGGUGAT, padatanggal 17 Januari 2017, menyampaikan Surat ke KOMNAS PEREMPUAN,untuk menemukan TERGUGAT. (bukti P.3), juga sampai Gugatan Cerai inidiajukan belum juga berhasil;9.

Jendral Sudirman No 38 Ambarawa Kabupaten Semarang Provinsi JawaTengah tertanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi kode P.7;Asli Surat Rekomendasi Nomor 037/KomNasAnak/X/2020 yang dikeluarkanoleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) KabupatenSemarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 10 Oktober 2020, selanjutnyadiberi kode P.8;Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor 037/KomNasAnak/X/2020 yangdikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)Kabupaten Semarang Provinsi Jawa

IfdalKasim (Ketua KOMNAS HAM).(Fotokopi)Foto copy Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaDirektorat Jendral Hak Asasi Manusia No. HAM4PH.03031277tertanggal 17 Juni 2009 Perihal Permasalahan Serikat PekerjaMandiri Hotel Grand Aquila Bandung Kepada Kepala KantorWilayah Departemen Hukum dan Ham RI provinsi Jawa Barat.

(FotokopiFoto copy dari foto copy Surat Rekomendasi dari Komnas Hamkepada ketua DPR RI terkait sengketa perburuhan antara SerikatPekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung dengan ManajemenHotel Grand Aquila Bandung. (Fotokopi)Foto copy dari foto copy Serikat Pekerja Hotel Grand AquilaBandung Nomor : No.100/SPMHGAB/X/2009. tertanggal 25Oktober 2009 Perihal Tanggapan Surat ANJURAN dari DINASTENAGA KERJA KOTA BANDUNG Kepada Kepala DinasTenaga Kerja Kota Bandung Ibu Hj.

Bukti P20 : Foto copy dari foto copy Surat Komnas Ham No. 056/R/Mediasi/IV/2010, perihal, Rekomendasi Komnas Ham atas sengketaperburuhan antara Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand AquilaBandung dengan Manajemen Hotel Grand Aquila yang ditujukankepada Presiden Republik Indonesia ;Menimbang untuk menguatkan gugatannya para Penggugat telah mengajukan 4(empat)orang saksi masingmasing bersama : 1.H.M. Kabul Supriyadie,SH.M.Hum. 2. HeriDjuhaeri, 3. Lies Suhaeti, 4. Drs.

Bahwa saksi di Komnas Ham sebagai Komisioner dalam Jabatan di Dirjen Ham ; Bahwa yang saksi tahu ada pengaduan dari SPM (serikat pekerja mandiri)HotelGrand Aquila dan komnas mengadakan pemantauan selanjutnya membuatRekomendasi Ke Presiden dan DPR tanggal 7 April 2010, seperti dalam bukti P14(diperlihatkan di persidangan) Bahwa sebelum saksi merekomendasikan surat kepada Presiden dan DPR saksiterlebih dahulu memanggil pihak Tergugat (Grand Aquila) 3 (tiga) kali untukmediasi akan tetapi pihak Tergugat

HAM kepada DPRI RI dan kepadaPresiden RI tidaklah mengikat secara hukum karena merekomendasi dikeluarkan secarasepihak dari keterangan para Penggugat serta pejabat KOMNAS HAM di persidanganmengakui tidak mengetahui adanya SP3 dengan demikian tindakan KOMNAS HAMdengan telah mengeluarkan Rekomendasi sebagaiamana bukti P14 dan P20 melampauikewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (4) huruf c UndangUndang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena Rekomendasi yang menyangkut hakhak

Apabila hal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Komisi II DPRD KotaTangerang akan memanggil Direktur PT Citra Surya Abadi Prima yang ke 3(tiga) kalinya tanpa diwakili (bukti P17);33.Bahwa pada tanggal Oktober Maret 2014, dengan Surat Nomor 14/SPSCSAP/III/2014, Perihal: Pemgaduan Pelanggaran HAM, Para Penggugatmelalui Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT Citra Surya Abadi Primamengadukan Pelaksanaan PKWT, Perselisihan PHK an terjadinya kecelakaankerja ini kepada Komnas HAM (bukti P18);34.Bahwa

Tergugat telah dipanggil Komnas HAM berkali kali namun Tergugattidak pernah hadir memenuhi Undangan Komnas HAM;35.Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, dengan Surat Nomor 014/CSAP/VI/2014,Perihal: Konfirmasi Undangan, Tergugat memberikan jawaban atas Undangandari Komisi Nasional Hak Asasi Manuasia (Komnas HAM) untukmenindaklanjuti pertemuan pada tanggal 27 Juni 2014 (bukti P19);36.Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, telah diadakan Perundingan antara ParaPenggugat dengan Tergugat melalui management perusahaan

yang padaintinya menghasilkan kesimpulan pertemuan antara Para Penggugat danTergugat akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2014 jam14.00 WIB (bukti P20);37.Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 27 Juni 2014, pada tanggal 15Juli 2014, dengan Surat Nomor 34/R/Mediasi/VII/2014, Komnas HAMmengeluarkan Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan antarPekerja PT.

Nomor 183 K/Pdt.SusPHI/2016Selanjutnya atas tidak dilaksanakannya anjuran tersebut telah dilakukanaudensi dengan DPRD Kota Tangerang tanggal 27 Februari 2014, pertemuandengan Komnas HAM tanggal 27 Juni 2014, dan bipartit lanjutan tanggal 14 Juli2014 dan tanggal 18 Juli 2014, yang akhirnya melahirkan perjanjian bersama;Isi dari perjanjian bersama tersebut pada pokoknya adalah mempekerjakankembali Para Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014.

demikian secara formil telah memenuhisyarat sebagai bukti terulis, dan secara materiil merupakan alat bukti yangmengikat dan sempurna, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikatperkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum/at,tanggal 13 Maret 1999;Menimbang, bahwa dari bukti P2 berupa yang dikeluarkan oleh KomisiNasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, terbukt menunjukkan bahwadalam menghadapi kemelut rumah tangganya, Penggugat telah mengadukanperihal rumah tangganya ke Komnas

diharapkan akanmemberikan kemaslahatan bagi suami istri (in casu Penggugat dan Tergugat),akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugatyang sudah tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatanperkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken married) yangdisebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggalHal. 12 dari 15 hal.PutNo 0121/Pdt.G/2016/PAJPselama kurang lebih 3 bulan dan Penggugat telah melaporkan masalah rumahtangganya ke Komnas

. & REKAN,berkantor di Jalan Kutisari Selatan II/66 Surabaya;Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2017, 28 Juli 2017 dan 05 Agustus 2017Kuasa para Pekerja mengirimkan permohonan bipartit kepadaTergugat akan tetapi permohonan bipartit tersebut diabaikan olehTergugat sehingga bipartit dianggap gagal;Bahwa, pada tangal 27 Juli 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 kuasapara Pekerja mengirimkan surat kepada Ketua Komnas HamRepublik Indonesia perihal laporan dan pengaduan, akan halnyasurat laporan dan pengaduan itu

Tambunan, S.H. & Rekan pada saat tripartit diKementrian Tenaga Kerja RI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P.17;Fotocopy Surat Peringatan tanggal 5 July 2017 yang ditujukankepada Karyawan Tergugst di Tempat, yang ditandatangani olehIndradi Sukiman selKU Pjs HRD Manager Tergugat dan OkkiPriambodo selaku Branch Coordinator Manager Tergugat,selanjutnya diberi tanda P.18;Fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM)Republik Indonesia dengan Nomor : 218/K PMT/I/2018 Tanggal 23Januari yang

Fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)RI dengan nomor: 218/KPMT/I/2018 tanggal 23 Januari yangDitujukan Kepada Direktur Utama Tergugat, selanjutnya diberi tandaP.212;Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat II telah mengajukankesimpulannya pada tanggal 27 Nopember 2018;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara pemeriksaanperkara ini, yang untuk singkatnya keseluruhan diambil alin dan dianggapsebagai bagian

Agenda Presiden RI Kode/ No: 197PYRSO0C4 tgl 4 Oktober 2019 joAgenda Komnas HAM RI No: 106.059 tgl 17/12/2015 jo No: 110.842 tgl9/8/2016) jo Surat KPU No: 172/KPU.Kota.014.329991/V/2014 tgl. 8 Mei2014 jo 4 BENDELb. Surat/ Putusan a.n. Ni Nyoman Puspawati SH. tgl 30/1/2020 dan3/3/2020.Putusan No: 39/Pdt.G/2020/PN.Dps a quo, Yurisprudensi lex spesialis tindakana.n.

kedua orangkakak saksi yaitu Dwi Agustilana dan Desi Rahmadani sehingga Ibu saksi Trisyantisering meminjam uang kepada keluarga untuk membayar hutang;Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakankeberatannya yaitu;Terdakwa tidak pernah mengusir Trisyanti dan anakanak Terdakwa tersebut;Terdakwa pernah memberikan biaya nafkah;Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;SAKSI RAHMAT FAJAR SITORUS, dibawah sumpah pada pokoknya : Bahwa saksi adalah Anggota Komnas

Perlindungan Anak;Bahwa Trisyanti pernah datang ke Komnas.

Perlindungan Anak untuk membuatlaporan tentang penelantaran dalam keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa selakusuami dariTrisyanti;Bahwa tindakan saksi selaku Komnas.

Komnas HAMdalam suratnya bernomor : 1.440/K/PMT/VIV2008 yang ditujukan kepada BupatiManggarai Timur tertanggal 09 Juli 2008 berprihal : Hasil Pemantauan Komnas HAMpada intinya menyatakan telah melakukan pemantauan atas kasus tanah ulayatLingko Lehong yang dipersengketakan oleh Gendang Ara dengan Gendang MendangTuwa/Lidi/Lao.

Rekomendasi Komnas HAM kepada Bupati Manggarai Timurdiantaranya adalah agar Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur menjamin hakrasa aman bagi masyarakat/Suku Ara atau warga Persekutuan Adat Gendang Aradalam mengerjakan lahannya di Lingko Lehong dan agar KapolresManggarai/Manggarai Timur menjaga keamanan lokasi agar tidak terjadi konflikhorisontal antara Suku Ara dngan Suku Mendang Tuwa/Lidi/Lao, dan agar PemkabManggarai Timur menghentikan kegiatan penjualan tanah Lingko Lehong.

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat telah menguraikan tentang peranketerlibatan Pemerintahan Kabupaten Manggarai maupun KOMNAS HAM Tentang masalah / sengeketa Tanah Lehong;Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. Halaman 37 dari 798. Bahwa baik Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun KOMNAS HAM seharusPenggugat menarik mereka sebagai para pihak dalam perkara Aquo .

Oleh karenaPemerintah Kabupaten Manggarai maupun KOMNAS HAM tidak ditarik sebagaipara pihak dalam perkara Aquo maka, secara hukum gugatan Penggugat CACAT HUKUM ;9. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak bisa membedakan mana diantarapara Tergugat yang masuk persekutuan adat dengan Penggugat dan manaTergugat yang bukan satu persekutuan adat dengan Penggugat ?

Halaman 46 dari 7910.11.12.13.14.Fotokopi Hasil Pemantauan Komnas HAM yang dikeluarkan oleh Komisi NasionalHak Asasi Manusia pada tanggal 9 Juli 2008, dapat ditunjukkan aslinya dan setelahdiperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda ....................

Asli Surat Rekomendasi dan Berita Acara Pemeriksaan atas nama WahyuSetyawan, Nomor: 019/KomNasAnak/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020, yangdikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)Kabupaten Semarang (Bukti P.10);11.

identitasnya sesuai denganPermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa Surat KeteranganHamil atas nama Devi Novitasari, majelis menilai sebagai salah satu indikasibahwa salah satu alasan yang mendesak bagi Pemohon untuk mengajukandispensasi untuk anaknya sebagai tanggung jawab anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli SuratRekomendasi dan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Wahyu Setyawan,tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional PerlindunganAnak (Komnas

HAM RI akan dilaksankannya EKSEKUSILANJUTAN oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, walaupun TANPADASAR HUKUM ;SURAT DARI KOMNAS HAM RITGL 8 NOVEMBER 2011Bahwa atas point 11.4 diatas, KOMNAS HAM RI telah mengirimSurat yang ditujukan kepada instansi instansi terkait dan kamimenerima sebagai Surat tembusannya yang ditujukan kepadaKapolda Sumut dan tembusan kepada Ketua Pengadilan NegeriMedan Surat Nomor : 2.7771/K/PMT/XV/2011, Surat tertgl 8 November2011, Perihal, PENUNDAAN EKSEKUSI atas Putusan No.113

Khususnya Hak Untuk tidak Dirampasmiliknya secara sewenang wenang tanpa dasar hukum yangSAH, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor : 39Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:Tidak Boleh Seorangpun Dirampas Miliknya Dengan Sewenang Wenang Dan Secara Melawan Hukum.KEDATANGAN KOMISIONER KOMNAS HAM RI KE LOKASIJL.JATI MEDAN (KORBAN EKSEKUSI)Bahwa pada ig!

warga telah rata dengan tanah halini merupakan pelanggaran Hak Milik Warga yang dilakukan olehPengadilan Negeri Medan dibantu oleh Kepolisian Kota Medan;> Bukti berupa Surat dari Komnas Ham RI tertgl 8 November2011, dan berita berita dari Media Cetak terlampir;ADANYAUNDANGAN DARI KAPOLRESTABES MEDAN DANHASIL PERTEMUANBahwa sesuai point 11.4. diatas, pada tgl 22 November 2011, paraWarga Korban Eksekusi termasuk PENGGUGAT mendapatUndangan dari Kapolretabes Medan (Kombes Pol.

HAM RI dan Kepada Ketua dan Anggota Komisi IllDPR RI, kemudian Warga lainnya dan Penggugat datang ke Jakartaatas adanya Undangan dari Komisi Ill DPR RI, sebagai MohonPerlindungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat sbb :SURAT DARI KOMNAS HAM RI21.1.

Bahwa atas Surat Kuasa Hukum yang dikirim ke KOMNASHAM RI tersebut, selanjutnya kembali Komnas HAM Rlmengirim Surat yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri Medan dan Kapolda SUMUT, Surat tertanggal 16Januari 2012 yang isinya antara lain menyebutkan sebagaiberikut : Bahwa tanpa sepengetahuan warga dan pemilik sertifikat ternyataterdapat sengketa hukum antara Sdr.

Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KOMNAS HAM RI di JI. Latu Harhari No 4B, RT.1/RW.4 Menteng, JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;2. KETUA DPRD PROVINSI NTB di JI. Udayana No 11 Dasan AgungSelaparang, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;3. KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH di JI.

Bahwa data sisa tanah tanah yang belum dibayar tersebut diatasdidukung oleh hasil investigasi KOMNAS HAM RI yang menyebut totaltanah yang belum dibayar seluas 66.088 M2 dan termuat dalamRekomendasi KOMNAS HAM RI tertanggal 2 Nopember 2017 danmerekomendasikan agar Tergugat 1 dan Tergugat 5 untuk berdiskusiterhadap pembayaran sisa tanah Para Penggugat., Sisa tanah tanahyang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut merupakan Hak milik, hakturun temurun berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun1960

Bahwa berawal dari Surat Komisi Nasional HAM Republik IndonesiaNomor : 377/K/Mediasi/IX/2016, tanggal 5 September perihal permintaanKlarifikasi Kepada Tergugat 1, yaitu pada intinya Komnas HAM RI telahmenerima pengaduan dari Komunitas Masyarakat Bandar UdaraInternasional Lombok (BIL) yang dikoordinir oleh H. Lalu Khairudin.b.

Bahwa atas Surat tersebut kemudian Komnas HAM RI turun / berkunjungke Pemda Kabupaten Lombok Tengah selama 2 kali yakni tanggal 22September 2016 dipimpin olen Komisioner Komnas HAM RI Bapak Prof.Dr. Hafid Abas dan Pada tanggal 10 November 2016, sebagaimanadalam surat Komnas HAM tertanggal 1 November 2016 sebagai bentuktindak lanjut dari kunjungan kerja sebelumnya dalam rangka mediasi danpenyelesaian laporan dari pihak pelapor.d.

Bahwa kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Mediasitertanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh perwakilankomunitas warga BIL, Pemkab Lombok Tengah, DPRD KabupatenLombok Tengah dan disaksikan oleh Pihak Angkasa Pura, Komnas HAMRI dan pihak BPN Lombok Tengah.f.

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob515November 2016 ditujukan kepada KOMNAS HAM Perwakilan Maluku. SuratTergugat dengan lampirannya itu menjadi lampiran dari Surat KOMNASHAM Perwakilan Maluku Nomor 0196a/PMT 3.5.5/XII/2016 tanggal 5Desember 2016 perihal Perkembangan Kasus, ditujukan kepadaPerwakilan Persekutuan Masyarakat Adat Desa Marafenfen.8. Bahwa tanah seluas 689 HA milik Para Penggugat yang dikuasai olehTergugat ; batasbatasnya secara faktual/nyata sebagai berikut:a.

Bahwa pada suratTergugat Nomor B/362/XI/2016 tanggal 28November 2016kepada KOMNAS HAM Perwakilan Maluku,disebutkanantara lain (dikutip dan ditulis miring untuk menjadi pembeda):a. Data Tanah:1) Luas : 6.890.000 m? (689 HA).2) Lokasi : Desa/Kelurahan : MarafenfenKecamatan : Pulau AruKabupaten : Kep.

dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagianyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa identitas Tergugat adalah benar; Bahwa poin 1 sampai dengan 4 adalah benar; Bahwa poin 5.1. tidak benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidakada perselisihan dan pertengkaran; Bahwa poin 5.2. adalah benar, akan tetapi Tergugat hanya sekali pernahmemukul Penggugat dan tidak ada laporan Komnas

No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Bgi Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.1. tidak benar, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tetap sering terjadi perselisihan dan pertengakaransecara terus menerus sejak awal tahun 2015; Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.2. tidak benar, Tergugat memangsering memukul Penggugat sampai Penggugat telah melaporkan kasuspemukulan ini ke Komnas Perempuan serta Kepolisian Banggai Laut; Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.3. adalah benar, Penggugat sudahtidak tahan hidup bersama Tergugat

., advokat pada KantorLEMBAGA BANTUAN HUKUM KOMITE NASIONAL PENYELAMAT ASETNEGARA (LBH KOMNAS PAN), beralamat di RUKO RAJAWALI CENTERBLOK B4, JI. Rajawali No. 9 Pasar Minggu, Jakarta selatan 12520,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2018;Melawan1. PTCENTRAL GEORGENTE NUSANTARA,beralamat di Penerima Kuasanya JOHANES SENADJAJA, JalanJendral supra No. 21 23 Karanganyar subanaSebagai .. wn ceeessuummums cases ammeue siagst amen ssacese DERGUGAT b2.

CBA dan tanpa seijin dari yang berhakyaitu) masyarakat sebanyak 56 (lima puluh nam) orang yangmengalami gagal panen, uang sebesar Rp. 150.000.000, ( seratuslima puluh juta rupiah) tersebut dipakai dan dipergunakan sendirioleh terdakwa untuk biaya operasional kelompok terdawka yangmenamakan diri LSM AMPLH (Aliansi Masyarakat Peduli LingkunganHidup) diantaranya untuk : biaya demo ke Polres Serang, pergike KOMNAS HAM dan Mabes Polri, serta biaya kegiatan kegiatanLSM AMPLH yang lain.

CBA dan tanpa seijin dari yang berhakyaitu) masyarakat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang yangmengalami gagal panen, uang sebesar Rp. 150.000.000, ( seratuslima puluh juta rupiah) tersebut dipakai dan dipergunakan sendirioleh terdakwa untuk biaya operasional kelompok terdawka yangmenamakan diri LSM AMPLH (Aliansi Masyarakat Peduli LingkunganHidup) diantaranya untuk : biaya demo ke Polres Serang, pergike KOMNAS HAM dan Mabes Polri, serta biaya kegiatan kegiatanLSM AMPLH yang lain.