Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Ir. ZAENAL MOHAMAD SALEH bin MOHAMAD SALEH
96 — 19
  • dan Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menyiapakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pekerjaan Umumyang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian
    Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/verifikator berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta NomorHal 150 dari 257 Put.No.09/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 193 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 13 April 2016 — Hj. SUMIYATI, A.Md Binti H.M. ROHILI (Alm)
137 — 49
  • Melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan pada subbagian bina perangkat kota sub bagian bina perangkat kelurahan dan subbagian bina pemerintahan.3. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan perangkat kota.4. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan perangkat kecamatandan kelurahan.5. Menyelenggarakan penilaian terhadap kecamatan dan kelurahan.6. Menyusun dan melaporkan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP).7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Drs. ZULKARNAEN bin BUJANG
111 — 22
  • Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK.
    Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menysaksipakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis PekerjaanUmum yang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 23-01-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg.
Tanggal 6 Agustus 2009 — -BERRY NAHDIAN FORQAN DKK -KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PATI
143 — 145
  • Jadi tidak bisa dibuat secara subbagian atau secara parsial tapi secarakeseluruhan. Karena mungkin pada tahapEksplorasi belum mempunyai dampak tapi bisajadi pada tahap Eksploitasi menimbulkanBahwa yang Saksi katakan adalah jika hanya310 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.Ekpslorasi saja tidak ada kegiatan lainyaseperti. Eksploitasi memang tidak perlu Amdal,kalau hanya untuk Eksplorasi Sajamenurut ????..
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 19/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 5 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. CAHAYA NIAGA NUSANTARA Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk, Kantor Cabang Pontianak
Terbanding/Tergugat III : PT.JASARAHARJA PUTERA Kantor Cabang Pontianak
191 — 99
  • Pembiayaan Bank, subbagian ili, yaitu :11.2. Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor denganmekanisme pembayaran sebagai berikut :A. Pembiyaan Banki. Distributor akan mengikuti ketentuan dan syaratPembiayaan Bank yang telah disepakati oleh Prinsipaldan Bank yang dipilin Prinsipal, sebagaimana diaturdalam Lampiran 4 Perjanjian ini.il. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimumsesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan diBank.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2013 — Putus : 14-09-2007 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 383/Pid.B/2007/PN.BLT
Tanggal 14 September 2007 — Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.
163 — 170
  • ;Bahwa saksi tidak ingat untuk kasus uang pesangon ini apakah ada SPP yangdilampiri nota dinas ;Siti Sulastri Binti Sukardi, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa sejak tahun 1999 saksi bertugas di bagian keuangan sebagai staf subbagian anggaran yang bertugas menerima, meregister SPP (surat permintaanpencairan dana) yang masuk di subbag anggaran untuk dicocokkan dengankendali, setelah SPP sesuai dan cocok dengan kendali saya serahkan keKepala Subbag Anggaran lalu dibawa ke Subbag Perbendaharaan untukdibuatkan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
TINUS, SE. anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm.
132 — 35
  • IBERAHIM Bin ABDURAHMAN :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat dantetap pada keterangannya;Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sarana Ekonomi pada tahun 2009 s/d 2016;Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Keuangan dan AsetKampung pada Setda Pemkab Kutai Barat, sejak tahun 2018 s/d sekarang;Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Witeltram, berdasarkan :e
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
607 — 690
  • ., Kepala SubBagian Tata Usaha, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;8. Ridhani Hanulari, S.H., M.H.,Penyusun Abstraksi Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal ;9. Detica Pakasih, S.H., M.H., AnalisBantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;10.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — DEWI AAN NURHAYATI Binti ALIFUDIN
56 — 12
  • NANASUPRIATNA, yang jabatannya pada saat itu adalah sebagai Kepala SubBagian Produk DPRD dan Perundangundangan pada Bagian Persidangan,Risalah Rapat dan Perundangundangan Sekretariat DPRD Kota Cimahiberdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.113KKD/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan diangkat sebagaiPejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang untukselanjutnya disebut PPTK,
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - NENGAH SUMARDANA
99 — 284
  • hasil analisadiberikan kepada Front Liner agar diperiksa;Bahwa job diskription saksi berhubungan dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar berupa uang lemburdan transport pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei 2013;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkansemuanya;ae11.Saksi ABDUL ROZAK, dibawah sumpah menerangkan;Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisisan dan keterangansaksi semuanya sudah benar;Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
446 — 1460
  • KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor : 251/100/62.13/X/2019 Perihal :Pengecekan Klaim Sertipikat Tanah PT. SEM tanggal 25Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);21. Bukti T ll Int 21a: Laporan KegiatanPembahasan Pengelolaan Aset Jalan Pertamina diKabupaten Barito Timur tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi darifotokopi);22.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 20-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUNG TRISA PUTRA FADILLAH BURDAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YUDI WIDYANSA, S.K.M., M.M. bin ALFACHRI
108 — 69
  • Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
  • Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
77 — 15
  • .= Bahwa laporan bulan berjalan dari tanggal 1 sampaidengan tanggal 15 dan setiap akhir bulan keseluruhannya,dari pos pelayanan dikirim ke UPTD dari UPTD dikirim kebidang pengawasan, dinas pendapatan propinsi, subbagian keuangan DISPENDA Propinsi dan Arsip untukUPTD Wil. Il.6. Saksi Drs. DACHRIR KARIM MOHAMMAD.= Bahwa Saksi membenarakan keterangannya dalam berkas perkara;= Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Moh. HASBI, Terdakwa NAFSITOPAKRAN, MUHLIS, MOH. RIZAL S.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 26-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 174/Pid.B/2017/PN Pml
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pidana : SUKARNO bin PILANG YOSO SUKARTO
782 — 321
  • HANS ORI LEWINARYO dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saat ini ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kantorRegional 3 Jawa Tengah dan DIY, dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Adekasi dan Perlindungan Konsumen.Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yangmengatur dan mengawasi jasa keuangan / perbankan di seluruhIndonesia, yang meliputi pengawasan secara langsung dan pengawasansecara tidak langsung,Bahwa berdasarkan UU no 7 tahun 1992 sebagaimana
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — H.HUSNI DARWIN BIN H.ACHMAD ABU BAKAR (Alm)
65 — 11
  • Penyusunan Laporan Keuangan Dewan dan Setwan.e Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh SubBagian Penyusunan Anggaran (Drs. AWANG IDRUS) danSub ~ Bagian Pelaksana Anggaran (Drs.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
387 — 430
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi padaKantor Pertanahan;i. dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme/prosesSertipikasi Hak Atas Tanah serta TELAH MEMENUHI AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle ofgood administration) terutama asas kepastian hukum principle of legalsecurity), asas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — -RIFA’I Bin ROFI’I -KAERUL HUDA Alias ELUNG Bin SOLIKIN -H. HASANUDIN Alias JABRIG Bin AHMAD
75 — 17
  • MUSA AHA NATAWIRIA, Msi selaku Sekretaris Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Banjardan saksi SISKA FUJIYANTI, S.E. selaku Kepala SubBagian Umum, Keuangan dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar,dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPD DPR, DPRD Tahun 2013dan kegiatan Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014, telah melakukanpenyimpangan penggunaan dana dengan cara membuat bukti pengeluaran palsu(bukti dibuat sendiri) yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 1 September 2016 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
419 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan Pemohon Keberatan atas target penyelesaianpekerjaan pengelasan KSO NindyaMultiEnerkon didasarkan padaperhitungan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidakmelanggar peraturan pengadaan barang/jasa di LingkunganPemohon Keberatan ataupun prinsip persaingan usaha yang sehat;6.1 Bahwa dalam subbagian ini Pemohon Keberatan kembalimengemukakan alasan dan latar belakang evaluasiperhitungan teknis yang dilaksanakan oleh PemohonKeberatan terhadap KSO Nindya MultiEnerkon sebagaimanatelah
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-11-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps
Tanggal 6 April 2016 — I YOMAN GEDE PARAMARTHA
57 — 34
  • 451.71.100/XV2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADEADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar.1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasarkepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/451.71.100/XV2013 tanggal 22November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah,yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — Hanafi, ST Bin Sahum
122 — 92
  • Aisyah;Bahwa proses pelelangan semuanya dilakukan secara elektronik melalui LPSE(Lembaga Pengadaan Barang dan jasa secara Elektronik);Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) perencanaan dan Pengawasan adalah IbuMinarni;Halaman 31 dari 140 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgBahwa arsip gambar, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan spesifikasi pekerjaan hasilpekerjaan konsultan perencanaan ada diterima saksi selaku Kasubag (Kepala SubBagian) Umum dari Ibu Minarni kemudian disimpan di Dinas Sosial dan Tenaga