Ditemukan 4024691 data
54 — 6
Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -------------------------------3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir
PUTUSAN SELA Nomor :07/PDt.G/2010/PN.TknDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata,telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara antara : ABDUL RAHIM AMAN MAHYADI, Umur + 73 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,jenis kelamin Lakilaki, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan LembagaLorong Paya Ilang Rt.07/ Blang Kolak II, Kecamatan Bebesan,Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaINDRA KURNIAWAN.S.H.
Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejakputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap; 1112Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij vooraad),walupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding ataupun Kasasi;Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala yang ditimbulkan dalamperkara ini; Berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat yangtelah disebutkan di atas, maka sangat berasalan hukum Ketua Pengadilan NegeriTakengon / Majelis Hakim yang memeriksa
AMIRUDDIN (Tergugat IT) dan sekarangtelah dibagun Menasah untuk kepentingan tempat ibadah Kampung Nunang AntaraKecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah; Bahwa secara hukum apabila tanah tersebut telah diwakabkan maka sah atau tidaknyawakab menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah berdasarkan ketentuan pasal 49 QanunProvinsi/.Nanggroe Aceh Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 tahun 2002 untuk itu Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili dan memeriksa perkara ini; TENTANG SUBJEK HUKUM PENGGUGAT TIDAK LENGKAP
Edi Prabowo Als Edy Prabowo Als Bowo
Termohon:
PENYIDIK KANTOR WILAYAH DJP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
238 — 13
- Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar nihil;
68 — 0
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
120 — 30
MENGADILI:1.Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat sebahagian;2.Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
95 — 43
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo; 3. 'Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
Ampera Raya No. 133 Ragunan, Pasar MingguJAKARTA SELATANPUTUSANNomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:DARMAWAN, Swasta, Nomor KTP: 3172010205760021, dalam hal ini bertindakdalam kedudukannya selaku DIREKTUR, dari dan karenanya bertindakuntuk dan atas nama PT.
Putusan No. 367/Padt.G/2015/PN.Jkt.SelJl.Langsat III No. 6 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA;TELAH MEMERIKSA BUKTIBUKTI SURAT YANG BERKAITANDENGAN EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 15 Juni2015, yang telah didaftarkan
mengurangijumlah hutang dagang tahun 2013 sebesar Rp. 2.609.958.595,00 (dua milyarenam ratus sembilan juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu lima ratussembilan puluh lima rupiah);B ahwa hingga saat ini, Penggugat tetap beritikad baik melakukan cicilanpembayaran atas tunggakan hutang dagang tahun 2013 kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan untuk menjaga kepentinganhukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa
Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalildalil yang diajukanPenggugat dalam gugatan ini kecuali apa yang secara tegas dan jelasdiakui oleh Tergugat.KOMPETENSI ABSOLUT:"PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANGSECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARAAQUO KARENA PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGATKONPENS!
Seldimana Klausula Arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan Pengadilanuntuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari Perjanjian, bahwaadanya pengakuan akan peralihan kewenangan menyelesaikan sengketa keArbitrase, namun sifatnya tidak mutlak, karena meskipun Perjanjian dibarengiklausula Arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo atau aktakompromis, maka Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadilisengketa yang terjadi dari Perjanjian, apabila salah satu pihak mengajukangugatan
112 — 27
Menyatakan Pengadilan Negeri jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara perdata No.439/Pdt.G/2011/PN.JKT.Pst;2. Menghukum Penggugat untuk membanyar biaya perkara sejumlah:Rp. 491.000 .- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
162 — 77
Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
68 — 4
.- Menyatakan bahwa Eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara.- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
PUTUSANNO. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :DABAT Bin PONTAL (Alm), umur 70 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,bertempat tinggal di Desa Rangan RT. 06 Kecamatan Kuaro KabupatenPaser Tanah Grogot Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikanKuasa kepada ACHMAD GAZALI NOOR
berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 25 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MelawanBASRI T, umur 64 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa RanganRT 04/Il Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tanah Grogot, KalimantanTimur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah GrogotNo.21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa
perkara;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang penetapan hari sidang;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 01 Desember 2014, tentang Penunjukan Mediator;Setelanh membaca Laporan Hakim Mediator tentang pelaksanaanmediasi perkara perdata No. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 15 Desember2014;Setelah mendengar keterangan saksisaksi yang dihadirkan dipersidangan;Hal.1 dari 39 hal.Setelah memeriksa
Bahwa sah menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankanlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan perkara ini;Dan apabila Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain dari kehendak kami, mohon dalam peradilan inimemberikan Putusan Hukum yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baikpihak Penggugat maupun Tergugat
dan mengadili perkara iniadalah tidak tepat dan tidak beralasan;e Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;e Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini;e Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara. e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaara);DALAM REKONVENSI.HIm. 37 dari 39 Hlm.
SISEH
12 — 8
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
116 — 72
- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini ;- Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan pembebanan biaya perkara ini hingga putusan akhir;
PUTUSAN SELANomor: 614/PDT.G/2014/PN JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaiberikut dalam perkara antara :PT.
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMPUNYAIKEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENA DALAM PERJANJIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Sela No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.TELAH SEPAKAT MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MELALUI BADANARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)1.
Bahwa dengan demikian, Carl Zeiss menjadi penting untuk dijadikanpihak dalam perkara a quo untuk memperjelas sengketa dalam perkaraa quo sehingga Majelis Hakim dapat secara obyektif memeriksa danmemutus sengketa dalam perkara a qu;14. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat menjadi kurang pihaksehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima Neit Onvankelijk Verklaard).C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURLIBEL)15.
danBerita Acara Serah Terima Barang No. 1432/2013 tanggal 13Desember 2013 dibatalkan dan tidak dapat dipergunakan untukKegiatan Pekerjaan Pengadaan Digital Velvet System/10 ChannelPower Dome30.Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat terbukti tidakberdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga sudahsepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugatmohon kepada Majelis Hakim perkara a quo berkenan memeriksa
Oleh karena salah satueksepsi tentang kompetensi absolut, maka sebelum melanjutkan pemeriksaanperkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsiCiMAKSUA; 92 ono nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nnn nn nanan nnn ann nc nasMenimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut dinyatakan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara a quo, tetapi yang berwenangHal. 35 dari 36 hal.
85 — 46
M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 826/Pdt.Plw/ 2014/PN.DPS tanggal 03 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;Dengan mengadili sendiri - Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Para Pelawan dengan Nomor Register 826/Pdt/Plw/2014/PN.Dps ;- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili
DPS.Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo berkenan untuk menolak permohonan Provisi yangdiajukan oleh Para Pelawan ;DALAM EKSEPSI:PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG UNTUKMEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARAPERLAWANAN A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) ;1.
Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Denpasar tidakberwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadiliperkara perlawanan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukumacara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR atau Pasal 160 RBg)Majelis Hakim dalam perkara perlawanan a quo dimohon untukterlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dan menyatakanPengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara perlawanan a quo.
Bahwa meskipun Terlawan menganggap Pengadilan tidakberwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo, namun untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yangsebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara a quo, perluTerlawan tanggapi alasanalasan Gugatan Perlawanan (derdenverzet) Para Pelawan ;3.
DPS.20.21.karenanya sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmengesampingkan keseluruhan dalil Para Pelawan ;Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Provisi sebagaimana yangdimohonkan oleh Para Pelawan, maka kiranya Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo berkenan mempertimbangkan akibatlangsung pada Putusan Provisi sebagaimana diatur dalam Pasal180 HIR dan Pasal 287 Rv yaitu
Lebihlanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonanputusan serta merta, harus memberitahukan kepada KetuaPengadilan ;Bahwa dalildalil Para Pelawan selain dan selebihnya sudahsepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasaryang memeriksa perkara a quo karena selain hanya pengulanganHal. 73 dari113 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2016/PT.
MELVITA SARI
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
69 — 28
Memperhatikan, ketentuan Pasal 133 HIR/159 Rbg, Pasal 134 HIR/160 Rbg, Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:
- Menolak eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.368.600 (tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
150 — 60
M E N G A D I L I :
- Menerima eksepsi Tergugat sepanjang mengenai eksepsi kewenangan absolut tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 408/Pdt/.G/2020/PN.Bdg;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 408/Pdt/.G/2020/PN.Bdg tersebut ;
- Membebankan biaya
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
81 — 40
., tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
- Menolak Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- MenghukumTerbanding II semula Tergugat IIuntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat
Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa yangberwenang memeriksa perkara a quo adalah PengadilanNegeri atau Peradilan Umum bukan Peradilan Tata UsahaNegara.1.2. Risalah Lelang Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara1.2.1.
Maka sudah sepatutnya baikpenerapan hukum maupun amar putusannya untukdikesampingkan atau dibatalkan, dan berkenaan denganeksepsi tentang Kompetensi Absolut Tergugat II /Terbanding IIdahulu sudah seharusnya dikesampingkan juga dan ditolakHalaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNoleh Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa danmengadili sengketa dalam perkara ini.2.
Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak cermatdan lalai dalam menerapkan hukumnya, maka sudah sepatutnyaditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.4.
Bahwa sesuai uraian angka 4 di atas, maka Putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan telah benar dan tepat mengabulkan Eksepsi KompetensiAbsolut yang diajukan oleh Terbanding Il dengan menyatakan PengadilanNegeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, karena pengujian terhadap suatu KTUN dan perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa danmengadilinya. B.
Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa danmengadili perkara ini;4.
226 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara;- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
bahwa majelis hukum sependapat dengan Tergugat 1, TergugatV, Tergugat VI dan Tergugat VII, sengketa mengenai barang tetap berlakuazas forum rei sitae dan mengacu pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang padapokoknya mengatur bahwa sengketa mengenai barang tetap harus diajukanke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana barang tetaptersebut terletak;Menimbang bahwa oleh karena barang tetap yang disengketakan beradadalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Depok, maka yangberwenang memeriksa
Objek sengketa sendiri dari benda tetap;Jika tempat tinggal diketahui seperti dalam perkara a quo maka patokanmenentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan azas Actor Sequitur ForumRei (tempat tinggal Tergugat) meskipun objek sengketa berupa benda tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa
Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara; Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H.
37 — 13
Menyatakan Pengadilan Agama Tahuna tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000.-(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
242 — 37
Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
PUTUSANNomor 32/Pdt.G/2019/PN SkwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: H. Abullah Manaf, Tempat tanggal lahir Madura, 05 April 1950,Lakilaki,Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di JI. Dr. SutomoNo. 17 Rt 032 / Rw. 003 Kel.
perkara ini maka perluadanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaanTergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yangjenis dan jumiahnya akan kami di kemudian hari.Bahwa oleh karna Penggugat tidak ada tikad baik serta tanpa hak izin dariPenggugat untuk menguasai objek berupa tanah berikut bangunan makatiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Ketua PengadilanHalaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/201 9/PN Skw Negeri Singkawang untuk memeriksa
dan memutuskan perkara iniberdasarkan dalil dalil diatas maka kami mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadili sertamemberikan putusan sebagai berikut :4.
pertama salahsatunya di bidang ekonomi syariah termasuk di bidang perbankan syari'ah danjuga di bidang ekonomi syari'ah lainnya dalam hal ini Sengketa yang diajukanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaPengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya maka pemeriksaan perkara inidinyatakan selesai dan putus karena Pengadilan Negeri Singkawang tidakberwenang memeriksa
Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;2.
Hema Sapta Febriyanti
16 — 11
MENETAPKAN
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Terbanding/Terdakwa : H.ACENG BURHAN
25 — 19
M E N G A D I L I:
- Menerima permintaan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tertanggal 01 Juli 2024 yang dimohonkan keberatan tersebut;
MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tertanggal 01 Juli 2024 atas nama
Aceng Burhan tersebut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa materi pokok perkaranya dan selanjutnya memberikan putusan akhir;
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;
154 — 78
Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.
Perihal Kompetensi Absolute Mohon kirannya Peradilan Umum cqPengadilan Negeri Jakarata Pusat menyatakan dirinya untuk tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan hukumsebagai berikut.1. Dalil Para Penggugat pada Posita nomor 3 dan 25 dalam Gugatannya,secara tegas Tergugat tolak dan sangat mengadaada dan tidakberdasarkan hukum.
Oleh karena itu Gugatan demikiandemi hukum harus ditolak atau setidak tidak nya dinyatakan tidakditerimaBahwa berdasarkan halhal sebagaimana Tergugat kemukakan diatas makasudilah kiranya dan berkenan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadiliperkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat selurunnya dengan tanpa terkecuali;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini3.
Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo mohon mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan Halaman 2dari 7 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidakberwenanqg memeriksa dan mengadili perkara a quo.TURUT TERGUGAT TIDAK RELEVAN DIIKUTSERTAKAN SEBAGAIPIHAK1.Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo sebagaimana dalilPara Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukanTergugat terkait dengan perjanjian investasi emas dalam bentuk gadaisyariah emas antara Para Penggugat dan
Bahwa berdasarkan alasanalasan dan faktafakta sebagaimanadiuraikan di atas, jelas gugatan a quo yang ditujukan kepada TurutTergugat adalah gugatan yang kabur (obscuur), sehingga kami mohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo menyatakan tidak dapat menerima gugatan ParaPenggugat kepada Turut Tergugat (nietontvankelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARASelanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa danmengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat
SE Qardh Beragun EmasBerdasarkan halhal dan faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas, TurutTergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.Dalam Eksepsi1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat.2.