Putusan Nomor 876 K/PID/2017berusia 97 Tahun jika dihitung dan usia berlakunya Wetboek VanStrafrecht Voor Netherlands Indie pada tanggal 1 Januari 1918 atautelah berusia 69 tahun jika dihitung sejak berlakunya UndangUndangNomor 1 tahun 1946 tentang pemberlakuan Wetboek van Strafrecht(WvS) atau yang lebih dikenal sebagal Kitab Undangundang HukumPidana; Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum berkembangsejalan dengan perubahan zaman dan perubahan itu juga mengubahtata nilai yang terjadi di dalam

yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

• 1 (satu) plastik semen putih;
• 1 (satu) plastik semen;
• Potongan botol Aqua;
• 1 (satu) timbangan elektrik;
• 1 (satu) bendel pipet bergaris putih kuning;
• 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
• Kotak Karton tulisan Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie

DwiPutra Metropolitan berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor :1003 sesuai Groose Acte Van Eigendom Nomor : 1003 atas namaGouverment Van Ned Indie. Tanah tersebut sejak dahulu secara fisik telahdikuasai secara sah oleh sekarang PT. Dwi Putra Metropolitan dari PUKA(PT.KAI).Bahwa PJKA (PT.KAI) telah menyatakan tidak memerlukan lagi tanahtersebut dan menyatakan melepaskannya kepada Negara.

No.1628 K/Pid.Sus/201464yakni saksi Anis Alwayni, telah menguasai fisik tanah sejak 1969 sesuaiSurat Pernyataan Penguasaan Fisik oleh Anis Alwainy tertanggal 07November 2002 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 140/IB/ICtanggal 25 Juni 1969.Bahwa secara hukum Pemohon berhak melakukan permohonan HakAtas Tanah, karena tanah di Jalan Kemukus Nomor : 69 merupakan tanahbekas Eigendom Verponding Nomor : 10033 sesuai Groose Acte VanEigendom Nomor : 10033 atas nama Gouverment Van Ned Indie, yangberdasarkan

Dwi Putra Metropolitan tersebut merupakan Eigendom VerpondingNomor : 10033 sesuai Groose Acte Van Eigendom Nomor : 10033 atasnama Gouverment Van Ned Indie yang setelah Indonesia merdeka bergantinama menjadi Pemerintah Indonesia yang tidak termasuk dalam tanah yangdinasionalisasi (karena sudah merupakan milik Indonesia pasca merdeka).Hal tersebut di atas menegaskan bahwa pemberian Hak Pakai tahun 1988pun secara materiil tidak benar sehingga tidak ada kerugian Negara atauperekonomian Negara atau perekonomian

fakta persidangan terbukti Pemohon HGB Nomor : 2849/Pinangsia telah menguasai fisik tanah sejak 1969 sesuai Surat PernyataanPenguasaan Fisik oleh Anis Alwainy tertanggal 07 November 2002 dan IzinMendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 140/IB/IC tanggal 25 Juni 1969.Bahwa secara hukum Pemohon berhak melakukan permohonan HakAtas Tanah, karena tanah di Jalan Kemukus Nomor : 69 merupakan tanahbekas Eigendom Verponding Nomor : 10033 sesuai Groose Acte VanEigendom Nomor : 10033 atas nama Gouverment Van Ned Indie

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidanadalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukumpidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yanghal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

/PN Mresebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

IshakKalia selaku Penerima Kuasa tanggal 30 Nopember 2012 dari ahli waris dariAlmarhumah Ny Griet Tarandung yang telah meninggal dunia pada tanggal30082006 ; 2 Bahwa semasa hidupnya Ny Griet Tarandung dan Ny H.A.Asia Mochtar adalahpenerima hibah dari Martinus Reyner Laoh dan Karel Philip Max Laoh atas hartawarisan yang diperolehnya dari Alm Frits Laoh berupa :1 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sam Ratulangi No.10, dahuluJalan Asem Baru Jakarta Pusat Eigendom Verponding No. 13491 NV.Maatschapij Indie

Hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam arrest tanggal 05Agustus 1925 yang menyatakan bahwa subyek hukum pidana Indonesia adalahmanusia karena hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan asas kesalahanindividual (H.A.Zainal Abidin Farid, 2007 : 395396).Berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa perbuatan pidana tersebutdilakukan oleh Terdakwa AGUNG KURNIAWAN Bin RIYADI yang dalampersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termaktubdalam surat

dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

2018/PN Mresebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh MHoofgerechshof vanNedherland Indie

(yo (cle aiald indie go pe (3a) Cptial Cy OSArtinya: Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya,maka ta bertanggungjawab memberikannya biaya belanja (living cost). Dandalam seorang pakar hukum Islam dalam kitab A/Muhadzdzab, juz 2 halaman175 menegaskan sebagai berikut:Jud Y ig Aided 8 Lis ARKIN Gi plea Be Cutan yin ARAL Gia gall CySeill) tag 1)Hal. 16 dari 21 hal.

Tanah Grondkaart SS di atas tanah hak eigendom atasnama Het Gouvernement van Nederlandsch Indie sudahdiperuntukkan bagi kepentingan SS sekarang Perumka(PT. KAI (Persero)); 11.2. Mengenai tanah Perumka sekarang PT. KAI (Persero)supaya dipedomani Rumusan Hasil Rapat Kerja BPNTaRUIA, 199 ; ~~ ~~ nnn nn nnn nnn nnn nnn11.3. Pemberian sesuatu hak atas tanah Perumka sekarangPT. KAI (Persero) kepada pihak lain perlu dikoordinasiterlebih dahulu dengan Perumka sekarang PI.

Jendral Sudirman Kav.No. 2 adalah tanah Negara :1) Berkas Eigendom Verponding No. 14983 sisa seluas7.413 M* atas nama Gouverment Van Nederlands Indie ;Hingga menjadi jelas dan terang bahwa LOKASI TANAH EigendomVerponding No.14983 (sisa) berada di atauterletakdi KelurahanKampong KaretatausaatinidisebutKelurahanKaretTengsin,Hal 11 Put.No.46/PDT/2018/PT.DKI15.4.Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ataudikenal umum dengannama di JI. Jendral Sudirman Kav.

Pendaftaran Tanah tanggal 19Desember 1984 disebut bahwa letak tanah yang dimohonkan adalahterletak di :Kelurahan Kebon Kacang BUKAN di kelurahan Kebon Sirih, jadijelas merupakan suatu kesalahan / kekeliruan : > Berdasarkan Risalah Pemeriksaan No. 804/1985 tanggal 19November 1985 pada point 3 (tiga) riwayat tanah menerangkan,bahwa tanah yang dimohonkan terletak Jalan Mohamad HusniThamrin No. 10 Kelurahan Kebon Sirih adalah Eigendom VerpondingNo.14983 sebagian, tertulis atas nama Gouverment VanNederlands Indie

XII/JP/84, padahal berdasarkansurat penjelasan dan Berita Acara Penelitian dari Turut Tergugat SHPNo.68/Kebon Sirihberasaldaritanah Negara bekas Hak PakaiNo.121/Kebon Sirih sebagian tercatat atas nama Theo Turachmanyang berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 sehinggajelas berbeda asalusulnya atau riwayatnya ;> Kesalahan atau perbedaan penyebutan Eigendom Verponding No. 14983 sebagian, dimana Tergigat satu sisi menyebutkanEigendom Verponding No. 14983 sebagian a/n Gouverment VanNederlands Indie

Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuan yangbiasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalam alatkelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktub dalamKitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukum kolonial Belandayakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie

yang berlaku sejak Tanggal 1Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 26 Februari 1946hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif di Indonesia yang manaditegaskan didalam UU Nomor I Tahun 1946 yang menyatakan perubahan Wetboek Van Strafrechtvoor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian kita kenal hinga saat inimenjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya

dilakukannya secara hukumHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Tassebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie