., ternyata tidak mempunyai wali nasabyang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mauqud atauberhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan walihakimKompilasi Hukum Islam Pasal 23 : Wali hakim baru dapat bertindak sebagaiwali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannyaatau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib adlal atau enggan.

Dalam halwali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai walinikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;Doktrin Hukum Islam dalam kitab Mughnil Muhtaj, halaman 3 yang artinya : Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol,walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakankalau mereka enggan mengawinkan dan tidak boleh sekalikali pindahperwaliannya kepada wali yang jauh (abad);Hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunyaserta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkanilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukummempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluargaayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon yangmenyatakan bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014adalah anak yang lahir diluar pernikahan atau anak hasil zina, oleh karenanyatidak dapat di istbatkan hubungan nasabnya

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA SakMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Para Pemohon, pengakuanPara Pemohon, fakta hukum di persidangan, dan dihubungkan denganpertimbanganpertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaanak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014, tidak dapatdiistbatkan hubungan nasabnya kepada Pemohon sebagai ayah biologisnya,karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahanatau anak hasil zina, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon

dengan calon suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Ngariboyo, atau Penghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjuk olehKepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada KantorKementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Oleh karena itu keberadaan walihakim dalam dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabilamemang wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karenawali nasabnya mafqud atau adlal atau dikarenakan adanya sebab lain, makakeberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harusdipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak utuk menikahkannya,sehingga apabila dalam pelassanaan pernikahan wali nikahnya tersebut tidakdapat bertindak sebagai wali dikarenakan walinya

Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dan dalam halini adalahKepala kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun telah diberi ijin untuk melangsungkan pernikahandengan wali hakim, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan MenteriAgama Ri Nomor : 2 tahun 1097, sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

No.0074/Pdt.P/2015/PA.Ngwsuami Pemohon tersebut, dan apabila wali nasabnya tetap adhal, maka barulah akadnikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dilangsungkandengan wali hakim ;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah yang pertama dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006, dan perubahanyang kedua dengan Undangundang nomor 50 taun 2009 , kepada Pemohondibebani untuk membayar

Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anakyang bernama Adini Wulandari, lahir tanggal 28 Mei 2017 yang ingin ditetapkanasal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon.

Anakyang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepadaayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suamimenyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktukelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.Bahwa anak yang ditetapkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tigakeadaan tersebut di atas disebut dengan anak syari sementara anak yangtidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak thabi'iy;Bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap

Denganjelas dan tegasnya status anak tersebut, sang anak akan terbebas dariberbagai ganggugan akibat pertanyaanpertanyaan yang dpat muncul dikemudian hari mengenai status nasabnya, pertanyaanpertanyaan manaHalaman 14 dari 17Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Bjbsering menimbulkan dampak psikologis masif terhadap stabilitas mental sianak; Bahwa dengan menetapkan Muhammad Fathir dan Nur Luna Azkia Bawoelsebagai anak kandung Para Pemohon, kepentingan terbaik sang anakdapat lebih terjamin pemenuhannya

Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anakHalaman 7 dari 17Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjbyang bernama Adini Wulandari, lahir tanggal 28 Mei 2017 yang ingin ditetapkanasal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon.

Anakyang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepadaayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suamimenyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktukelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.Bahwa anak yang ditetapkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tigakeadaan tersebut di atas disebut dengan anak syari sementara anak yangtidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak thabi'iy;Bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap

Denganjelas dan tegasnya status anak tersebut, sang anak akan terbebas dariberbagai ganggugan akibat pertanyaanpertanyaan yang dpat muncul dikemudian hari mengenai status nasabnya, pertanyaanpertanyaan manasering menimbulkan dampak psikologis masif terhadap stabilitas mental sianak; Bahwa dengan menetapkan Rahmad Nur Aditya, lahir di Landasan Ulinpada 30 Juli 2015 sebagai anak kandung Para Pemohon, kepentinganterbaik sang anak dapat lebih terjamin pemenuhannya oleh Para Pemohonsebagai kedua orang

Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anakyang bernama Adini Wulandari, lahir tanggal 28 Mei 2017 yang ingin ditetapkanasal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon.

Anakyang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepadaayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suamimenyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktukelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.Bahwa anak yang ditetapkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tigakeadaan tersebut di atas disebut dengan anak syar) sementara anak yangtidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak thabi'iy;Bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap

Dengan jelas dan tegasnyastatus anak tersebut, sang anak akan terbebas dari berbagai gangguganakibat pertanyaanpertanyaan yang dpat muncul di kemudian hari mengenaistatus nasabnya, pertanyaanpertanyaan mana sering menimbulkandampak psikologis masif terhadap stabilitas mental si anak; Bahwa dengan menetapkan Adini Wulandari, lahir tanggal 28 Mei 2017sebagai anak sah Para Pemohon, kepentingan terbaik sang anak dapatlebih terjamin pemenuhannya oleh Para Pemohon sebagai kedua orangtuanya dikarenakan

telah ditetapbkan Pemohontelah datang menghadap di persidangan sedang ayah Pemohon tidak datangmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutsebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan tanggal 09 Mei 2017 dan 16Mei 2017 yang dibacakan di muka sidang dan ketidakdatangnya tersebut bukandisebabkan atas alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agarPemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali memintakepada wali nasabnya

2005 tentang Wali Hakim.Menimbang, bahwa menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali hakimbaru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidakmungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atauadhal atau enggan dan dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang walitersebut;Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang akan menikahharus mendapatkan izin dari wali nasabnya

Pemohon dan P.2. foto copy Kartu Tanda Pendudukatas nama calon suami Pemohon Anak Pemohon; terbukti Pemohon dancalon suami Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalamwilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini merupakanwewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap, maka permohonanPemohon aquo secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. atas nama Pemohon,terbukti Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernamaPemohon maka terbukti pula Pemohon wali nasabnya

le prio aw als 5.Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemashlahatan :Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ayah Pemohonbernama Pemohon) sebagai wali adhol, maka pernikahan Pemohondengan calon suami Pemohon bernama Anak Pemohon dapatdilangsungkan dengan Wali Hakim, incasu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap hal ini sesuai pasal 6ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 tahun1987, yang mengatur bahwa, apabila Wali nasabnya

Jae 13 QUabull co. l35oJ asd) aildy Yo p vito Isls Lars ii yo Giicl sslLo je ae &VoJl Maiti Vo pSllHalaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA.PdgArtinya: Dikawinkah oleh hakim bila wali nasabnya adlal walaupun denganpaksa, atau enggan mengawinkannya.

Desember 2017tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut;Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebutMajelis Hakim telah menentukan hari sidang;Menimbang, bahwa pada dari sidang yang telahditentukan, Pemohon dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalampersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan nasehatseperlunya sehubungan dengan permohonan pengesahan nikahnyatersebut, karena menurut pengakuan Pemohon pernikahannya denganPemohon II tidak direstui oleh wali nasabnya

No : 0457/Pdt.P/2014/PA.KrsMenimbang, bahwa kendati demikian, sebelum akad nikah wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelaiwanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim tersebut (vide Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah

Dalam manakondisi tersebut kehendak pemohon untuk menikah dapat dilangsungkandengan wali hakim setelah ditetapkan walinya nasabnya tersebut sebagai waliAdhol oleh pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan(2) peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas baik yangditerangkan oleh pemohon dan ayah pemohon, calon suami maupun alat buktiP dan saksisaksi yang dihadirkan di muka sidang, terungkap fakta sebagaiberikut

Bahwa pemohon telah akan mengurus persyaratan untukmelangsungkan pernikahan di KUA Distrik Nabire namun ditolak karenawali nasabnya enggan menikahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkanoleh saksisaksi, nyatanyata bahwa Pemohon sungguhsungguh hendakmelangsungkan perkawinan dengan seorang pemuda yang bernama CALONSUAMI PEMOHON;Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus dipenuhisyarat dan rukun pernikahan diantaranya adanya wali nikah dan izin orang tuabagi yang

Penetapan Nomor Padt.P/2017/PA.PpgBahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahanPemohon dengan Pemohon Il, dilaksanakan pada tanggal 04Juni 1993 yang lalu di wilayah hukum Kecamatan Tandun;Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon danPemohon II tetapi saksi mengetahul yang menjadi walinya adalahwali hakim yang bernama Tamrin (P3N) karena pada saat ituPemohon Il tidak ada lagi wali nasabnya;Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai saksi nikahnya adalahSuro dan Jumain, mereka

Hulu, menerangkan saksiadalah tetangga Pemohon dan Pemohon II dan telah memberikanketerangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahanPemohon dengan Pemohon Il, dilaksanakan pada tanggal 04Juni 1993 yang lalu di wilayah hukum Kecamatan Tandun;Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon danPemohon II tetapi saksi mengetahul yang menjadi walinya adalahwali hakim yang bernama Tamrin (P3N) karena pada saat ituPemohon Il tidak ada lagi wali nasabnya

Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dan dalamhaliniadalah Kepala kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi PemohonMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa meskipun telah diberi ijin untuk melangsungkan pernikahandengan wali hakim, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan MenteriAgama Ri Nomor : 2 tahun 1097, sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan Pemohon dengancalon suami Pemohon tersebut, dan apabila wali nasabnya tetap adhal, makabarulah akad nikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebutdilangsungkan dengan wali hakim ;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah yang pertama dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006, danperubahan yang kedua dengan Undangundang nomor 50 taun 2009 , kepadaPemohon dibebani

saat ini sudah 23 tahun, buktimana bersifat sah dan mengikat ;Menimbang, bahwa Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974Pasal 2 angka (1) menyatakan perkawinan adalah sah bila dilakukanmenurut hukum agama masingmasing dan kepercayaannya itu, danberdasarkan bunyi pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, salah saturukun nikah yang harus dipenuhi adalah wali nikah, tanpa wali nikah yangsah pernikahan itu menjadi batal, oleh karena wali nasab Pemohon masihhidup (ayah kandung Pemohon), maka wali nasabnya

Khas 13 gab 9p 1355Yq pSLall cI 229; ald yo Igniiol Islolgrig si Yo aiiolLo jz ae SU aVoJ JaiiiDemikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adhol walaupundengan paksa, atau enggan mengawinkannya.

Ptkdilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untukmenikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali. 2).

Apabila wali nasabnya tetapadhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. jo pasal 23 ayat (1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh Karena itu, permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, WaliHakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk olehMenteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelaiwanita yang tidak mempunyai wali.Menimbang

., ternyata tidak mempunyai wali nasab yangberhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mauqud atau berhalangan atauadhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai walinikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidakdiketahui tempat tinggalnya atau ghaib adlal atau enggan.

Dalam hal wali adlal atauenggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusanPengadilan Agama tentang wali tersebut;Doktrin Hukum Islam dalam kitab Mughnil Muhtaj, halaman 3 yang artinya : Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol, walaupun dengandipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau mereka engganmengawinkan dan tidak boleh sekalikali pindah perwaliannya kepada wali yangjauh (abad);Hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan

Naibaho) tidak hadir dipersidangan, meskipun telahdipangil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohonmempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali meminta kepadawali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon SuamiPemohon , namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkanperkaranya.

Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya tersebut telahmengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUAKecamatan Buntut, namun ditolak untuk dinikahkan karena walinasabnya enggan untuk menikahkan;Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan(adhal) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakimyang mana seorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan (adhal) jikakeengganan tersebut didasari