cara illegal kapal penangkap ikan di wilayah ~ slolaan perikanan RepublikIndonesia, dari hasil rrangtele iketahui bahwa kapal tersebut telahmelakukan kegiatan penang ikan secara illegal dan tanpadilengkapi dokumendoku ang sah yaitu terdakwa tidak memilikiSurat Izin Usaha Perikana UP) serta ditemukan ikan campuran hasiltangkapan ma 400 kg (Seribu empat ratus kilogram).Bahwa a Wa BV 99252 TS yang dinahkodai terdakwa danne 9261 TS yang dinahkodai saksi TRAN CUONGenun niin ) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC

BV 9261 TS yang di a saksi TRAN CUONG(penuntutan terpisah) w A dibawa/di ADHOC ke penyidikPPNS PSDKP Natuna.ae Perbuatan terdakwa : diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 ayat (2) jo. Pasal 27 UndangUndang RI No.45 Tahun 2009Tentang Perubahan ni angundang Nomor 31 Tahun 2004 TentangUPerikanan Jo. res ndangUndang No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan jo. Peal ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAU oyKET a terdakwa HYUNH TRO Nakhoda KM. BV 99252 TS bersamasamasaksi TRAN CUONG Nahkoda KM.

BV 9261 TS yang dinahkodai saki TRAN CUONG (p tutanterpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC ke penyidik P KPNatuna.o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam p dalam Pasal85 jo. Pasal 9 ayat (1) UndangUndang RI No.45 T n 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI No.31 Tae Tentang Perikananjo. Pasal 102 UndangUndang RI No.31 Ta cho 4 Tentang Perikanan jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisoawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim AdHoc PHI, Ketua Majelis,ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd./Bernard, S.H., M.H.Hal. 8 dari 9 hal. Put.

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, Nomor 04/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn tanggal 11 Januari 2017 , Penetapantersebut diucapkan dalam persidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Panitera Pengganti dan dihadiri KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat .Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,Dian Alifya, SE Richard Silalahi, S.H.Minggu Saragih,

.,, masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4 /Pdt.SusPHI/2019/PN Jmb, putusan tersebutdiucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantuoleh DEWI DARMI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkanpada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARNY MUSTAPA,Halaman 2 dari 3 halPenetapan Nomor 27/Pdt SusPHI/2016/PN.GtoS.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,TTD TTDI.

., Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: RAB U,tanggal 3 SEPTEMBER 2008 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimhakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu olehLUKMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan kuasa Tergugat.HAKIMHAKIM ADHOC, KETUA MAJELIS,IMAS DIANASARI, S.H. MAMAN M. AMBARI, S.H. TONI SURYANA, S.H. PANITERA PENGGANTI, 18 L UK MAN,S.H.

JAMARIS, S.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pdt.SusPHV/2017/PN Pdg tanggal 9 Februari2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Majelis Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutdibantu oleh RAJUL AFKAR, S.H.

,sebagai Hakim Hakim Anggota AdHoc dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos.,M.Si., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat danKuasa Terqugal 5

., sebagaiHakim Hakim Anggota AdHoc dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si.,Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya tersebut dengan dihadiri olen Kuasa Para Penggugat dan Tanpadihadiri Tergugat ; Hakim Anggota, Ketua Majelis,HARI PURNAMA, S.H. M.H.ISJUAEDI, S.H., M.H.SETIA PERMANA, S.T., M.H. Panitera Pengganti ,YOELIATI, S.Sos., M.Si.Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 129/G/2015/PHISby.

JAMARIS, S.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pdt.SusPHV/2017/PN Pdg tanggal 9 Februari2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Majelis Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutdibantu oleh RAJUL AFKAR, S.H.

., dan HeriantoSinaga, SH, masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Hendra Azwar, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat:Hakimhakim Anggota; Hakim Ketua;Agus Susianto, S.H., M.H Richmond P.B Sitoroes, S.H.

No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKIkepada Negara sebesar 2.230.000.000 (dua milyard dua ratus tiga puluh jutarupiah);Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidaksependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DK! Jakarta dengan penambahan hukuman,karena itu Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH mengajukan DissentingOpinion dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, karena dakwaan tidakterbukti dengan sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H.

No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKIMenurut Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H. Rusydi SH, terdapat unsur unsur yangtak terpenuhi yaitu,:1.Tentang unsur ke 3, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum, bernama NALOM CHRISTIAN ANDREAS PANGARIBUAN,dari BPKP dan ahli yang diajukan oleh Terdakwa Bambang Gunarto bernamaDrs. A.

Multi Sistem Komunikasi didukung oleh Golden DuckAsia PTE.LTD melakukan penawaran sebesar Rp. 8.613.000.000, (delapanmilyar enam ratus tiga belas juta rupiah); Tidak jauh beda.Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H.

Multi SistemKomunikasi didukung oleh Golden Duck Asia PTE.LTD melakukan penawaransebesar Rp. 8.613.000.000, (delapan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah), tidakjauh beda.Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H.

Rusydi, SH, tidaksependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan penambahan hukuman,karena itu Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH mengajukan DissentingOpinion dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, karena dakwaan tidakterbukti dengan sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H. Rusydi SH,Terdakwa Bambang Gunarto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dinyatakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Multi Sistem Komunikasi didukung oleh Golden DuckAsia PTE.LTD melakukan penawaran sebesar Rp. 8.613.000.000, (delapanmilyar enam ratus tiga belas juta rupiah); Tidak jauh beda.Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H. Rusydi SH,berkesimpulan unsur ke 3, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi.2.

Multi SistemKomunikasi didukung oleh Golden Duck Asia PTE.LTD melakukan penawaransebesar Rp. 8.613.000.000, (delapan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah), tidakjauh beda.Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00001/LS/BR/ADHOC/KES/08 tanggal 23 September 2008; Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 90/SPM/LSBRI/DIKES/2008tanggal 18 September 2008 ;Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 1451 K/Pid.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00032/LSBR/ADHOC/KES/08 tanggal 19 Desember 2008 ;b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 388/SPM/LSBRIDIKES /2008 tanggal 18 Desember 2008 ;c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang (SPP LSBRI)No. 388/SPM/LSBRIVDIKES/2008 tanggal 18 Desember 2008;d. Ringkasan Kegiatan SPP LSBR Nomor : 388/SPMI/LSBRVDikes/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor. 900/291/Keu.Dikes/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 ;f.

Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00033/LSBR/ADHOC/KES/08 tanggal 19 Desember 2008 ;a. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 389/SPM/LSBRIDIKES/2008tanggal 18 Desember 2008 ;b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang (SPP LSBRI/388/SPM/LSBRVDIKES/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 1451 K/Pid. Sus/2010c. Ringkasan kegiatan SPP LSBR No. 389/SPM/LSBRIDIKES/2008tanggal18 Desember 2008;d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 900/292/Keu.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00001/LSBR/ADHOC/KES/08, tanggal 23 September 2008.b. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 90/SPM/LSBRIDIKES/2008,tanggal 18 September 2008.c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang (SPP LSBR) No.90/SPM/LSBRVDIKES/2008, tanggal. 18 September 2008.d. Ringkasan kegiatan SPP LSBR No. 90/SPM/LSBR/DIKES/2008,tanggal 18 Desember 2008.e. Surat permohonan Pembayaran Uang Muka No. 04/SKA/IX/2008,tanggal 16 September 2008.f.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00032/LSBR/ADHOC/KES/08, tanggal 19 Desember 2008.Surat Perintah Membayar (SPM) No. 388/SPM/LSBRIVDIKES/2008,tanggal 18 Desember 2008.Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 1451 K/Pid.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkanHalaman 2 dari 3 halPutusan Nomor 36/Pdt.SusPHI/2018/PN.Gtopada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, TergugatIII dan Tergugat V dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat

., masingmasing Hakim Adhoc sebagaiHakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh KetuaMajelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengandidampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh DEDEN PERMANA,Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial tersebut,tanpa hadirnya pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,DR. TOTOH BUCHORI, S.H.,M.H. H. KARTIN HAERUDDIN, S.H.

., masingmasingHakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKendari Nomor 11/Pdt.SusPHI/2020/PN Kdi Tanggal 7 September 2020,Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 diucapkan dalampersidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNI, S.H., Panitera Pengganti dandihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Kdi tanggal 11Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh LA ODE SAMNI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadirioleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.Hakimhakim Anggota : Hakim

No. 108 K/Pdt.Sus/2011g. hari, tanggal putusan, nama hakim AdHoc yang memutus, namapanitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak2.

,MH., Hakimhakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis denganHal. 9 dari 10 hal. Put. No. 108 K/Pdt.Sus/2011dihadiri Anggotaanggota tersebut dan DANDY WILARSO,SH.,MH., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua,Ttd./ JONO SIHONO, SH., Ttd./Ttd./ ARSYAD, SH.,MH., DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH.,Panitera PenggantiTtd./DANDY WILARSO,SH.,MH.

ARIHARTANTO dan saksi HENDRA, A.Md.Kep untuk melakukan pemeriksaanterhadap KM.KG95366TS/ SIMAO01 yang dinahkodai oleh saksi TRAN VANTHAI, dari hasil pemeriksaan diatas kapal, diketahui terdakwa tidak memilikidokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), ditemukan 1 (satu) unitalat penangkap ikan Pair Trawl, hasil tangkapan + 100 (Seratus) kg ikan cumikering dan bendera Malaysia, bendera Vietnam serta bendera indonesia.Bahwa selanjutnya terdakwa DAO MARA berikut kapal KM.KG95366TS/SIMAO01 dibawa / d(ADHOC

1 (satu) unitalat penangkap ikan Pair Trawl, hasil tangkapan + 100 (Seratus) kg ikan cumkering dan bendera Malaysia, bendera Vietnam serta bendera indonesia.Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan karenamenggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut danmenyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.Bahwa selanjutnya terdakwa DAO MARA berikut kapal KM.KG95366TS/SIMAO01 dibawa / d(ADHOC