32/2013

Put-44072/PP/M.IV/32/2013

Menyatakan hukum jual - beli atas tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Jimbaran tertanggal 20 Maret 2012, seluas 22.790 m2 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) : 22.03.09.01.15675 Surat Ukur Tanggal 15 Maret 2012 Nomor 11654/ Jimbaran/2012 atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, dan I Ketut Ngara yaitu Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat II kepada Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam akta jual beli nomor 32/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Gusti Ayu Nilawati, SH adalah perbuatan melawan hukum, sehingga akta jual-beli nomor 32/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT) I Gusti Ayu Nilawati, SH tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;9.

/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) I Gusti Ayu Nilawati, SH.

/2013 antara Tergugat V Konpensiselaku kuasa dari Tergugat IV, IIJ dan IV Konpensi dan PenggugatRekonpensi/Tergugat VI Konpensi yang dibuat oleh dan dihadapan I GustiAyu Nilawati, SH, (Turut Tergugat IV Konpensi) Notaris/PPAT diKabupaten Badung adalah sah menurut hukum ;Menyatakan hukum Akta Jual Beli No. 32/2013 antara Tergugat VKonpensi selaku kuasa dari Tergugat IV, II dan IV Konpensi denganPenggugat Rekonpensi/Tergugat VIHal 17 dari 115 halaman Perkara Nomor 67/Pdt.G/201518Konpensi yang dibuat

Kemudianditerbitkan Akta jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Kelurahan Jimbaran, seluas 22.790 M2, NIB No. 22.03.09.01.15675, Suratukur No. 11654/Jimbaran/2012 tanggal 15 Maret 2012 tersebut sebagaimanaakta jual beli No. 32/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh dandihadapan Ni Gusti Ayu Nilawati, SH, Notaris/PPAT di Badung.Bahwa kemudian atas dasar Akta Jual Beli No. 32/2013 tanggal 29 Juli 2013tersebut, kemudian Tergugat IV melakukan peralihan hak yaitu balik namaHal 53 dari

/2013 tanggal 29Juli 2013, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan (vide, UUPA No. 5 tahun 1960 jo.

Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 32 /2013 yang dibuat dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Gusti Ayu Nilawati,SH.diberi tanda TIV3 ;Hal 72 dari 114 halaman Perkara Nomor 67/Pdt.G/2015734 Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.17327 Provinsi Bali, KabupatenBadung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran diberi tandaTIV4 ;5 Foto Copy Salinan Putusn Pengadilan Negeri Denpasar No. 692/Pdt.G/2014/PN.Dps.

MKn, Notaris di Kabupaten Gianyar, antara Tergugat V Konpensi selaku kuasa dari Tergugat II, III dan IV Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi adalah sah menurut hukum;-------- Menyatakan hukum transaksi jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran yang luas seluruhnya 22.790 M2 termasuk didalamnya tanah yang disengketakan seluas 12.490 M2, NIB No. 22.03.09.01.15675, Surat ukur No. 11654/Jimbaran tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana Akta Jual Beli No. 32

/2013 antara Tergugat V Konpensi selaku kuasa dari Tergugat II, III dan IV Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi yang dibuat oleh dan dihadapan I Gusti Ayu Nilawati, SH, (Turut Tergugat II Konpensi) Notaris/PPAT di Kabupaten Badung adalah sah menurut hukum;---------------------------------------------------------------------- Menyatakan hukum Akta Jual Beli No. 32/2013 antara Tergugat V Konpensi selaku kuasa dari Tergugat II, III dan IV Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat

., Notaris di Kabupaten Gianyar,antara TergugatV selaku kuasa dari Tergugatll, Tergugatlll,TergugatlV dan TergugatVAkta Jualbeli tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 32/2013 yang dibuatdihadapan GUSTI AYU NILAWATI, SH.

/2013 dimuatadanya penyebutan Undang Undang No. 4/2009 dan PP Kegiatan UsahaTambang, oleh karenanya Permen ESDM 32/2013 telah memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo.

) dan Pasal 25 PermenESDM No. 32/2013 memperbolehkan adanya perdagangan lintas wilayah.

/2013 yangdilakukan oleh Termohon, khususnya Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 PermenESDM No. 32/2013 selain tidak mematuhi ketentuan dan norma hukum yangtermuat atau dalam atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6ayat (2), maka Permen ESDM 32/2013 juga secara nyata bertentangan denganketentuan Pasal 41 PP Kegiatan Usaha Tambang, yang justru dimuat sebagaikonsideran dalam Permen ESDM No. 32/2013 tersebut.Bahwa Pasal 41 PP Kegiatan Usaha Tambang hanya mengatur sebagai berikut:Ketentuan

Kewajibanuntuk memiliki Sertifikat CnC termuat dalam sebagian besar ketentuan dalamPermen ESDM No. 32/2013.

/2013 merupakan peraturan yang cacat hukum sertabertentangan dengan peraturan perundangundangan di atasnya, maka sudahsepatutnya Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara untuk mencabutkeberlakuan dari Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013;G Keberatan terhadap Pasal 29 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 yang TelahMemuat Aturan yang SewenangWenang98 Bahwa Pasal 29 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 mengatur:Pengalihan saham pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutandan penjualan hanya dapat dilakukan

Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 32 Tahun 2013tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan PenyiaranMultipleksing Melalui Sistem Terestrial ("Permenkominfo No. 32/2013)telah menimbulkan kerugian Perdata bagi PARA PENGGUGAT sebagaiberikut:a.

Bahwa berdasarkan kriteriakriteria tersebut PARA PENGGUGATHal 4 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKImengalami kerugian secara Perdata ketika terjadi kelalaian olehTERGUGAT dalam Pelaksanaan UU Penyiaran, PP No. 50/2005 danPermenkominfo No. 32/2013 yang pada pokoknya tetap mengakui danmendasarkan diri pada Permenkominfo No 22 Tahun 2011 yang telahdibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 38P/HUM/2012 dan No. 40 P/HUM/2012, oleh karenanya Permenkominfo No.32/2013 tidak

ketidakpastian hukum bagi lembaga penyiaran swasta danmasyarakat.Bahwa Permenkominfo No 32/2013 isi dan pasalpasal nya pun sama sepertiPermenkominfo No. 22/2011, ini menunjukan bahwa TERGUGAT sangatmemaksakan dalam membuat peraturan yang ada, seharusnya dalammembuat aturan TERGUGAT memiliki segala pertimbangan yang baik dimana pertimbangan tersebut bukan berasal dari permen yang sudah dicabutberdasarkan Putusan Mahkamah Agung.Bahwa Permenkominfo No 32/2013 ini sama seperti Permenkominfo No.22/2011

Oleh karena itu TERGUGAT yang diberikan kewenangansebagai regulator berdasarkan UU Penyiaran, akan tetapi TERGUGAT telahmelakukan tindakan pelanggaran UU Penyiaran, Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 serta pembuatan Permenkominfo No. 32/2013.Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI34.35.36.37.38.39.Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Permenkominfo No 32/2013, dimana secara substansial isi Permenkominfo No 22/2011 danPermenkominfo No 32/2013 tidak berbeda.

Ini adalah jugabentuk diskriminasi terhadap LPK dan LPP Lokal.Bahwa Permenkominfo No 32/2013 mendasarkan diri pada PermenkominfoNo 22/2011 hanya memberi izin penyelenggaraan penyiaran multipleksingbagi yang sudah memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan izinpenyelenggaraan penyiaran (IPP). IPP tersebut adalah lembaga yang Kinisudah ada.Bahwa semua ini memperlihatkan Permenkominfo No 32/2013 jugamempertahankan konsentrasi kepemilikan.

Nomor 370 K/Pdt/2017Nomor 32/2013) telah menimbulkan kerugian perdata bagi ParaPenggugat sebagai berikut:a.Ancaman terhadap kemerdekaan berpendapat dan berbicara(freedom of speech), Kemerdekaan berekspresi ( of expression), danKemerdekaan Pers (of the press) karena penerbitan PermenkominfoNomor 32/2013 tersebut melanggengkan pemusatan kepemilikanLPS yang bertentangan dengan prinsip undangundang penyiaran;Pemusatan kepemilikan tersebut merupakan ancaman bagikeberagaman kepemilikan dan keberagaman

Bahwa berdasarkan kriteriakriteria tersebut Para Penggugat mengalamikerugian secara perdata ketika terjadi kelalaian oleh Tergugat dalamPelaksanaan UndangUndang Penyiaran, PP Nomor 50/2005 danPermenkominfo Nomor 32/2013 yang pada pokoknya tetap mengakuidan mendasarkan diri pada Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 yangtelah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor 38 P/HUM/2012 danNomor 40 P/HUM/2012, oleh karenanyaPermenkominfo Nomor 32/2013 tidak sah serta tidak berlaku lagi

/2013 telahmenimbulkan ketidak pastian hukum bagi lembaga penyiaran swasta danmasyarakat;Bahwa Permenkominfo Nomo 32/2013 isi dan pasalpasalnyapun samaseperti Permenkominfo Nomor 22/2011, ini menunjukan bahwa Tergugatsangat memaksakan dalam membuat peraturan yang ada, seharusnyadalam membuat aturan Tergugat memiliki segala pertimbangan yang baikdi mana pertimbangan tersebut bukan berasal dari permen yang sudahdicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung;Bahwa Permenkominfo Nomor 32/2013 ini sama seperti

Oleh karena itu Tergugat yang diberikankewenangan sebagai regulator berdasarkan undangundang penyiaran,akan tetapi Tergugat telan melakukan tindakan pelanggaran UndangUndang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sertapembuatan Permenkominfo Nomor 32/2013;Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Permenkominfo Nomor 32/2013, dimana secara substansial isi Permenkominfo Nomor 22/2011 danPermenkominfo Nomor 32/2013 tidak berbeda.

Ini adalah juga bentuk diskriminasi terhadap LPKdan LPP Lokal:Bahwa Permenkominfo Nomor 32/2013 mendasarkan diri padaPermenkominfo Nomor 22/2011 hanya memberi izin penyelenggaraanpenyiaran multipleksing bagi yang sudah memiliki izin penggunaanspektrum frekuensi radio dan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). IPPtersebut adalah lembaga yang kini sudah ada;Bahwa semua ini memperlinatkan Permenkominfo Nomor 32/2013 jugamempertahankan konsentrasi kepemilikan.

akan ditentukan olehnya untuk mengadakanpemeriksaan pokok sengketa; Memerintahkan Pengadilan Pajak mengirimkan hasil pemeriksaan materi pokoksengketa beserta berkas perkara ke ke Mahkamah Agung; Menunda biaya perkara ini sampai putusan akhir;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Pengadilan Pajak telahmelakukan persidanganpersidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadapperkara a quo sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Putusan SelaNomor : BASP. 0855/PP/Pg.32

/2013 tanggal 07 November 2013, Nomor : BASP. 0898/PP/Pg.32/2013 tanggal 07 November 2013, Nomor : BASP. 0931/PP/Pg.32/2013 tanggal07 November 2013, Nomor : BASP. 0952/PP/Pg.32/2013 tanggal 07 November 2013,Nomor : BASP. 0998/PP/Pg.32/2013 tanggal 28 November 2013.Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut dan alasandari Pemohon Peninjauan Kembali, selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut :Bahwa alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkankarena Putusan

Akta Jualbeli tanggal 29 Juli 2013 Nomor 32/2013 yang dibuatdihadapan Gusti Ayu Nilawati, S.H. (Turut Tergugat II) selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja semua Kecamatandi Kabupaten Badung; Akta Jualbeli antara Tergugat V selaku kuasadari Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat VI;Menyatakan pemilikan atas tanah Hak Milik Nomor 17327/KelurahanJimbaran, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012 #jNomor11654/Jimbaran/2012 seluas 22.790 m?

Nomor 333 PkK/Pdt/2018.15 Maret 2012 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 32/2013 antaraTergugat V Konvensi selaku kuasa dari Tergugat Il, Ill dan IV Konvensidan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi yang dibuat oleh dandihadapan Gusti Ayu Nilawati, S.H., (Turut Tergugat Il Konvensi)Notaris/PPAT di Kabupaten Badung adalah sah menurut hukum;Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 32/2013 antara Tergugat VKonvensi selaku kuasa dari Tergugat Il, Ill dan IV Konvensi denganPenggugat Rekonvensi/Tergugat

, NIBNomor 22.03.09.01.15675, Surat Ukur Nomor 11654/Jimbaran tanggal15 Maret 2012 sebagaimana Akita Jual Beli Nomor 32/2013 antaraTergugat V Konvensi selaku kuasa dari Tergugat Il, Ill dan IV Konvensidan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi yang dibuat oleh dandihnadapan Gusti Ayu Nilawati, S.H., (Turut Tergugat Il Konvensi)Notaris/PPAT di Kabupaten Badung adalah sah menurut hukum;Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 32/2013 antara Tergugat VKonvensi selaku kuasa dari Tergugat Il, Ill dan

Akta Jual Beli tanggal 29 Juli 2013 Nomor 32/2013 yang dibuatdihadapan Gusti Ayu Nilawati, SH selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dengan daerah kerja semua kecamatan di KabupatenBadung antara Tergugat V/sekarang Terbanding V selaku kuasadari Tergugat Il/sekarang Terbandingll, Tergugat Ill/sekarangTerbanding Ill,Tergugat IV/sekarang Terbanding IV dan TergugatVl/sekarang Terbanding VI;5.

Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 32 Tahun2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital DanPenyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial (Permenkominfo No.32/2013) telah menimbulkan kerugian Perdata bagi PARAPENGGUGAT sebagai berikut:a.

Ancaman terhadap kemerdekaan berpendapatdan berbicara (freedom of speech),Kemerdekaan berekspresi (freedom ofexpression), dan Kemerdekaan Pers (freedomof the press) karena penerbitan PermenkominfoNo. 32/2013 tersebut melanggengkanpemusatan kepemilikan LPS yangbertentangan dengan prinsip UU penyiaran.b.

Bahwa berdasarkan kriteriakriteria tersebut PARA PENGGUGATmengalami kerugian secara Perdata ketika terjadi kelalaian olehTERGUGAT dalam Pelaksanaan UU Penyiaran, PP No. 50/2005 danPermenkominfo No. 32/2013 yang pada pokoknya tetap mengakui danmendasarkan diri pada Permenkominfo No 22 Tahun 2011 yang telahdibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 38 P/HUM/2012 dan No. 40 P/HUM/2012, oleh karenanya Permenkominfo No.32/2013 tidak sah serta tidak berlaku lagi untuk umum.7.

/2013 telahmenimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga penyiaran swasta danmasyarakat.26.Bahwa Permenkominfo No 32/2013 isi dan pasalpasal nya pun samaseperti Permenkominfo No. 22/2011, ini menunjukan bahwa TERGUGATsangat memaksakan dalam membuat peraturan yang ada, seharusnyadalam membuat aturan TERGUGAT memiliki segala pertimbangan yangbaik di mana pertimbangan tersebut bukan berasal dari permen yangsudah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.27.Bahwa Permenkominfo No 32/2013 ini sama seperti

/2013, dimana secara substansial isi Permenkominfo No 22/2011 danPermenkominfo No 32/2013 tidak berbeda.

Bahwa tanpa kehatihatian dan ketelitian Turut Tergugat menerbitkan SuratKeterangan Jual Beli atas nama Tergugat VI yaitu Surat denganNomor:593.3/32/2013;.

/2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum;halaman 5 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengggat pada posita gugatan poin 11(sebelas) bahwa Jual beli dihadapan Turut Tergugat dengan suratNomor:593.3/32/2013, yang seakanakan baru terjadi tahun 2013, adalahhalaman 8 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Tob.suatu dalil yang tidak benar, dan dibantah dan ditolak oleh Para Tergugat danturut Tergugat.

Oleh karena itu, terbitnya suratketerangan Jual Beli dari Turut Tergugat atas nama Tergugat VI Nomor:593.3/32/2013, adalan sah dan beralasan hukum. Oleh karena ituPermintaan Penggugat agar Pengadilan membatalkan surat keterangan JualBeli atas nama Tergugat VI Nomor: 593.3/32/2013, patut untukdikesampingkan atau harus ditolak oleh Pengadilan, karena tidak beralasanhukum;.

Oleh karena itu, terbitnya suratketerangan Jual Beli dari Turut Tergugat atas nama Tergugat VI Nomor:593.3/32/2013, adalan sah dan beralasan hukum.

, denganNomor Induk Bidang (NIB) 22.03.09.01.15675, Surat Ukur tanggal 15 Maret2012, Nomor 11654/Jimbaran/2012, atas nama Made Sukanata, Nyoman Sudirga, dan Ketut Ngara yaitu Tergugat Il, yang dilakukan olehTergugat selaku kuasa dari Tergugat II kepada Tergugat IV, sebagaimanatercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 32/2013, tanggal 29 Juli 2013, yangdibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gusti AyuNilawati, S.H., adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Akta Jual BeliNomor 32/2013, tanggal

, denganNomor Induk Bidang (NIB) 22.03.09.01.15675, Surat Ukur tanggal 15 Maret2012, Nomor 11654/Jimbaran/2012, atas nama Made Sukanata, Nyoman Sudirga, dan Ketut Ngara yaitu Tergugat Il, yang dilakukan olehTergugat selaku kuasa dari Tergugat II, kepada Tergugat IV, sebagaimanatercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 32/2013, tanggal 29 Juli 2013, yangdibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gusti AyuNilawati, S.H., adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Akta Jual BeliNomor 32/2013, tanggal

Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang(Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/24/X1/2001 Sebagaimana telahtercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.13.08.14/Pw.01/32/2013 tanggal 22 Agustus 2013);Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu;Bahwa selama pernikahan tersebut antara

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/24/X1I/2001 Sebagaimana telahtercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.13.08.14/Pw.01/32/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, denganmaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudianoleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari Gugatan Penggugatadalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum PengadilanAgama Lumajang, untuk itu harus terlebin dahulu dibuktikan apakahPenggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri;Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.1. fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor: XXX/24/X1/2001 Sebagaimana telah tercantum dalam DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor:Kk.13.08.14/Pw.01/32

/2013 tanggal 22 Agustus2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CandipuroKabupaten Lumajang yang telah dimateraikan cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilsebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 tersebut maka telah terbuktiPenggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang pernikahannyadilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;Menimbang, bahwa

Pada tanggal 21 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :0417/082/X/1997 tanggal 21 Oktober 1997) sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor: Kk.13.7.32/PW.01/32/2013 tanggal 02 Mei 2013;2.

KemudianMajelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil laludibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KarangplosoKabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.32/PW.01/32/2013 tanggal 02 Mei 2013; (P.1)Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I :, umur 30

Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dioePengadilan , karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, makapemeriksaan atas perkara ini diteruskan sesuai ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan parasaksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Duplikat Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.32/PW.01/32/2013 tanggal 02 Mei 2013 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dan

Akta No.32/2013 untuk tanah seluas 204 M2 dari SHM nama PRIYONOSANTOBahwa suatu hal yang terjadi dan sudah tidak berkesesuaian lagi dengankaidah hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1457 KUHPerdatayang menyebutkan : Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan manaHalaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2017/PN Kdr10.pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan .

Bahwa dalam perjanjian yang nyata dalam perkara initelah terbukti perouatan TERGUGAT sudah wanprestasi, maka menurutketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata in casu melalui perkarain, PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara in /itisuntuk membatalkanperjanjianjual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 32 / 2013 antaraPRIYONO SANTO dengan ZYABIDI,Akta Jual Beli No. 33/2013 antaraNURAENI dengan ANIES ZYABIDI dan Akta Jual Beli No.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasharta milik TERGUGAT yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunanyang berdiri diatasnya terletak di dusun Sumber Agung RT 01 RW 07,Kelurahan Krecek, Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanpresasi;Menyatakan batal perjanjian jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No. 32 /2013 antara PRIYONO SANTO dengan ANIES ZYABIDI, Akta Jual BeliNo. 33/2013 antara NURAENI dengan ANIES ZYABIDI dan Akta Jual

/2013 PejabatPembuat Akta Tanah Meira Astri,SH.M.Kn;Foto copy Akta Jual Beli No.32/2013 PejabatPembuat Akta Tanah Meira Astri,SH.M.Kn;Foto copy Akta Jual Beli No.32/2013 PejabatPembuat Akta Tanah Meira Astri,SH.M.Kn;Foto copy Pemberitahuan Lelang yang ditujukankepada Anies Zyabadi tertanggal 28 Nopember2016;Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2017/PN KdrMenimbang, bahwa foto copy buktibukti surat dari Tergugat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan

/2013 untuk tanahseluas 204 M2 dari SHM nama PRIYONO SANTO tersebut membuktikanbahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untukselamalamanya serta adanya pembayaran harga;Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau bantahan Penggugat atasbukti T2 = P11 = TTIll5, T3 = P12 = TTIll6, T1 = P13 = TT.III4,berupa:a) Akta No.33/2013 untuk tanah seluas 290 M2 dari SHM atas namaNURAENI;b) Akta No.34/2013 untuk tanah seluas 62 M2 dari SHM nama PRIYONOSANTO;c) Akta No.32/2013 untuk tanah seluas

Oleh karena itu perbuatan jual beli yang dilakukan olehTergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV sebagaimana tercantum dalamakta jual beli nomor 32/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 1! Gusti Ayu Nilawati, SH adalahmelawan hukum, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan TergugatIV seperti diuraikan di atas, Penggugat telah dirugikan baik secara materiilmaupun moril.

/PT.DPSTergugat IV sebagaimana tercantum dalam akta jual beli nomor 32/2013tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Gusti Ayu Nilawati, SH adalah perbuatan melawan hukum,sehingga akta jualbeli nomor 32/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT) Gusti Ayu Nilawati, SHtersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat ;2.Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik nomor 17327/Jimbaran atasnama Emi Sukiati Lasimon yaitu

Bahwa PPJB Nomor 01 dan Kuasa Nomor 2 tanggal 03 Juli 2012 yangdibuat dihadapan Raden Ayu Nanik Priatini, SH,Mkn Notaris di Gianyartersebut di atas kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Akta Jual Beli(AJB) Nomor 32/2013 tanggal 29 juli 2013 yang dibuat oleh dandihadapan Ni Gusti Ayu Nilawati,SH Notaris/PPAT di Badung. denganobyek berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Kelurahan Jimbaran, seluas 22.790 M2, NIB No. 22.03.09.01.15675, SuratUkur No. 11654/Jimbaran/2012 tanggal

Kemudian diterbitkan Akta jual beli atas tanah Sertifikat HakMilik Nomor 17327/Kelurahan Jimbaran, seluas 22.790 M2, NIB No.22.03.09.01.15675, Surat ukur No. 11654/Jimbaran/2012 tanggal 15 Maret2012 tersebut sebagaimana akta jual beli No. 32/2013 tanggal 29 Juli 2013yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Gusti Ayu Nilawati, SH, Notaris/PPATdi Badung;Bahwa kemudian atas dasar Akta Jual Beli No. 32/2013 tanggal 29 Juli2013 tersebut, kemudian Tergugat IV melakukan peralihan hak yaitu baliknama terhadap Sertifikat

/2013 tanggal 29 Juli 2013 yangdibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT) Gusti AyuNilawati, SH tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;9.

masih kecil diajak untuk bermain game tentang perkelahian, atas teguran tersebutterdakwa marah dan langsung menendang kaki kanan saksi korban, menampar wajahsebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bibir bawah sebelah kanan, memukul bahu kiridan menarik/menjambak rambut saksi korban, akibat dari perbuatan terdakwa sehinggasaksi korban NANIK INDRATARI binti MUMBARI mengalami luka lecet di bibirbawah sebelah kanan dan hematom diatas tulang kering ukuran 2 cm, sesuai denganVisum et Repertum Nomor : 445/32

/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang dibuat danditanda tangani oleh Dokter HERI KRISTIYANTO, dari Rumah Sakit Daerah KayenKabupaten Pati.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat ( 1 )UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga;SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa TRIYONO BUDI HARSO bin SUPARDI pada hari Jumattanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa

masih kecil diajak untukbermain game tentang perkelahian, atas teguran tersebut terdakwa marah danlangsung menendang kaki kanan saksi korban, menampar wajah sebanyak 5 (lima)kali yang mengenai bibir bawah sebelah kanan, memukul bahu kiri dan menarik/menjambak rambut saksi korban, akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksikorban NANIK INDRATARI binti MUMBARI mengalami luka lecet di bibirbawah sebelah kanan dan hematom diatas tulang kering ukuran 2 cm, sesuai denganVisum et Repertum Nomor : 445/32

/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang dibuatdan ditanda tangani oleh Dokter HERI KRISTIYANTO, dari Rumah Sakit DaerahKayen Kabupaten Pati, namun luka yang dialami oleh saksi korban NANIKINDRATARI binti MUMBARI, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukmenjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga;Menimbang

/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DokterHERI KRISTIYANTO, dari Rumah Sakit Daerah Kayen Kabupaten Pati.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka unsur ini telah terpenuhi.Ad. 3.

Slamet; Barat dengan jalan Serigala;Telah berpindah tangan kepada pihak ketiga atau sudah dijual olehtergugat kepada Tuan Iqbal Ardiansyah berdasarkan Akita JualBeliNo.32/2013, tanggal 31 Juli 2013 dihadapan Notaris Dumondo YanTosingke di Makassar;Bahwa oleh karena obyek sengketa sudah dikuasai dan dimiliki oleh PihakKetiga, maka pihak ketiga tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalamperkara ini;2.

Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 2 point.6 yang menyatakanada dugaan kuattergugat akan mengalihkan dan atau menjaminkan tanahdan bangunan rumah obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga adalahdalil yang keliru dan tidak benarBahwa yang benar obyek sengketa sudah dijual olen Tergugat KepadaTuan Iqbal Ardiansyah berdasarkan Akta JualBeli No. 32/2013, tanggal 31Juli 2013 dihadapan Notaris Dumondo Yan Tosingke di Makassar;7.

Foto kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor523 K/AG/2012., tertanggal 20 Januari 2013., antara sebagai PemohonKasasi dan sebagai Termohon Kasasi dan kemudian Ketua Majelismencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta bermeterai cukupkemudian diberi kode T.9.Foto kopi Akta Jual Beli Nomor 32/2013., tertanggal 31 Juli 2013antara selaku penjual dan tuan, selaku pembeli terhadap sebidang tanahHal. 10 dari Hal. 20 Put.

Slamet; Barat dengan jalan Serigala;Telah berpindah tangan kepada pihak ketiga atau sudah dijual olehtergugat kepada Tuan berdasarkan Akta JualBeli No.32/2013, tanggal 31Juli 2013 dihadapan Notaris di Makassar;Bahwa oleh karena obyek sengketa sudah dikuasai dan dimiliki oleh PihakKetiga, maka pihak ketiga tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalamperkara ini.2. Bahwa obyek sengketa sudah pernah dituntut oleh penggugat agar obyeksengketa tersebut dihibahkan kepada anakanaknya.

Menetapkan bahwa biaya dalam penetapan ini akan diperhitungkanbersamasama dalam putusan akhir.Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugatmengajukan eksepsi (Exceptio plurium litis consortium) yang menyatakan,obyek sengketa tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga atausudah dijual oleh tergugat kepada Tuan berdasarkan Akta JualBeliNo.32/2013, tanggal 31 Juli 2013 dihadapan Notaris di Makassar.