/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik sebagaimana telah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No. 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa Surat Izin Apotek (SIA)diberikan kepada Apoteker Pengelola Apotek sebagaimana yangtercantum dalam SIA tersebut.

/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah padaKepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No.284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa SuratIzin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker Pengelola Apoteksebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

Berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata CaraPelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, Industri Farmasi adalah IndustriObat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dari obat jadi yaitu sediaan ataupaduan bahanbahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyeledikisistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan,penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Persyaratan industri farmasi tercantum dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 245//Menkes/SK/V/1990;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasiadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.

Pengertian Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produkbiologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/X1/2008 Tentang Registrasi Obat.

tidakbenar, untuk itu harus ditolak.2 Bahwa dalil angka 1 sampai 3 Memori Banding Pembanding harus ditolak karena Hakimtingkat pertama telah mempertimbangkan secara cermat, teliti dan seksama tentang legalstanding dan kewenangan Tergugat / Terbanding saat mengeluarkan objek sengketa.Bahwa objek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara yang menentukan kelulusanpeserta seleksi TKHI Provinsi Maluku tahun 2013.3 Bahwa sesuai Undang Undang 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajidan Keputusan Menkes

RI Nomor:102/MENKES/SK/I/2013 Tentang Tim RekrutmenPetugas Kesehatan Haji Indonesia tahun 1434 H/ 2013 M, secara jelas dan tegas untukmenentukan lulus atau tidak lulus adalah kewenangan Kepala Pusat Kesehatan HajiKementrian Kesehatan RI, sehingga Surat Tergugat/Terbanding tidak bisa dijadikanobjek sengketa.4 Bahwa putusan yang memutuskan menerima eksepsi tentang error in objecto adalahsudah benar dan tepat sesuai kaidah hukum, karena objek sengketa bukan merupakanSurat Keputusan yang membatalkan

Terbanding di persidangan tingkat pertama pada saatmengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat/Pembanding didalamnya terdapat eksepsiyang pada pokoknya menyatakan:1 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai Pejabat Tata UsahaNegara yang memiliki kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan Penggugatdalam seleksi TKHI tahun 2013, membuktikan Penggugat telah melakukan Error inPersona, karena sesuai Undang Undang 13 Tahun 2008 Tentang PenyelenggaraanIbadah Haji dan Keputusan Menkes

RI Nomor:102/MENKES/SK/II/2013 Tentang TimRekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia tahun 1434 H/ 2013 M, secara jelas dantegas menjadi kewenangan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementrian Kesehatan RI diJakarta.2 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa tersebut telahmembuat Penggugat dinyatakan tidak lulus sebagai TKHI tahun 2013 Provinsi Malukuadalah pernyataan yang salah obyek atau Error in Objecto, karena substansi objeksengketa adalah permohonan dan pertanyaan kepada Kepala

., Ibnu Sutarto, St, Dan Eko Fery Prasetyo, S.Si.Kesimpulannya Menerangkan :Setelah Dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan :Bb3610/2019/Nnf Berupa Irisan Daun Dalam Puntung Rokok Tersebut Di AtasAdalah Mengandung AdbFubinaca Terdaftar Dalam Golongan (Satu) Nomor Urut93 (Sembilan Puluh Tiga) Dan Mengandung Senyawa Sintetis 5FluoroAdbicaNomor Urut 118 (Seratus Delapan Belas) Dalam Peraturan Menkes Ri No.50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran

Teguh Prihmono, Mh., Ibnu Sutarto, St, Dan Eko Fery Prasetyo, S.Si.Kesimpulannya Menerangkan :Setelah Dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan :Bb3611/2019/Nnf Berupa Irisan Daun Tersebut Di Atas Adalah Mengandung AdbFubinaca Terdaftar Dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 93 (Sembilan Puluh Tiga)Dan Mengandung Senyawa Sintetis 5FluoroAdbica Nomor Urut 118 (SeratusDelapan Belas) Dalam Peraturan Menkes Ri No.50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika Dalam Lampiran

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132Ayat (1) Uuri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Ri No.50Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.AtauKedua :Bahwa Mereka Terdakwa Terdakwa . Rivaldo Hendry Saisab Als. Aldi Anak DariHendky Saisab Dan Terdakwa li. A.

Teguh Prihmono, Mh., Ibnu Sutarto, St, Dan Eko Fery Prasetyo, S.Si.Kesimpulannya Menerangkan :Setelah Dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan :Bb3610/2019/Nnf Berupa lIrisan Daun Dalam Puntung Rokok Tersebut Di AtasAdalah Mengandung AdbFubinaca Terdaftar Dalam Golongan (Satu) Nomor Urut93 (Sembilan Puluh Tiga) Dan Mengandung Senyawa Sintetis 5FluoroAdbicaNomor Urut 118 (Seratus Delapan Belas) Dalam Peraturan Menkes Ri No.50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

JURMAN BIN UMAR dapat diproses secara hukumkarena telah menjual obatobatan (obat daftar G) tanpa izin dan tidakmempunyai keahlian untuk menjual obatobatan yang termasuk obat keras(obat daftar G) ;Bahwa benar sesuai keputusan Menkes Nomor : 347 / Menkes / SK / VII /1990 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 925 / Menkes / Per /X / 1993 Tentang Daftar obat wajib Apotik dan Peraturan Menkes Nomor :1176 / Menkes / Per / X / 1993 menjelaskan bahwa dapat saja membeli obatdi Apotik tanpa menggunakan

kesehatan hanya dapat dilakukan olehbadan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untukmenyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat, dan alatkesehatan;Bahwa Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteriyang dimaksud adalah PBF atau Perdagangan Besar Farmasi untukmelakukan penyaluran sediaan farmasi berupa obat;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN MamBahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin

edar, demikian pula dimuat dalamPasal 9 (1) Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolah izin edardari menteri;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan No. 1010/MENKES/PER/X1/2008 tahun 2008 tentang RegistrasiObat menyebutkan bahwa izin edar diberikan oleh menteri, Kemudian padaayat (3) menyebutkan bahwa menteri melimpahkan

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian pula dimuat dalamHalaman 18 dari 31

/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi daftar obat wajibapoteker No.1 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.2 sertaKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang DaftarObat Wajib Apotek No. 3;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No.36 tahun 2006 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian puladimuat dalam Pasal 9

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus punya nomor pendaftaran/ijin edar, serta diproduksioleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet LL yang termasuk dalam daftar G dalam perkarapidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa;Bahwa saksisaksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan sejumlahbarang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

Permenkes RI No. 1176 /Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1), Kosmetikaadalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan bagian luartubuh manusia.Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 8b. Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal Pasal 105ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika harusmemenuhi standar dan atau persyaratan yang dicantumkan.c.

Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) setiapkosmetika yang beredar wajid memenuhi standar dan atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perudanganundangan.d.

Sesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pada Pasal 1 (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan,pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempatserta penyimpanan untuk penjualan.b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi danPutusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 9alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkanharus memiliki izin edar dari Menteri.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa

notifikasi.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetikaberedar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI.Bahwa ahli menyatakan untuk mengindentifikasi terhadap kosmetika yang telahatau belum memiliki izin edar, yaitu dengan memperhatikan penandaan padalabel atau) kemasan kosmetika tersebut.Penandaan kosmetika harusmenggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang mencantumkanantara lain

Bahwa menerangkan bekerja di Kantor Dinas Kesehatan KotaSingkawang, dan jabatan ahli adalah selaku Kepala Seksi Farmasi danAlat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Singkawang.Bahwa usaha memproduksi dan atau menjual / mengedarkan minumankeras diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentangpangan dan undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,diatur berdasarkan Kep Menkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 tantanglarangan Peredaran, produksi dan mengimpor minuman keras yang tidakterdaftar pada Departemen

Kesehatan, serta Kep Menkes No. 86/Menkes/ Per / IV/1977 tentang minuman Keras dan setiap orang dalammelakukan usaha tersebut persyaratan yang harus dimilikinya yaituberdasarkan Permenkes RI No. 86 / Menkes/Per/IV/1977 tentangminuman keras pada :e Bab Il Syaratsyarat umum Pasal 2 menjelaskan Produsinminuman keras, Imfortir minuman keras, pedagang besarminuman keras, penyalur minuman keras, pengecer minuman19keras, dan penjual minuman keras harus mendapat ijin tertulisdari menteri Kesehatan.Bab Ill

Peredaran Pasal 12 Produsen minuman keras hanyaboleh mewnjual minuman keras kepada pedagang besarminuman keras, Pasal 14 ayat (1) Pedagan besar minumankeras hanya boleh menjual minuman keras kepada penyalurminuman keras dan pasal 15 penyalur minuman keras hanyaboleh menjual minuman keras kepada pengecer minuman kerasatau penjual minuman keras.Bahwa berdasarkan dengan Undang undang Panganmaupun undangundang Kesehatan bahwa setiap minumanyang beralkohol tidak dibenarkan sesuai dengan permenkesNo. 59/Menkes

dan bisa menimbulkan penyakitpengroposan tulang, menpercepat fase Menofos,bagi wanitahamil bayi yang akan dilahirkan mempunyai resikoketerbelakang mental.Bahwa benar ahli menerangkan terhadap minuman keras yangmengandung kadar Etanol sebesar 18.50 % yang termasukminuman keras golongan B dan minuman keras jenis arakhitam (tajuk) yang mengandung Etanol dengan kadar 29, 65 %yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidakdapat diperdagangkan secara bebas berdasarkan denganPERMENKES RI No. 86 / Menkes

,Apt, akan tetapi oleh Oditur Militer surat tersebut tidakdimasukkan sebagai barang bukti di dalam surat dakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasionaladalah merupakan salah satu lembaga yang berwenang untukmelakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, oleh karena ituwalaupun Oditur Militer tidak

Meskipunhasilunrine Terdakwa positif mengandung Zat Methamfethamena,namun lembaga tersebut tidak berwenang untuk memeriksaurine Terdakwa sesuai Keputusan Menteri kesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/V1/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional dan pemeriksaan tersebut hanyabersifat pemeriksaan awal dan perlu ditindak lanjuti keLembaga yang berwenang.Terhadap 2 (dua) Lembar Berita Acara

Agus Budiharta, dan Lembaga inimerupakan Lembaga yang berwenang untuk memeriksaurine Terdakwa yang di tunjuk berdasarkan KeputusanMenteri kesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan NarkotikaNasional, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, olehkarenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.Terhadap 2 (dua) lembar Berita Acara PemeriksaanLaboratoris

,Apt, dan Lembaga ini merupakan Lembagayang berwenang untuk memeriksa rambut Terdakwa yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional, dan ada kaitannya denganperkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barangbukti dalam perkara ini.Bahwa seluruh barang bukti berupa barangbarang dan suratsurattersebut

AgusBudiharta, dan Lembaga ini merupakan Lembaga yangberwenang untuk memeriksa urine Terdakwa yang di tunjukberdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional.c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris a.n.Terdakwa Sertu Suyatno NRP 631549 dari BalaiHal.31 dari 34 hal.

Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaanobat/Narkoba dalam urine Nomor : 440/201/TUKepeg/RSUD/ 2016, tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim menilaibarang bukti surat ini tidak dapat dijadikan sebagaibarang bukti surat dan juga alat bukti surat namunhanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjukterhadap tindak pidana yang didakwaan Oditur Militerkepada diri Terdakwa, karena berdasarkan KepmenkesNomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14Projustitia

, yang dapat dijadikan alat bukti surat dalamperkara Narkotika adalah surat keterangan hasilpemeriksaan laboratorium yang dilakukan dan dikeluarkanoleh laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika yang telah ditetapkan melaluiKepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008, dan RSUDProf.

Pangilun Padang NomorK.1408/LHU/BLKSB/III/2016, tanggal 21 Maret 2016,Majelis Hakim menilai barang bukti surat ini dapatdikategorikan sebagai alat bukti dan dijadikan sebagaialat bukti surat terhadap tindak pidana yang didakwaanOditur Militer kepada diri Terdakwa, karena telah sesuaidengan Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 danjuga Kepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008.3.

AliHanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjukoleh Menkes berdasarkan Kepmenkes Nomor =:923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor :522/Menkes/SK/VI/2008, sehingga produk yangdikeluarkan bukanlah Projustitia, akan tetapi hanya sebagaialat bukti petunjuk saja.26.

AliHanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjukoleh Menteri Kesehatan berdasarkan Kepmenkes Nomor :923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor :522/Menkes/SK/V 1/2008, sehingga produk yangdikeluarkan tidak Projustitia, akan tetapi hanya sebagai alatbukti petunjuk saja.30.

Pemeriksaan : BB/4942/2020/ NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF ABCHMINACA BB/4943/2020/NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF 5FLUOROADBICA DAN 5 FLUOROADB; Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti NomorBB/4942/2020/ NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika

dalam LampiranUndangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika NomorBB/4943/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah senyawa sintetis5FLUOROADB terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 95 (Sembilanpuluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5 FLUOROADBICA terdaftardalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Sisa barang

Dwi Aryani, Sp.PK dengan hasil kesimpulan: menunjukkanBenzodiazeplines, Amphetamine, Methampetmine, THC,COC, MOP semuanegative Kesimpulan : Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotikagolongan bukan tanaman jenis tembakau Gorila bagi diri sendiri tersebut tanpaSurat ijin dari yang berwajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapatresep dari dokter;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes

Menyatakan terdakwa AZHIM GIFFARI ALS AZHIM BIN ZAENUDIN.telahterbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai,Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)atau menyediakan Narkotika Gol. bukan tanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis tembakau Gorila secaraberlanjut, melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes

Sehingga dengan demikian makaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhiunsur Pasal 112 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangandiperoleh fakta jika terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannyaHalaman

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi jin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Pengobatan,Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;Menimbang,

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

LEGAL STANDING PENGGUGAT1.Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit sebagaimanadiatur di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang TenagaKesehatan, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang RumahSakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang TenagaKesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 262 Tahun 1979, haruslah Tenaga Medis, dalam

Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1996, TenagaKesehatan ;Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi danasisten apoteker,Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan ;a.

Bahwa salah satu tujuan pembentukan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan adalah sebagaipedoman bagi Kepala Daerah dalam pengisian jabatan KepalaHalaman 9 dari 27 halaman.

Thalib sebagaimana disyaratkan olehPasal 10 ayat (4) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Kesehatan No.971/MENKES/PER/XI/2009.Bahwa sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, (incasu Tergugat IlIntervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi) telah pernah menjadi DirekturRumah Sakit Umum Mayjen H.A.

/Per/VII/1979,tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit, Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan;Bahwa untuk mengisi jabatan struktural eselon III sebagai direktur rumahsakit, Sekretaris Tim Baperjakat mengajukan sekurangkurangnya 3 (tiga)orang calon untuk dibahas dalam sidang Baperjakat, namun dalam pengisianjabatan struktural eselon III sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.

WIDATRABHAKTI di Perusahaan Larutan Infus dan menjadi Apoteker Pengelola Apotik diApotik Pesantren Waru Sidoarjo ;e Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan dalam perkara kepemilikan pil trihexyphenidyloleh terdakwa Sahroni ;e Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusiobat berdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes/

SK/ X/ 2002 tentang tata carapedagang eceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentangpedagang besar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resepdokter ; Bahwa selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnya piltrihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter dan siindividu

ribu ) rupiah;Bahwa benar Terdakwa sudah selama 2 ( dua ) bulan menjual pil tersebut kepadamasyarakat tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi ;Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimanakalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat danMakanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obatberdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes

/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagangeceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagangbesar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resep dokter ;Bahwa benar selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnyapil trihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter

Yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat berdasarkanKepmenkes No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagang eceran obat danKepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagang besar farmasi sedangkanbagi yang

bersama Sadr. lvan karena bisa saja pada saatdiperiksa di Satuan Kodim 0112/Sabang Terdakwa panicsehingga mengikuti alur pemeriksaan karena pada saatdilakukan pemeriksaan test urine Terdakwa dinyatakanpositif sehingga Terdakwa membuat cerita kebohonganuntuk memperlancar proses pemeriksaan.Bahwa test urine Terdakwa yang dilakukan diSatuan Kodim 0112/Sabang hanyalah merupakanpetunjuk awal dan benar telah dilakukan test ulang diUPTD Lab Uji Narkoba UPTD Balai Laboratorium ProvinsiAceh yang menurut Kep Menkes

RI Nomor522/Menkes/SK/V 2008 tentang PenunjukkanLaboratorium Penelitian Narkotika dan Psikotrofika untukdi wilayah Prov.

NIP197206021994032003 merupakan barang bukti yang dapatdigunakan untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia karenadikeluarkan oleh laboratorium yang berwenang melakukan pengujianNarkotika sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatterhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut dapatdijadikan sebagai alat

/SK/VIV/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikan sebagai barangbukti untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia dalam perkara tindakpidana Narkotika knususnya untuk menentukan jenis dan GolonganNarkotika harus dilakukan oleh instansi yang berwenangsebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan

Amri Nico Dewantoro danSerka Arief Masnoor (Saksil) yang menggunakan Rapid test merkDrug Ambuse dengan hasil bahwa urine Terdakwa diketahui positifmengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine(AMP) tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentinganpenyidikan Pro Justitia karena Kesatuan Kodim 0112/Sabang tidakmemiliki kewenangan melakukan pengujian Narkotika untukkepentingan penyidikan Pro Justitia sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan pil double L(LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan

WIDATRABHAKTI di Perusahaan Larutan Infus dan menjadi Apoteker Pengelola Apotik diApotik Pesantren Waru Sidoarjo ;e Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan dalam perkara kepemilikan pil trihexyphenidyloleh terdakwa Subahan ;e Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusiobat berdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes/

SK/ X/ 2002 tentang tata carapedagang eceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentangpedagang besar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resepdokter ;e Bahwa selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnya piltrihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter dan siindividu

dua puluh ribu )rupiah;Bahwa benar Terdakwa sudah selama 2 ( dua ) bulan menjual pil tersebut kepadamasyarakat tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi ;Bahwa benar berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt pil trihexyphenidylmerupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat danMakanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obatberdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes

/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagangeceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagangbesar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resep dokter ;Bahwa benar selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnyapil trihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter

Yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat berdasarkanKepmenkes No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagang eceran obat danKepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagang besar farmasi sedangkanbagi yang

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan: Barang bukti berupa Kristal putih ttansparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Hasil Pengujian Laboratorium Obat danNapza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus maka sistempembuktiannya dalam melakukan pengujian berlaku aturan khususyakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, beserta lampirannya, sebagaiLaboratorium Penyelenggara Pengujian Narkotika dan Psikotropikadalam melaksanakan kegiatan dan pengujian Narkotika danPsikotropika Projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlakubaik

Praka Hengki Nrp.31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNKPYKtanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Riki Yunuarfi,S.H, M.Si Nrp. 72010458 yang menyatakan bahwa urine Terdakwapositif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin)yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dikatakan sebagaialat bukti karena bertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009

Saksi hanyamengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 di Ma Kodim 0304/Agam, sedangkan tempus dan deliktic dari surat dakwaan Oditur Militeradalah tanggal 1 Agustus 2013 di Ngarai Sianok Bukit Tinggi PropinsiSumbar, pembuktian dakwaan Oditur Militer hanya berdasarkanketerangan Terdakwa sedangkan alat buki berupa surat yangdikeluarkan oleh BNN Payakumbuh tidak dapat dijadikan sebagaialat...alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes

B/009/VIII/2013 UPTLAB BNNKPYK...PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positifmengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin) yang terdaftardalam Golongan I No. 53 dan 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena bertentangan denganKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Barkoba danPsikotropika dan keterangan para Saksi di persidangan

keterangansebagai alat bukti yang sah karena para Saksi tidak pernah melihat, mendengardan merasakan secara langsung Terdakwa pernah menggunakan Narkotikakarena para Saksi hanya mengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 diMakodim 0304/Agam sehingga pembuktian surat dakwaan hanya berdasarkanketerangan Terdakwa, sedangkan alat bukti surat yang dikeluarkan BNNPayakumbuh tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karenabertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 923/Menkes

Keputusan MenteriKesehatan Nomor Kp.04.01/Menkes 35/2015, tanggal 26 Januari 2015/videDUKti P5) jpn ann anne ncn cence ce cence ne cee ee ne een ne ne cone nee nentsMenimbang, bahwa atas dasar itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah BAPEK berwenang untuk menerbitkan keputusanobyek sengketa setelah berlakunya Undang Undang tentang Aparatur SipilNegara, untuk hal itu akan dipertimbangkan terlebin dahulu sebagai berikut :Him. 35 dari 46 him. Put. No. 10/G/2016/PT.TUN.

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta serta didaftar diKepaniteraan pada tanggal 10 Mei 2016, maka gugatan belum melewati batastenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55UU No. 5 Tahun 1986 ; 22020 02 nen nne nen nen eeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan prosedur penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa denganpertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Penggugat berdasarkankeputusan Menteri Kesehatan Nomor : Kp.04.01/Menkes

Tobing (vide bukti T6);Bahwa karena tidak puas terhadap Keputusan Menteri KesehatanNomor Kp.04.01/Menkes/35/2015 tersebut, Penggugat mengajukan bandingadministratif tanggal 11 Mei 2015 (vide bukti P6) ;Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena yang diperiksa dandiputus BAPEK adalah Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dariMenteri Kesehatan sebagaimana bukti P5, maka pemeriksaan yangdilakukan BAPEK telah sesuai dengan peraturan perundangundangan,karena keputusan yang diperiksa merupakan

Bahwa selanjutnya atas faktafakta pelanggaran disiplin PNS yangdilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, MenteriKesehatan menyetujui usulan Dirjen Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan sebagaimana bukti T6 dan menjatuhkanhukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat dengan SKNomor 04.01/Menkes/35/2015 (vide bukti T7) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikantersebut di atas, tidak benar jika Penggugat