Ditemukan 2755 data
PT. SEVEN ENERGI INDONESIA di wakili oleh YOUNG JU SHIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
Intervensi:
1.Drs. H.ABDUL GAFFAR PATAPPE
2.CIENDRAFURI GANDHATAMA
220 — 116
Bukti T 2425.
SUGIANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
Intervensi:
Tentara Nasional Indonesia ( T.N.I. )
81 — 48
(Sesuai dengan salinan asli);23 P : Fotofoto diatas bidang tanah (Sesuai dengan foto digital);. 2324 P : Kwitansi tanggal 22 6 1984 (Ssesuai dengan asli);. 2425 P : Kwitansi tanggal 18 Maret 1978 (Sesuai dengan asi);25Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya Tergugat telahmengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yang diberi tanda T1 sampaidengan T16, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataufotokopinya sebagai berikut:1.
45 — 17
dikalikan NJOP, maka PENGGUGAT meminta PengadilanNegeri Medan yang menyerahkannya kepada TERGUGAT danTERGUGAT Il dengan cara menerima konsinyasi (penitipan)sehingga selesailah urusan pembayaran sewamenyewa lahan yangakan disewa oleh PENGGUGAT (vide gugatan a quo,point 46,hlm.2425).3. Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT danTERGUGAT II menyampaikan Jawaban sebagai berikut :a.
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
YANI SAVITRY HARAHAP
151 — 85
Bukti T Il Int 2425. Bukti T Il Int 25SETORAN (STTS) TAHUN 1997, NOP32.03.200.013.015.0047.0. tanggal 15 Oktober 1997(Sesuai dengan aslinya) ;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PAJAK BUMIDAN BANGUNAN TAHUN 1997 Atas nama PAULMUSAK. No SPPT 32.3.200.013.015.0048.0 tanggal29 September 1997 dan SURAT TANDA TERIMASETORAN (STTS) TAHUN 1997. NOP32.03.200.013.015.0048.0 tanggal 15 Oktober 1997.
71 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Laporan Keuangan KONI ProvinsiJambi telah diAudit oleh Inspektorat wilayah provinsi dan Akuntan Publikdan telah disampaikan oleh Ketua Umum Musyawarah Olahraga ProvinsiJambi (MUSORPROV) X KOM Provinsi Jambi pada tanggal 2425 Juli 2009dan berdasarkan keputusan MUSORPROV X KONI Provinsi Jambimenyatakan KONI Provinsi Jambi tidak ada masalah di LaporanPertanggungjawaban Pengurus KONI Provinsi Jambi periode 20042008 dandapat diterima dengan baik oleh peserta MUSORPROV selain itu telahditandatangani
HANA SERU
Tergugat:
1.INDO ITING
2.RATNA TIKU PASANG
3.UNING
4.BINA
5.NITA
6.KADUNDUNG
7.INDO' PINDAN
8.INDO KALA
9.Ir. YOHANIS SARUNGALLO TIKUPASANG
10.kepala Cabang Kantor pertanahan Kab. Toraja Utara
145 — 85
Toraja Utara atasnama KHATERINA KALA TIKU PASANG tanggal 23 Februari 2017, diberi tanda T.Is/d IX = 2425 Foto copy salinan resmi Putusan No. 62 / G.TUN / 2012 / PR. TUN. MKS tanggal27 Februari 2013, diberi tanda T.I s/d IX = 2526 Foto copy salinan resmi Putusan No. 53 / B / 2012 / PT.TUN.
1.ALJUSRI
2.ROBBY FAHLEVI
3.CAHAYA WARNA
4.HERWAN EFFENDI
5.ADE ARIANTO
6.ALWI
7.ARIYANTO
8.DEDI
9.LODI SAPUTRA
Tergugat:
KEPALA DESA PAL 100 KECAMATAN BERMANI ULU RAYA, KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
Intervensi:
1.RIDIAN HARTONO
2.RITA HELEN DIA
3.GUNTUR DEWANGGA PUTRA
4.DIAN LESTARI
5.WELI ANGGRAINI
6.MARTIN ARDIANZA
7.RINDA ANGGRAINI
8.JANUARTI PUJI SETIOWATI
9.REDI SAPUTRA
200 — 81
( PhotoCopy dari photo copy)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa( PhotoCopy dari photo copy)Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata carapengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ( Photo Copy dari photocopy)Halaman 65 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.BKL18 P.1819 P.19P.2020P.2121P.222223 P.2324 P.2425
184 — 98
II Intv 2425.Bukti T. II Intv 20Bukti T. II Intv 21Bukti T. II Intv 22Bukti T. II Intv 23Bukti T. II Intv 25III/1996, tanggal 13 Maret 1996, Perihal : Masalah SHGBNo.22/Ps. Minggu, Jakarta Selatan. (foto kopi dari fotokopi); Surat Kuasa Ketua Harian Yayasan Kesejahteraan PegawaiPertamina (YKPP), tanggal 12 Maret 1992.(foto kopi dari foto kopi);Surat Direktur PT.
JEMMY ALBERT LOMBOAN
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
Intervensi:
PT CELEBES INDONESIA REALTY (diwakili oleh EFFENDY PURNAMA)
228 — 347
Bukti T.2425. Bukti T.2526. Bukti T.2627.Bukti T.2728. Bukti T.2874.71.780.003.0012131.0, atas nama Bastian/PT. CIR danSurat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 3 Maret 2017;Fotokopi dari fotokopi Cetakan Kode Billing, ID Billing017043088410411, uraian PPH Final Pasal 4 ayat (2) tentangPeralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan SHGB No.00879/Mokoau, Pembeli PT.
MGS FERDIANSYAH, DKK
Tergugat:
1.PT.SHARP ELETRONIK INDONESIA Cq DIREKTUR PT.SHARP ELETRONIK INDONESIA
2.DIREKTUR PT. SINAR MULIA UTAMA Cq DIREKTUR PT. SINAR MULIA UTAMA
123 — 42
Pig.10.4.Nama : ANSORITmpt/TgI lahir : TebingTinggi 20 September 1979Jenis kelamin > LakilakiAlamat : JI.R.sukamto Irrawasari no.2425 rt.38 rw.11PalembangPekerjaan : Karyawan swastaNIK : 1671092009790001Selanjutnya di sebut sebagai Pengggugat VIIINama : MUHAMAD ERLANGGATempat/Tgl.
ARIF WIBOWO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai
36 — 23
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ARIF WIBOWO AlsBADEKtanggal 12 Nopember 2020 pukul 21.00 wib selanjutnya diberi tanda BuktiT. 2425. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/395/X1/2020/Narkoba tanggal 18 Nopember 2020 dan Berita AcaraPenahanan tanggal18 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 2526.
420 — 64
Bukti P 2425. Bukti P 2526. Bukti P 2656Prima Agro ditujukan Kepada Yth. Kepala Kapolres KabupatenKotawaringin Timur, tertanggal Perenggean, 05 Agustus 2010(ampiran 1 lembar) + Berkas Fotocopi Laporan PelaksanaanPenataan Batas Tebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) danPelaksanaan Risalah Hutan UD. Karya Budi KabupatenKotawaringi Timur 2010, tertanggal Sampit, 31 Agustus 2010,(fotokopi dari fotokopi) ; : Surat Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/496/Ek.
Terbanding/Tergugat I : EDWARD SEKY SOERYADJAYA
Terbanding/Tergugat II : EDWIN SOERYADJAYA
Terbanding/Tergugat III : JOYCE SOERYADJAYA
Terbanding/Tergugat IV : JUDITH SOERYADJAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : BR. A. ATILAH RAPATRIATI
Terbanding/Turut Tergugat II : ADIMAS SEKY SOERYADJAYA
Terbanding/Turut Tergugat III : ADITYA W SEKY SOERYADJAYA
Terbanding/Turut Tergugat IV : KRISTIN LEO SOERYADJAYA
Terbanding/Turut Tergugat V : BUDI SETIADHARMA
Terbanding/Turut Tergugat VI : HUSNIHERON
Terbanding/Turut Tergugat VII : HANDIANTO GANIS
Terbanding/Turut Tergugat VIII : SANDI RAHAJU
Terbanding/Turut Tergugat IX : NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, SH.
Terbanding/Turut Tergugat X : Dr. Ir. SIE TWAN LOK
Terbanding/Turut Tergugat XI : TOSSIN HIMAWAN
Terbanding/Turut Tergugat XII : LILY SOERYADJAYA
Terbanding/Turut Tergugat XIII : DARMAWAN TJOA, SH.,SE
1117 — 407
Yahya Harahap dalam bukunya yangberjudul: Harta Benda Perkawinan, yang diterbitkan oleh PenerbitRefika Aditama tahun 2015,hal.2425 menyatakan bahwaPadadasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinanmenjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalamproses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut makaharta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalahsebagai berikut:1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinanberlangsung.
158 — 87
Bukti P 2425. Bukti P 2526. Bukti P 2627.
239 — 97
Bahwa dalam Posita Penggugat Nomor 2425, yang menyatakan bahwaatas Perbuatan para Tergugat dan Kuasa Hukumnya dari LBH DharmaYudha, maka menurut Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesarRp.52.500.000, ( Lima Pulugh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dankerugian Imateriil atas nama baik sebesar 30 Miliar, bahwa atas gugatantersebut, justru Tergugat bertanya siapa yang berbuat, dan siapa yangsuruh membayar???
186 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
BRIGADIRDADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE darisaksi IVONNE pada tanggal 19 Agustus 2013 diperkarakan, maka faktahukumnya adalah penyitaan yang tidak prosedural menurut KUHAPkarena mobil merek Mercedes Benz seri C200 seri Compresor warnasilver dengan nomor polisi QAW 5275 dibuatkan surat penyitaan, namuntidak pernah dimintakan izin dari Pengadilan dan ini berdasarkanketerangan saksi KOMPOL RAJAHITA GULTOM dan saksi BRIGADIRNURUL AZNI; (Putusan perkara a quo halaman 2223 jo Halaman 2425
89 — 126
K2620/V.2425/99 tentang tatacara pengangkatan PNS sebagai pelaksana Tugastelah ditentukan syaratsyarat untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural antara lainserendahrendahnya, menduduki pangkat 1 (Satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yangditentukan; dan apabila di lingkungan instansi tersebut tidak ada yang memenuhi syaratsebagaimana ketentuan peraturan tersebut di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaantugastugas organisasi, seorang PNS atau pejabat lain dapat diangkat sebagai PLT, denganketentuan
95 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat II menyatakan berkas perkara telah lengkap (P21)(buktiT2) berdasarkan Pasal 138 KUHAP dan menerima tersangka besertabarang bukti dari Tergugat dengan Berita Acara Penerimaan tersangkadan Barang bukti (BA15) (bukti T4) dengan berdasar pada Pasal 8 (3b)KUHAP berbunyi Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai,penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktikepada penuntut umum;Bahwa Tergugat II melakukan tindakan Penahanan terhadap Penggugatberdasar pada Nomor Print 2425
148 — 50
Bukti T 2425. Bukti T 25Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Kapolres Bontang, Nomor :B/2390/X/2015/Res Btg, tanggal Oktober 2015, yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKalimantan Timur, Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan SidangKKEP Pelanggar an. Brigpol Morris Sahara Nrp. 84110401,Jabatan Brigadir Polres Bontang;Foto copy sesuai dengan Asli Nota Dinas Kabidpropam PoldaKaltim No.
Terbanding/Tergugat IV : Tata Artha Group
Terbanding/Tergugat II : PT. Standard Chartered Bank
Terbanding/Tergugat III : Harun Abidin
Terbanding/Tergugat I : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepolisian Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal Polri
258 — 391
., Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, Juni 2005, Hal. 2425, mengenai Surat Kuasa yang dibuat di luar negeridikemukakan halhal sebagai berikut: "...Keabsahan surat kuasakhusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihakyang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor O1Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, juga harus memenuhisyarat tambahan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:a.