Ditemukan 1817 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
FONY FRANSISCUS
Tergugat:
1.MARGARETHA SISKE RAMBITAN SALAMONY
2.MARLIN SALAMONY
3.JECKLIN SALAMONY
Turut Tergugat:
1.HONG SALAMONY
2.INTJE SALAMONY
3.ADE SALAMONY
4.VONY SALAMONY
5.NONY SALAMONY
6.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon
204128
  • Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjianbertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yangmudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinyabisa berbedabeda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnyaatau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya.
Register : 18-09-2014 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 423/Pdt.G/2014/PN.Bdg
Tanggal 4 Juni 2015 — SADIDAH LAWAN PT.KERETA API INDONESIA (Persero)
7923
  • Sejaktahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atauPerbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atauPerbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atauPerbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (/ndruist tegende zorgvuldigheid
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN Banjar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bjr
Tanggal 11 Februari 2020 — Rusti binti Wiharta,dkk sebagai Pengugat Suningsih binti Wiharta,dkk sebagai Tergugat Johan Mulyana,dkk sebagai Turut Tergugat
12653
  • Bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede zeden) ;4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (Zorgvuldigheid)dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menggugat atas dasarperbuatan melawan hukum, penggugat harus memperinci dengan jelas keenamelemen / unsur tersebut atau setidaktidaknya keempat unsur yang disebutkandalam Pasal 1365 KUH Perdata secara lengkap dengan uraian faktapendukungnya.
Register : 12-07-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 290/PDT.G/2013/PN.BKS.
Tanggal 10 April 2014 —
2710
  • ., menerangkan unsur melawan hukum, diartikan secara luas,yakni meliputi halhal sebagai berikut:Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku.Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atauPerbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden); atauPerbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakatuntuk memperhatikan kepentingan orang lain.10 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 15 Gugatannya
Register : 22-02-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 15 Juni 2017 — PT. IRA WIDYA UTAMA VS ALEX YANSIM BARNIZON, DKK
4125
  • Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dan berdasarkan arrest HogeRaad tahun 1919 tentang Perbuatan Melawan Hukum lahir karena beberapahal yakni:Melanggar hak subjektif orang lain;Melanggar ketentuan Undang Undang;Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Hukum; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden
Register : 08-11-2011 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 753/Pdt/G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 18 Juli 2012 — KHO DENNIS ANTHONY CHRISTY; lawan; PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) JAKARTA IV; HAFRIZAL; KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT
468
  • atau sebab akibat antara kerugian pihakPenggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh ParaTergugat ;Kemudian pengertian Bertentangan dengan Hukum sebagaimana yangdianut dalam Turisprudensi tetap serta menjadi doktrin mu Hukum diIndonesia, dapat diartikan secara luas meliputi :a Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurutUndang undang ;b Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut UndangUndang ;c Bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede Zeden
Register : 28-07-2011 — Putus : 30-04-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 419/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel.
Tanggal 30 April 2012 —
12586
  • Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan(kelalaian);Substansi dari perbuatan melawan hukum~ adalah sebagaiberikut:bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar haksubyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden), ataubertentangan dengan azas Kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati dalampergaulan hidup masyarakat.Dengan turut memperhatikan dasar pertimbangantersebut di atas, unsurunsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 itu sendiriyang
Register : 16-10-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 102/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 21 September 2018 — H. MUHIT, yang beralamat di Graha Krakatau Jalan K.H Yasin Beji No. 29 - 33, Kota Cilegon, sebelum perkara diputus dalam tingkat pertama telah meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh istrinya bernama JUARIYAH dan anaknya bernama ASEP HABIBULLAH Bin H.MUHIT, yang kemudian memberikan kuasa kepada M.ZULKARNAIN MUFTI, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jl.A.Yani, Komplek Cikembang RT.01/RW.08 Kadugajah Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 341/13/SK/HUK/Pdt/ 17/PNS tanggal 6 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat; LAWAN 1. ROMI ANDRE, dahulu beralamat Jalan Hasan Ashari RT 001 RW 005 Kelurahan Noroktog, Kecamatan Pinang, sekarang sesuai Penetapan Peneguran (Aanmaning) beralamat di Kampung Katiban RT 010 RW 004 Kelurahan Kaserangan Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Propinsi Banten atau tidak diketahui lagi keberadaannya akan tetapi masih berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I; 2. RIWAN, beralamat di Kampung Waliwis RT 002 RW 003, Desa Waliwis Kecamatan Mekarbaru Kabupaten Tangerang atau alamat dalam akta jual beli di Kampung Katiban RT 008 Rw.003, Kelurahan Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II; 3. Ny. SALFIAH istri Tergugat III, beralamat di Kampung Kedung Kuali RT 004 RW 002, Desa Bendung, Kecamatan Tanahara Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III; 4. AGUS SALIM, beralamat di Kampung Tegal Rt. 03 Rw. 02 Desa Pagedangan Udik, Kecamatan Koronjo Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/ semula Tergugat IV; 5. PT BANK MEGA Tbk, jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta No. 12790, dalam kedudukannya sebagai Kreditur/Pemohon Lelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHON ERIC PONTOH, S.H., Dkk, Karyawan PT.Bank Mega DIRBA-LI/18 tanggal 30 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat V; 6. NOTARIS KOEMORO WARSITO, SH. MKn., beralamat di Raya Jakarta Serang Km 7 Kampung Ranjeng No. 8 Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/semula Tergugat VI; 7. Pemerintah RI Cq Departemen Keuangan RI Cq Direktorat kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang, beralamat di Jl. Raya Serang Cilegon KM. 3 Legok, Serang, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada EVI ASKARYANTI, SH,MH,Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-623/MK.6/2017 tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I; 8. UKON SYUKROH SALAMAH, beralamat di Lingkungan Jeranak Rt. 01 / Rw. 02 Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II; 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III;
10029
  • Perbuatan yang dilakukan itu, harusmelawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya, sehingga meliputi halhal sebagai berikut: Perbuatan melanggar undangundang; Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden);c .
Putus : 25-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — JIMMY M. P. JOHANES VS ICHWAN SUSILO, DKK
314376 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e.
Register : 09-12-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 81/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 14 Oktober 2014 — Perdata: Pengugat: - Ny. Lily Mulyono Tergugat: - Tn. Andi Liem Alias Acien - PT. Bank Mega Kantor Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Mega Cabang Cirebon - Pemerintah R.I Cq.Menteri Keuangan R.I Cq.Direktur Jenmdral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq, Badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka
8911
  • Perbuatan Itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harusmelawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya, sehingga meliputi halhal sebagai berikut:= Perbuatan melanggar undangundang= Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum= Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden);c.
Register : 16-10-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
KOESWANTO
Tergugat:
DIOR ALI
Turut Tergugat:
1.YUDI KURNIAWAN HADDY
2.TIRTA MAHENDRA DWIPUTRA
15051
  • Perjanjian yang akibathukumnya dilarang oleh undangundang akan dinyatakan batal demi hukum.Pada intinya semua perbuatan hukum yang muatan isinya atau tujuannyabertentangan dengan kesusilaan (geoele zeden) atau ketertiban umum(openhare orde), atau yang dilakukan melawan ketentuan perundangundanganyang bersifat memaksa akan dinyatakan batal demi hukum demikian puladengan perbuatan hukum yang dilakukan tanpa mengindahkan persyaratanmengenai bentuk pelaksanaannya (vide Pasal 1320 KUH Perdata) harus puladinyatakan
Register : 27-01-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Agata Naru
2.Veronika Oka
3.Damianus Tea
Tergugat:
1.Simon Suri
2.Kornelis Peba
3.Maria Magdalena Mare
4.Wilhelmina Dhiu
5.Maria Kedhi
6.Sofia Na'e
7.Silvester Fongo
8.Bertolomeus Nu'a
Turut Tergugat:
Bupati Kab. Ngada, cq. Camat Aimere, cq. Kepala Desa Binawali
12694
  • ParaPenggugat/Kuasa Para Penggugat harus merincikan unsurmelawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat , apakahperbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan melanggarundangundang yang berlaku, melanggar hak orang lain yangdijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangandengan kesusilaan (geode zeden), atau bertentangan dengandengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain (indruits tegen dezorgvuldigheid
Upload : 21-07-2016
Putusan PN BLORA Nomor 27/Pid.B/2016/PN Bla
PUSPITA NINGRUM Alias NENENG Alias ELLY
7413
  • piutang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kesengajaandari Terdakwa dalam melakukan perbuataannya untuk mengambil keuntungan, baikuntuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (OnrechtmatigeDaad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (hetsubjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in strijd is metdes daders rechtsplicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden
Register : 28-09-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.Hotma Manurung
2.Jonnar Hayati Siahaan/Hayati Jonnar Siahaan
3.Bernad Marlen Tua Siahaan/ Marlen Bernad Tua Siahaan
4.Masrita Meidonna Siahaan
5.Dahlia Siahaan
Tergugat:
Kristina Simanjuntak
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
3423
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden); dand.
Register : 25-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 149/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 25 September 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7142
  • ), misalnyatidak berbuat sesuatu, padahal perilaku mempunyai kewajiban hukumuntuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;Perbuatan Itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harusmelawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya, sehingga meliputi halhal sebagai berikut: Perbuatan melanggar undangundang; Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden
Register : 09-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 141/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 23 Februari 2015 — - MARTEN DIKI LANGI RATU Alias MARTEN
4315
  • Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang bahwa, mengenai unsur tersebut, Majelis terlebih dahulumempertimbangkan Substansi dari perouatan melawan hukum: ada kesalahan pada pihak yang melakukan; adakerugian yang diderita; melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila(goede zeden); bertentangan dengan azas Kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatidalam pergaulan hidup masyarakat;Halaman56 dari 72 putusan nomor 141 / Pid.B /2014 /PN.WapMenimbang, Bahwa
Register : 27-06-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Mei 2015 — KUSNANDAR Lawan 1. PT. CIPTA RANCANG MANDIRI 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PUSAT cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA. 3. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN . 4. KEPALA SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 5. PT. PINAPAN GUNUNG MAS, 6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 7. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA.
111215
  • Perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill bertentangandengan kesusilaan/kepatutan (goede zeden), sebagaimanadimaksud oleh teori Relativitas/teori norma = norma(Schutznormtheorie) yang dikemukakan oleh Pitlo dan Rutten ;57.2.5.
    Laporan PengawasanPekerjaan yang konsisten dan bertanggung jawab mulai dari awalsampai dengan serah terima pekerjaan ;Kewajiban hukum Tergugat Il adalah membuat audit sesuai dengantahapan tahapan prosedur audit yang ditentukan oleh peraturanperundang undangan ;Kewajiban hukum Tergugat Ill adalah melakukan penyidikan atasadanya dugaan tindak pidana mengacu/berpedoman pada alatbukti yang sah menurut hukum ;Perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill bertentangandengan kesusilaan/kepatutan (goede zeden
Register : 11-12-2017 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 671/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Januari 2019 — Penggugat:
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
8026
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atauperbuatan yang bertentangan dengan kesusialaan berarti bertentangandengan normanorma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakuisebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannyadengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan,yang merupakan hukum, kebiasaan atau agama;e.
Putus : 04-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN MEULABOH Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo
Tanggal 4 September 2017 — SUPARDI S, Berkedudukan di Jl. Tgk Di Blang Lor. Seulanga Gp. Lamdingin Kec. Kota Alam Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Marsian, SH Advokat, beralamat di Jl. Blang Tgk. II Lr. Tiga Desa Lam Lagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10-01-2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. ILATUNG, Bertempat tinggal di Desa Kuta Padang Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2.DIREKTUR PT. MIFA BERSAUDARA , Bertempat tinggal di Gedung TMT 19 F! Suite 901 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta Alamat Kantor Di Meulaboh Jl. Meulaboh-Tapak Tuan Km. 8 Desa Peunaga Cut Ujong Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada DADI MIRADI, SH dan YASIR ARAFAT CANIAGO,SH advokat pada Kantor Advokat SOPHAN SOSILO TUMANGGOR, SH.MH beralamat di Jln. Syiah Kuala Lr. Kulu No. 1 Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan- Meulaboh, Kab. Aceh Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3.CAMAT MEUREUBO , Bertempat tinggal di Jl. Datok Jenggot Meuh Mereubo Tp. Ladang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dalam hal ini memberikan kuasa Kepada JAUHARI Pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Mereubo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4.KEPALA DESA BALEE , Bertempat tinggal di Gp. Balee Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
14226
  • sebagaimanamenurut Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan perbuatan melawanhukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan olehseseorang yang karenasalahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ;Menimbang, bahwa menurut arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919mengenai pasal 1401 B.W.negeri Belanda (sama dengan pasal 1365KUHPerdata) telah memutuskan bahwa melawan hukum ialah tidak hanyaberarti bertentangan dengan Undangundang (wet), tetapi juga bertentangandengan kesusilaan (goede zeden
Register : 18-03-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Snt
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. Foxsign Enterprises Indonesia
Tergugat:
PT. Makmur Indah Selaras Internasional PT MISI
Turut Tergugat:
Pusat Koperasi Unit Desa PUSKUD Propinsi Jambi
9958
  • Dahulu penyalahgunaankeadaan dikonstruksikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum atautata karma yang baik (geode zeden) sehingga berkaitan dengan cacat causa dariHalaman 57 dari 72 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sntperjanjian. Perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yangtidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutupperjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang.