Ditemukan 468 data
80 — 8
Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally doing as aninterdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan, merupakankonsepkonsep yang saling berhubungan.Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur Sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akanakibatnya.
ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH
Terdakwa:
NATALIA MARSELA HANGEWA Alias LIA
57 — 32
dan denda sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) subsidair1 (satu) bulan kurungan, namun menurut hemat Hakim hal tersebut sangat tidakmemenuhi pertanggungjawaban/rasa keadilan serta tidak seimbang denganperbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa, hal tersebut sematamata demi penerapan keadilan hukumsebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum,dimana dalam era yang berlangsung sekarang lebin menekankan kepada Hakimagar tidak bersikap Strict Law dan formalistic Legall Thinking
78 — 7
Hakim lebih memposisikan dirinya dalam"Formalistis Legal Thinking" sehingga rasanya sulit memahami issu yangdikembangkan aktivis dan mereka yang berempati pada masalah Narkotika, yangjelas jelas dalam issu tersebut memposisikan 2 subjek hukum berbeda yakniantara "pelanggar" dan "korban". Karena dalam hukum pidana pada hakekatnyaadalah mencari kebenaran materil maka putusan hakim pun kelak didasarkanpada hukum materil.
102 — 15
Konvensi telah menjelaskan adanya dasar hukumatas suatu kejadian dan telah pula menguraikan dalil yang menjadi dasar diajukannyasuatu tuntutan atau petitum sedangkan mengenai penulisan total tabel rincian yangditotalkan Penggugat Konvensi sebesar Rp.97.000.000,(sembilan puluh tujuh jutarupiah), walaupun Penggugat Konvensi (dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat) tidakmengajukan suatu alasan dalam repliknya mengenai kesalahan tersebut, denganmenghindari pendekatan yang terlalu bersifat formalistic legal thinking
36 — 23
memori bandingdari para Terbanding/para Tergugat tertanggal 29 Mei 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 29 Mei 2017, yang padaintinya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor12/Pdt.G/2016/PN Bir, tanggal 6 April 2017 telah benar dalam pertimbanganhukumnya, karena konstruksi yang dibangun di atas alat bukti yang sah sertadisandarkan pada fakta dan data yang diperoleh dalam persidangan, sertadibarengi oleh petunjuk dan persangkaan yang positive thinking
171 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut telah tidakmemberikan dasar hukum yang jelas dalam memeriksa dan mengadiliperkara ini, oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan TinggiPalembang yang telah mengambil alih pertimbangan dari PutusanPengadilan Negeri Palembang adalah tidak dapat dipertahankan secarahukum oleh karena itu harus dibatalkan;Bahwa pada kenyataannya dalam perkara ini ternyata Majelis HakimPengadilan Negeri Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan TinggiPalembang hanya berpedoman pada pikiran Formatic Legal Thinking
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti lebihmemposisikan dirinya dalam Formalistis Legal Thinking sehinggarasanya sulit memahami issue yang dikembangkan aktivis dan merekayang berempati pada masalah Narkotika, yang jelasjelas dalam issuetersebut memposisikan 2 subjek hukum berbeda yakni antara pelanggardan korban ;. Bahwa dalam hukum pidana pada hakekatnya adalah mencari kebenaranmateriel maka putusan Hakim pun kelak didasarkan pada hukummateriel.
ANITA MAIMUNAH, S.H.
Terdakwa:
1.ANGGI SETIANTO Alias ANGGI Bin HADI SUWARNO
2.DEVAN DWI CANDRA WICAKSANA Alias DEVAN Bin SUGIARNO
80 — 21
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan LINTAS IMAJI stop thinking start drinking dan dibelakang kaos bertuliskan LINTAS IMAJI Est 2021.
Dikembalikan kepada Terdakwa IANGGI SETIANTO Alias ANGGI Bin HADI SUWARNO.
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
83 — 22
Tapi saya tetappositif thinking. Sampai akhirnya dia minta cerai, saya piker ini hanya mainmain, ternyata benar saya dapat panggilan dari PN Bogor. Terus terangkaget apalagi membaca alasannya yang tidak berdasarkan fakta.Point 5Dikatakan bulan Juni 2017 merupakan puncak perselisihan Rumah Tanggakami, dan dikatakan kami telah pisah ranjang dan pisah rumah.Halaman 11 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN.BgrIni juga alasan yang di buat buat.
9 — 0
Bahwa posita pada poin 3 sub c adalah tidak benar, justru Termohon selalu tundukdan patuh serta hormat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon tidak ingindurhaka kepada suami yang sebagai pemimpin rumah tangga, hal itu Termohonlakukan dengan seikhlasikhlasnya demi kelangsungan hidup rumah tangga denganPemohon, akan tetapi Pemohonlah yang tidak mau intropeksi malah selalu berpikirannegative thinking, berprasangka jelek, dan selalu. mengadaada terhadapTermohon;d.
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap Hakimjanganiah menjalankan praktek peradilan yang kaku karena akanmenyebabkan ketidakadilan bagi kepentingan umum, sehingga dalampenerapan peraturan jangan diterapkan secara strict law dan formalisticlegal thinking, karena pasal ini jangan sampai diterapbkan kaku namunmenyebabkan ketidakadilan secara umum, sehingga penerapan Pasal 75undangundang Perikanan ini haruslah kita artikan tidak secara kakukarena undangundang sendiri masih memungkinkan untuk pemeriksaandi luar pengadilan perikanan
173 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 417 K/TUN/2016Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 7 poinNomor 1 tentang Fakta yang ada (the base of thinking/pangkal tolakpikiran) menyebutkan ...
Putusan Nomor 417 K/TUN/2016penegakan hukum (the way of thinking/cara berpikir), serta UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Bahwa dalam pertimbangan hukum = suara mayoritas 2 HakimAnggota Judex Facti pada halaman 8 alinea 1 Nomor 2, menyatakan: ...Bahwa dalam kasus ini telah terjadi kekosongan hukum ataupunketidakjelasan hukum yaitu dengan mengingat berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanterutama Pasal 1 angka 7818 dan Pasal 87; juga adanya
ERWIN WILLIAM
Tergugat:
ADRIL
104 — 40
Hukum Acara PerdataIndonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) :Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili Suatu perkarasesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana,cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklan boleh bersifat terlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik(formalistic legal thinking), karenanya Majelis Hakim harus dengan arif danbijakSana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yangsebenarnya
83 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Tinggi didalam Putusannya telah mengabulkaneksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaatas alasan dalil gugatan telan mencampur adukkan antaravanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang berakibatgugatan mengandung cacat obscuur libel;Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijakpada pendekatan hukum yang sangat kaku (strick law dan pendapat inibersifat formalistik (formalistic legal thinking).
227 — 85
Dalam kasus yang seperti ini, demimenegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim tidakpatut bersikap strict law dan formalistic thinking untuk menjatuhkan putusanyang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.
29 — 18
tetapi kebiasaan Pemohon yang sukamain perempuan tidak bisa lagi diterima; yang justru membuktikan bahwaTermohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;BahwaT ermohon memang pernah mendatangi kantor Pemohon untuk menemuiseseorang dan menyelidiki adanya perbuatan perselingkuhan dengan pegawaikantor untuk mencari bukti, tetapi tidak terbukti, lalu Pemohon menasihatiTermohon, namun Termohon tetap saja menuduh sehingga terjadi keributan;Bahwa Termohon memiliki sifat curiga dan negative thinking
bulannya, dan Pemohon membenarkan biaya kebutuhan rumah tanggaseperti biaya listrik dan beras, sebelum Pemohon mengajukan perceraian,Pemohon tidak mengeluarkan biaya lagi selama tiga bulan, karena Pemohonmerasa telah wajar hal tersebut Pemohon lakukan disebabkan karena sikapTermohon yang masih saja tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumahtangga;Bahwa tidak benar Pemohon dikatakan memiliki sifatsifat dan kebiasaan buruk,dan setelah Pemohon membaca ternyata semuanya itu adalah penilaiannegative thinking
14 — 0
padaakhirnya Pemohon merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Termohondalam situasi dan kondisi yang demikian, sehingga Pemohon pergi dari rumahkediaman bersama dengan meninggalkan Termohon pada bulan Desember 2011.Dan selanjutnya Pemohon tinggal di Jalan Medoho Semarang, setelah ituterakhir kos di jalan Zebra II No.6 Bahwa pertengkaran dan percekcokan tersebut dipicu oleh permasalahancemburu yang berlebihan atau posesif pada diri Termohon, selalu mencurigaiPemohon dengan pikiran Negative (Negative Thinking
Bahwa dalil Penggugat pada Point 6 dalam permohonannya menyebutkan: Bahwa pertengkaran dan percekcokan tersebut dipicu oleh permasalahancemburu yang berlebihan atau posesif pada diri Termohon, selalu mencurigaiPemohon dengan pikiran negative (negative thinking), dan apa yang dilakukanoleh Pemohon sebagai seorang suami selalu salah, dan hal tersebut terjadi11berulangulang.
ARSYADI.,SH
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi II Wilayah Sumatera Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
67 — 31
penyidikan yang dilakukan oleh Termohon,dengan surat perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik. 03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018, Tanggal 19 Februari 2018 serta penyitaan 1 (satu) unitAlat Berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange Type Zaxis 210 F Nomor 5,dengan Nomor Rangka AUN00381309EIH6582 yang berada dibawahpenguasaan Termohon telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan,oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah iniharuslah pendekatan yang bersikap formalistic legal thinking
kepentinganumum, disamping itu penerapan hukum acara yang terlampau teknis bisamengingkari (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukumacara (due process) tanpa kebijaksanaan (descrition) sering mendatangkanakibat yang tidak adil;Menimbang, bahwa dengan demikian tertib dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukummateril) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistempendekatan Strict law atau formalistic legal thinking
MATHYS A RAHANRA, SH.MM
Terdakwa:
BAGUNA PALISOA
151 — 72
nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan tersebut, maka MajelisHakim berkeyakinan jika peradilan diselenggarakan sematamata hanya untukmenegakkan hukum dan keadilan (for the interest of the justice), dan bukanuntuk memuaskan kehendak dari Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan (for the interest of the judge), sehingga Hakim dituntut agar tidaksematamata bersikap selaku corong dari undangundang dan berpandangankaku (formalistic legal thinking
18 — 2
Niat yang tidak lurus, motivasi yangtidak bagus, negatif thinking terhadap orang lain itu bisa jadi PENYEBABDARI ketidaktenangan, ketidaktentraman, ketidakbahagiaan jugaketidaksejahteraan;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, Tergugat mohon kepada Majlis HakimPengadilan Agama Klas I A Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara iniagar berkenan untuk :c. Memeriksa dan mengadili sebijaksana mungkin atas perkara ini.d. Tidak mengabulkan permohonan cerai dari Penggugat.e.