Ditemukan 2017 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedapatan kejahatan kecamatan kesahatan kelapaan
Penelusuran terkait : Lembaga kerapatan ada alam minangkabau (lkaam) sumatera barat vs menteri pendidikan Kebudayaan Riset Dan teknologi republik indonesia;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — Adelin Lis
430 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konversi lahan hutan dari hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutansekunder terbakar telah menyebabkan terjadinya pemadatan tanah hal initerlihat dengan meningkatnya kerapatan limbak sebesar 0,060,68 gram/ccyaitu dari 0,63 gram/cc pada hutan alam menjadi 1,31 gram/cc pada tanahterbuka dan 0,69 gram/cc pada hutan sekunder terbakar. Hal ini menunjukkanbahwa pada hutan produksi telah terjadi kerusakan struktur tanah;b.
    Dari bukti PPK1 terbukti bahwa: tidak berubahnya kerapatan tutupanhutan disekitar titik koordinat dakwaan (00 %7'22,4" LU dan 9903'26,4"BT) tersebut, setidaknva untuk luasan hutan 1.250 Ha, berarti bahwaselama tahun 2000, perusahaan Terdakwa terbukti "sama sekali tidakpernah melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu"sebanyak 15.544 batang dengan volume seluruhnya 37.608,65 m ; ,dilokasi ini;2.
    Dari bukti PPK2 terbukti bahwa: tidak berubahnya kerapatan tutupanhutan di sekitar titik koordinat dakwaan (0055'06,9" LU dan 9907'09,0" BT) tersebut setidaknya untuk luasan hutan 1850 Ha berarti bahwaselama tahun 2002, perusahaan Terdakwa sama sekali tidak pernahmelakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu sebanyak23.310 batang dengan volume seluruhnya 55.451,32 m ; , di lokasiint;3. Bukti PPK3:Hal. 299 dari 355 hal. Put.
    Dari bukti PPK3 terbukti bahwa: tidak berubahnva kerapatan tutupanhutan di sekitar titik koordinat dakwaan (0054'55,6" LU dan9906'55,4" BT) tersebut, setidaknva untuk luasan hutan 650 Ha berartibahwa selama tahun 2003, perusahaan Terdakwa sarna sekali tidakpernah melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayusebanyak 7.916 batang dengan volume seluruhnya 20.659,73 m* dilokasi ini;3.6.
    Dari bukti PPK4 terbukti bahwa: tidak berubahnya kerapatan tutupanhutan di sekitar titik koordinat dakwaan (0055'30,8" LU dan9906'25,3" BT) tersebut, setidaknya untuk luasan hutan 880 Ha,berarti bahwa selama tahun 2004, perusahaan Terdakwa sama sekalitidak pernah melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutankayu sebanyak 10.710 batang dengan volume seluruhnya 26.652,76m di lokasi ini;5.
Pengadilan PN PAINAN Perdata Tanah
Register : 04-06-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN PAINAN Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Pin
Tanggal 19 Desember 2012 — S A T R I, Dkk b/d JABRIL, Dkk
66 — 10
  • MARAH INDO suku Tanjung Desa Duku Selatan Nagari Duku,Kecamatan Koto XI Tarusan, menunjukkan nama Upik MANDAH yangmemiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu LOTIK, KASENI (pr), dan GOMBAK;Bahwa KASENI (pr) memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu JAMUHUR,SIJUK, SYAMSINUR (pr) dan TAYAB;Bahwa SYAMSINUR (pr) memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernamaJABRIL;Menimbang, bahwa lazimnya sebuah ranji adalah dibuat olehmamak kepala waris dalam kaum dan diketahui serta ditandatangani olehPenghulu Suku, Kerapatan Adat
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-04-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 8 April 2013 — KHAIDIR MALIN SAMPONO, Dkk melawan SYAFRIL Pgl SYAF, Dkk
61 — 8
  • seksama bukti TA1,TA2 dan TA3 didalam ranji kaum TergugatA tidak ada nama sebagai mana dalam gugatan Penggugat sehingga menurut MajelisHakim bukti surat P.2a dan P2.b dapat dipatahkan oleh bukti TA1, TA2 dan TA3,dengan demikian surat gadai tersebut bukan kepada Ninik/ Angku dari Tergugat ;Menimbang, bahwa bukti TA4 yaitu surat pernyataan sporadik tanggal 9 April1988 yang dibuat oleh Rahman sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat Ayang disetujui oleh anggota kaum dan saksi batas sepadan, Ketua Kerapatan
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 30-08-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl
Tanggal 17 April 2018 — Penggugat:
JASMIN Bin M. JONET
Tergugat:
1.ITA AFRIANI Binti ANSARUDIN JURAI
2.PT. Bank Mega Cabang Bengkulu
3.RIZFITRIANI ALAMSYAH
4.pemerintah RIcq menteri agraria cq kepala kantor badan pertanahan nasoinal kota bengkulu
5.Kementerian keuangan RI cq kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bengkulu
6.HENDRY KUSWANTO
258 — 163
  • tersebut harus terukur yang hanya dapat dikalkulasikanberdasarkan kepada parameter yang jelas dan bukan kepada asumsi ;Menimbang , bahwaintinya penggugat dalam gugatannya memintapenggantian ganti rugi atas obyek yang dimaksud, maka untuk itu berkaitandengan penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunan,Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai ukuran yang pasti yang dikombinasikandengan faktor pendukung yang mempengaruhi nilai objek dapat dan patutdihargai tinggi atau tidak seperti kerapatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3071 K/Pdt/2009
Tanggal 23 Nopember 2011 — TENGKU KHAIRUL AMAR dkk ; DATUK ACHMAD NEIL
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DATOEK MOENAI (meninggal duniatahun 1945);Bahwa berdasarkan BESCHIKKING "Kerapatan Besar Medan Deli"No.24/1941 tanggal 12 Juni 1941. Alm.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 167/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 1 Februari 2017 — Hj. LAILATUL KAFTIAH, Dkk Sebagai PENGGUGAT Lawan Dra. ANDARINI, Dkk Sebagai TERGUGAT
93 — 46
  • dalam amar putusannya dalam pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dalam point 3 disebutkanMenyatakan sah menurut hukum Hibah Tanah dari Suku Melayu Hamba RajaKubu kepada Para Penggugat pada tanggal 7 Maret 2002 ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Mahkamah Agung RepublikIndonesia Hibah Tanah dari Suku Melayu Hamba Raja Kubu kepada ParaPenggugat tanggal 7 Maret 2002 sebagaimana dalam surat gugatan ParaPenggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti P.4 yaiitu : dariMADJLIS KERAPATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 18-05-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Mei 2011 — TULUS DT. BANDARO GAMUAK, dk VS RAFA'I DT. SAMPONO MARAJO, dkk
47 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa ini adalah suatu kesalahan besar yang diperbuat Ninik Mamakdan Kerapatan Adat Nagari Solok dan mohon Bukti P.12 tidakHal. 40 dari 51 hal. Put. No. 444 K/Pdt/2011dipertimbangkan karena akan menyesatkan Majelis Hakim nantinyadalam memutuskan perkara ini ;Majelis Hakim Yang Mulia ;Sebagai Pendapat Akhir kami dalam Kesimpulan ini adalah :1. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugatadalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3526 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — 1. ZURAIDA, DKK VS 1. H. ASRIL ALWI, DKK
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • istrinya didalam ulayatnya, apabila ada tarukoannya dengan istrinya maka hanyaberhak atas hasilnya, sedangkan objeknya adalah harta tambilang basiyang diturunkan berdasarkan garis kesukuan ibu atau ahli warisnya adalahcucukemanakannya, sehingga isi kKeputusan LAN tersebut tidak benar danmelanggar hukum adat Minangkabau; dan tidak didublik;Bahwa Pemohon' Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keputusan Hasil Verifikasi Kerapatan
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Tanah
Register : 05-12-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN KASONGAN Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Ksn
Tanggal 30 Maret 2017 — PAHANGANG MAIN,dkk Lawan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR
146 — 61
  • membuka hutan atau berladang,jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atautanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.Pasal 11 ayat (1) Dilarang memindahkan Hak Kepemilikan TanahAdat Dan HakHak Adat Di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan :Halaman 8 dari58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2016/PN .KSNc. kehendak pribadi untuk Hak Adat Milik Perorangan, selanjutnyaayat (2) berbunyi : Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus berdasarkan ketetapan Kerapatan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Plw
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN
652 — 126
  • Masalah LahanKiri Kanan Sungai Medang antara PT Arara Abadi dengan KUD KesumaJaya dan Masyarakat Desa Kesuma tertanggal 18 Januari 2000,bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopy, diberitanda T7 ;Fotocopy Resume Meeting tentang Permasalahan Dusun Medang antaraPihak Masyarakat dengan PT Arara Abadi tertanggal 24 Februari 2000,bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopy, diberitanda T8 ;Fotocopy Surat Perjanjian antara Meneger PT Arara Abadi denganPimpinan Majelis Kerapatan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 7 April 2014 — BENI VIVAL DATUK RAJO SAMPONO PGL DATUK BIN BUSTAMAM YASIR
38 — 11
  • pengusulan DAPN oleh Pemerintah Nagari melalui proposal permintaan Dana AlokasiPembangunan Nagari dalam bentuk Rencana Kegiatan DAPN yang dilengkapi denganRencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masingmasing kegiatan dan foto keadaan 0% untukkegiatan pembangunan fisik yang ditujukan kepada Bupati Tanah Datar melalui Camat untukmemperoleh persetujuan dan pengesahan, dimana proposal tersebut ditandatangani olehTerdakwa sebagai Wali Nagari dan diketahui oleh Ketua Badan Perwakilan Rakyat Nagari(BPRN) dan Ketua Kerapatan
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 12-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PA TALU Nomor 502/Pdt.G/2020/PA TALU
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 45
  • Buktitersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, bukti tersebut mendukung dalilposita angka 2 poin (3) gugatan para Penggugat dan secara materil telahmemenuhi syarat serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikatsehingga dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti P12 berupa surat keterangan hak milik,membuktikan kepemilikan terhadap seb* * *g tanah perumahan yang terletak diJorong oleh * * *yang diketahui oleh Ninik Mamak dan Ketua Kerapatan AdatNagari Muara Kiawai.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 25-02-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 28-12-2022
Putusan PN PARIAMAN Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 14 Desember 2022 — Penggugat:
1.NUSIRWAN ABU dalam KTP Tertulis NUSIRWAN
2.Roswita Abu dalam KTP Tertulis Roswita
3.Sofia Erita Abu
Tergugat:
1.Edi Suhardi/ Mak Itam
2.Edi Fauzi / Mak Uniang Ibe
Turut Tergugat:
1.KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SICINCIN
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT Cq. BUPATI PADANG PARIAMAN Cq CAMAT KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG Cq.
127 — 13
  • Penggugat:
    1.NUSIRWAN ABU dalam KTP Tertulis NUSIRWAN
    2.Roswita Abu dalam KTP Tertulis Roswita
    3.Sofia Erita Abu
    Tergugat:
    1.Edi Suhardi/ Mak Itam
    2.Edi Fauzi / Mak Uniang Ibe
    Turut Tergugat:
    1.KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SICINCIN
    2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT Cq. BUPATI PADANG PARIAMAN Cq CAMAT KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG Cq.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus ITE
Register : 29-08-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN KASONGAN Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn
Tanggal 29 April 2019 — Pidana - Terdakwa : ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR - Penuntut Umum : HADIARTO, S.H
773 — 1036
  • Mitra Jaya Cemerlang ke Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan (Peradilan Adat) di KecamatanPulau Malan, dan juga segera menggugat Kapolres Katingan, KasatReskrim Polres Katingan dan pihak PT.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-12-2015 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 596/Pid.Sus/2015/PN Mtr
Tanggal 28 April 2016 — - MUHAMMAD ALI alias ALI
87 — 29
  • Terdakwa yang membawa kopertersebut oleh karena posisi saksi dengan Terdakwa saatmemasukkan barang cukup dekat dan Terdakwa sendiri yangmemasukkan barang ke dalam mesin X Ray;35Bahwa X Ray adalah merupakan alat pemindai barang jadisemua jenis barang yang masuk ke dalam mesin X Ray dapatdideteksi;Bahwa bila barang dimasukkan ke dalam mesin X Ray makapada saat di layar akan nampak semacam image dan dari imageitu belum dapat ditentukan jenis barang apa yang berada didalamnya namun bila terdapat adanya kerapatan
Pengadilan PN BINJAI Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bnj
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 9
  • Tentang Tenggang Waktu (Daluarsa)Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan padahalaman 4 bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara kerapatan adatMelayu dan Administratur Padang Brahrang diberikan Izin kepada Alm.Tengku Mahidin untuk menyewakan tanah yang menjadi objek perkara aquokepada Perkumpulan Masyarakat Tionghoa (Tandel Kebun) selama 40 tahununtuk dijadikan kebun sayur pada tahun 1951;Bahwa setelah berakhirnya masa Sewa Menyewa tersebut parapenggugat menyatakan bahwa ternyata bidang
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 09-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA SURABAYA Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 5
  • dimintaKuasa Tergugat untuk melakukan uji forensik tentang keaslian terhadap4 (empat) video, 13 (tiga belas foto) dan percakapan aplikasi Whatsaps; Untuk langkah pertama kita memeriksa data yang akan kita Ujikeasliannnya, selanjutnya kita akan menentukan metode apa yangakan kita ambil untuk melakukan pemeriksaan terhadap keaslian datadata tersebut; Bahwa saksi tahu, untuk menguji keaslian datadata tersebut kitaperiksa dari segi Pixel, Gradasi dan Mainframe; Bahwa setahu saksi dari segi Pixel atau kerapatan
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pyh
Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 15
  • .- (empat puluh juta rupiah) dari Turut Tergugat C.1, C.2 dan C.3 tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Onrecht matigedaad);
  • Menyatakan Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Nomor : 01/KASP/M/I-2012 tanggal 14 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
  • Menyatakan
Pengadilan PN PAINAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Pin
Tanggal 17 Desember 2014 — BACHTIAR DJARIN b/d NURLIAN, dkk.
108 — 17
  • Fotokopi Surat Keterangan Pelacoan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang,Nomor 08/KP/KANKbg/XI2007, tertanggal 10 November 2007, yang selanjutnyadiberi tanda dan akan disebut sebagai bukti T.I6;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Surat tersebut telah dibubuhi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bukti T.I1, T.I4 dan T.I6 yangdiajukan oleh Tergugat I hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya,sedangkan bukti T.I2 aslinya ada pada Pengadilan Negeri Painan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — MUNIR DATUK SINARO MUDO VS H. NURDAINA, DKK
103 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bandaro dalam Surat Bukti T.A.T.II1 dengansurat bukti P.8;Bahwa dalam Surat Bukti T.A.T.II1 terdapat tanda tangan KetuaKAN Sarilamak yang ditandatangani oleh Dt Maudun lebihmemperlihatkan ketidak benaran Surat Bukti T.A.T.II1 karnaKerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat lahirnya baru pada tahun1983 yang diatur oleh Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Baratnomor 13 tahun 1983 tentang Kerapatan Adat Nagari;Bahwa oleh karena terdapat perbedaan prinsipil dalam ketigaranji/silsilah keturunan Para Termohon