Ditemukan 2113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whidi wich winch
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sgl
Tanggal 23 April 2018 — Pemohon:
KASMAN BIN ABAS
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq.Kepolisian Resor Bangka Barat,Cq.Kepolisian sektor Mentok
60 — 7
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai ruleof law, akan tetapi merupakan unsur yang esensial penyelenggaraanperadilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which bearsbefore in condemus, wich process upon inquiry, and renden judgement onlyafter trial... pada dasarnya yang menjadi titik sentaral adalah perlindunganhakhak asasi individu terhadap arbitary action of government.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
PT Griff Prima Abadi
Tergugat:
1.PT Kartika Eka Yudha Maritim
2.PT Cargoport Indonesia
3.PT ASURANSI DAYIN MITRA, Tbk.
121 — 81
  • In case of a multimodal transport and if the place of damage orloss of the Goods is known, the responsibility of the carrier is determined bythe law which applies to this leg of carriage.Bahwa merujuk dari Bill Of Lading Point 11 angka 1 yang bertanggungjawab atas kerusakan barang dalam waktu pengiriman adalahpengangkut yaitu Pihak Saco Shipping Line LTD Agent dari CargoportIndonesia yang ada di Hamburg;10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerimaan negara agar pembangunan nasional dapatdilaksanakan secara mandir;bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatanperaturan perundangundangan dikenal metode "Law andEconomis/Economis Analysis of Law;bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects theeconomic system within which
Pengadilan PN JEPARA Perdata
Putus : 21-02-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Jpa
Tanggal 21 Februari 2017 —
102 — 58
  • dalam proses transaksi eksporimpor bank tidak berusandengan barang, bank hanya berurusan dengan dokumen sehinggaapabila ternyata barang yang dikirim oleh eksportir rusak bukantanggung jawab bank hal ini sebagaimana diatur dalam Article /Pasal5 UCPDC 600 yang menyatakan sebagai berikut :Bankbank berurusan dengan dokumendokumen dan tidak denganbarang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana dokumendokumentersebut mungkin berkaitanBank deals with documents and not with goods, services orperformences to which
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.Prof. Usman Pelly MA
2.Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
3.Miduk Hutabarat
4.Rizanul
5.Ir. Burhan Batubara
6.Dadang Darmawan, M.Si
Tergugat:
Walikota Medan
534 — 215
  • Defined as an invasion ofa legally protected interest, which is (a) concrete and particularized:and (b) actual or imminent, not conjectural or hypothetical. The injurymust also be fairly tracable to the defendants challenged action andnot the result of the independent action of some third party not beforethe court, and be likely, as opposed to merely speculative, that theinjury will be redressed by a favorable decision.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 405/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Penggugat : CENTURION BULK PTE LTD
Terbanding/Tergugat I : ASWIN ADITYA
Terbanding/Tergugat II : SABRENA NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BUMI BERKAT MANDIRI
269 — 139
  • persoalan mengenai apakah TurutHal. 9 Putusan Nomor 405/PDT/2020/PT DKITergugat melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pokok Fixture Notesesuai dalil Penggugat di dalam Gugatannya;Bahwa sehubungan dengan adanya perselisihnan antara Penggugatdengan Turut Tergugat berkaitan dengan pembayaran invoice No.001390FINV yang timbul dari Perjanjian Pokok Fixture Note, Pasal 23 dariPerjanjian Pokok Fixture Note tertanggal 23 Maret 2017 menyatakansebagai berikut :"All dispute, controversies or differences which
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 10-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 742/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
1.RINI MAFRIANI BINTI MUHAMMAD MURSID
2.AJI JULIUS HUSEIN BIN ADJI PANGERAM AFLOES
61 — 8
  • This is the usual form in which masses of men exhibit theirtyranny. Artinya merupakan kepungan sifat buruk (euforia yang kebablasan)tentang demokrasi, untuk menggantikan hukum dengan opini pubiik (atautekanan demo massa yang sifatnya politis).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • apon receiptef notice from both Pertamina and the Contractors that any suchinvoice has been approved for payment, pay to the Liquefaction Compooy from the Todok Payment Account the amount of swch invoice,porsuant to procedures to be agreed upon pursuant to Section 6.2,62 Pertamina and the Contrasters shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10poyalde to the Liqeefoction Company peocsurt te Section G1, nolphall advise tle Trostes of such procolurea which
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 72/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2013 — HENDRO TIRTAJAYA
139 — 82
  • have a problem for the year 2003, because theyalready finished the tax audit, and they will faced that situation andmake a revised on the result of tax audit 2003, the impact for PT.MV,they said that the better they can not help PTMV at all, and declareeverything, because they have enough problem because of the revisedthe tax audit 2003, and if they helo PTMV another think will be rise aquestion from they internal affairs;Tax officer will be issued additional tax assessment with additionalpenalty which
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-03-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 28/Pid.Pra./2016/PN Jkt Sel
Tanggal 30 Maret 2016 — EDDY ZAKARIA, bertempat tinggal di Villa Kelapa Dua Blok G88 Rt. 004/Rw. 007 Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Hizbullah Ashiddiqi, S.H., M.H. dan Dicky Siahaan, S.H., M.H., para advokad dan Konsultan Hukum pada Law Firm “EGGI SUDJANA & PARTNERS”, beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 19 CD, Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 022/ESP-DS/SK/II/2016, tertanggal 22 Februari 2016, selanjutnya disebut Pemohon ; Melawan: Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Termohon;
556 — 409
  • /aw which hears before it condem, whichproceeds upon inquity, and renders judgement only after tnal. Pada dasarnyayang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasi individu terhadaparbritrary action of government. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peranyang penting untuk menimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang(abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2108 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerimaan negara agar pembangunan nasional dapatdilaksanakan secara mandir;bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatanperaturan perundangundangan dikenal metode "Law andEconomis/Economis Analysis of Law";bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects theeconomic system within which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1677/B/PK/PJK/2017bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatanperaturan perundangundangan dikenal metode "Law andEconomis/Economis Analysis of Law";bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects the economicsystem within which it is situated" (Morris and Murphy);
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 04-12-2010 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 167/Pid/B/2011/PN.SKY
Tanggal 25 April 2011 — EDI SETIAWAN alias EDI bin KARDI
64 — 23
  • Penalaran hukum (legal reasoning) menurut Neil MacCormic adalah one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason todeciding how it is right to conduct themselves in situations of choice yang menurut batasan4445ini bahwa Hukum adalah alat berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekedarberpikir teoretis (untuk menambah pengetahuan).Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan dalam notapembelaannya bahwa terdakwa EDI SETIAWAN alias EDI bin KARDI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BERSAMA SEJAHTERA SAKTI;
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerimaan negara agarpembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri;Bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatan peraturanperundangundangan dikenal metode "Law and Economis/EconomisAnalysis of Law';Bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah "In brief, thismethod applies the tool of economic analysis to law with a focus on the feemarket's aim of efficiency and wealth/or utility maximization (it is being saidthat the law simply reflects the economics system within which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • upon receiptof notice from both Pertamina and the Contractors that any suchinvoice haa been approved for payment, pay to the Liquefaction Compooy from the Todok Payment Account the amount of such invoice,porsuant to procedures to be agreed upon pursuant to Section 6.2,62 Pertamina and the Contrasters shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10ayaide to the Taquefaction Company puesaiut toe Sieeclina Gl, amlol advise the Trustee of such procedures which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2107 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2107/B/PK/PJK/2017bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects theeconomic system within which it is situated" (Morris and Murphy);bahwa menurut metode tersebut pembuatan suatu aturan(perundangundangan) bertujuan untuk mencapai efisiensi danmaksimisasi kekayaan serta manfaat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Januari 2017 —
122 — 47
  • Bahwa selanjutnya Pasal 10.2 Contract of Employment 2014 menentukansebagai berikut:Should you have any business interest or additional business oroccupation which may be deemed to conflict wth the interest of theCompany or any of its Affiliates, you wil be expected to declare thisimmediately even if such interest is carried out only in between projects oroutside office hours. Time off for public duties wil not be unreasonablywthheld.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 P/HUM/2015
Tanggal 8 April 2015 — PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
68 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The rule of law sendiri dimaknai sebagai alegal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforcedsebuah sistem hukum yang jelas~ (kecil kemungkinan untukdisalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan.Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnyamengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;Bahwa kepastian hukum atau /egal certainty dalam tradisi klasik the rule oflaw menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah satu
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
181 — 103
  • Arens dan James K.Loebbecke dalam Bukunya Auditing An Itegrated Approach yangHalaman 127 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRditerbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171172 dinyatakan:In deciding which audit procedures to use, there are seven broadcategories of evidence from which the auditor can choose.
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 28-04-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 289/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 13 Desember 2016 —
100 — 56
  • pengakuan hutang No.26/2007;Bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan Tanah adalah merupakanPerjanjian Tambahan dari Akta No.26 Tahun 2007, dimana perjanjian tersebutdibuat PENGGUGAT dengan Bali Prestigius Properties dan Crownmark Intel.Ltd. sebagai Debitur, dan TERGUGAT Il sebagai Penjamin atas perjanjiantersebut;Dalam Perjanjian tambahan tersebut telah disepakati bahwa (kutipan):"The Guarantor is willing to provide a security for the debitor's (payment)obligation arising from he agreement which
    shall be recorded in a LoanAdmission wth Mortagage Primary Privillage/Notarial Act, hereinafter refferedto as the "Loan Admission", of which a draft shall be attached here to asappendic."