Ditemukan 71974 data
203 — 167
277 — 69
memintadiberitahukan atas isi Putusan Perkara Kasasi No. 355 K/Pdt/2008 tanggal 10Nopember 2009 dan meminta ditegor dengan adanya Tegoran Aanmaning atasPenetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.641EKS1201 1/PN.BKStanggal 15 Maret 2011; clan begitu pula Woe Koen Sem alias Hendra karena merasamemiliki telah melaporkan Tergugat I, Tergugat II serta Saman sebagai saudarakandung Tergugat I dan Tergugat II di Poires Metro Bekasi yang saat mi masihdiperiksa di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Peninjauan
232 — 65
240 — 38
99 — 22
119 — 14
224 — 51
114 — 18
1305 — 607
Dan menyatakan bahwa tanah objek sengketatersebut adalah milk Nyai Dewi dan bukan milk Candu bin Godo, dkk(warga masyarakat jatisampurna/Jatikarya).11Gugatan Intervensi tersebut kemudian dicabut kembali oleh Tergugat I incasu. tanpa alasan yang jelas, sedangkan Perkara Perdata No.199/Pdt.G/2000/PN Bks tersebut tetap berlanjut ihingga akhirnyadimenangkan oleh warga masyarakat Jatisampurna/Jatikarya yangbernama Candu bin Godo dkk (78 Penggugat) hingga sampai tingkatputusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.29/Pdt.G/2002/PN Bks tanggal 5 Pebruari 2003 dan PutusanPengadilan Tinggi Bandung No. 408/Pdt/2003/PT Bdg tanggal 7Oktober 2003 demi hukum harus~ dinyatak n tidak #=mempunyaikekuatan mengikat terhadap Para Penggugat serta Tergugat II dan IVim casu secara mutatis mutandis Putusan Mahkamah Agung dalamtingkat Kasasi No. 1320 K/ Pdt/2005 tanggal 4 Oktober 2007 danPutusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 257PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2009 harus
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet(perlawanan) ;12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk danpatuh terhadap isi dan bunyi putusan ini;13.
Saaman binLaisan cs atas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkaraperdata No. 259/Pdt.G/2001/PN Bks dan No. 29/Pdt.G/2002/PN Bks telahteruji kualitasnya dengan putusan Jlembaga peradilan Yudex /YurisyaituPutusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali No. 218PK/Pdt/2008 tanggal 28 Nopember 2008;Bahwa benar tanah hak milik adat masyarakat Jatikarya (Candu bin Godo,cs, H.
kembali melawan Ny Nyai Dewi, dkksebagai Termohon Peninjauan Kembali, sesuai asl ditandai dengan buktiTV3;1 (satu) exemplar photo copy Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13Pebruari 2002 No. 152 K/TUN/2001 antara Ny Nyai Dewi melawan KakanPertanahan Kab Bekasi, dkk, sesuai asli ditandai dengan bukti TV3;1 (satu) exemplar photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negarabandung, tanggal 13 Januari 2000 No. 68/G/1999/PTUNBDG antara NyNyai Dewi sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor PertanahanBekasi,
74 — 18
145 — 18
257 — 73
106 — 24
153 — 41
321 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makassar ;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonPraperadilanMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan dan Barat di Makassar tanggal 28 Mei 2007 No. 194/PID/2007/PT.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara melawan TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Praperadilan
,sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untukmengajukan peninjauan kembali;3.
No.4 PK/Pid/2008Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dan olehkarena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasanalasannyatelah diajukan dengan caracara yang ditentukan undangundang makapermintaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonPraperadilan tersebut, secara formal dapatlah diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa diktum putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasanalasan permohonan peninjauan kembali tidakmerupakan alasanalasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat(2) huruf a,o, dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHAPpermohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak;Menimbang, oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak makabiaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004,UndangUndang No.5 Tahun 2004 jo UndangUndang
Nomor 14 Tahun 1985,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) dan PasalPasal dari UndangUndang lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali : DJONI NAWA tersebut ;Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauankembalitersebut tetap berlaku;Hal. 24 dari 25 hal.
131 — 61
134 — 26
574 — 204
121 — 41
135 — 73