Ditemukan 262 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar mananggara masanggara m.anggara manggara melanggarã melanggar5 melanggama melanggarn
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
135 — 56
  • Sebab perbuatan Penggugat sudah sesuai dengan asasYuridis, asas kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas KepatuhanHukum; Asas kepentingan umum mengandung hajat hidup orangbanyak serta melaksanakan isi Pasal 39 ayat (1) UUD.1945 yangmenyebutkan bahwa: Bumi air dan kekayaan di kuasai oleh Negara dandi Pergunakan untukan sebesarbesarnya kemakmuran Rakyat.Mengandung cacat Yuridis karena empat (4) unsur utama dalam Pasal13865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :Tiap tiap perbuatan yang melanggara hukum dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1320 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — PT INTITACON LESTARI DKK VS PT. DUTA JAKARTA SEJAHTERA DKK
294 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi berkerasmenyatakan bahwa Sirkuler yang dihasilkan dan/atau dibuatnya itu meskidiketahui telah melanggara ketentuan tetap hendak mempertahankannya,maka, melalui Tergugat II berkirim surat kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menyatakan menarik sirkuler a quo danmenayatakan tidak berlaku;10.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-04-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 56/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
1.Mangara Frenky Pasaribu ST diwakili oleh Ir.Bilmar Situmorang,BA,MM
2.Mangara Frengky Pasaribu
Tergugat:
1.KEPALA DESA PAGAR MERBAU III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Pagar Merbau III
Intervensi:
1.PRITHIPAL SINGH
2.DUMOLI NAINGGOLAN
3.GANDI SIBARANI
309 — 153
  • Pemerintahan sebagaiberikut :ayat (1) Syarat Sahnya Keputusan meliputi :a.ditetapkan oleh Pejabat yang berwenangb. sesuai prosedurc. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusanayat (2 ) .Sahnya Keputusan sebagaimanan dimaksud padaayat (1) harus' didasarkan pada ketentuan peraturanHalaman 20PutusanPerkara Nomor : 56/G/2020/PTUNMDN.33.34.35.perundngundangan dan Azas Azas Pemerintahan yang Baik(AUPB).Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keterangan Tanah, jelas telah melanggara
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 35/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 17 Mei 2016 — Drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.
69 — 35
  • ElektrikalElektrikalPlumbing500,847, 160.00)318.397,688.58 Jumlah TV819,244,828.58 Jumlah I s/d TV5,424,281,124.57 PPN 10%542,428, 112.46 Jumlah5,966,709,237.02 82,500 VBiaya Penyambungan Biaya Penyambungan Daya Listrik PLNAe Biaya Penyambungan Saluran Telpon80,275,000.00 Jumlah Pelaksaan Fisik6.046,984,237.02 Dibulatkan 6,046,984,000.00 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan HPS tanpa dilakukannyasurvey pasar terlebih dahulu dan tidak memperhitungkan keuntungandan biaya overhead yang dianggap wajar, melanggara
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA SERANG Nomor 2025/Pdt.G/2017/PA.Srg
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
  • Dampak dari hal tersebut pihak ke3 dikhawatirkan akan memiliki pertimbangan yang berat sebelah/keberpihakan,hal ini dapat melanggara UURI No.16 tahun 2011 tentang Bantuan HukumPasal 2 berdasarkan asas bantuan hukum (a. keadilan b.persamaankedudukan~ didalam =hukum c.keterbukaan d.effisiensi e.efektivitasf.akuntabilitas) Di dukung pula kurang objektifnya pihak ke 3 melihatpermasalahan yang ada, dan melihat permasalahan dari sisi termohon saja.Dasar Pertimbangan Permasalahan ini sebenarnya keinginan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA
Tanggal 15 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
70 — 35
  • SusTPK/019/PN.Bna tanggal 11 November2019 TIDAK JELAS, dikarenakan pemidanaan atau tindakan yangdijatuhkan yaitu pidana penjara hany menyebutkan 1 (satu) tahun 4(empat) seingga Putusan tersebut telah melanggara ketentuan Pasal 197ayat (1) huruf H KUHAP yang mengatakan Setiap putusa pemidanaanmemuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhisemua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengankualisifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkanDisini dapat Termohon Banding
Pengadilan PN KENDARI Perdata Tanah
Putus : 12-01-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Kendari
Tanggal 12 Januari 2017 — KIKILA ADI KUSUMA Melawan GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA
90 — 38
  • Menyatakan tindakan Tergugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknyalalu memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi SulawesiTenggara merusak dengan cara membongkar bangunan milik Penggugatadalah perbuatan melanggara hukum;4. Menyatakan tindakan Tergugat merusak bangunan Penggugat telahmenimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratusjuta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp. 10. 000. 000.000, (sepuluh milyar rupiah);5.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2019 — Penggugat:
BPH RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA
Tergugat:
IDRUS IDHAM
55 — 14
  • 15.16.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugatadalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);Bahwa kaburnya gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, dapat dilihat dari perbedaan alasan PHK terhadap Tergugat yangtertera dalam surat gugatan penggugat dengan alasan PHK terhadapTergugat yang tertera dalam Surat Keputusan PHK beserta NotaAnjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur.e Alasan PHK yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat PHKatas nama Idham Idris adalah:Karena melanggara
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-11-2014 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Unr
Tanggal 27 Juli 2015 — PENGGUGAT : NY. KARMALINA melawan TERGUGAT : HENNY SURYANI, DKK
54 — 13
  • DADI WARTOYO;Bahwa akta Jual Beli sebagaimana tersebut dalam posita 3.6. diatas,jelas melanggara hukum, karena secara material dan factual, obyeksengketa tersebut sebelumnya telah dibeli oleh Bapak SUTOMO(almarhum) dari Sdr.
Pengadilan PN BIAK Pidana Khusus
Register : 21-04-2020 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN BIAK Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik
Tanggal 10 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SUGIYANTO, SH
Terdakwa:
RANDIS LOKBERE Alias DIS
388 — 397
  • Karenaperbuatan nya telah melanggara ketentuan yang diatur didalamketentuan pidana dalam UU ITE tersebut, sehingga merupakanperbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana(.Wederrechtelijk). Hukum pidana dapat digunakan dalamperkara ini karena hukum pidana merupakan (AlgemeneBepalingen) sebagai instrument hukum dalam menjaga tertibhukum.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-06-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 53/Pid.B/2015/PN Blg
Tanggal 3 Juni 2015 — AGUS MARTUA MAJU BARIMBING Alias AGUS M.M. BARIMBING
49 — 19
  • yang di maksud dengan hal jika pemakaian suratmenimbulkan kerugian yaitu apabila surat palsu yang di buat oleh saksi DormintaSinaga dan di gunakannya sebagai syarat tenaga honorer kategori 2 untukpemberkasan mengikuti CPNS Terdakwa Agus Martua Maju Barimbing Als AgusM.M Barimbing dapat menimbulkan kerugian bagi orang banyak atau bagi pesertaCPNS lainnya yang di lakukan dengan cara prosedur yang sebenarnya makasudah dapat di arti kan dan di pastikan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksiDorminta Sinaga melanggara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-02-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 Oktober 2014 — 1. PT. IFANI DEWI 2. PT ANTAR MITRA SEJATi, MELAWAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
97 — 83
  • Bahwa penilain KPPU bahwa Para Pemohon Keberatan Terbukti Melanggara.96Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yakni telah melakukan persekongkolan tenderdapat dibenarkan, yaitu :Persekongkolan Horisontal antara Para Pemohon, yaitu1). Adanya Kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan padaDokumen Surat Penawaran Harga dari Pemohon dan Dokumen SuratPenawaran Harga dari Pemohon Il.2).
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 3/Pdt Bth/2020/PN Pli
Tanggal 17 Juni 2020 — Pembantah :PT MNC FINANCE terbantah PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN c.q. KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT c.q. Jaksa Penuntut Umum
165 — 71
  • Sehingga dari ketentuan tersebut, maka jelas bahwa apabilaterdapat perbuatan melanggara hukum atas penggunaan benda yang jadi obyekjaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak menerima tanggung jawab ataskewajiban yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum tersebut;Menimbang, bahwa terkait dalil Terobantah yang menyatakan bahwakepentingan umum harus diutamakan dari pada hak milik perorangan, dapatdibenarkan selama dalam konteks hukum secara umum, namun dengan tetapmemperhatikan sejauh mana kepentingan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Register : 23-09-2013 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 56/PDT.G/2013/PN Rap
Tanggal 16 September 2014 — Perdata - KELOMPOK TANI BERSATU (KTB) lawan - PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN TOLAN TIGA INDONESIA (SIPEF) dkk
90 — 18
  • Tentang Perubahan Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2013 yangdiserahkan dan diterima pada persidangan perkara aquo tanggal 29Januari 2014 ditolak karena melanggara Hukum Acara Perdata ;6. Tentang Gugatan Para kurang Para Pihak ;7.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 10-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bks
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
1.Sondang Patar Manurung
2.Lili
3.Amislan Surbakti
4.Sukiyati
5.Albert Sagala
6.Tongozatulo Giawa
7.Jaswadi
8.Junis Aritonang
9.Mieke Dumasary Harahap
10.Duma Raya Pakpahan
11.Bori Buhori
12.Adrianus Musila
13.Hj Sahati
14.Sapran Adi
15.Sonang Harahap
16.Subur
Tergugat:
1.Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
2.Walikota Bekasi
3.Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
4.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5.Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
6.Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
7.Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Turut Tergugat:
22.Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
314 — 134
  • 2021/PN Bkspermanen dan semi permanen tanpa izin mendirikan bangunan diataslahan .Pendirian bangunan permanen dan semi permanen oleh PARAPENGGUGAT telah menyalahi peruntukan, dikarenakan pada ketentuanSIPLS pemanfaatan lahan yang diizinkan adalah untuktanaman/pertanian, sedangkan PARA PENGGUGAT telah melakukanalih fungsi terhadap peruntukan objek dengan dibangunnya rumahtinggal dan tempat usaha;Bahwa pendirian bangunan oleh PARA PENGGUGAT dilakukan tanpaizin dan menyalahi peruntukan sehingga telah melanggara
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 05-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 116-K/PM.II-09/AU/VIII/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Tri Sutrisno
103 — 18
  • rupiah), namun karenaTerdakwa tidak mempunya cukup uang lagi untuk mencicil mobilPickup itu maka Terdakwa tidak membayar lagi cicilan mobiltersebut, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi1 melaporkanTerdakwa ke Pomau Lanud Atang Sandjaja agar Terdakwa diprosesmenurut hukum yang berlaku.Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi1 bahwa mobil ToyotaAvanza warna putih Nopol F 1375 AW yang digadaikan kepadaSaksi1 adalah milik Terdakwa, padahal mobil tersebut milik Saksi2,sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggara
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 23-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 113/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat : Saryono Yohanes
67 — 42
  • menunggukesimpulan, baru) memutus perkara dengan arif; dan melanggar asasobyektivitas dan memihak pada tergugat; Melanggar Yuriprudensi MahkamahAgung No. 813K/Sip/1973 tanggal 17 Februari 1976, yang menyatakan: Hukumacara perdata tidak mengenal pemeriksaan kilat (kort giledeng); MelanggarPasal 5 ayat (2), dan ayat (3), jo Pasal 17 ayat ( (5), ayat (6), dan ayat (7) UUNO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Obyek sengketa yangdigugat Penggugat yang dalam perkara Aquo sebagai Pembanding adalahperbuatan melanggara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 268/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
JOKO RISKIYONO, SH.,MH
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KPU RI
249 — 159
  • Calon Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota Sepanjang Unit Kerja Kota SemarangProvinsi Jawa Tengah Periode 20182023 (objek sengketa) selainbertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan diatas, tidakan Tergugat menerbitkan objek perkara a quo jugadapat dikualifikasikan sebagai tindakan sSewenangwenang yangmerupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukanHalaman 26 dari 100 halaman Putusan Nomor: 268/G/2018/PTUNJKT.penguasa (onregmatige overheidsdaad zaken) dan melanggara
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 27-11-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 24/G/2017/PTUN.YK
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat:
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
325 — 200
  • Bahwa tindakan Tergugat tersebut antara lain melanggara. Asas Legalitas dimana Tergugat tidak memberikan dasar hukumyang tepat dan akurat yang mendasari tindakannya menerbitkan ObjekSengketa untuk menolak permohonan Penggugat yang telah melakukanproses permohonan Sertipikat Hak Tanggungan dan prosesproses yangmendahuluinya benar menurut UndangUndang Hak Tanggungan danperaturan perundangan lainnya.0nn anon n nnn n enone nenab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat:
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia diwakili oleh DOMINGGUS MAURITS LUITNAN,SH,MH selaku Ketua dan A.YETTY LENTARI,SH,MH Selaku Sekretaris Jenderal
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI) yang diwakili oleh Enita Adyalaksmita, S.H.,M.H
582 — 332
  • AHU0000042.AH.01.08 Tahun2021 tanggal 12 Januari 2021 terhadap Substansi yang sama, dijadikan dasarmengajukan permohonan Sumpah Advokat pada Pengadilan Tinggi BandungHal ini menunjukkan tergugat tidak cermat mengambil keputusan yang sangatmerugikan para anggota penggugat dengan melanggara asasasas umumpemerintahan yang baikHalaman 37 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.Hal ini menunjukkan tergugat tidak cermat mengambil keputusan yangsangat merugikan para anggota penggugat dengan melanggar asasasasumum