., Notaris di KabupatenBekasi (untuk selanjutnya disebut sebagai Akta 10);Bahwa dalam Akta 10 tersebut dinyatakan telah terjadinya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagaiRUPSLB) pada tanggal 3 Januari 2019 bertempat di Prosperity Tower 12"Floor, Unit 12F, District 8, Jakarta Selatan;Bahwa dalam Akta 10 tersebut dinyatakan 100% Pemegang SahamTergugat hadir dalam RUPSLB atau sebanyak 1,285 saham;.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB telah dinyatakan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Pt. Geo Sambhara Indonesia (Minutesof Extraordinary General Meeting Of Shareholders Pt. Geo SambharaIndonesia (untuk selnajutnya disebut sebagai Berita Acara RUPSLB) yangmemuat juga Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Geo Sambhara Indonesia (Attendance List of Extraordinary General Meetingof Shareholders Pt.

Geo Sambhara Indonesia) (untuk selanjutnya disebutsebagai Daftar Hadir RUPSLB);. Bahwa dalam Daftar Hadir RUPSLB tersebut tercatat pihakpihak yang hadiryaitu :a. Patrick Joseph Tagney (untuk selanjutnya disebut sebagai Patrick)dalam jabatannya sebagai Direktur;b. Arie Ismail Warsodoedi pemilik dan pemegang 10 lembar sahamTergugat yang dalam RUPSLB ini diwakili oleh Srivats Kumar (untukselanjutnya disebut sebagai Srivats) sebagai Perwakilan dari FrontierTower Associates Pte.

Kayo Surya Makmur pemilik dan pemegang 1.275 lembar sahamTergugat yang dalam RUPSLB ini diwakili oleh Joakim Nordangard (untukselanjutnya disebut sebagai Joakim) sebagai perwakilan dari FTAsebagai Penerima Kuasa dari PT. Kayo Surya Makmur berdasarkanKuasa untuk memberikan suara tanggal 10 Mei 2016 (untuk selanjutnyadisebut sebagai Kuasa Kayo);8. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian yang susunan pemegang sahamTergugat adalah sebagai berikut :a. PT.

Menyatakan RUPSLB tertanggal 03 Januari 2019 juncto Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt. Geo SambharaIndonesia No : 10 tertanggal 17 Januari 2019, yang dibuat dihadapan ViniSuhastini Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, serta setiap danselurunh Rapta Umum Pemegang Saham termasuk Perubahan Anggarandasar PT.

Bahwa dalam RUPSLB Turut Tergugat , Tergugat secara nyatamemberikan persetujuan dan pengesahan terhadap LaporanKeuangan31 Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

Bahwa terhadap tindakantindakan Tergugat yang mewakili Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk menghadiri RUPSLB TurutTergugat sehingga seolaholah Tergugat mengundang dirinya sendiri untukmenghadiri RUPSLB Turut Tergugat yang juga diketuainya sendiri, sertatindakan yang mengajukan dan mengesahkan sendiri Laporan Keuangan 31Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

mandat kepada Tergugat untuk menghadiri danmengambil keputusan dalam RUPSLB Turut Tergugat I, akan tetapiRUPS tidak dilaksanakan sehingga keputusan yang diambil olehTergugat dalam RUPSLB Turut Tergugat tidak mewakili seluruhpemegang saham Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan TergugatVIII, di antaranya adalah Penggugat.14.

TELAH DIBUATKAN RISALAH RUPSLB SEHINGGA RUPSLB INIPUN MENJADI SAH;7. Bahwa adapun kedudukan Tergugat 1, Nyonya LANNETEDJAWINATA, dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai Direktur PT.Petudungan dan juga sebagai Direktur dari 4 (empat) pemegang saham dari PT. Petudungan yaitu: Direktur PT. TegalgondoUngaran (Tergugat V) Direktur PT. Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu (Tergugat VI): Direktur PT. Perussahaan Pembangunan dan PerkebunanSambirobyong (Tergugat VII) Direktur PT.

AHLI WARIS LIEM MO LIEM yang menjadi dasar disetujui dandisahkannya dalam RUPSLB PT. PETUDUNGAN (Turut Tergugat !)

Dengan demikian, undangan RUPSLB tersebutTIDAK BENAR karena faktanya PEMOHON tidak pernah meminta pengundurandiri dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, baik secara lisan apalagisecara tertulis ;Meskipun demikian, pada tanggal 16 September 2011 PEMOHON telah memintaperubahan jadwal penyelenggaraan RUPSLB tersebut menjadi tanggal 23September 2011 (Bukti P4), namun MICHAEL WINATA KURNIAWAN nyatanyata mengabaikan hal tersebut dan tetap menyelenggarakan RUPSLB tersebuttanpa kehadiran PEMOHON

yang dibuat dengan tidak berdasarkan keadaan yangsebenarnya (Fakta PEMOHON TIDAK PERNAH menyampaikan suratpengunduran diri) ;(2) Isi Akta tersebut bertentangan/kontradiksi dengan Agenda Rapat yang terterapada undangan RUPSLB, dimana dalam undangan RUPSLB dinyatakan :perubahan susunan pengurus sehubungan dengan adanya permintaanpengunduran diri dari Direktur dan Komisaris Utama Perseroan, sedangkanKeputusan Rapat yang terjadi sebagaimana dalam Akta PKR No. 14, adalah :2.

OPTIK TUNGGALSEMPURNA No. 14, tanggal 23 September 2011,dalam Akta PKR No. 14 tersebut, MICHAELWINATA KURNIAWAN menyuruh Notarismencantumkan undangan RUPSLB dengan agendayang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, yanghasil keputusan RUPSLB nya bertentangan denganagenda RUPSLB tersebut, apakah merupakan ataudapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidanasebagaimana dalam Pasal 266 KUHP ; ataue Bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukanoleh Termohon atas Laporan Pemohon sesuaiLaporan Polisi:

surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara dalam undangan RUPSLB dengan pelaksanaan RUPSLB dan keputusannya jugaberbeda yaitu pemberhentian Pemohon selaku Komisaris Utama dan tidak diberi hakuntuk membela diri, sehingga bukti ini patut untuk dikesampingkan ;Hal 35 dari 40 hal.

dalam Bukti P3 yangtidak benar kemudian dijadikan dasarpenyelenggaraan RUPSLB dan dimasukkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham PT.

Agricon;Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan, kemudian atas usulan dari AgustinaTandramihardja dan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 sahammengusulkan untuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangankepada Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

Agricon melakukan pertemuan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan dihadiri oleh :Hal. 3 dari 16 hal. Put.

No. 1624 K/Pid/2011Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan kemudian atas usulan dari Agustina Tandramihardjadan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 saham mengusulkanuntuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangan kepadaDireksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

Bahwa mengingat keadaan operasional, kinerja dan keadaan keuanganPerseroan oleh karena itu PEMOHON berpendapat secara hukum perlumengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan;.

Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Ilselaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 1732016(tujlun belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas) (Bukti P3).

RUPSLB dari TERMOHON (videBUKTIP2 dan P3);13.Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepadaTERMOHON tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan (verzoek, petition) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;iii. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk RUPSLB;iv. Menunjuk PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;v.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroandalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;vi.

PancaLogam Makmur baik didalam maupun diluar Pengadilan ;Bahwa selain itu, tidak terbantahkan bahwa objek GugatanPenggugat aquo adalah mengenai pembatalan Akta RUPSLB PT.Panca Logam Makmur, PT.

PancaLogam Nusantara yang ditandatangani oleh Penggugat;Bahwa dengan demikian tidak benar bahwa RUPSLB tanggal 6Juni 2011 hanyalah RUPSLB terhadap PT. Panca Logam Makmur,karena faktanya tidak terbantahkan bahwa Penggugat jugamenandatangani Keputusan Sirkuler di luar Rapat PT. PancaLogam Nusantara ;Bahwa terjadinya RUPSLB PT. Panca Logam Makmur, PT. PancaLogam Nusantara dan PT.

Anugrah Alam Buana Indonesia padatanggal 6 Juni 2011, tidak terlepas dari RUPSLB tanggal 25 April2011 ;Bahwa undangan RUPSLB tanggal 25 April 2011 tersebutdilaksanakan untuk membahas agenda sebagai berikut:a. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan perseroanmulai perseroan berdiri tahun 2008 sampai dengan tahun2010 serta pengesahannya ;b. Penambahan pengurus perseroan ;c.

Daan lainlain yang dianggap perlu ;Bahwa didalam RUPSLB pada tanggal 25 April 2011 tersebut,semua pemegang saham termasuk penggugat dan kuasa atau wakilpemegang saham beserta pengurus ketiga perseroan hadir ;Bahwa didalam RUPSLB tanggal 25 April 2011 tersebut, seluruhHal. 19 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI44.45.46.47.48.pemegang saham termasuk Penggugat dan wakil atau kuasapemegang saham serta pengurus ketiga perseroan sepakat untukmenunda RUPSLB tersebut selama 1 (Satu) minggu dan dilanjutkanpada

tanggal 2 Mei 2011 tanpa memerlukan undangan rapat lagidengan agenda rapat masih membahas hal yang sama ;Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 RUPSLB ketiga perseroantersebut dilanjutkan kembali Sesuai dengan kesepakatan tanggal 25April 2011 dan dihadiri oleh semua pemegang saham termasukPenggugat dan kuasa atau wakil pemegang saham beserta denganpengurus;Bahwa didalam RUPSLB tanggal 2 Mei 2011 tersebut, Tergugat hadir karena diminta untuk mencatat hasil rapat dan membuatminutes/notulensi.

Olehkarenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas,penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 16 Januari 2020 secara sepihakoleh PT.

NUR KENCANA LESTARIINTI dengan mendasarkan RUPSLB tanggal 16 Januari 2020yang dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luas Biasa PT.

Diberhentikannya secara sepihak oleh RUPSLB jabatanPENGGUGAT sebagai Direktur tanpa alasan yang jelas,tanpa diberitahukan terlebin dahulu dan tanpa diberikanhak untuk hadir pada saat RUPSLB diadakan sehinggatidak dapat mempertanyakan alasan pemberhentiantersebut dan tidak dapat menjalankan haknya sebagaiDirektur yang diberhentikan sebagaimana diatur dalampasal 105 UUPT.il. Pencantuman komposisi saham milik PT.

NUR KENCANA LESTARI INTI denganmendasarkan RUPSLB tanggal 16 Januari 2020 yangdituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luas Biasa PT. BELAYAN INTERNASIONAL COALyang pelaksanaan RUPSLB nya cacat hukum karenadilakukannya secara melawan hukum bertentangandengan UUPT, Kepmenaker nomor 228 tahun 2019 dananggaran dasar PT. BELAYAN INTERNASIONAL COAL.6.

Vander ElstRonald Robert, selaku para pemegang saham Tergugat tidak hadirdalam RUPSLB Tergugat tersebut. Terbukti waktu RUPSLB tidak adasurat kuasa maupun orang yang hadir yang mewakili AwecaNunnerGMBH dan Tn. Vander Elst Ronald Robert ;Dengan hanya dihadirinya 1 (satu) pemegang saham sebanyak 3.501lembar yaitu P.T.

., yang dikuasakan kepada Yoswandri,maka RUPSLB tersebut tidak memenuhi 2/3 suara pemegang sahamuntuk sahnya Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalamPasal 75 ayat (1) UndangUndang R.I.

dimaksudbertentangan dengan peraturan yang ada, sehingga oleh karenanyaRUPSLB tersebut cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakanbatal demi hukum ;bahwa pada saat RUPSLB tertanggal 18 September 2003tersebut berlangsung, Penggugat dan Il telah berusaha untukmenyatakan mengenai alasan pemberhentian dan status Penggugat dan Il selanjutnya, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dariTergugat sampai RUPSLB ditutup.

Menyatakan RUPSLB P.T. Agis Aweca Asia/Tergugat tertanggal 18September 2003 telah cacat hukum dan oleh karena itu tidak sahmenurut hukum ;5.

Agis Tbk. sebagaipemilik 3.501 lembar saham ;Bahwa menurut Pasal 75 ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas, sahnya RUPSLB harus dihadiri2/3 dari jumlah saham yaitu 2/3 x 7.000 saham = 4.680 lembarsaham, sehingga RUPSLB tersebut tidak sah, demikian jugapemberhentian para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagaiDirektur P.T.

tanpa melibatkan Para Penggugatsebagai para pemegang saham, telah menunjukkan Tergugat danTergugat Il telah lalai atau telah melakukan kesalahan dalammelaksanakan RUPSLB 11 November 2002.

Kodel/Tergugat 1sebagaimana dalam RUPSLB 11 November 2002, seharusnyameminta agar sahamnya untuk dibeli dengan harga yang wajar,bukan mengajukan gugatan a quo.

Kodelbaru melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 1995melalui RUPSLB 11 November 2002. Berdasarkan hal tersebut,dapat disimpulkan bahwa segala acuan, tata cara, dan juga aturanmain dalam penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 yangtelah dilakukan oleh PT. Kodel adalah telah sesuai sebagaimanayang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Kodel Tahun 1979.37.

Terkait dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang padaintinya menyatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB 11 November 2002dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau mendapatkan persetujuandari Para Penggugat dan juga Para Penggugat mendalilkan bahwatidak pernah menerima undangan/ panggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dari Tergugat 2 selaku Direktur Utama merupakandalildalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.38.RUPSLB PT.

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang tertuang dalam Akta RUPSLBNo. 23 dan Akta RUPSLB No. 11 terkait dengan proses konversi haktagih milik PT. Intrabuana Jaya Utama menjadi setoran saham, telahsesuai dengan ketentuan UUPT Tahun 2007 dan hukum yang berlaku.Hal ini karena segala proses yang dilakukan dalam RUPSLB tersebuttelah disetujui oleh Kuorum rapat dalam RUPSLB tersebut.57.Sebagai bukti nyata adalah Kemenkumham telah menerima danmenyetujui perubahan Anggaran Dasar PT.

MENETAPAKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan pengesahan surat Permohonan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) Pt. Perkasa Energy tersebut
3. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perkasa Energy dengan agenda:

1. Membahas perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT.

Perkasa Energy sebesar 250 lembar saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sesuai dengan besaran nilai saham yang tercantum dalam akta perubahan terakhir;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB PT.

Elesgo HDM Asia;

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa setelah Pemohon berkalikali mengundang Termohon selaku PemilikSaham untuk melaksanakan RUPSLB guna melakukan penambahan modaldan atau penambahan modal yang ditempatkan/disetor akan tetapi tidakadanya respon yang positif dari Termohon, maka sungguh patut danberalasan hukum Pemohon menduga Termohon tidak akan hadir kembaliwalaupun Pemohon telah melakukan Pemanggilan RUPSLB berdasarkanIzin pengadilan;Bahwa berdasarkan

alasan hukum tersebut dan dengan dasar hukum Pasal80 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas, Pemohon meminta agarYang Mulia Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan jinPemanggilan RUPSLB kepada Pemohon dan menetapkan RUPSLBPerseroan dengan rincian sebagai berikut ini: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para Pemegang Saham Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir

Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.

Bahwa Pemohon telah berulang kali mengundang Termohon Ill selakupemilik saham lain untuk mengadakan RUPSLB dengan tujuan danagenda penambahan modal dasar dan atau penambahan modal yangditempatkan/disetor, akan tetapi tidak pernah mendapatkan respon positifdari Termohon Ill sebagaimana Surat Undangan RUPSLB tanggal 04Februari 2019 dan 25 Februari 2019 dan pemanggilan melalui Surat KabarWarta Kota;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon danTermohon II menyatakan Termohon Ill tidak

/disetor dan dari bukti P2a sampaidengan P4c adalah bukti dimana Pemohon telah mengundang Termohon IIIuntuk menghadiri RUPSLB di atas akan tetapi Termohon III tidak menghadiriacara tersebut dan tanpa memberikan alasannya;Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 Pemohon mendalilkan maksuddan tujuan diselenggarakan RUPSLB adalah untuk menambah modaldasar perseroan yang semula berjumlah Rp.4.000.000.000, (empat milyarrupiah) ditambah Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) sehingga jumlahkeseluruhan adalah

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:

1).

Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;

1. Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
2. Melakukan perubahan Direksi;
3. Melakukan Perubahan atas saham;

1. Memerintahkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima ;

1. Menghukum Pemohon untuk

Hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013 dibuat dalam bentukNotulen/ Berita Acara pada tanggal 20 April 2013;3.2. Berita Acara RUPSLB tersebut di atas, sudah dibuatkan dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris YolaYostiwanti, S.H., M.Kn, Nomor: 22 tanggal 22 April 2013 diBatam:3.3. Sudah mendapat pengesahan Menkumham Nomor: AHUAH.01.1018420 tanggal 14 Mei 2013;Halaman 2 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/20163.4.

Tentang Tempat Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Mei 2005 :Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan BrigjenKatamso Km. 6 Tanjung Uncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10Mei 2005 dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentangtempat pelaksanaan RUPS yaitu:Halaman 3 dari 33 hal.Put.

Nomor 577 K/Pdt/20161.RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat 1) tanggal 10 Mei2005 yang diadakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta adalah bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS;RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei2005 harus dilaksanakan di Jalan Brigjen Katamso Km 6 TanjungUncang Batam sebagai tempat perseroan melakukan kegiatanusaha atau di Batam sebagai tempat kedudukan perseroan;RUPSLB PT.

Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10Mei 2005, Penggugat memberikan kuasa tertanggal 2 Mei 2005kepada Tuan Bondan Hindarwoto untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dan Penerima Kuasa hanyadiberi Kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak diberikankuasa untuk menjual/ mengalinkan saham Penggugat kepadaTergugat II:.

Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelasmenyatakan Segera menyusun anggota Direksi dan Komisarispada RUPS luar biasa yang akan datang dan belum pernah adapelaksanaan RUPSLB sesuai dengan amanat RUPSLB tanggal 10Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi dan Komisaristersebut di atas, maka sekali lagi bahwa Tergugat Il telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruhmeletakan keterangan yang tidak benar dalam akta Akta Nomor 7tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, parapemegang saham perseroan atau kuasa mereka yang sah dimintadengan hormat agar sudah berada di tempat rapat sedikitnya 30(tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai;Sehingga dengan demikian kehadiran Penggugat yang diwakili olehkuasanya dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25Juni 2014 tersebut sangatlah penting dan krusial karena Tergugat 1menyatakan dalam undangannya bahwa dalam RUPSLB tersebutdiagendakan untuk elakukan perubahan modal

Akan tetapi dalam pelaksanaan RUPSLB PTMulticon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014, Penggugat yanghadir melalui kKuasanya malahan dihalanghalangi dan tidakdiperbolenkan memasuki ruang rapat RUPSLB PT Multicon IndrajayaTerminal tertanggal 9 Juni 2014 tersebut;Bahwa kemudian dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminaltertanggal 25 Juni 2014 tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2menyetujui dalam rapat untuk:Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semulaRp872.600.000.000,00 (delapan

Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalampelaksanaan RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni2014 yang tidak mengakomodir kepentingan dan hak Penggugat yangkuasanya dihalangidilarang untuk hadir dalam RUPSLB tersebut dankemudian dengan mendasarkan pada RUPSLB PT Multicon IndrajayaTerminal tertanggal 25 Juni 2014 telah mengeluarkan Penggugat darikepengurusan perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 116tertanggal 25 Juni 2014 yang mengakibatkan Tergugat 1

Nomor 2775 kK/Pdt/2016dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25Juni 2014 yang dibuat hadapan Tergugat IV yang dihadiri Tergugat Ill,Tergugat II, dan Tergugat serta Pengurusnya adalah sah dan berlaku;.

Pemegang Saharn Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni2014 yang dibuat di hadapan Tergugat IV adalah sah;C.

Menyatakan RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA = TERMINALtertanggal 25 Juni 2014 tidak sah dan batal demi huum dengan segalaakibatnya;4.

tanggal 25 JUNI 2014 yang menyetujuiKompensasi Hak Tagih Tergugat Ill sebagai setoran saham yang diambil,telah dilakukan sesuai dengan Tata Cara RUPSLB mulai dari pemanggilanrapat, kuorum dan jumlah suara ;Bahwa dalam rangkan pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Juni 2014, Tergugat telah melakukan pemanggilan RUPSLB kepada Penggugat sesuai suratundangan tertanggal 9 Juni 2014 dengan menggunakan jasa pengiriman suratTIKI, dan undangan tersebut telah diterima oleh Penggugat (vide positagugatan angka 3.1

Zainuddin, SH ;Bahwa, dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang diadakan di tempat kedudukan Perseroan yaitu di Jakarta Utara, denganagenda:1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan ;2. Persetujuan perubahan selurun Anggaran Dasar Perseroan ;3. Perubahan Pengurus Perseroan ;Bahwa RUPSLB PT.

Bahwa, oleh karena sah danberlakunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

karena RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBaisa) PT.

Reff : 052Und/RUPSLB/DirLHW/X/07(RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007) dengan tanggal surat undangan 11Oktober 2007 dimana alasan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 31Oktoberadalah "Untuk memenuhi permintaan Dewan Komisaris dalam suratnyaNomor 029/RUPSLB/CIUAKA/X/07, tertanggal 05 Oktober 2007, sertamemenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Jo UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" dan agenda RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 adalah pemberhentian seluruh Anggota Direksidan Komisaris, dan

Bahwa RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 tersebut kemudian dihadirioleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan juga SaudaraDoddy Radjasa Waluyo, Sarjana Hukum selaku Notaris di Jakarta yangturut hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 ;9. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani daftar hadir RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 karena dalam pelaksanaannya bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar PT.

Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI termasuk dengan Para Tergugatlainnya (Tergugat dan Tergugat VII) tidak memiliki hak dan kewenangandalam suatu RUPSLB yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena ituHal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/201010adalah tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat II s/d Tergugat VI(termasuk Tergugat dan Tergugat VII) digugat dan dimintapertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan "Para Pihak Yang TidakLengkap ;Bahwa Tergugat VII termasuk dengan Para Tergugat lainnya (Tergugat s/dTergugat VI) tidak memiliki hak dan kewenangan dalam suatu RUPSLB yangdidalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu adalah tidak berdasarkanhukum apabila Tergugat VII (termasuk Tergugat dan Tergugat VI) digugatdan diminta pertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

Segalasesuatu yang ada dan terjadi di dalam RUPSLB adalah tanggungjawabdari RUPSLB itu sendiri.