Komisi Amdal Daerah tanggal 30 Januari1993 Nomor 660.1/05.06/BKLHB sebagaimana yang disyaratkan (wajib)dipenuhi untuk penerbitan Izin Lokasi sesuai Surat Nomor 5401023741 92,tanggal 21 November 1992:d.

PATRIALANDTimur : JalanSelatan : Jalan;Barat : Tanah Milik MasyarakatBahwa Tergugat secara nyata menguasai fisik tanah yang telah menjadi milikTergugat Sampai sekarang berdasarkan peralihan over alih tanah garapan, dansecara Administratif Tergugat membayar PBB, mendapatkan Surat dariPemerintah Kota Depok Cq Badan Lingkungan Hidup berupa SuratPersetujuan Dokumen UKLUPL Perumahan Jayana Residence Nomor 660.1./469bid Perencanaan tanggal 7 Mei 2013, dan Tergugat telah mendapat SuratPersetujuan Dokumen

UKLUPL untuk Perumahan Jayana Residence dariKantor Walikota Depok sesuai dengan Surat Nomor : 660.1/565/VI/BLHtanggal 4 Juni 2013, dan Surat Ijin Lingkungan yang dikeluarkan oleh WalikotaDepok.Bahwa sertifikat milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan PertanahNasional Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok banyak cacat hukum yuridisantara lain:a.

P) dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 660.1/kep. 366BLH/2009 Tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup danRencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana PengelolaanLingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan HidupPembangunan Pabrik Semen PT. Semen Jawa Dan Sarana PenunjangnyaSeluas + 83 Hektar Di Desa Sirnaresmi Dan Desa Kebonmanggu KecamtanGunungguruh Tanggal 2 Juli 2009 (Bukti P 14 =T9=T. Il.

Surat dari BPLH Kota Bogor Nomor: 660.1/1 159DL tanggal 07September 2016 perihal Rekomendasi Dokumen UKLUPLkegiatan pembangunan RS Graha Medika Bogor;6. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 6601.45 /1160BPLH Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 Tentang IzinLingkungan Kegiatan Pembangunan RS Graha Medika;7. Surat dari DLLAJ Kota Bogor Nomor : 503/757Lalin tanggal 26September 2016 Perihal Rekomendasi hasil penilaian Andalalinpembangunan RS Graha Medika Bogor;8.

Surat dari BPLH Kota Bogor Nomor: 660.1/1 159DL tanggal 07September 2016 perihal Rekomendasi Dokumen UKLUPLkegiatan pembangunan RS Graha Medika Bogor;6. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Noor 6601.45/1160BPLH Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 Tentang IzinLingkungan Kegiatan Pembangunan RS Graha Medika;7. Surat dari DLLAJ Kota Bogor Nomor: 503/757Lalin tanggal 26September 2016 Perihal Rekomendasi hasil penilaian Andalalinpembangunan RS Graha Medika Bogor;8.

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Nomor: 648178/IPPT/BPPTPM Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 TentangIPPT Pembangunan Rumah Sakit;Halaman 16 dari 68 halaman, Putusan Nomor99/PID/2021/PT BDG10.11.12.13.Surat dari BPLH Kota Bogor Nomor: 660.1/1 159DL tanggal 07September 2016 perihal Rekomendasi Dokumen UKLUPLkegiatan pembangunan RS Graha Medika Bogor;Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 6601.45 /1160BPLH Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 Tentang IzinLingkungan Kegiatan Pembangunan

Surat dari BPLH Kota Bogor Nomor: 660.1/1 159DL tanggal 07September 2016 perihal Rekomendasi Dokumen UKLUPLkegiatan pembangunan RS Graha Medika Bogor;6. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 6601.45 /1160BPLH Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 Tentang IzinLingkungan Kegiatan Pembangunan RS Graha Medika;7. Surat dari DLLAJ Kota Bogor Nomor: 503/757Lalin tanggal 26September 2016 Perihal Rekomendasi hasil penilaian Andalalinpembangunan RS Graha Medika Bogor;8.

Indo Nikel Karya Pratama tanggal 29Agustus 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenBanggai Nomor: 660.1/018/DLH/2016 tanggal 30 Mel2016, Perihal: Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDALKegiatan Pertambangan Biih Nikel Dari PT.

Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten BanggaiNomor: 660.1/018/DLH/2016 tanggal 30 Mei 2016, Perihal:Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDAL Kegiatan Pertambangan BijihNikel Dari PT. Indo Nikel Karya Pratama Kecamatan Batui, Moilong,dan Batui Selatan;C. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;d. Surat Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan;Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan olehPemohon' telah memenuhi persyaratan finansial?

IndoNikel Karya Pratama memiliki dokumen AMDAL yang telah diserahkankepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banggaisebagaimana dimaksud dalam Surat Dinas Lingkungan Hidup PemerintahKabupaten Banggal Nomor: 660.1/018/DLH/2016 tanggal 30 Mei 2016,Perihal: Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDAL Kegiatan PertambanganBijih Nikel Dari PT.

Berlian HitamSejahtera Tahun 2012;Bupati Morowali Nomor:660.1/105/KLH/VII/2012. Tentang Kelayakan LingkunganKegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Kolo AtasKecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali ProvinsiSulaawesi Tengah oleh PT. Berlian Hitam Sejahteratanggal 27 Juli 2012;: Susunan Direksi PT. Berlian Hitam Sukses Desember2019;: Dokumen Tenaga Ahli Pertambangan PT.

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/105/KLH/VII/2012tanggal 27 Juli 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan KegiatanPenambangan Bijih Nikel Di Desa Kolo Kecamatan MamosalatoKabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. BERLIANHITAM SEJAHTERA;d. Kerangka Acuan Andal KA.ANDAL Penambangan Bijih Nikel DiKecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah PT.BERLIAN HITAM SEJAHTERA Tahun 2012;e.

Berlian HitamSejahtera telah memiliki beberapa dokumen lingkungan bahkan telah terbitKeputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/105/KLH/VII/2012 tanggal 27 Juli2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel DiDesa Kolo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi SulawesiTengah Oleh PT.

BuktiP10 : Keputusan Kepala Kantor LingkunganHidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/370/KLH/VIII/2010tentang Kerangka Acuan (KA. ANDAL) Rencana KegiatanPertambangan Biji Nikel di Desa Tamainusi Kecamatan SoyoJaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PTAulia Prima Perkasa tanggal 31 Agustus 2010 (Fotokopi sesualdengan aslinya);Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 44/P/FP/2020/PTUNPI.11.

BuktiP11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:660.1/425/KLH/X1/2010 tentang Kelayakan Lingkungan KegiatanPenambangan Bijih Nikel di Desa Taminusi Kecamatan SoyoJaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PTAulia Prima Perkasa tanggal 28 November 2010 (Fotokopi sesualdengan aslinya);wo Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) Tahun 2016 Atas Nama PT Aulia Prima Perkasa(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);nn Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) Tahun 2016

Bahwa, selain itu Para Penggugat sering mendengar dan melihat aksidemontrasi yang dilakukan oleh Organisasi Lingkungan lainnya namunaksi tersebut hanya bentuk aksi demontrasi mengenai pencemaran SungaiCikijing dan penghentian pencemaran Sungai Cikijing, bukan aksimengenai penerbitan atau pencabutan masingmasing Objek SengketaTUN;Bahwa, Para Penggugat mengetahui dan menerima masingmasing ObjekSengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan LingkunganHidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/

Bahwa kemudian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL),kegiatan rencanaPembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)150 Kv GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru GI Pasir Putih KabupatenKampar Provinsi Riau, diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup ProvinsiRiau untuk dilakukan kajiankajian , berdasarkan hasil evaluasi teknissebagaimana yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup ProvinsiRiau yang disampaikan dengan Surat Nomor : 660.1/BLHPPL

Kepala Badan Lingkungan HidupProvinsi Riau yang dibuktikan dengan dikeluarkannya surat nomor :660.1/BLHPPL/729 tanggal 27 September 2010 tentang RekomendasiDokumen UKLUPL Rencana Pembangnan Jaringan Transmisi SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV GI Garuda Sakti kota Pekanbaru GI Pasir putin Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.Bahwa kekhawatiran para penggugat perihal dampak kesehatan akibatpembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)150 Kv, dalam gugatannya juga sangat tidak

(Vide Bukti TII5)Bahwa Tergugat II dalam hal menerbitkan Rekomendasi DokumenNo. 660.1/BLH/PPL/729 tanggal 27 September 2010 perihal RekomendasiDokumen UKP UPL Rencana Pembangunan Jaringan TransmisiSaluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV GI Garuda Sakti KotaPekanbaru GI pasir Putin Kab. Kampar Provinsi Riau kepada Tergugat General Manager PT.

Bumi Persada Surya Pratama, tanggal15 Mei 2013;: Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Nomor :660.1/026/DLH/2016, Tanggal 28 Juni 2016, PerihalPenunjukan Rekomendasi atas AMDAL KegiatanPertambangan Biih Nikel dari PT. Bumi Persada SuryaPratama Kecamatan Pagimana dan Bualemo;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilTanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopiSuratsurat yang telah diberi tanda T1 sampai dengan T4 bermeteraicukup danberikut:1. Bukti T12.

Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten BanggaiNomor: 660.1/026/DLH/2016 tanggal 28 Juni 2016, Perihal:Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDAL Kegiatan Pertambangan BijihNikel Dari PT. Bumi Persada Surya Pratama Kecamatan Pagimana,dan Bualemo;c. Izin Lingkungan yang diterbitkan olen Lembaga OSS;d. Surat Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan;Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan finansial?

Bumi Persada Surya Pratama memiliki dokumen AMDAL yang telah diserahkankepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahn Kabupaten Banggaisebagaimana dimaksud dalam Surat Dinas Lingkungan Hidup PemerintahKabupaten Banggai Nomor: 660.1/026/DLH/2016 tanggal 28 Juni 2016,Perihal: Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDAL Kegiatan PertambanganBiyih Nikel Dari PT.

PATRIALANDTimur : JalanSelatan : Jalan;Barat : Tanah Milik MasyarakatBahwa Tergugat secara nyata menguasai fisik tanah yang telahmenjadi milik Tergugat sampai sekarang berdasarkan peralihan overalih tanah garapan, dan secara Administratif Tergugat membayarPBB, mendapatkan Surat dari Pemerintah Kota Depok Cq BadanLingkungan Hidup berupa Surat Persetujuan Dokumen UKLUPLPerumahan Jayana Residence Nomor 660.1./ 469bid Perencanaantanggal 7 Mei 2013, dan Tergugat telah mendapat Surat PersetujuanDokumen

UKLUPL untuk Perumahan Jayana Residence dari KantorWalikota Depok sesuai dengan Surat Nomor : 660.1/565/VI/BLHtanggal 4 Juni 2013, dan Surat Ijin Lingkungan yang dikeluarkan olehWalikota Depok.Bahwa sertifikat milik Penggugat yang dikeluarkan oleh BadanPertanah Nasional Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok banyakcacat hukum yuridis antara lain:a.

2000tentang Nama Peserta Pembina penyidik PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenNgada (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Bupati Ngada Nomor : 188 /HK/10/4/2012 tanggal 12 April 2012 yang ditujukan kepadaDinas KCS, Kepala, BKD, dan Kepala BLH PerihalRapat Pemaparan Ranperda (Ssesuai dengan aslinya); FotokopiSurat Bupati Ngada Nomor : 188/HK/6/5/2012tanggal 11 Mei 2012 Perihal Undangan yang ditujukankepada Para Pimpinan OPD (sesuai dengan aslinya); FotokopiSurat Bupati Ngada Nomor : 660.1

/ BLH /105 / 05 / 2012 tanggal 31 Mei 2012 Perihal Uji PublikRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada yangditujukan kepada Para Camat se Kabupaten Ngada(fotokopi dari fotokopi) ; Fotokopi Surat Bupati Ngada Nomor : 660.1 / BLH /106 / 06 / 2012 tanggal 1 Juni 2012 PerihalPemberitahuan yang ditujukan kepada Romo VikepBajawa (fotokopi dari fotokopi) ; Fotokopi Surat Bupati Ngada Nomor : 660 // BLH /114/06 /2012 Perihal Penyelenggaraan Pemakamanyang ditujukan kepada Para Camat dan Para18.

Bahwa oleh karenanya Penggugat melakukan kegiatan maupun aktifitas sebagaipemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 525/16/EkProd.I/2007, tanggal2 Mei 2007 dimana melakukan sosialisasi kemitraan inti plasma, tanggal 2 Juli2008, sesuai dengan Notulen rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah,dibentuk Koperasi Plasma yaitu Koperasi Sawit Sukses, menyelesaikan hakhakTanah untuk mengadakan ikatan ganti rugi, melaksanakan Amdal sesuai denganSurat Keputusan Bupati Nomor. 660.1/05/B.1.3/BPDLD, tanggal

Trimadu Murni Asri ; foto copy Surat Keputusan Bupati Paser No. 525/02/EKAdm.SDA/II/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiPaser No. 525/16/EkProd.I/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT.Trimadu Murni Asri;foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Nomor : 660.1/05/B.I.3/Bpdid Tahun 2007 tentang Kelayakan lingkunganPerkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT.

di Desa Long Sayo, Muara Payang, Lusan,Prayon, Binangon, Muara Kuaro, Uko, Batu Botuk, dan Muara Komam Seluas20.000 Ha, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timurtersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat.Bahwa Penggugat dalam melakukan kegiatan sebagai pemegang ijin usahaperkebunan Nomor : 525/EkProd.I/2007 telah melakukan sosialisasi kemitraanInti Plasma, menyelesaikan hakhak tanah untuk mengadakan ikatan ganti rugi,melaksanakan amdal sesuai dengan surat Keputusan Bupati Nomor : 660.1

050/BappedaS/2005/347,tanggal 18 Oktober 2005 tentang Mohon Persetujuan PerubahanFungsi Kawasan Hutan;3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat KepalaBAPPEDA Nomor 050/BappedaS/05/528, tanggal 9 Desember 2005tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Upaya PengelolaanLingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUPL)Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit KecamatanLanggam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Nomor 660.1

Desember) Tahun 2015;107) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Upaya PengelolaanLingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUPL)Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit KecamatanLanggam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Nomor 660.1/Bapedalda/2008, tanggal 18 September 200B;108) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keterangandari Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan Nomor 660.1/BAPEDALDA/2008/634, tanggal 18 September 2008;109) 1 (satu) lembar fotocopy yang

., yang berpedoman surat dari Kepala BadanLingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah yang ditujukankepada Bupati Pati tanggal 28 Oktober 2008 Nomor:660.1/BLH I1/2168 yang intinya letak dan lokasirencana kegiatan Pabrik Semen PT.

Atas terbitnya Peraturan Gubernur tersebut, BadanLingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengirimkansurat kepada Tergugat II Intervensi No.660.1/BLH.I1/2168, tanggal 28 Oktober 2008perihal Peninjauan Kembali Perijinan RencanaPembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik(Persero) Tbk. (Bukti T II INTERVENSI = 13);. Berdasarkan surat dari Tergugat II Intervensi,tanggal 29 Oktober 2008 No. 132/HK/05/9200/10.02tentang Peninjauan Kembali Perizinan rencanapembangunan pabrik semen PT.

., yang berpedoman surat dari KepalaBadan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah yangditujukan kepada Bupati Pati tanggal 28 Oktober175 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.2008 No. 660.1/.BLH I1I/2168 yang intinya letakdan lokasi rencana kegiatan pabrik semen PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. merupakan syaratpenyusunan AMDAL bagi Rencana Pendirian PabrikSemen, maka Ijin Lokasi dan atau juga IjinEksplorasi yang telah diterbitkan PemerintahDaerah Kabupaten Pati perlu dilakukan penyesuaian10

Atas keluarnya Peraturan Gubernur tersebut, BadanLingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengirimkansurat kepada Tergugat II Intervensi No.660.1/BLH.II/2168, tanggal 28 Oktober 2008 perihalPeninjauan Kembali Perijinan Rencana PembangunanPabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk;Halaman 198 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.16.

~...Bahwa menurut Saksi jika faktanya suratkeputusan objek sengketa dikeluarkan atauditerbitkan sebelum Surat Keputusan GubernurJateng No: 660.1/27/2008 Tentang PersetujuanKelayakan Lingkungan hidup pembangunan pabriksemen PT .

/008/Rekom/BLH/XII/2014 untuk Rekomendasi UKLUPL Pabrik NPKChemical.3. 654 Tahun 2014 untuk Izin Lingkungan Pabrik Zwavelsur Amoniak.4. 660.1/009/Rekom/BLH/XII/2014 untuk Rekomendasi UKLUPL PabrikZwavelsur Amoniak.5. 655 Tahun 2014 untuk Izin Lingkungan Pabrik Sulfuric Acid.6. 660.1/010/Rekom/BLH/XII/2014 untuk Rekomendasi UKLUPL PabrikSulfuric Acid.7. 653 Tahun 2014 untuk Izin Lingkungan Pabrik Poshoric Acid.8. 660.1/011/Rekom/BLH/XII/2014 untuk Rekomendasi UKLUPL PabrikPoshoric Acid.9. 651 Tahun

Ternyata pada tanggal 05 Desember, 2014, Walikota Bontang telahmengeluarkan Ijin Lingkungan dengan Nomor :a) 650 Tahun 2014 untuk Izin Lingkungan Pabrik NPKChemical.b) 660.1/008/Rekom/BLH/XII/2014 untuk RekomendasiUKLUPL Pabrik NPK Chemical.C) 654 Tahun 2014 untuk Izin Lingkungan PabrikZwavelsur Amoniak.d) 660.1/009/Rekom/BLH/XII/2014 untuk RekomendasiUKLUPL Pabrik Zwavelsur Amoniak.e) 655 Tahun 2014 untuk Izin Lingkungan Pabrik SulfuricAcid.f) 660.1/010/Rekom/BLH/XII/2014 untuk RekomendasiUKLUPL

Pabrik Sulfuric Acid.g) 653 Tahun 2014 untuk Izin Lingkungan Pabrik PoshoricAcid.h) 660.1/011/Rekom/BLH/XII/2014 untuk RekomendasiUKLUPL Pabrik Poshoric Acid.i) 651 Tahun 2014 untuk Izin Lingkungan PabrikAlumunium Flouride.j) 660.1/012/Rekom/BLH/XII/2014 untuk RekomendasiUKLUPL Pabrik Alumunium Flouride.k) 652 Tahun 2014 untuk Izin Lingkungan Pabrik GypsumGranule.l) 660.1/013/Rekom/BLH/XII/2014 untuk RekomendasiUKLUPL Pabrik Gypsum Granule.2.

Pabrik NPK Chemical : Rekomendasi UKLUPL, Nomor:660.1/008/Rekom/BLH/XII/2014; Izin Lingkungan, Nomor: 650 Tahun 2014;b. Pabrik ZA: Rekomendasi UKLUPL, Nomor:660.1/009/Rekom/BLH/XII/2014; Izin Lingkungan, Nomor: 654 Tahun 2014;C. Pabrik SA:Halaman 182 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMD Rekomendasi UKLUPL, Nomor:660.1/010/Rekom/BLH/XII/2014;= Izin Lingkungan, Nomor: 655 Tahun 2014;d.

Pabrik PA: Rekomendasi UKLUPL, Nomor:660.1/011/Rekom/BLH/XII/2014;= Izin Lingkungan, Nomor: 653 Tahun 2014;e. Pabrik Aluminium Flourida (AIF3) : Rekomendasi UKLUPL, Nomor:660.1/012/Rekom/BLH/XII/2014;= Izin Lingkungan, Nomor: 651 Tahun 2014;f.

BETARA BINTANG ENERGI.d) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/PM/941/BPPT4 dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 09 Oktober 2015.e) Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/83/BPLH.AMDAL.f) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT.

Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor :510/PM/941/BPPT4 dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 09 Oktober2015.e.Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/83/BPLH.AMDAL.f. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BETARABINTANG ENERGItertanggal Bekasi 12 Oktober 2015.g. Fotocopy Surat Izin Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu KotaBekasi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 April 2016.h.

Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/PM/941/BPPT4 dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 09Oktober 2015.Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/83/BPLH.AMDAL.Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT.BETARA BINTANG ENERGI tertanggal Bekasi 12 Oktober 2015.Fotocopy Surat lzin Kepala badan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Bekasi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 April 2016..

BETARA BINTANG ENERGI.Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor :510/PM/941/BPPT4 dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 09 Oktober 2015.Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup Nomor: 660.1/838/BPLH.AMDAL.Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT.

BETARA BINTANGENERGI.d) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/PM/941/BPPT4 dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 09Oktober 2015.e) Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/83/BPLH.AMDAL.f) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT.BETARA BINTANG ENERGI tertanggal Bekasi 12 Oktober 2015.g) Fotocopy Surat Izin Kepala badan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Bekasi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 April 2016

Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan HidupHalaman 18 dari 33 HalamanPutusan Nomor 182/Padt.G/2019/PN Gin(UKL&UPL) Nomor : 660.1/30/BLH.II/2014 dari Pemerintah KabupatenGianyar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar tanggal 24Januari 2014, diberi tanda T.II5 ;6.

Fotokopi sesuai asli Rekomendasi Upaya Pengelolaan LingkunganHidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL&UPL) Nomor :660.1/30/BLH.II/2014 dari Pemerintah Kabupaten Gianyar BadanLingkungan Hidup Kabupaten Gianyar tanggal 24 Januari 2014, diberitanda T.III5 ;6. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 146 Tahun2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan Perubahan yang ditetapkan diGianyar pada tanggal : 21 Februari 2018 yang, diberi tanda T.III6;7.

Rekomendasi UKL, UPL ;Telah diterbitkan Rekomendasi UKL, UPL oleh KantorLingkungan Hidup Nomor : 660.1/523/KLH/VIII/2011,tanggal 26 Agustus 2011, berkenaan kegiatanperumahan oleh PT. Adabaruland Anugrah Pratama diCimahi sebagai proses penerbitan Izin MendirikanBangunan (IMB) dan ditunjukan dalam prosespembuktian ;a.6.

Surat Pernyataan Perencana, tertanggal 28November 2011 ;6.Surat Pernyataan Perencana, tertanggal 28 NovemerDOV eeeecerereens(fotocopy sesuai denganaslinya) ;BuktiT6 : Surat Nomor : 660.1/523/KLH/VIII/2011, Perihal :Rekomendasi atas UKL, UPL, Kegiatan Perumahan olehPT. Adabaruland Anugrah Pratama di Cimahi, dariKepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi, yangditujukan kepada Direktur PT.

BupatiMagelang Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tanggal9 Maret 2008, Surat Persetujuan Lokasi SPBE dariPertamina Nomor : 1322/F10500/2008 S3 tanggal 14Mei 2008, Surat Keterangan Perolehan danPenggunaan Tanah dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Magelang Nomor460/24/KPPT/VI/BPN/2008 tanggal 9 Juni 2008,Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Rt, Rw,Kepala Dusun dan Kepala Desa Bumirejo tanggal 27Mei 2008, Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungandari Kepala Dinas Lingkungan MHidup KabupatenMagelang Nomor : 660.1

/26/21/2008 tanggal 31 Mei2008, Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungandari Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenMagelang Nomor : 660.1/34/21/2008 tanggal 202324.Agustus 2008, Dokumen UKLUPL, Izin mendirikanBangunan (IMB) Nomor188.4/640/2094/Kep/34/2008 tanggal 7 Agustus2008, Surat Izin Gangguan dan Tempat Usaha (HO)Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tanggal 8Agustus 2008, Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Nomor : 65.722/04/SIUP/II/2006, TandaDaftar Perusahaan (TDP) Nomor Tanda DaftarTerbatas 113015200193