Ditemukan 1817 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zaedun zein zeei zezen zedek zegen zenden zenen zeren
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Pencurian
Register : 18-11-2014 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 124/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 6 Februari 2015 — - RUNDI HADAMBIWA Alias MAYANG
48 — 14
  • Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang bahwa, mengenai unsur tersebut, Majelis terlebih dahulumempertimbangkan Substansi dari perouatan melawan hukum: ada kesalahan pada pihak yang melakukan; adakerugian yang diderita; melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila(goede zeden);Halaman 54 dari 68 putusan nomor 124 / Pid.B /2014 /PN.Wgp bertentangan dengan azas Kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatidalam pergaulan hidup masyarakat;Menimbang, Bahwa
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 13-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 181/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
MUZTAHIDIN, AP,
Tergugat:
1.Ir. ELVIS YANWAR SIREGAR, M.Sc,
2.Ir. CHAIRAWATI,
Turut Tergugat:
PT. OTOMAS MULTIFINANCE,
93 — 24
  • bertentangan dengan hukum sebagaimana yangdianut dalam Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin IlmuHukum di Indonesia, dimana diartikan secara luas meliputi : bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendirimenurut UndangUndang ;Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pat.G/2020/PN Bgr3.12.3.13.3.14.bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurutUndangUndang yaitu hakhak perorangan dan hakhak atas hartakekayaan;bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede Zeden
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 10-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bks
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
1.Sondang Patar Manurung
2.Lili
3.Amislan Surbakti
4.Sukiyati
5.Albert Sagala
6.Tongozatulo Giawa
7.Jaswadi
8.Junis Aritonang
9.Mieke Dumasary Harahap
10.Duma Raya Pakpahan
11.Bori Buhori
12.Adrianus Musila
13.Hj Sahati
14.Sapran Adi
15.Sonang Harahap
16.Subur
Tergugat:
1.Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
2.Walikota Bekasi
3.Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
4.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5.Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
6.Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
7.Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Turut Tergugat:
22.Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
309 — 134
  • Sejaktahun 1919, Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:1) Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuatau4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruistde zorgvuldigheid
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 465/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 7 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Diwakili Oleh : AGUNG BOWO LAKSONO, S.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Diwakili Oleh : PRITO TEJOKUSUMA,SE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diwakili Oleh : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu- Opak
Terbanding/Penggugat I : WIDODO
Terbanding/Penggugat II : SRI MURTI
Terbanding/Penggugat III : NURKOLIS
Terbanding/Penggugat IV : YATIMAN
Terbanding/Penggugat V : PIKIR
Terbanding/Penggugat VI : NUR AFIF
Terbanding/Penggugat VII : ROHMATUN
Terbanding/Penggugat VIII : MARYUNI
Terbanding/Penggugat IX : IFTAJAB
Terbanding/Penggugat X : SUYADI
Terbanding/Penggugat XI : AMINAH
Terbanding/Penggugat XII : SURYATIMAH
Terbanding/Penggugat XIII : SAHONO
Terbanding/Penggugat XIV : RIATI ANISIH
Terbanding/Penggugat XV : ASIYAH
Terbanding/Penggugat XVI : IBRAHIM
Terbanding/Penggugat XVII : HADI SUMANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : NURKOSIM
Terbanding/Penggugat XIX : PONIRAH
Terbanding/Penggugat XX : SAIMAN
Terbanding/Penggugat XXI : SABITUN
Terbanding/Penggugat XXII : JUMALI
Terbanding/Penggugat XXIII : ACHMAD MUHADJIR
Terbanding/Penggugat XXIV : SUPRIHATININGTYAS
Terbanding/Penggugat XXV : SUYONO
Terbanding/Penggugat XXVI : SUYATMI
Terbanding/Penggugat XXVII : BARODIN
Terbanding/Penggugat XXVIII : HARYADIN
Terbanding/Penggugat XXIX : WANGIYAH
Terbanding/Penggugat XXX : SARWIYAN
Terbanding/Penggugat XXXI : PAIMAN
Terbanding/Penggugat XXXII : RUSMINI
Terbanding/Penggugat XXXIII : MIFTAKHUDIN
Terbanding/Penggugat XXXIV : WINDAYATI
Terbanding/Penggugat XXXV : IHSANUDIN
Terbanding/Penggugat XXXVI : MUSTAKIM
Terbanding/Penggugat XXXVII : HADI SUWARNO
Terbanding/Penggugat XXXVIII : PURNOMO
Terbanding/Penggugat XXXIX : SONIYAH
Terbanding/Penggugat XL : HIMATUL KHOIROH
Terbanding/Penggugat XLI : ANIYAH
Terbanding/Penggugat XLII : SUBIYANTO
Terbanding/Penggugat XLIII : TUMIJO
Terbanding/Penggugat XLIV : MA'SUM
Terbanding/Penggugat XLV : KOTIM
Terbanding/Penggugat XLVI : SUTOYO
Terbanding/Penggugat XLVII : DAKIR
Terbanding/Penggugat XLVIII : AMIRRUDIN
Terbanding/Penggugat XLIX : KOMARIYAH
Terbanding/Penggugat L : SUKIRMAN
Terbanding/Penggugat LI : MUSTAJAB
Terbanding/Penggugat LII : TAMERIN
Terbanding/Penggugat LIII : SUMIKIR
Terbanding/Penggugat LIV : PARISAH
Terbanding/Penggugat LV : SUMINAH
Terbanding/Penggugat LVI : MINDARSIH
Terbanding/Penggugat LVII : KOMARMINAH
Terbanding/Penggugat LVIII : SUTRIATUN
Terbanding/Penggugat LIX : SUTRISMAN
Terbanding/Penggugat LX : KUSMANTO
Terbanding/Penggugat LXI : FATHUROCHMAN
Terbanding/Penggugat LXII : UMI ULFAH
Terbanding/Penggugat LXIII : MUSANAH
Terbanding/Penggugat LXIV : WIJI LESTARI
Terbanding/Penggugat LXV : RIBUT LESTARI
Terbanding/Penggugat LXVI : MIFTAHUDIN
Terbanding/Penggugat LXVII : SUTRIYATMI
Terbanding/Penggugat LXVIII : SARMINAH
Terbanding/Penggugat LXIX : AMAT BADERUN
Terbanding/Penggugat LXX : MUSANAH
Terbanding/Penggugat LXXI : ABDUL WAKHID
Terbanding/Penggugat LXXII : SAROWI
Terbanding/Penggugat LXXIII : SUPILAH
Terbanding/Penggugat LXXIV : LASIPAH
Terbanding/Penggugat LXXV : NAJIB
Terbanding/Penggugat LXXVI : BANIYAH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasioanal, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
238 — 516
  • Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919 sebagaiberikut:a.C.Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang /ain (dat of inbreuk maakt ofeen anders recht);Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (instrijd is metdes daders recht);Bertentangan dengan kesusilaan (hetzij tegen de goede zeden);33.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mjl
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Taman
2.Eah Robiah
3.H.Sukari
4.Dayinah
5.Casmad
6.Hj. Wayem
7.Tarisah
8.Enah
9.Salamah
10.Hj. Wasjem
11.Rustam Bin Sapan
12.Tursinah
13.Katmah
14.Rustam
15.Sartinah
16.Sarwa
17.Rahmat, SPD
18.Dani
19.Kusrita
20.Kasnawi
21.Mamat Rahmat
22.Rasmu
23.Inoh Tursinah
24.Ini Kartini
25.Dawen
26.Karsih
27.Iin Warsini
28.Ecoh Anisah
29.Dokom
30.Ilah Tursilah
31.Rusdi
32.Dodo Suanda
33.Cewen Caswan
34.Wiyatno
35.Krisna Sonjaya
36.Saepul Bahri
37.A'ah Wati'ah
38.Iksan
39.Engkun Kurniasih
40.Iin Casiah
41.Danuwan dan atau H. Omo
42.Duraji
43.E. Karmilah
44.Hj Inih Casinah
45.Fatmah
46.Hj. Siti Sopyah
47.D. Djaedi Usman
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri
2.Gubernur Provinsi Jawa Barat
3.Pemerintah Kabupaten Majalengka
4.Team Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek Palimanan II
5.Panitia Pengadaan TanahPemerintahKabupaten Majalengka, Kantor Sekda Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
1.Menteri PUPR
2.PT. LINTAS MARGA SEDAYA
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka
107 — 32
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan(geode zeden);Halaman 72 dari 152 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN MlV.
    Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan(geode zeden);v.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/Pdt/2019 /PT DPS
Tanggal 6 Desember 2019 — 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cq Bupati Badung, dk melawan MICHAEL TANNER,
356 — 1151
  • kontrak haruslah di buat dengan maksud /alasan yangsesuai dengan hukum yang berlaku artinya tidak boleh bertentangan denganhukum.Bahwa menurut pasal 1335 jo pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatukausa di nyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang undangkesusilaan dan ketertiban umum.Suatu kausa di nyatakan bertentangan dengan undang undang, jika kausa didalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan kesusilaan (Halaman 39 dari 141 Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT DPSgeode zeden
    haruslah di buat dengan maksud /alasan yangsesuai dengan hukum yang berlaku artinya tidak boleh bertentangan denganhukum .Halaman 113 dari 141 Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT DPSBahwa menurut pasal 1335 jo pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatukausa di nyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang undangkesusilaan dan ketertiban umum .Suatu kausa di nyatakan bertentangan dengan undang undang , jika kausa didalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Upload : 24-10-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 35/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
BOY M. F. TAMPUBOLON SE.
40 — 14
  • Bahwa, yang menjadi rujukan 2 (dua) orang dari Majelis Hakim dalam kasus iniseolaholah menganut putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam kasusCohen Lindenbaum mengatakan bahwa Onrechtmatig is niet slechts watstrijdig is met de wet, maar ook vat sirijdig is met de geode zeden of demaatschappelijke betamelijkheta atau) melawan hukum tidak hanyabertentangan dengan undangundang, tetapi juga bertentangan dengan tata Putusan Nomor: 35/PID.SusTPK/2016/PT.MDN Halaman 55susila dan kepatutan menurut masyarakat
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Pencurian
Register : 18-11-2014 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 123/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 6 Februari 2015 — - YUSUF KOTA LANDU Alias YUSUF
47 — 11
  • Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang bahwa, mengenai unsur tersebut, Majelis terlebih dahulumempertimbangkan Substansi dari perouatan melawan hukum: ada kesalahan pada pihak yang melakukan; adakerugian yang diderita; melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila(goede zeden); bertentangan dengan azas Kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatidalam pergaulan hidup masyarakat;Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi saksi, yang salingbersesuaian
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-08-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.yyk
Tanggal 18 Mei 2017 — Nama : Nyonya GLORIA; Pekerjaan : Swasta; Tempat tinggal : di Jalan Teuku Umar Nomor 9, RT.001/RW.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2016 telah memberikan kuasa kepada : ASFA DAVY BYA, SH & RADEN ASMORO WENING, SH; Keduanya Advokat pada Kantor Hukum BYA & BYA, yang beralamat di Plaza Aminta Lantai 3, Suite 302, Jalan TB Simatupang Kavling 10, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT; M e l a w a n : • PT. BENER NOTOWISMO; Sebuah Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal 27 Februari 2009, Nomor: 01, yang dibuat di hadapan JENDRIWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor: AHU-1735.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 30 April 2009, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Permata Hijau F-4, RT.019/RW.010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat I”; • Tuan BENI PRANANTO, ; Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Permata Hijau F-4, RT.019/RW.010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat II”.
129 — 49
  • melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelaku.Dalam hal gugatan ini, pelakunya adalah Tergugat dan Tergugat IlPerbuatan tersebut melawan hukum.Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang luas,meliputi juga:Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;Hal. 12 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Y yk.Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 20-10-2011 — Putus : 26-06-2012 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 41/Pdt/G/2011/PN.KRW
Tanggal 26 Juni 2012 — HAGUS SUANTO LAWAN 1. SUTEDJA TAN/TAN TEK LIAW CQ PEMILIK DAN/ATAU PENGURUS RESTAURAN & CAFÉ ANEKA BARU 2. SUGANDA TAN/TAN TEK GWAN CQ PENGURUS DAN/ATAU PEMILIK RESTAURAN & CAFÉ ANEKA BARU 3. BUPATI KARAWANG CQ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG CQ PEMERINTAH RI 4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARAWANG CQ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG CQ PEMERINTAH RI
82 — 19
  • dalam buku : "PerbuatanMelawan Hukum, Pendekatan Kontemporer", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman11, antara lain menegaskan sebagai berikut :e Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut :Perbuatan yang melanggar Undang undang yang berlaku ;Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau ;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-09-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -168/Pdt.G/2019/PN Arm
Tanggal 18 Maret 2020 — -Perdata -Penggugat -CHRISTINA DAME,DKK -Tergugat -KARTINI HERMAIN,DKK
127 — 57
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden),atauPerbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruisttegen zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamtten aanzein van anders persoon of goed);.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 8 Februari 2021 — Penggugat:
HARTO WIJOYO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN NEGARA Perseroan CABANG SIDOARJO
2.Drs. H. BURHAN THAHIR AFFANDI, S.H
3.LIE ANDRY SETYADANA
4.PT. Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo
5.Drs.H Burhanudin Thahir Affandi
Turut Tergugat:
1.NOTARIS ARIESCA DWI APTASARI., S.H., M.Kn
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
4.Ariesca Dwi Aptasari
5.Pemerintah RI C.q Kemenkeu C.q Dirjen Kekayaan Negara C.q Kakanwil Dirjen Kekayaan Negara Jawa Timur C.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
90 — 35
  • Melanggar kaidah tata susila (goede zeden) ; ataud. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatidalam pergaulan hidup masyarakat.Maka dalam hal ini unsur adanya suatu perbuatan yang bersifatbertentangan dengan hukum pada umumnya telah terpenuhi.Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan MelawanHukum menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukumsebagai scade (rug!)
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Tanah
Register : 18-03-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 06/PDT.G/2013/PN.SML
Tanggal 17 September 2013 — PAULUS RANGKORE VS APOLONIA BOINA, YULIA SAMANGUN, RUFINUS SAMANGUN, ALOWISUS KOISIN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN,
71 — 38
  • Suatu perbuatan dapatdinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila :a Ada perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;Nomor : 06/PDTG/2013/PN.SML.66b Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;c Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnyadilakukan oleh pelaku;d Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain (indruist
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Mei 2019 — CAROLINA W MOKALU, selanjutnya disebut Penggugat I; FELIX MEKO, selanjutnya disebut Penggugat II; WILHELMUS JAKOBUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat III; MARIA MAGDALENA E.YANE MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IV; JOPITER NICOLAUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat V; ZAKARIAS MAXIMUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VI; MARIA LILYANA MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VII; HENDRICUS KILON OBA MEKO, SE., selanjutnya disebut Penggugat VIII; WILFRIDA M.B. MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IX; WILFRIDUS YOSEPH JUAN MEKO, selanjutnya disebut Penggugat X; JOAO MECO, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat; BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; HARDIAN SUHARYONO, S.H., NOVANTORO C. PRABOWO, S.H., MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H., PUGUH RADITYA ADITAMA, S.H., MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H sebagai Kuasa Hukum Tergugat I PT. BANK NUSA TENGGARA TIMUR CABANG KEFAMENANU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
162 — 37
  • menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh ParaPenggugat dalam istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad),bahwa perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam pasal1365 Burgerlijk Wetboek voor Indonesi, disingkat BW = 1401 NederlandsBurgerlijk Wetboek, disingkat NBW, lama) menurut arrest Hoge Raad 31 Jan1919 W.10365; NJ. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama LindenbaumCohen arrest: Onrechtmatig is niet slechts wat stnjdig is met de wet, maar ookwat strjdig is met de goede zeden
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 28-12-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1375/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 48
  • Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;4.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 23-02-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 43/PDT.G/2017/PN.Dpk
Tanggal 31 Januari 2018 — R. DJIMAT PERSADA melawan DRS. SAFRI ALIAS AFFY BIN H. SAIMAR; PT BANK MEGA Tbk., Dkk
272 — 213
  • dalamarti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelamempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbuldari hukum;Perbuatan ltu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harusmelawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya, sehingga meliputi halhal sebagai berikut: Perbuatan melanggar undangundang Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
FONY FRANSISCUS
Tergugat:
1.MARGARETHA SISKE RAMBITAN SALAMONY
2.MARLIN SALAMONY
3.JECKLIN SALAMONY
Turut Tergugat:
1.HONG SALAMONY
2.INTJE SALAMONY
3.ADE SALAMONY
4.VONY SALAMONY
5.NONY SALAMONY
6.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon
204 — 128
  • Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjianbertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yangmudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinyabisa berbedabeda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnyaatau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya.
Pengadilan PN DOMPU Perdata Tanah
Register : 12-10-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PN DOMPU Nomor 21/PDT.G/2012/PN.DOM
Tanggal 27 Juni 2013 — - UBAID USMAN - LILIS SURYANI MELAWAN - BUNYAMIN H. M. ALI, S.Sos - ABDUL RAHMAN H. M. SALEH - DARMAN MUSTAF - Ir. SUTARMAN A. TALIB - DIDI FAHDIANSYAH RIDWAN, S.Pd - SYAIFULLAH H. ARAHMAN, S.Pd - Drs. H. SUHARDIN H. AHMAD - NURUL HIDAYANTI - Hj. MAANI, S.Pd - MARDIAN BUNYAMIN - NURYANTI DARMAN - DEWI ABDUL RAHMAN - KASMIN SYAIFULLAH - SRI NONI
340 — 229
  • Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden );e.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lbj
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 64
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);e Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain;Terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum : Penggugat adalahsebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan PerjanjianJualBeli Tanah Kering tanggal 12 Agustus 2012, dan kepentingan si Pembelipatutlah dilindungi oleh hukum ( Yurisprudensi MA.RI. 34K/Sip/1960 tanggal 3Januari 1960 dan Yurisprudensi MA.RI.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 18-07-2012 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PN Oelamasi Nomor - 28/PDT.G/2012/PN.OLM
Tanggal 25 April 2013 — - LUISA TUKA, Dk Melawan - SUPRIYATNA SUMITRA, Dkk
89 — 42
  • Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden )e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain.3. Ada Kesalahan dari PelakuUndangUndang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapatdikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KitabHal. 99 dari hal. 108 Putusan Nomor : 28/PDT.G/2012/PN.OLMUndangUndang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harusmengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melakukanperbuatan tersebut.