Ditemukan 556011 data
1.RIDHO HENDRY IRAWAN, SH
2.INDRA CAHYO UTOMO, SH
3.MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.
4.WIDODO HADI PRATAMA, S.H.
Terdakwa:
WAHYUNI Bin (Alm) MASRANI
78 — 0
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
ZAINAL ARIFIN Als IPIN Bin ABDUL RASYID
52 — 8
1.RISKI HARUNA, S.H.
2.MASDALIANTO, SH
3.ROY TUA HAKIM, SH
Terdakwa:
MULYADI PUTRA Bin SANUSI
49 — 17
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
1.HORMANAL BAIHAQI Als JERRY
2.DERIS ABDUL LATIP
3.TATANG SUANDA
4.AHMAD RIFAI TANJUNG
5.WAHYU PERMADI
6.M. ANJAS HASANDI
7.ELAN SOMANTRI
94 — 14
Atas UU No. 31Tahun 2004 Jo.
Pasal 7 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.UU RIHalaman 17 dari 48 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN SDANo 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan jo.
Pasal 21 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004Tentang Perikanan jo. undang undang nomor: 45 tahun 2009 TentangPerubahan atas undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Kedua diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal26 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undang undangnomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
Pasal 26 ayat (1)undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah dengan undang undang nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atasundang undang nomor: 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangunsur unsurnya sebagai berikut;1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan sengaja;3.
Pasal26 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undangundang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
Terbanding/Terdakwa : BAHRUM PARDAMEAN GEA
86 — 23
DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terdakwa:
GANI Bin SANUKING SD
20 — 10
RATNA SEPTYADIVA, SH.
Terdakwa:
BARAHIM Bin HAMZAH
35 — 6
tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
SektorKelautan dan Perikanan Undang Undang No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja.ATAUKEDUA : Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. SektorHalaman 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.
BrbKelautan dan Perikanan Undang Undang No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja.ATAUKETIGA : Pasal 84 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
Pasal100B Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, olehkarena UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagaimana pada Paragraf 2, maka pemidanaan akan mengacu dan
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUKARDI BIN MANTILI
64 — 9
Menyatakan terdakwa SUKARDI BIN MANTILI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadidakwa dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf aUndang Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RepublikHalaman 1 dari 36 Putusan no: 67/Pid.Sus/2021/PN. Tg!
Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No. 12/MEN/2004 Tentang Peningkatan Status Pangkalan PendaratanIkan (PPI) Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pada Propinsi Jawa Barat,Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung, Pelabuhan Tasikagung telah ditetapkansebagai pelabuhan perikanan kelas III atau Pelabuhan Perikanan Pantai.
Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli memahami Undangundangtentang perikanan yaitu UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan atauUU nmor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU 31 tahun 2004 tentangperikanan dan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja paragraf 2sektor kelautan dan perikanan, khususnya mengenai susbtansipengawasan, penyidikan, penuntutan dan hukum acara dalam persidangandalam UU tersebut.
Bahwa Selain itu terdapat beberapa Peraturan yang berkaitandengan dokumen perikanan / perijinan berusaha antara lain UU No. 31Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009Tentang Perikanan, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja SektorPerikanan, Peraturan Pemerintah No.
Adapun sanksiapabila melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a tersebut diatur dalampasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur Yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan telah terpenuhi;Ad.3. Wajid mematuhi ketentuan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap;Halaman 31 dari 36 Putusan no: 67/Pid.Sus/2021/PN. Tg!
YOGI APRIANTO, SH
Terdakwa:
1.HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI
2.JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI
73 — 50
Menyatakan Terdakwa HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI dan terdakwa IIJONI PAHLEPI Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf bJo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permenKP/2016 tentang Larangan Penangkapan
DANG LAN berhasilmelarikan diri;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo pasal 26 Ayat (1) Jo pasal 106 Undangundang Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permenKP/2016 tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scyllaspp.) dan rajungan (Portunus spp.) dari wilayah Negara
Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019.
WPPNRI dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah PengelolaanPerikanan; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,yang menetapkan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan, dan berdasarkanHalaman 27 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019.
Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan dan setiap kegiatan pengelolaan perikanan tunduk kepada UndangUndang Perikanan tersebut;Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019.
2.RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
3.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
1.SUCIPTO
2.SURYADI
25 — 12
I DEWA MADE SARWA MANDALA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Nurdiansyah alias Ancha bin Haeruddin
13 — 8
Terbanding/Terdakwa : M. Amir Bin Latang
18 — 18
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
OKTOVIANUS BONGGOIBO
64 — 18
Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oktovianus Bonggoibodengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi masa selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Danpidana Denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) Subsidair 2(dua) bulan penjara.3.
Pasal 8 ayat (1) UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapanikanmenurut Pasal 1 butir ke5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun termasuk kegiatan
yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaanikanmenurut Pasal 1 butir ke6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalamlingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan
kerusakan pada ekosistembawah laut; Terdakwa sudah pernah dihukum;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagiperbuatannya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
YUNIARTO, SH.,MH
Terdakwa:
1.ZULKIFLI Alias ZUL
2.RIDWAN Alias PAPA RAHMAD
3.SUAIP Alias AIPE
4.SUKRIN Alias KURIN
5.APSAN Alias PAPA YUPI
96 — 33
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Basri Bin Ramli
149 — 27
(Perikanan)Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber dayaikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tenang Perikanan,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndangNomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetapditahan;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik hitam isi potassium sianida; 1 (satu) roll selang; 1 (satu) pasang sepatu katak/bebek; 1 (satu) buah regulator; 1(satu) buah kacamata selam;dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit kompresordirampas untuk negara; 1 (satu) unit
Pangkajene yang berwenang memeriksandan mengadili perkaranya, dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapatmerugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomor 31 Tahun 2004
Harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Pasal 26 Ayat (1) UUNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2. Harus memiliki SIP! (Surat lin Penangkapan Ikan), Pasal 27 Ayat (1)UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Bahwa perihal tidak ditemukannya kandungan potasium sianida padabarang bukti berupa 9 (Sembilan) ekor ikan yang diperiksa di laboratoriummenurut Ahli wajar saja karena tujuan penangkapan ikan menggunakanpotassium adalah untuk menangkap ikan hidup dengan cara membuatikan pingsan.
Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100BUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pkj.
A. SAHRIAWAN A. M., S.H., M.H.
Terdakwa:
BARRI Bin KORO
61 — 0
EDI BUDIANTO,SH
Terdakwa:
NGADINO Bin KARYO DIKORO
16 — 9
Terbanding/Terdakwa : MUASAN Bin MUKRAMIN
Terbanding/Terdakwa : MUSLIMIN Bin NAWI
Terbanding/Terdakwa : NAWI Bin MU'DIN
19 — 11
:seperti tersebut dalam (I),benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN).e Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat mengakibatkankerusakan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ataulingkungan.e Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKETIGA :Bahwa terdakwa I.
tersebut dalam (I),adalah benar racun dengan bahan aktif Natrium Sianida (NaCN).> Barang bukti nomor 0469/2015/KKF. : seperti tersebut dalam (),benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN).e Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat mengakibatkankerusakan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ataulingkungan.e Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100B UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
SBY.Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2. Menjatuhkan pidana atas para terdakwa I. MUASAN bin MUKRAMIN,terdakwa II. MUSLIMIN bin NAWI, terdakwa III. NAWI bin MUDIN, denganpidana penjara masingmasing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masingmasing sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam)bulan kurungan;3.
EKI MOHAMAD HASIM, SH
Terdakwa:
ANWAR Alias ALO
29 — 21
Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja Jo. Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Kedua JaksaPenuntut Umum.2.
Putusan No.189/Pid.Sus/2021/PN.Kdidisekitar perairan Masadiang selanjutnya terdakwa dan barang buktidiamankan petugas dan dibawa menuju Dermaga Pelabuhan PerikananSamudra di Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut ;wonn= Perbuatan terdakwa ANWAR Alias ALO tersebut diatas sebagaimanayang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1)UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubahdengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun2004
Pasal 8 Ayat (1) UU RINo.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RINo. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.11 Tahun 2020 TentangCipta Kerja . Hal 6 dari 25 hal.
Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud denganHal 12 dari 25 hal.
Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut ; 1.
WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Terdakwa:
1.Sumarto Alias Pui
2.Herdik Alias Mbule
19 — 5