Ditemukan 1778 data
Austin Faradian Nur Subhan
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA BATAM
2.2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam KPKNL
156 — 79
Berdasarkan urai huruf a hingga huruf e, Pengadilan Negeri Batam wajibmenerima Gugatan/perkara ini;22.
107 — 55
URAI AN JUMLAHDINAS PUI Jamaluddin Saleh 6.193.100,Z Nasran Amin 9.333.200,3 Sudharmono Said b.314 208,4 Sudarman 6.525.500.5 Nurmatisman,Amd jvtea. N00.6 Tuti Mulyati 814.400, 7 Tuharni 2.357.100, 58 Badan Komunikasi, Informasidan kearsipan. 8 Rachmawati 33084209)9 Syf lilies 1.530.300,Perhubungan danTelekomunikasi10 Drs.
465 — 301 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan urai atas faktafakta (vide butir 4 s/d butir 31)dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku (vide Pasal 1365 Jo.1366 Jo. 1367 Ayat (3) Jo. 1371KUHPerdata Jo. Pasal 1 butir (1), (2), (8) dan butir (4) Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 9Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang Undang Hak AsasiManusia, maka hubungan sebab akibat (kausalitas) antara faktafaktadan hukum berdasarkan uraian Para Penggugat dalam gugatan iniadalah sebagai berikut;1.
161 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
alih pertimbangan Judex Facti tingkatpertama dimaksud, merupakan pembenaran terhadappertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum dan yang tidak memenuhi' syarat yangditentukan dalam peraturan perundang undanganyang berlaku di indonesia;Sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikandalam Memori' Banding, Judex Facti tingkatpertama telah keliru dalam pertimbanganhukumnya mengenai tidak beralasannya gugatanperbuatan melawan hukum yang diajukan olehPemohon Kasasi, dengan alasanalasan yang akankami urai
100 — 24
Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotoka jo Pasal 135 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, AtauKedua Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaAtau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 TentangNarkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan urai
271 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
(IBFD InternationalTax Glossary).Bahwa berdasarkan urai an di atas, dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut:e lstilah beneficial owner di dalam P3B mempunyai makna yang tidakberlandaskan kepada pengertian hukum atau formal, melainkanmengandung makna ekonomis yang lebih melihat kepadasubstansi.e OECD menggunakan karakterkarakter yang menjelaskan bahwayang tidak termasuk dalam pengertian beneficial owner secaranegatif, adalah "agent", "nominee", "mere fiduciary".
103 — 44
apabilaPENGGUGAT KONVENSITERGUGAT REKONVENSI tidak mau melakukanhauling terhadap batubara tersebut, dan jalan terbaik untuk menghindarikerugian yang lebin besar adalah meminta pengembalian uang pembayaranterhadap jumlah sisa batubara yang belum dikirimkan.Bahwa sedangkan tentang dalil PENGGUGAT KONVENS/TERGUGATREKONVENSI yang menyatakan bahwa kami telah menutupnutupi fakta yangsesungguhnya dengan menyatakan bahwa kami telah melakukan hauling yangkedua pada tanggal 12 Juni 2009,sebenamya telah kami urai
68 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah tidak menerapkan hukum atau) menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa III:Bahwa atas putusan judex facti tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa IIIsangat keberatan karena keputusan tersebut tidak melaksanakan peradilanyang benar dan atau tidak obyektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Bahwa untuk menghindari peradilan yang keliru dan sesat, maka denganini kami hendak mengajukan risalah keberatan atas putusan judex facti yangkami urai
1208 — 516
Sertipikat Hak Milik Nomor ; 5746/ Pondok Pinang, SuratUkur Nomor : 00049/2010 tanggal 25 Maret 2010, NIB : 09.02.06.05.06068,seluas 1.389 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh Sembilan meter persegiRumah yang terletak di Jalan Bukit Golf Utama PC 8, Pondok Indah,Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta SelatanRumah yang terletak di Jalan Bukit Golf Utama PA 8, Pondok Indah,Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta SelatanBahwa berdasarkan halhal yang telah Penggugat urai
RITA HILGA, SH
Terdakwa:
HELMI HARDI, S.Pd.I, M.Pd Bin MUHAMMAD IDRIS
88 — 31
Pontianak menunjuk dan menetapkanPanitia Pengadaan/ Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan berdasarkanSurat Keputusan Ketua STAIN Pontianak Nomor 15 tahun 2012 tanggal 01Maret 2012 Tentang Panitia Pengadaan Meubelair RUSUNAWA SekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 dengan susunansebagai berikut :e Fahrizandi sebagai ketua Panitia Pengadaan/ Kelompok Kerja (Pokja).e Terdakwa Helmi Hardi sebagai Sekretaris merangkap anggota.e Muhammad Syahrun sebagai Anggota.e Noviansyah sebagai Anggota.e Urai
Urai Asikin.Pembuatan HPS tersebut tidak menggunakan informasi hargasatuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS), badan / instansi lainnya hanya berdasarkan pada brosur diInternet, dokumen historis STAIN 2011 dan survey;Bahwa Pembuatan yang HPS tersebut atas persetujuan Sdr. Dulhadiselaku Pejabat Pembuat Komitmen;Bahwa setelah panitia pengadaan mengoreksi dokumenkualifikasi,mengoreksi harga penawaran dan membuktikan dokumen kualifikasiselanjutnya Sdr.
Gayung plastic 198 buah Gayung berbahan plastic Bahwa yang menyusun/membuat HPS adalah Fahrizandi selaku KetuaPanitia Pengadaan bersama dengan saksi dan anggota panitia pengadaanlainnya kecuali Urai Asikin, hanya berdasarkan pada brosur di Internet,dokumen historis STAIN 2011 dan survey;Bahwa barangbarang yang dipesan oleh CV. Dhariksa Aprobaja untukPengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012 sesuaidengan surat pemesanan CV.
I Wayan Gede Suardana
Tergugat:
PT BPR Pande Artha Dewata
60 — 39
Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : Pengadilandilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutussuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak adaatau kurang jelas,, melainkan wajib untuk memeriksa danmengadilinya.fi Berdasarkan urai huruf a hingga huruf e, Pengadilan NegeriDenpasar wajib menerima GUGATAN/ PERKARA ini.26.
Hi. RADEN AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Tuan SURYADI ANGGA KUSUMA Ang Tien Su
2.Tuan TUBAGUS ASBIR
3.Tuan AHMAD SANLI SUSANTO
4.Tuan DAYAT
5.Tuan MUKRI Ketua Musholla Al Ikhlas
68 — 8
Bahwa poin 5 s/d 18 tidak perlu Penggugat tanggapi karena Penggugattelah urai dengan terang dan jelas dalam isi gugatan ini, karenanya kitalihat saja dalam pembuktian dan saksisaksi serta pada saat sidang dilapangan.Berdasarkan halhal dan alasanalasan sebagaimana diuraikan diatas makadimohon agar Majelis Hakim berkenan menerima seluruh Gugatan Penggugat,dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa danmengadili perkara ini dengan baik dan Adil.Dalam Rekonvensi1.
213 — 134
Seluruh kegiatan menjadi terhenti,hal mana berimbas secara langsung terhadap penghasilan karyawan Penggugatyang jumlahnya terus berkurang dan hingga saat ini menjadi tidak lebih dari 50orang dari semula 100an karyawan, akibat penghentian pekerjaan di lapangan;23.Bahwa Penggugat juga menjadi tempat bernaung ratusan santri Pondok PesantrenDarun Naja yang ada di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara danPondok Pesantren ArRisalah Al Hasanah, yang ada di Jakarta dan Bekasi.
RETNO ESTUNINGSIH, S.H.
Terdakwa:
AMIN al P ROS bin P NOTI
80 — 15
Bahwa dalam hal uraian pembuktian unsurunsur pasal sebagaimanapasal dakwaan telah kami urai dengan jelas pada Surat Tuntutan.Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan mengajukan Duplikyang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa, Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat HukumTerdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Sehingga kesimpulan
SI JAMAL
Tergugat:
Bupati Muna Barat
248 — 111
Selanjutnya diatur lebih lanjut dalamPasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 TahunBahwa Peraturan terkait yang Tergugat urai diatas mengatur tentangkewenangan' Bupati/Walikota untuk menetapkan pengesahan danHalaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN. KDI10.pengangkatan Kepala Desa Terpilin. Namun dalam penetapan tersebutteradapat beberapa tahapan yang harus diselesaikan.
105 — 95
Menyatakan hukum surat permohonan pencegahan tergugat nomor; 900/698.a/BKD/IX/2019 tanggal 5 September 2019 daribatal demi hukum dan menyatakan turut terggat untuk memproseslanjutan permohonan pendaftaran tanah dengan nomor berkaspermohonan 15254/2019 tertanggal 13 September 2019.Bahwa dengan adanya keinginan posita dan petitum sebagaimanatergugat urai di atas, maka nampak bahwa penggugat menginginkanagar surat pencegahan yang dikeluarkan oleh badan pertanahan KotaMataram/Turut Tergugat dinyatakan
215 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat diJalan Soekarno Hatta Nomor 2A, Kecamatan Sungai RayaKabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor09/SK/APV/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014;NYONYA BINTARTI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Urai Bawadi Nomor 39 RT.02 RW.VI Pontianak, pekerjaanRumah Tangga;Termohon Kasasi V dahulu sebagai Terbanding 4/Tergugat IlIntervensi 4;SURYA PRATAMA WIAYA, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Dusun Permai, Desa Semudun RT.006
Pembanding/Penggugat II : NY. WIDJI
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH DESA KEMIRI
Terbanding/Tergugat I : WONGSOKARTO
Terbanding/Tergugat II : SAIMIN
110 — 67
Bahwa untuk itu, dengan pertimbangan tersebut agar Majelis HakimBanding dapat lebih bijak untuk membatalkan Putusan Majelis HakimTingkat Pertama dan mengadili sendiri, dengan amar putusan yang akanPara Pembanding urai di bawah ini;Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Para Pembanding memohonkiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat berkenanHalaman 33 dari 48 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT YYKmenerima permohonan banding Para Pembanding dan membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Wonosari No
98 — 25
juga melakukan pembuatankuitansi atas pembelian alat tulis kantor (ATK) serta pembelian habispakai dengan cara menaikan harga (mark up) harga satuan terhadapbeberapa item barang yang dimaksukan untuk pembayaran pajak(PPN), namun pembayaran pajak yang dilakukan kepada penyediabarang tersebut tidak sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi,sehingga menyebabkan adanya kelebihan pembayaran yangmerugikan keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut : AuditPembayTang LPJ Penyeto aranSelisi Toko /Urai
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JOHANA JOSEPHINA, SH
85 — 49
ATK) serta pembelian habispakai dengan cara menaikan harga (mark up) harga satuanHalaman 14 dari 90 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2019/PT MKS. terhadap beberapa item barang yang dimaksukan untukpembayaran pajak (PPN), namun pembayaran pajak yang dilakukankepada penyedia barang tersebut tidak sebesar nilai yang tercantumdalam kuitansi, sehingga menyebabkan adanya kelebihanpembayaran yang merugikan keuangan Negara, dengan rinciansebagai berikut : AuditPembayTang LPJ Penyeto afanan Selisi Toko /N Urai