Ditemukan 1401 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-05-2011 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/PID.SUS/2011 Tanggal 25 Mei 2011 — Drs. DJUNAIDI TOHOLOULA ;
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
HADJON, Dkk,Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 268K/Pid.Sus/201 1pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Hal.456) menurut Philipus M. Hadjon,penerapan sanksi secara bersamasama antarHukum administrasi dengan Hukum lainnyadapat terjadi yakni kumulasi internal dankumulasi eksternal.
Register : 09-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 105/Pdt.G/2018/PN Kln Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
Dwi Klara Indrastuti
Tergugat:
1.Sigit Suseno
2.RINA WITDYANTI
129 — 53
Dwi Klara Indrastuti
Tergugat:
1.Sigit Suseno
2.RINA WITDYANTI
129 — 53
Hadjon, dalam tulisannya tentang wewenangmengemukakan bahwa:"Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah bevoegdheid dalamistilah hukum Belanda";"Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang teletak padakarakter hukumnya, yaitu istilah "bevoegdheid digunakan baik dalamkonsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementaraistlah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsephukum publik";"Sebagai konsep hukum publik, wewenang (bevoegdheid)dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum
Hadjon dapat dikatakan bahwakewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkandalam peraturan perundanganundangan yang berlaku;2.
Register : 30-09-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2013/PTUN.Dps Tanggal 8 Januari 2014 — Penggugat :
- I KOMANG SUMAJAYA
Tergugat :
- GUBERNUR BALI
104 — 33
- I KOMANG SUMAJAYA
Tergugat :
- GUBERNUR BALI
104 — 33
MenurutPhilipus Mandiri Hadjon, urusan pemerintahan tidaklah identik dengan urusan eksekutif.Urusan pemerintahan (bestuur) lebih luas dari pada sekedar urusan eksekutif; oleh karenaurusan pemerintahan adalah meliputi kegiatan negara setelah dikurangi fungsi pembuatanperundangundangan (regelgeving) dan fungsi peradilan (rechtspraak) (Lihat PhilipusMandiri Hadjon, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Ketujuh,Gajahmada University Press, Yogyakarta, him. 4).
Register : 29-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/P/FP/2018/PTUN.SBY Tanggal 27 Nopember 2018 — Pemohon:
SIH WAHYUNI
Termohon:
WALIKOTA MOJOKERTO
170 — 111
SIH WAHYUNI
Termohon:
WALIKOTA MOJOKERTO
170 — 111
Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, danmandat.
Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagiankekuasaan negara oleh undangundang dasar, sedangkan kewenangandelegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antaraHalaman 20 dari 45 halaman, Putusan Perkara Nomor : 24/P/FP/2018/PTUN.SBY.delegasi dan mandat.
Putus : 08-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/LH/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. CIHUNI MAS VS DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
482 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
482 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, danmandat.
Register : 19-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 02-03-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 149/B/2015/ PT.TUN.MKS Tanggal 25 Februari 2016 — THEIS TUHUTERU,
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ;-------------------------------------------------
L A W A N :
1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING ;-------------------------------------------------
2. NICK TANIMENA,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;-------------------------------
89 — 74
89 — 74
Hadjon, SH, PengertianPengertian DasarTentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling, 1985) ;Menimbang, bahwa objek sengketa belum pernah dibatalkan sehinggamasih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas Praesumptio iustacausa atau praduga rechmatigheid yang selalu dianggap berdasar hukum sampaidapat dibuktikan sebaliknya; 0 Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) huruf aPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahunhal.17 dari 22 hal
Putus : 25-03-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 25 Maret 2013 — 1. YAYASAN MARDI WIYATA, 2. KEPALA SMP KATOLIK ANGELUS CUSTOS vs Dra. ENDANG KRISNAWATI
64 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SMP Angelus Custos 1 Surabaya,berkedudukan di Jalan Niaga Dalam No.5 Surabaya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Pieter Hadjon, SH.,MH., dan kawankawan, paraAdvokat, beralamat Jalan Sumatra No.79 Surabaya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 26 Juli 2011, sebagai para Pemohon PeninjauanKembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat ;melawan:Dra.
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2016 Tanggal 7 Maret 2016 — PT. MAHKOTA SEMPURNA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIUK;
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dkk,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah MadaUniversity Press, 2005, halaman 274), maka secara tegasHalaman 15 dari 38 halaman.
Hadjon dkk, Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 275) ;Bahwa Keputusan Tergugat tidak satupbun menyebutkan AlasanTepat dan Benar sesuai ketentuan undangundang sehubunganSurat Keputusan a quo Tergugat (Objek Sengketa) diterbitkan ;Bahwa sebagaimana dimuat dalam konsiderans SuratKeputusan a quo, Penggugat hanya mencantumkan bahwaKEPUTUSAN tersebut dikeluarkan karena berdasarkan Pasal68 ayat 1 dan Pasal 77 Ayat 1 UndangUndang Nomor: 10Halaman 16 dari 38 halaman
Register : 01-06-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. KARYA LUHUR PERMAI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
198 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, S.H. dijatunkannya lagi sanksiadministratif (administratieve sanctie) berupa membayar jumlah pajak yangkurang dibayar ditambah denda sebesar 48 % setelah kepada Wajib Pajakpelanggar peraturan perpajakan tersebut dijatuhnkan hukuman dendasebesar 200% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, adalahbertentangan dengan ratio legis (the sprit of law) UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. KARYA LUHUR PERMAI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Pajak(Drs.Aman A Sinulingga, Ak.) bahwa tidak seharusnya diterbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00050/207/06/904/10tanggal 15 September 2010; Bahwa penerbitan Surat Ketetapan tersebutdengan mendasarkan kuasa Pasal 13 ayat (1) huruf a UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan langkah mundurdari proses pelaksanaan ketentuan perpajakan yang sudah berjalan;Menurut ahli, Prof.DR.Philipnus M Hadjon
Register : 08-11-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 35/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 29 April 2014 — ANDRIS MSEN (Penggugat);
VS
1. BUPATI SUPIORI (Tergugat I);
2. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (Tergugat II)
73 — 12
73 — 12
Hadjon, merumuskan asas pemerintahan menurut hukum (rechtmatigbestuur), knususnya menyangkut penerbitan keputusan tata usaha negara,sebagai berikut : 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn ncnn nc ncnneAsas bertindak sesuai dengan peraturan perundangundangan(WELITIAHORGCIG) mennnnm nnn nm rn nnn enn nn nennnenanenenenanamnnnnnananAsas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain 5123.
Register : 12-10-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 126/B/2015/ PTTUN.MKS Tanggal 3 Desember 2015 — LUSYE TALANE, A.Md
; --------
Selanjutnya disebut sebagai------------------------- PENGGUGAT / PEMBANDING ;-----------------
M E L A W A N :
1. KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI PAPUA,
;------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;------------------------
2. YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN RAWA MERAUKE),-------------------------------; -
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; ------------------------------------------
92 — 46
92 — 46
Hadjon, SH, PengertianPengertian DasarTentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling, 1985) ;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pangujian secara exTuncdan mendasarkan pada penerapan hukum positif maka diperlukan dalampengujian penerbitan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa dalam melakuan pengujian keabsahan penerbitanobjek Sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkandari segi kewenangan, prosedural serta substansial ;Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa belum
Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3657 K/Pdt/2016 Tanggal 8 Februari 2017 — YAZID MARZUKI, S.E VS BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEGAL, DKK
64 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, R. SriSoemantri Martosoewignjo Sjachran Basah, Baggir Manan, H.M. Lacia Marzuki,J.B.J.Mten Berge, P,J.J, van Buuren, F.A.M. Stroink yang diterbitkan GajahMada Press cetakan revisi tahun 1994:Dalam halaman 165 s/d halaman 166 menyebutkan:Badanbadan atau para pejabat tata usaha Negara bertindak melalui duamacam peranan (role), yakni:Halaman 48 dari 53 hal. Put.
badanHukum (/egal person, rechtperson) badan atau pejabat tata usaha Negaramengikat diri pada pelbagai perjanjian keperdataan, misalnya Perjanjian jualbeli, sewa menyewa, pemborongan, dan bahkan penghibahan;Selanjutnya pada halaman 167 menyebutkan:Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa yang merupakanperbuatan hukum perdata tidak termasuk keputusan tata usaha dalam artibeschikking yang dapat dibawakan ke hadapan hakim Pengadilan Tata UsahaNegara (Pasal 2 butir a);Selanjutnya Philipus Hadjon
mengungkapkan Guna memberikan ilustrasi dariuraian Hadjon, dkk tersebut dapat dielaborasi asoek hukum dan norma hukumyang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintahan.
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704 K/PID.SUS/2016 Tanggal 13 Maret 2017 — ANIS ALWAINY
218 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, S.H.);Hal 59 dari 87 hal. Putusan No. 1704 K/PID.SUS/2016Berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M.
Hadjon, S.H. di atas,sangat jelas bahwa orang yang tidak mempunyai wewenang tidak mungkinmenyalahgunakan wewenang dan interpretasi terhadap Pasal 3 UndangUndang Tipikor yang mendasarkan pada kata setiap orang danmenyimpulkan bahwa orang swastapun dapat melakukan tindakanpenyalahgunaan wewenang adalah sesat karena hanya menginterpretasikata setiap orang tanpa mengkaitkan secara kontekstual denganmenyalahgunakan wewenang, karena salah satu asas interpretasikontekstual adalah noscitur a sociis;Dalam
Hadjon, S.H., dengan ini Terdakwa/Pembanding uraikembali;"Konsep Penyalahgunaan wewenang:"Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selaludiparalelkan dengan konsep d'etournement de pouvoir. DalamVerklarend Woordenboek Openbaar Bestuur dirumuskan sebagai: hetoneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid.Hiervan is sprake indfien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijktot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe dieHal 64 dari 87 hal.
Hadjon, S.H.);Berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. di atas,sangat jelas bahwa orang yang tidak mempunyai wewenang tidakmungkin menyalahgunakan wewenang dan interpretasi terhadap Pasal 3Hal 65 dari 87 hal.
Putus : 04-10-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Sby Tanggal 4 Oktober 2017 — Matali
melawan
Kayatun
75 — 45
75 — 45
Kuwukan, RT.004 RW.006, KelurahanLontar, Kecamatan Sambikerep, Surabayadalam hal ini memberikankuasa kepada Pieter Hadjon, SH., MH, dkk beralamat di Graha SAOffice Building Lt. 3 Ruang 309 Jalan Raya Gubeng No. 1921Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017sebagai Penggugat;LawanBertempat tinggal di Jalan Manukan Wasono Blok 23RT.OO9RW.008, Surabaya , Sebagai..........................
Fotokopi Surat dari Kantor Advokat PIETER HADJON, S.H., M.H Nomor:20/PH&R/II/2017 tanggal 11 Maret 2017 Perihal: Surat Somasi yangditunjukan kepada Sdr. Kayatun, selanjutnya pada bukti surat tersebutdiberi tanda P18;19. Fotokopi Tanda Terima surat yang ditunjukan kepada Sdr. Kayatun,selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P19;20. Fotokopi Surat dari Polrestabes Surabaya No.
Register : 27-02-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 35/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 23 Juli 2014 — CV. MITRA USAHA MANDIRI melawan PPK PENGADAAN & PEMELIHARAAN MESIN & PERALATAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER dan KPA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA dalam hal ini adalah REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA.
127 — 56
127 — 56
Hadjon, et. al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 274) ; Pada posita nomor 1015 diatas telah didalilkan Penggugat bahwaTergugat dan Il telah keliru secara prosedur dan substansi dalammerumuskan pengenaan denda yang dijadikan salah satu dasar alasanpemutusan kontrak, yang selanjutnya atas dasar pemutusan kontrak yangtidak sesuai dengan aturan dan fakta, Penggugat ditetapbkan sebagaipenyedia yang dikenai black list serta Penggugat diberikan pembatalankontrak
Register : 26-09-2007 — Putus : 17-12-2007 — Upload : 25-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G.TUN/2007/PTUN.SBY Tanggal 17 Desember 2007 — IR. HERRY EFFENDI melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURABAYA-1
74 — 15
74 — 15
Philipus Mandiri Hadjon, SH dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia terbitan Gadjah Mada UniversityPress tahun 2001 halaman 146, Keputusan Tata Usaha Negara yang berlakunyaseketika (sekali pakai) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara kilat(eeinmalig).
Putus : 06-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/TUN/2014 Tanggal 6 Maret 2014 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs HARY PRASETYO
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalau pemerintahsecara keliru tidak mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga,itupun berarti tidak cermat, Dalam rangka ini asas kecermatanmenasyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajibanmendengar) sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusanyang merugikan (Philipus MM Hadjon dkk, Pengantar HukumAdminitrasi Indonesia, Gajan Mada University Press, 2005,halaman 274);Dr.
Register : 31-08-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 03-01-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 101/B/2015/PT.TUN.Mks Tanggal 20 Oktober 2015 — Kamaruddin Daeng Liwang sebagai Penggugat; Melawan : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat; 2. Lanny Lu Dkk Sebagai Tergugat II Intervensi
90 — 43
90 — 43
Hadjon dalam bukunya ;Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yangmenegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dan dikaitkan denganrumusan pasal 1 angka 3 UndangUndang nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 1angka 9 UndangUndang No 51 tahun 2009, lingkup kompetensi absolutPeradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusanberupa suatu penetapan tertulis sehingga menurut pendapat majelishakim tingkat banding karena obyek sengketa a quo merupakanPenetapan tertulis yang diterbitkan oleh
Register : 10-05-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 60/B/2016/ PT.TUN.MKS. Tanggal 27 Juni 2016 — SALEH LEBEHARIA,
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;
M E L A W A N
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON,
Untuk selanjutnya disebut sebagai-- TERGUGAT/TERBANDING;
2. GUSTAF F. PESULIMA,
Untuk selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING;
3. DAIWAN UMASANGADJI,
Untuk selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING;
4. NY. SENNY IDRIS,
Untuk selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 3/TERBANDING;
73 — 25
73 — 25
Hadjon dalam bukunya ; PerlindunganHukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusanpasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3 UndangUndangnomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor51 Tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasihanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis sehingga menurutpendapat majelis hakim tingkat