dana bansos dari 2 (dua) lembaga LSM lainnya yaitu :1.

Saksi Kahar Gani sendiri yang datang ke Kantor GubernurProvinsi Sulawesi Selatan untuk menandatangani suratpenyetoran kembali dana Bansos tersebut ke Kas DaerahPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Tidak ada dasar, fakta hukum dan alat bukti serta barang buktisebagaimana dalam berkas perkara yang membuktikan bahwaTerbanding / Pembanding pernah: Mengajukan proposal dana Bansos ke Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan. Menerima cek dana Bansos tersebut. Mencairkan cek dana Bansos tersebut.

Menggunakan dana Bansos tersebut. Membuat dan memasukkan laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana Bansos tersebut. Menandatangani surat penyetoran kembali dana Bansos tersebutkepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menerima dana Bansos dari masing masing ke dua saksi tersebut.Tidak masuk akal, dan diluar nalar hukum kalau masing masingke dua saksi memberikan dana Bansos yang begitu besar kepadaTerbanding/Pembanding yaitu dengan total sebesar Rp.1.420.000.000, (satumilyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanpa alat buktiberupa tanda terima / tanda penyerahan.Kalau seandainya benar (quot non) bahwa masing masing kedua saksi benar telah memberikan dana Bansos tersebut kepadaTerbanding/ Pembanding, maka

mempergunakan danaBansos tersebut, masing masing ke dua saksi yang membuatlaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos tersebut,dan bahkan saksi Kahar Gani sendiri yang menandatanganiSurat penyetoran kembali dana Bansos tersebut di KantorGubernur Provinsi Sulawesi selatan.

atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/PenggunaAnggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memprosespencairan uang dengan menerbitkan cek No.

SITTI AIDI untukmemproses pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000,, namun SITTI AIDImenolak untuk memproses pencairan danakarena tidak tersedia dananya dalam pospengeluaran Bansos tahun 2005, berikutBASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTIAIDI buku saldo rekening Bansos, dansetelah melihat ada sisa dana padarekening Bansos sebesar Rp.27.563.854.702,50, selanjutnya BASRANYUNUS selaku) Pengguna Anggaranmemerintahkan saksi SITTI AIDI untukmengeluarkan dana tersebut sebesar Rp.19.700.000.000, ;22Bahwa

atas perintah BASRAN YUNUSselaku Asisten V/Pengguna Anggaran makaBendahara Bansos SITTI AIDI kemudianmemproses pencairan uang denganmenerbitkan cek No.

, Tim Auditor berpendapat :e Bahwa dana Bansos adalah bersumber dari dana APBD Kab.

Sitti Aidi, S.Sos., MM., menerangkan : Bahwa dari APBDMurni maupun APBDP Dana Bansos tahun 2005 tidak tersediapengeluaran Dana Bansos untuk biaya perjalanan dinas keluar dandalam daerah Anggota DPRD maupun biaya pengurusan ijin mutasipemilikan senjata api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;2 Saksi H.

Dana Bansos/Blockgrant Tahun 2012 : Rp.70,895,462.522. Dana Bansos/BlockgrantTahun 2015 : Rp.51.060.480,3.

Dana Bansos/Blokgrant TA 2012,2015,2017 sebesar Rp.242.681.113,52,3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 20152017 sebesar Rp.275.014.400,4.

bahwa sekolah tersebut layak dibantu, maka pihakKementerian menetapkan dengan dengan SK;Bahwa terhadap penggunaan dana BANSOS oleh suatu sekolah(SMPN 8 Leihitu) diatur oleh Peraturan dari Kementerian Pendidikanberupa Juklak dan Juknis Ada Juknis tentang pengelolaan danaBANSOS, yang secara umum dana BANSOS itu dikelola langsung olehsekolah penerima dan karena sekolah kelola langsung maka sekolahmelaporkan langsung penggunaan dana BANSOS tersebut kepadaKementerian;Bahwa proses pencairan dana BANSOS

Dana Pembangunan 2012 219.000.000,Laboratorium IPA (BANSOS)7. Dana BANSOS (rehab 2 ruang 2015 200.000.000,belajar)8.

UNTUNG S yang memberikan.12. 1 (satu) satu buah Tas Model RANSEL dari Kain Warna Doreng Merk.TNI 2003,14713. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan dana Bansos dari Sdr.

TNI 2003,1472 (dua) lembar kuitansi penerimaan dana Bansos dariSdr.

Setelah bertemu mereka diberitahu kalau Bansos untukPembangunan TPQ Al Amin Desa Joho Kec.Adimulyo turun sebesarRp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan Bansos untuk pembangunanTPQ Miftachul Huda Metode Qiroati Madurejo Kec.Puring turun sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah), namun yang diterimakan kepadasaksi SURATMAN dan saksi WIRYO SUPARNO masingmasing hanyasebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).

(Bansos) bidang pendidikan dariPropinsi Jawa Tengah tahun 2008 untuk Pembangunan Gedung MA PKMaarif 2 Kuwarasan yang diminta terdakwa UNTUNG SUPARYONOadalah sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah).Bahwa benar saksi telah memberikan dana Bantuan Sosial (Bansos) bidangpendiidkan dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 untuk PembangunanGedung MA PK Mavarif 2 Kuwarasan kepada Sdr.

TNI2003,147. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan dana Bansos dari Sdr.

TNI 2003,1472 (dua) lembar kuitansi penerimaan dana Bansos dariSdr. UNTUNG S.1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)Kades Clapar Kec.Karanggayam.16715.1.

Solok.2) Kwitansi Nomor: 197 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 7.500.000,00untuk pembayaran Bansos turnamen volly ball di Kec. DanauKembar Kab. Solok.3) Kwitansi Nomor: 75 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp 4.500.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan kelompok keramba jala apungTunggue Tarapuang di Nagari Kampung Batu Dalam Kec. DanauKembar Kab.

Solok.27)Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec.Danau Kembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok.28) Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. DanauKembar Kab. Solok.29) Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.

Solok.39) Kwitansi Nomor: 121 tanggal 31 Mei2010 sebesar Rp 4.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Grupkesenian Minang Singo Berantai diJorong Timur Kenagarian KampungBatu Dalam Kec. Danau Kembar Kab.Solok.40) Kwitansi Nomor: 197 tanggal 26 Mei2010 sebesar Rp 7.500.000,00 untukpembayaran Bansos turnamen vollyball di Kec.

Kwitansi Nomor: 22 tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran Bantuan Sosial (Bansos)kegiatan LKAM Kec. Danau Kembar.2. Kwitansi Nomor: 26 tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp9.000.000,00 untuk pembayaran Bansos kegiatan PembinaanCabang olah raga (KONI) Kec. Danau Kembar3. Kwitansi Nomor: 74 tanggal 07 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan LKAM memajukan Nagariberbasiskan adat bersandi Sarak ,sarak bersandi kitabullah Kec.Danau Kembar4.

Solok.Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.Danau Kembar.Kwitansi Nomor: 30 tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran Bansos kegiatan Pengurus GroupRandai Riak Danau di Jorong Kampung Dalam Barat Kab.

;Bahwa selanjutnya Terdakwamenarik uang dana Bansos yangdiperuntukkan kepada 17kelompok Tani tersebut padatanggal 04 Agustus 2010 sebesarRp.16.044.000, untuk 6 (enam)kelompok Tani MT ASEP danpada tanggal 30 Desember 2010sebesar Rp.30.250.000, untuk 11(sebelas) kelompok Tani MITOKMAR dari rekening tabunganpada Bank Mandiri nomorrekening: 1590000376599 atasnama Terdakwa.

;e Bahwa guna pelaksanaan SLPTTtersebut untuk Desa Bumi RahayuKelompok Penerima Bansos SLPTT untuk kegiatan ASEP masingmasing kelompok Tani mendapatbantuan uang sejumlah Rp.2.674.000, untuk 6(enam)Kelompok Tani atau sebesarRp.16.044.000,, dan untukkegiatan OKMAR mendapatbantuan uang sejumlahRp.2.750.000, untuk 11(sebelas)Kelompok Tani sebesar Rp.30.240.000, sehingga totalkeseluruhan sebesarRp.46.294.000.;Hal. 13 dari 42 Hal.

Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR20Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura Kabupaten Kapuas Nomor : 232/PDP310/III/2010tanggal 18 Maret 2010 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima DanaBantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)SLPTT Padi non Hibrida, SLPTT Kedelai, SLPTT Jagung dan BLBUNon SLPTT Kedelai Tahun Anggaran 2010, sebagai PerwakilanKelompok Tani Desa Bumi Rahayu G4 Penerima Bansos, bertempat diDesa Bumi Rahayu G4 Kecamatan

;Bahwa untuk Desa Bumi RahayuKelompok Penerima Bansos SLPTT untuk kegiatan ASEPsebanyak 6 Kelompok Tanisebesar Rp. 16.044.000,, danuntuk kegiatan OKMAR sebanyakHal. 21 dari 42 Hal.

;Bahwa Terdakwa tanpasepengetahuan dan seijinkelompok tani pelaksana SLPTTdi Desa Bumi Rahayu G4 telahmenggunakan dana bansos SLPTT untuk kepentingan diri sendiritidak sesuai dengan RUK yangdiajukan dalam proposal maupunyang diisi pada blangko laporanawal pelaksanaan SLPTT tahun2010.

Sekda dan dari PLT Sekda diturunkan kebagian masingmasing sesuai disposisi surat tersebut ;Bahwa benar di Kabupaten Belu pada tahun 2009 ada dana Bansos ;Bahwa dana bansos Kabupaten Belu setiap tahun dianggarkan dandisetujui dalam sidang DPRD Kabupaten Belu ;Bahwa tahun 2009 dana bansos yang dialokasikan adalah senilai Rp.1.950.000.000, (satu milyard sembilan ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dana bansos tersebut peruntukannya kepada masyarakat miskinyang membutuhkan ;Bahwa mekanisme permintaan

2006 ;Bahwa mengenai pelaksanaan dana bansos tersebut sesuai PermendagriNomor. 13 tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun2007 +#harus ada peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati,pelaksanaan dana bansos tahun 2009 merupakan suatu kelalaian kami diKabupaten Balu, dan Saksi selaku Bupati baru ketahui kalau dalampelaksanaan dana bansos tersebut selain mengacu pada PermendagriNomor. 13 tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun2007, juga harus' berdasarkan peraturan

pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan NTT kepada kami ;Bahwa pengajuan proposal harus diajukan setelah ada penetapan APBD ;Bahwa temuan dari hasil pemeriksaan BPKP perkawikan NTT mengenaidana bansos tersebu adalah penggunaan dana bansos oleh PemerintahKbupaten Belu pada tahun 2009 tidak didasarkan pada peraturan KapalaDaerah, sehingga merekomendasikan supaya Bupati memerintahkankepada tim pembuat anggaran untuk segera menyusun Keputusan Bupatimengenai penggunaan dana bansos tersebut Bahwa dari hasil

penggunaanggaran ;Bahwa BPK ada mengecek kegiatan dari penerima bansos, dankegiatanan nya betul ada ;Bahwa yang memferivikasi bansos untuk diberikan adalah Bupatisendiri, karena proposal langsung ke Bupati ;Bahwa Terdakwa tidak ikut cek apakah ada kegiatan dari penerimabansos ;Bahwa dana bansos yang diberikan kepada Dinas dibolehkankarena kegiatan yang dibantu dengan dana bansos itu, tidak adapos anggarannya di dinas yang bersangkutan ;Bahwa yang mencairkan dana bansos, adalah penerima bansosatau

, merupakan kelalaiandari Terdakwa ;117Bahwa dana Bansos yang diberikan kepada PNS yang tugasbelajar (Saksi Yohanes Bernando Seran, SH.

merk.Panasonik 1(satu) buah antena parabola warna silver merk.tanaka berikut receiver warna hitam mer.tanaka 1(satu) buah celana panjang warna hitam mer.Boss

Dikembalikan kepada saksi Eko Mulyadi ;

-1(satu) lembar blangko aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Jatim ,1(satu) blangko informasi data nasabah perusahaan Instansi/Pemda an Ormas Al-Azhar alamat Dusun Planggaran Timur Desa Lepelle Kec.Robatal,Kab.Sampang 1 (satu) buah surat pernyataan penerima Hibah /Bansos

Blangko surat pernyataaan penerima hibah/bansos pemantaukeuangan Negara SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015 jl.Caman Raya No. 7 jatibening Bekasi1741210.

Sampang, 1 (Satu) lembar surat pernyataanpenerima hibah/bansos pemantau keuangan negara SK.

Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00 7.

YUSTINA ANGGU Pegawai PLN 7.500.000 Biaya pengobatan SudahEMBUGUSI Flores Bagian Barat dikembalikansebesarRp.7.500.000,padatanggal10/06/2016TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2010SEBESAR Rp. 241.540.000TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2010 SEBESAR Rp.23.700.000 (dilakukanpenyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)Bahwa dengan demikian dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun2010 sebesar Rp. 2.575.000.000, (dua milyar lima ratus tuujuh puluh lima jutarupiah

, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat ituBahwa Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenangmelakukan pemeriksaan kas di Bendahara Bantuan KeuanganBahwa tidak pernah menerima uang bansos untuk kepentingan pribadi dan tidakpernah memerintah KPA untuk mengeluarkan dana Bansos untuk kepentingan diluarperuntukan dana bansos.2.

sebesar Rp. 952.793.164, dan SPP danSPM tertanggal 12 Pebruari 2009 Untuk mencairkan dana bansossebesar Rp. 180.000.000,, SPP dan SPM tertanggal 3 Maret 2009Page 130 of 232Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 772.793.164, SPP danSPM tertanggal 8 April 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesarRp. 38.000.000, dan SPP dan SPM tertanggal 21 April 2009 Untukmencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000, SPP dan SPMtertanggal 4 Mei 2009 Untuk mencairkan dana

Bansos sebesar Rp.952.793.165, SPP dan SPM tertanggal 8 Mei 2009 Untuk mencairkandana bansos sebesar Rp. 47.500.000, SPP dan SPM tertanggal 14 Juli2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.164,, SPPdan SPM tertanggal 5 September 2009 Untuk mencairkan dana Bansossebesar Rp. 500.000.000, dan SPP dan SPM tertanggal 5 September2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000,, sertaSPP dan SPM tertanggal ....

Untuk mencairkan dana bansos sebesarRp. 28.500.000, SPP dan SPM tertanggal 17 Desember 2009 Untukmencairkan dana Bansos sebesar Rp. 48.064.497, dan SPP dan SPMtertanggal 17 Desember 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesarRp. 262.421.976 adalah : Surat Pernyataan Pengajuan SPP, SuratPernyataan Tanggung Jawab, Rincian Rencana Penggunaan,sedangkan untuk proposal tidak dilampirkan ;Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pencairan dana Bansos yaitupemohon dana mengajukan permohonan bantuan dana setelah itujika

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012. 2) 1(satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupaten karimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.

Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBN-P.d.

Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutu Kapasitas pendidikan Inklusif ( APBN-P ) pengembangan pembelajaran pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012 nomor : 1882 / C4 / KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.4) 1 ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembangan Propinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBN-P pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun anggaran 2012 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan pengembangan

Suprayetno, S.Pd, di beberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tanda tangan telah ditanggalkan.37) 1 ( satu ) bundel Laporan bansos penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012 sambungan laporan keuangan bulan juni 2013.38) 1 ( satu ) buah buku kas umum bendahara Pokja Sdr. M.

30(tiga puluh) hari setelahdana Bansos diterima oleh Pokja.

dana Bansos pengembangan provinsi/kabupaten/kota penyelenggarapendidikan inklusif.

mendapati ada pihak lain yang bukanmenjadi target penerima dana Bansos pendidikan inklusif layanan khusussebagaimana telah dirancangkan dalam Proposal Pokja Karimun tapimendapatkan keuntungan atau fasilitas dari dana Bansos tersebut sebagaiberikut:1.

Sebaliknya, Terdakwa selaku ketua Pokjamalah memutuskan sendiri menambah 56(lima puluh enam) ABK wilayahKarimun untuk menerima dana Bansos. Padahal, dalam rapat jumlah ABK yangdisetujul menerima dana Bansos hanyalah 14(empat belas) orang.

Sebaliknya, dari fakta di persidangan didapati bahwa jumlah faktualdana Bansos yang dinikmati Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukandana Bansos tersebut adalah sebesar Rp. Rp. 63.646.000,00,(Enam puluh tigajuta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Samarinda Utara Daftar Nama penerima uang santunan/bantuan dari pemerintah kota samarinda sebagai berikut tertanggal 30 Desember 2011;38) 4 (empat) lembar asli SK Walikota No. 465-05/348/HK-KS/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang pembentukkan tim pengendalian pemberian bantuan social (Bansos) di bidang Kesehatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

NAIMdatang ke Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda dan bertemu saksiYUSDIANS YAHSamarinda bermaksud menanyakan proses pembayaran bansos dimaksudselaku Kasubag Administrasi Perkotaan Pemkotdan oleh saksi YUSDIANSYAH disarankan agar membawa orangorangyang menerima BANSOS dari kelompok tani dan atas saran tersebut saksiHal.12 dari 89 Hal.

yang sebagian namanama penerima dan jumlahNominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa JOHANSYAH binBASRI, saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) dan sdr.

, selanjutnya foto copy SuratPembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar NormatifNamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagiannamanama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tanganioleh saksi ABBASBin LAPADE,dan diserahkan kepada Bagian PerkotaanPemkot Samarinda dan Bagian Kesra Pemkot Samarinda untukmelengkapi data pendukung Pencairan Dana Santunan BANSOS;Hal.66 dari 89 Hal.

TPK/2015/PN Smr.Pembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh, saksiABBASBin LAPADE, di serahkan kepada Bagian Perkotaan Pemkot Samarindadan Bagian Kesra Pemkot Samarinda untuk melengkapi data pendukungPencairan Dana Santunan BANSOS;Menimbang bahwaperbuatan Terdakwa JOHANSYAH Bin BASRI untukmemperoleh pembayaran Ganti Rugi Lahan Waduk Benangabersamasamadengan

CL yang telahdisurvei dan diverifikasi, SK Penetapan Gapoktan penerimadana bansos UPPO, surat Perjanjian Kerjasama antara PPKdengan Ketua Gapoktan Lohjinawi tentang pelaksanaankegiatan UPPO tahun 2011, Rencana Usulan KegiatanKelompok (RUKK) Gapoktan Lohjinawi, dokumen terkaitpencairan dana bansos UPPO yang dilakukan secara bertahap,dokumen laporan pertanggungjawaban dana bansos UPPO dariGapoktan, dan dokumen dokumenlainnya.

EdyMaryanto.Yang bersangkutan menyadari bahwa proses pencairan uangdana bansos UPPO di banktersebut tidak sesuai denganprosedur, karena yang bersangkutan bukan BendaharaGapoktan Lohjinawi.Yang bersangkutan tidak ada maksud tertentu, namun hanyamembantu Ketua Gapoktan untuk memperlancar pencairan/pengambilan uang dana bansos UPPO di bank.Yang bersangkutan adalah pemiiik tanah (warisan dariOrangtuanya bernama Sdr.

Yuwono) bahwa agar dicektelah disalurkannya dana bansos UPPO tahun 2011, kemudiansetelah dicek oleh yang bersangkutan ternyata dana bansosUPPO tersebut telah masuk di rekening bank (BNI Cabang Pati)atas nama Gapoktan Lohjinawi yaitu tanggal 1 Juli 2011 sebesarRp340.000.000,00. Terhadap dana bansos UPPO sebesar itu,Sdr. Edy Maryanto tidak mengetahui secara pasti rincianpenggunaannya.Setelan mengetahui bahwa dana bansos UPPO tersebut telahmasuk di rekening bank, selanjutnya Sdr.

Realisasi Pencairan Dana Bantuan Sosial UPPO, terdiri dari1) Nominal Dana Bansos UPPO dariPusat 340.000.0002) Pendapatan bunga 1.000.000Sub Jumlahi...... 341.000.0002.

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengelolaan Bansos KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian. Nomor 520, tertanggal 12 Nopember 2011. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bansos Kegiatan Prasarana danSarana Pertanian, Nomor 520, tertanggal 26 Nopember 2011.

Bahwa surat TERMOHON INo : B1383/0.3.29/Dsp.4/08/201 7tanggal 9Agustus 2017 belum mengungkap bantuan dana hibah bansos PemkabBoyolali TA 2014 di desa Sarimulyo Kec. Kemusu Kab. BoyolaliHalaman 3 dari 17Hal.

memerintahkan TERMOHON dan TERMOHON Il untukmengusut/menyelidiki perkara bantuan dana hibah bansos untukditeruskan ke pengadilan agar para pelaku kejahatan korupsi menjadijera.8.

Hakim yang memeriksa perkara inidapat memberikan putusan :1.2.Menerima permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON.Menyatakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHON atas dugaantindak pidana korupsi penyaluran dana hibah bansos Pemkab Boyolali TA2014 adalah tidak sah.Memerintahkan TERMOHON I melalui TERMOHON Il untuk memproses,menindaklanjuti untuk diajukan ke pengadilan atas dugaan tindak pidanakorupsi bantuan dana hibah bansos dari Pemkab Boyolali TA 2014.Memerintahkan TERMOHON , TERMOHON Il,

Bahwa penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Dugaan TindakPidana Korupsi Penyaluran Dana Hibah Bansos Pemkab Boyolali TA.2014, locus delictinya adalah bertempat di Kabupaten BoyolaliPropinsi Jawa Tengah serta saksisaksi yang diperiksa sebagian besarberdomisili di Boyolali.

2014 tanggal 28 Oktober 2014, objek praperadilan telahdiperluas yaitu selain yang telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP juga ditambahdengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan posita dan petitumdari permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohondalam perkara praperadilan ini adalah menuntut tentang tidak sahnya tindakanpenghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindakpidana korupsi penyaluran dana hibah bansos

Hasil pemeriksaanfisik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember2010, sementara pemeriksaannya dilakukan pada bulan Januari 2011;Bahwa nilai bahan bangunan yang diterima para Penerima Bansos, jauhlebih kecil dari yang seharusnya. Warga penerima bansos hanya menerimasekitar Rp. 4 juta dari yang seharusnya Rp. 9 juta. Begitupun upah tukangyang disalurkan oleh saksi YAKUP.

Muaro Jambisebesar Rp. 500 juta tersebut dicairkan (kliring) oleh Terdakwa , laludananya dimasukan dalam rekening atas nama Terdakwa 1;Anggaran Bansos RSRTLH Kab. Muaro Jambi sebesar Rp. 500 jutadiperuntukan bagi pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 450 juta danupah tukang sebesar Rp. 50 juta.

Hasil pemeriksaan41fisik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember2010, sementara pemeriksaannya dilakukan pada bulan Januari 2011;Bahwa nilai bahan bangunan yang diterima para Penerima Bansos, jauhlebih kecil dari yang seharusnya. Warga penerima bansos hanya menerimasekitar Rp. 4 juta dari yang seharusnya Rp. 9 juta. Begitupun upah tukangyang disalurkan oleh saksi YAKUP.

Muaro Jambi terhadap pemberian Bansos RSRTLHTahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedurpenyaluran Bansos, yakni menyimpan uang anggaran Bansos RSRTLH dalamrekening pribadinya, melibatkan pihak rekanan dalam penyaluran Bansos dalambentuk bahan bangunan, kemudian menyampaikan Laporan Pelaksanaan BansosRSRTLH tanggal 30 Oktober 2010 dan 08 Maret 2010 kepada Kemensos RI(vide barang bukti No. 8 dan 12) yang isinya tidak sebagaimana fakta yangsebenarnya, merupakan tindakan penyalahngunaan

RSRTLH sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) seharusnya disalurkan secara utuhdalam bentuk uang tunai kepada 50 (lima puluh) KK Penerima Bansos, namundana tersebut dimasukan dalam rekening pribadi Terdakwa yang dikucurkansecara bertahap kepada Terdakwa II dan saksi YAKUP.

FADILA WULANDARI selaku yang menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).91) Buku catatan internal bendahara pengeluaran Bansos.92) Bagan alur untuk bantuan mengacu pada permendagri No.13 tahun 2006 juga dibuat HM. HERMAN HZ, SH, MM tertanggal 30 Juni 2007.93) Edaran yang dikeluarkan oleh sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala BPKD tertanggal 30 Juli 2007 mengacu pada permendagri No.13 tahun 2006.94) Bon tanda terima uang sebesar Rp 67.500.000.

), yaitu antara lain: Nama Penerima Bansos sf TanggalOo . .O isasiProposal Foal / Penerima Alamat Nilai (Rp)KelompokDs.

Staf Subdit Anggaran memberikan berkasberkas untuk pencairan dana Bansos TA. 2007 kepada Staf Bendahara pengeluaran berupa 4 (empat) dokumen terkaitdengan pengajuan pencairan Bansos berupa:(1.1) Proposal asli yang sudah ada disposisi proses pengajuan.(1.2) Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dibuat oleh Subdit Anggaran dan sudahditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD.(1.3) BKP yang sudah ditandatangani oleh calon penerima bansos saat itu.(1.4) Foto Copy KTP penerima Bansos.2.

Zubair, SE pada tanggal 10September 2013, proses pencairan Bansos adalah sebagai berikut:(1).

Bansos namun uang tersebut diserahkankepada Terdakwa.

akan diberikan diataskisaran Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) saat itu yang mempunyaikebijakan adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.Bahwa dana Bansos Pemda Kabupaten Lampung Tengah TA 2007saat itu berada di Pos anggaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah.Bahwa Prosedur Dana Bansos Pemda Kabupaten Lampung Tengahtahun 2007 tersebut dapat diberikan kepada Masyrakat atau pemohonbantuan dana Bansos adalah dengan diawali alur sbb :1.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 2011 nomor: BS 260/Kesos&PB/K/IV/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.139. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2011 nomor: BS 333/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.142. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2011 nomor : BS 390/Kesos&PB/K/VI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.143. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 direvisi menjadi Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 September 2011 nomor: BS 555/Kesos&PB/K/IX/2011 Perihal Pengajuan Kembali Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.147. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.150. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 November 2011 nomor: BS 682/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 Kepada Panitia Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Serbaguna Korps Cacad Veteran RI Jenderal Soedirman Purwokerto.151. 1(

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.153. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 November 2011 nomor: BS752/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.154. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan jumlah nominalBansos Kemasyarakatan yang akan direkomendasikan kepadaGubernur untuk diberikan kepada calon penerima bansos. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan bantuansosial kepada penerima bansos.

Kemasyarakatan TA 2011.Bahwa saksi juga tidak tahu siapa saja yang aktif mengikutipengkajian proposal.Bahwaberkaitan dengan Bansos Kemasyarakatan TA 2011, dalamrangka pengkajian proposal Bansos Kemasyarakatan TA 2011,apakah Tim Pengkaji pernah melakukan peninjauan lapangan untukmengetahui kebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yangdiajukan dan untuk menentukan kelayakan calon penerima bansossebelum direkomendasikan kepada Gubernur, saksi tidak ingat.Bahwa berkaitan dengan Bansos Kemasyarakatan

Kemasyarakatan berkaitandengan pelaporan atau pemberitahuan yang memuat nama penerimabansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apa yangdigunakan sebagai sarana pencairan bansos untuk melaporkankembali ke SKPD Pengampu, di akhir tahun anggaran, dalam bentuk :laporan penggunaan dana bansos kemasyarakatan tiap tahun diKabag Akuntansi(Peraturan Gubernur tentang Pedoman PelaksanaanAPBDTA ).Bahwa saksi tidak ingat berapa Penerima Bantuan Sosial tersebutsudah membuat Laporan Pertanggungjawaban

Hanya ada pengantar yang menerangkan bahwa paracalon penerima bansos tersebut sudah melalui proses pengkajian.Bahwa pada saat pengajuan SK Gubernur Jawa Tengah untukpenetapan penerima bansos kemasyarakatan, tidak adaperubahan/revisi terhadap jumlah nominal penerima bantuan yangtercantum pada SK Gubernur yang diajukan.

negaranya adalah sebesar nilai bansos yang ditransfer kepadaSdr.

Put.No. 218 PK/PID.SUS/2016Dana Bansos tahun 2010 tidak dilakukan dengan cara menitransfer, tetapidiberikan secara tunai dan langsung kepada Penerima.

Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya padaputusan a quo hal. 97 98 pada pokoknya menyatakan: Bahwaperbuatan Terdakwa dalam pemberian Dana Bansos kepadapara penerima sebagaimana dalam Daftar Lampiran SuratKeputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tanggal 15 April 2010telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu parapenerima Bansos. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;b.

RAHMAN (KABAG KESRA) selaku PPTK kepada KepalaDPPKD tidak harus seijin dan persetujuan dari PemohonPeninjauan Kembali karena yang mempunyai kewenangan untukmencairkan dana BANSOS tersebut adalah Kepala DPPKD,sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati KendalNomor 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang TataCara Penyaluran BANSOS Kabupaten Kendal. Berdasarkan haltersebut, maka atas penggunaan dana BANSOS tersebut jelasmenjadi tanggung jawab Alm.

Selain itu. pula sesuai fakta hukum yang terungkapdipersidangan, proses pencairan dana BANSOS yang diajukanoleh Drs. ABD RAHMAN kepada Kepala DPPKD (Alm.

DJAMBARI, SAICHU dan MUBTADI (ParaPenerima BANSOS), bantuan yang diberikan sangat bergunadan sangat membantu para penerima BANSOS;Ahli Pidana Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HARIEd, S.H.

Bahwadalam program Bansos tersebut nantinya kewajiban anggota menyerahkan anaksapi/pedet 1 kali setelah berumur 9 bulan kepada kelompok untuk digulirkan kepadaanggota lain, sedang induknya menjadi hak milik anggota selamanya. Kemudianpada tanggal 18 Oktober 2010 , dana Bansos sebesar Rp.500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) tersebut telah turun yang ditransfer ke rekening kelompok di SimpedesBank BRI Unit Rejotangan No.rek: 659701009841537, sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

perjanjian kerjasama dengan PPKtertanggal 20 September 2010 tentang Pengembangan Budidaya sapi perah polaPMUK melalui Dana Bansos Dirjen Peternakan Tahun 2010.

Adapun uang tersebut oleh terdakwa setelah diminta semua dari Bendaharalalu diserahkan kepada Sekretaris ( Moch Ichwani Noor) untuk dibelanjakan sesuaidengan RUK sehingga yang membelanjakan uang dari dana Bansos tersebut adalahterdakwa selaku Ketua bersama dengan Sekretarisnya (Sdr.Moch Ichwani Noor).Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok bersama dengan Sekretaris telahmemegang/mengelola dana Bansos tersebut tanpa melibatkan bendahara,sehingga bendahara tidak pernah diajak untuk membicarakan perihalpenggunaan

Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melaluiDana Bansos Dirjen Peternakan Tahun 2010.

Bahwa dalam program Bansos tersebutnantinya kewajiban anggota menyerahkan anak sapi/pedet 1 kali setelah berumur 9bulan kepada kelompok untuk digulirkan kepada anggota lain, sedang induknyamenjadi hak milik anggota selamanya. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2010 ,dana Bansos sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tersebut telah turunyang ditransfer ke rekening di Simpedes Bank BRI Unit Rejotangan Norek: 659701009841537, sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

untuk KONI Kota Pontianak ; Bahwa proses pencairan dana Bansos tahun 2007 untuk KONIadalah : adanya SK Walikota No.63 tahun 2007 tentangPemberian Bansos ke KONI sebesar Rp.10.000.000.000, dan24SK Walikota No.540a tahun 2007 tentang Pemberian Bansoske KONI sebesar Rp.550.000.000, dan berdasarkan keduaSK Walikota tersebut, saksi selaku Kepala BPKKD (BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah) mengajukan SPP(Surat Perintah Pembayaran) yang ditandatangani olehKasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu

Firayanta(Bendahara KONI Kota Pontianak) selama ini mekanismepencairan dana Bansos tersebut hanya surat permohonandan kwitansi yang ditanda tangani oleh si penerima danabansos tersebut 5; Bahwa mekanisme penggunaan dana Bansos maupun dana Hibahtetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNo.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah jo.

untukmelaporkan pertanggungjawaban penggunaan Bansos tersebutBahwa mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 dalam butir 10 = danbutir 6 huruf a tersebut dan berdasarkan keterangansaksi H.

tahun 2007 tersebut dimintakan oleh WalikotaPontianak secara global, karena pada tahun 2007 pada saatBantuan Sosial diterima oleh IMI Kota Pontianak, tidak ada peraturan Kepala daerah/Peraturan Walikota Pontianak yangmengatur mengenai tata cara dan batas waktu yang diberikankepada penerima Bansos untuk melaporkan pertanggungjawabanpenggunaan Bansos tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penerimaanBansos oleh IMI Kota Pontianak tahun 2007 tidak ada aturanyang mengatur tentang Tata cara

bahwa IMIKota Pontianak dapat kapan saja mengajukan laporan realisasipenggunaan dana bansos tersebut sebagai akibat tidakditerbitkanya Peraturan Walikota Pontianak yang mengaturmengenai tata cara dan batas waktu untuk mengajukan laporanrealisasi penggunaan dana bansos tahun 2007 tersebut,sehingga laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun 2009diminta kepada IMI Kota Pontianak oleh Walikota Pontianak8687untuk dilaporkan secara global dengan laporanpertanggungjawaban dana Bansos 2007 sebagaimana

Disita dari saksi Hendra Joni ;I. 1 (satu) bundel PPKD November 2011 (data terlampir);II. 1 (satu) bundel SPJ PPKD (Bantuan Uang Duka bagi Pegawai/Keluarga Pegawai) November 2011 (data terlampir);III. 1 (satu) bundel SPJ PPKD (Dana Pensiun dan Perawatan Pegawai) November 2011 (data terlampir); IV. 1 (satu) Bundel PPKD BANSOS STIT, STIPER, SMA INS KAYU TANAM, Operasi Sekolah Tahun 2011 (data terlampir); V. 1 (satu) bundel SPJ Sekolah Swasta Tahap I Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung (data

Sijunjung tahun 2011terdapat anggaran dana untuk Bantuan Sosial (BANSOS) tahun2011;Bahwa saksi selaku penerima Dana Bansos berupa Dana Perawatanyang diperuntukan kepada PNS dan Keluarga dari PNS di lingkunganPemerintahan daerah kabupaten Sijunjung periode tahun 2011;Bahwa saksi selaku PNS juga menerima bantuan perawatan bagiPegawai atau Keluarga Pegawai Kab.

Saksi AZWAR:Bahwa Saksi diangkat menjadi PNS sejak tanggal 1 Maret 1983;Bahwa benar saksi mengetahui dalam APBD Tahun 2011 Kab.Sijunjung terdapat anggaran dana untuk Bantuan Sosial (BANSOS)setelah dikeluarkannya peraturan Bupati nomor 36 tahun2010 tentang standar biaya;Bahwa adapun keterkaitan saksi dalam penggunaan Dana Bansos/DPAtersebut adalah saksi selaku penerima Dana Bansos berupa DanaPerawatan;Bahwa pada tahun anggaran 2011 pada Dinas Pengelolaan KeunganDaerah (DPKD), terkait dana perawatan

Apakah dalam APBD Tahun 2011 ada dianggarkan dana untukBantuan Sosial (BANSOS) dan apa keterkaitan saudara dalampenggunaan Dana Bansos tersebut serta apa dasar penunjukannya ?6.

Perhitungan kebutuhan dana untuk rencana setiap kegiatandidasarkan pada ketentuan yang terkait dengan kegiatan berkenaan.Termasuk didalamnya perencanaan kegiatan penyaluran Bansos olehPemerintah maka perhitungan didasarkan pada jumlah penerima sebagaisubjek penerima bansos dan besaran dalam rupiah yang akan diterimamasingmasing penerimas Bansos.

dapat dibuktikan berbeda dengan maksud pemberianpersetujuaan DPRD, pergeseran peruntukan Bansos dimaksud merupakansuatu tindakan penyimpangan dari prosedur pelaksanan anggaran.