Ditemukan 222 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM. Tanggal 26 Juni 2013 —
43 — 17
43 — 17
Bim. 96Menimbang, bahwa unsur setiap orang diakndung maksud adalah setiaporang (orang perorangan atau korporasi) yang diajukan ke depan persidangankarena didakwa telah melakukan suatu tinak pidana korupsi untuk menghindarisalah orang (error in persoona);Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapakan terdakwa dantelah dibacakan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PenuntutUmum, yang atas identitas tersebut terdakwa membenarkan bahwa dirinyalahyang dimaksud, dengan demikian tidak terjadi
Register : 20-04-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN GARUT Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Grt Tanggal 7 Agustus 2017 — Agus Sodikin Alias Alias Agus Domba bin Somadin,DKK
133 — 40
133 — 40
(lima ratus juta rupiah).Bahwa mengerti sehingga dilakukan pemeriksaan sekarang inisehubungan dengan telah terjadinya tinak pidana penipuan. BahwaKejadian diketahui tanggal 9 Desember 2016, pelakuanya adalahTerdakwa,sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri,dan beberapa teman saksi diantaranya Sdr. IRWAN SEPTIANA, Sadr.H.ANDRA, Sdr. SUKARSO, Sdr. Sdr. YAYAN, Sdr. SAIK, Sadr.OMAN, Sdr. ADE, Sdr. JAJANG, Sdr.DODI, Sdr.
Register : 03-10-2016 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 222/Pdt.G/2014/PN Mdn Tanggal 20 April 2015 — - Ir. AZZAM RIZAL, M. Eng (PENGGUGAT)
- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA PERWAKILAN BPKP SUMUT (TERGUGAT I)
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (TERGUGAT II)
- KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA (TERGUGAT III)
63 — 15
63 — 15
Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikanperkara tinak pidana Nomor : Print444/N.2.10/Ft.2/08/2013 (P16A), dinagazelen,dilegalisir dan diberi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda...T.IIL6 ;7. Fotocopy Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDS11/N.2.10/Ft.1/09/2013 tanggal23 September 2013 atas nama terdakwa Ir. AZZAM RIZAL, M Eng, dinagazelen,dilegalisir dan diberi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda....T.Ill7 ;8.
Register : 26-02-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 222/Pid.B/2019/PN Pbr Tanggal 1 April 2019 — Penuntut Umum:
DESSY AZIMAH, S.H
Terdakwa:
ZULFIKARALS ZUL
34 — 5
DESSY AZIMAH, S.H
Terdakwa:
ZULFIKARALS ZUL
34 — 5
Menyatakan Terdakwa Zulfikar Als Zul, bersalah telah melakukan tinak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dengan di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3.
Putus : 13-11-2012 — Upload : 25-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Tanggal 13 Nopember 2012 — K.H.NURUL HUDA, MA Bin M.SAKDULLAH
44 — 39
44 — 39
NURUL HUDA,MM bin M,SAKDULLAH dan terdakwa IIT MOCHAMMA GLOFAR bin (alm)H.HUFRON bersalah melakukan tinak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINo. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP sebagaiman dalam dakwaan SUBSIDIAIR ;3 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I KH. M.
Register : 27-05-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mam Tanggal 3 Oktober 2016 — - dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si
70 — 106
70 — 106
atas, maka jelas bahwa sejak semula Terdakwa tidak ada dantidak pernah berkehendak dengan menyalah gunakan kewenangannyaselaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa mapun sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) untuk memperoleh keuntangan bagi dirinyasendiri atas kekurangan kuantitas maupun kualitas pelaksanaan pekerjaanpembangunan lantai II RSUD Mamasa a quo;Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka dhubungkanunsur rumusan pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tinak
Register : 15-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 436/Pid.B/2019/PN Dps Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Made Anom Antara
169 — 125
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Made Anom Antara
169 — 125
Sebagai tinak lanjut rencana kerjasama investasi tersebut antaraTerdakwa selaku pihak pertama dengan Njoo Daniel Dini Dinatha selakupihak Kedua, mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) padatanggal 1 Februari 2011 Bahwa dalam MoU tersebut disepakati antara pihak pertama denganpihak kedua, agar pihak kedua (Njoo Daniel Dini Dinatha) menyediakandana untuk menyelesaikan utangutang pihak pertama kepada FuadZakaria dan Nio Yantoni (PT. Adcosurya Sakti) serta utang kepada AntonBudijaya (PT.
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
HERI HANDOKO
79 — 34
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
HERI HANDOKO
79 — 34
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 tahun 1999 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebutdinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikankeuangan negara atau perekonomian negara menujukan bahwa tinak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan denngan
Putus : 28-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 04 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 28 Mei 2013 —
33 — 10
33 — 10
Dengan demikian maka terbukti bahwaterdakwa merupakan pelaku turut serta dari tinak pidana yang dilakukanoleh saksi H. ARDIAN NOR dan H. AHMAD MUSLIM dkk ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertrimbanganpertimbangantersebut di atas, maka unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhisecara sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat denganPenasehat Hukum Terdakwa seperti di dalam surat PEMBELAAN(Pledooi) tertanggal ...
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
M. MUNIB
67 — 23
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
M. MUNIB
67 — 23
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yangdiberikan pemerintah ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 tahun 1999 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebutdinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikankeuangan negara atau perekonomian negara menujukan bahwa tinak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan denngan
Putus : 26-06-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg Tanggal 26 Juni 2012 — K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.(TERDAKWA1) ; MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H.HUFRON tersebut (TERDAKWA 2)
61 — 23
61 — 23
NURUL HUDA,MM bin M,SAKDULLAH dan terdakwa IT MOCHAMMA GLOFAR bin (alm)H.HUFRON bersalah melakukan tinak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaiman dalam dakwaanSUBSIDIAIR ;Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I KH. M.
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
WAGINO
66 — 32
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
WAGINO
66 — 32
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yangdiberikan pemerintah ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 tahun 1999 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebutdinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikankeuangan negara atau perekonomian negara menujukan bahwa tinak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan denngan
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
DENI IRAWAN, S.Sos
67 — 33
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
DENI IRAWAN, S.Sos
67 — 33
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yangdiberikan pemerintah ; Halaman 144 dari 168 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr.Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 tahun 1999 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebutdinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikankeuangan negara atau perekonomian negara menujukan bahwa tinak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur
Register : 22-03-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt Tanggal 22 Agustus 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
221 — 162
221 — 162
tersebut seolaholah bahwaharta kekayaan tersebut diperolehnya secara sah dan kemudian dipergunakanuntuk berbagai keperluan Terdakwa, sehingga asalusul harta tersebut menjaditersamarkan;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini juga telahterpenuhi;Ad. 5 Sebagai orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan,atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucianuang;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tinak
Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2016 Tanggal 6 Februari 2017 — H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie (T1), Dk
682 — 608 — Berkekuatan Hukum Tetap
682 — 608 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa IIselaku Pengguna Anggaran adalah orangorang terpilih yangmengetahui dan memahami ketentuan tentang kegiatanpengadaan barang/jasa Pemerintah; Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa IIselaku Pengguna Anggaran seharusnya memberikan contoh danmemberikan suri tauladan yang baik kepada bawahan padakhususnya dan masyarakat pada umumnya bagaimanamelaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinak
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 23 September 2015 — TARMIZI, SP Bin AMIR
45 — 16
45 — 16
perusahaan daerah ;h Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam trangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umumi Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 tahun1999 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakan bahwadalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menujukan bahwa tinak
Register : 01-12-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 124/PID.SUS/2023/PT DPS Tanggal 19 Desember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum II : Anak Agung Anisca Primadwiyani,SH.
Terbanding/Terdakwa : I DEWA KADEK JEPRIYANTO alias JEPRI
66 — 0
Terbanding/Terdakwa : I DEWA KADEK JEPRIYANTO alias JEPRI
66 — 0
Menyatakan Terdakwa I DEWA KADEK JEPRIYANTO Alias JEPRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2.
Register : 02-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Juni 2016 — 1.HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH Alias TAGOR Bin KEMAL CHAZALI NASUTION
2.RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG P
122 — 54
122 — 54
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah 5Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 tahun 1999 UndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelumfrasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menujukanHalaman 222 dari 248 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusTpk/2016/PN.Pbrbahwa tinak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsicukup dengan dipenuhinya
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 23 September 2015 — SYARWANDI K,SP Bin M. KHATIB, DKK
90 — 20
90 — 20
perusahaan daerah ;h Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam trangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umumi Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yangdiberikan pemerintah ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31tahun 1999 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakanbahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menujukan bahwa tinak
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk Tanggal 8 Desember 2015 — SURYADI ROKHDIHARJO,SE Bin TEOGIMANTORO (Alm)
99 — 35
99 — 35
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tinak PidanaKorupsi Jo.