Adapun jumlah daftar tagihan paraPemohon Kasasi sesuai akta notaril adalah sebagaiberikut:8.1 Munandar Budianto dengan nilai tagihan sebesar Rp1.024.095.252, (satu) milyar dua puluh empat jutasembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh duarupiah) ;8.2 Susana dengan nilai tagihan sebesar Rp1.925.577.980, (satu milyar sembilan ratus dua puluhlima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilanratus delapan puluh rupiah);8.3 Wong Suhendra dengan nilai tagihan sebesar Rp443.897.638, (empat ratus empat

tanggal 15 Maret 2017;Bahwa maka oleh karena itu menurut hukum Perikatan Untuk MelakukanJual Beli antara Terlawan Il sekarang Terbanding II terhadap Pelawan sekarang Pembanding adalah sah dan berkekuatan hukum, oleh sebabpada saat terjadinya jual beli objek terperkara bebas dari segala bebanhukum, tidak terkecuali penyitaan;Bahwa dari fakta juridis tersebut di ataslah merupakan penilaian hukumsecara objektif dan rasional, maka setelah adanya perikatan untukmelakukan jual beli yang dibuat secara notaril

Terlawan Il berusahamenjumpai Pembanding/Pelawan dengan tujuan supaya Akta PerikatanUntuk Melakukan Jual Beli No. 11 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuatdihadapan Tri Yanti Putri SH Notaris di Medan dicabut dan dibatalkan danPembanding/Pelawan menyetujuinya sehingga dibuatlan Akta No. 02tanggal 19 Desember 2017 tentang Pencabutan dan Pembatalan AktaPerikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 11 tanggal 10 Maret 2017tersebut, dengan demikian pencabutan dan pembatalan akta tersebutadalah dibuat dengan akta notaril

sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku diIndonesia;(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabita menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam UndangUndang ini;(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuat datam bentuktertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut Undang Undang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

0 Notaril, yaitu :Akta Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril tgl 30 April 2015;Y Asli SHM No. 67 tanggal 19 Maret 1990;Y Asli SHT No. 188 tanggal 15 Juli 2015b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap pengalihan hak (jualbeli) atas benda tidak bergerak (tanahdan bangunan) tidak diperkenankan dengan menggunakan Surat KuasaHalaman 3 dari 13, Putusan Nomor 25/Pdt/2016/PT JAPMenjual yang dibuat dibawah tangan, melainkan harus dengan akta Autentikatau Notaril;10.Bahwa ketentuan tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 1792 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap pemindahan hak atas benda tidakbergerak (tanah), harus

perumahan (KPR) BTN atas nama BettyHarindah termasuk mengambil Sertifikat Hak Milik yang dimaksud berdasarkan AktaNotaris Nomor: 03 tanggal 6 Februari 2018 kepada NY Normawati Manggopa yangadalah istri Penggugat oleh karena Para Ahli Waris sendiri tidak pernah keberatandengan proses peralihan KPR BTN dari Almarhumah Betty Harindah kepadaPenggugat berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 19 Januari 2009;Menimbang, bahwa oleh karena Para Ahli Waris telah memberikan KuasaPengambilan Dokumen berdasarkan Akta Notaril

Kasasimemohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung supaya dapat menelitikembali tentang hal keputusan yang telah ada tersebut di atas dan puladapat menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat diterima;Bahwa secara Lex Specialis Normatif dalam Pasal 9 ayat (3) PeraturanPresiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2007 dalam Pasal 46 ayat (2)memberi dasar secara yuridis bahwa pembayaran ganti rugi dapatdikuasakan kepada orang lain yang dibuat dalam bentuk notaril

Peraturan Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 2007 dalam Pasal 46 ayat (2) memberi dasar secarayuridis bahwa pembayaran ganti rugi dapat dikuasakan kepada orang lain yangdibuat dalam bentuk notaril yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi danpemahaman yuridis dalam Pasal 46 ayat (1) (2) (3) di atas haruslahdiinterpretasikan alternatif dan bukan bersifat komulatif sehingga surat kuasayang dibuat oleh Tergugat XIV (vide bukti T.1, Il5,6,7,8,9,10,11,12, T.IIl sampaidengan XIll 1,2,3,4,5,6,7, T.XIV

Prima TamaKarya Sentosa kepada Penggugat, meskipun bukti P5 merupakan akta notaril, namunoleh karena bukti P4, P4A, P4B, P4C dan P4D menjadi dasar dibuatnya bukti P5yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka bukti P5 jugaharus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum dan tidak mempunyai kekuatanpembuktian;Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti P6 yang berupapemberitahuan pengalihan piutang (cessie) dari Penggugat kepada, para tergugat, olehkarena cessie yang diterima

denganPerseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hakuntuk mengikuti atau menjadi peserta Tender karena haltersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidangekonomi dan kesejahteraan ;Bahwa penilaian, pertimbangan dan kesimpulan Termohonyang menyatakan Pemohon (Terlapor Iii ) dan Terlapor (PT.HANRO) serta Terlapor Il (PT:Karya Dharma JambiPersada) berada dalam satu kendali adalah pertimbangandan kesimpulan yang bersifat prejudice dan tidak beralasanhukum sertabertentangan dengan bukti surat Akta Notaril

satu denganPerseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hakuntuk mengikuti atau menjadi peserta Tender karena haltersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidangekonomi dan kesejahteraan ;Bahwa penilaian, pertimbangan dan kesimpulan Termohonyang menyatakan Pemohon (Terlapor ) dan Terlapor Il(PT.HANRO) serta Terlapor Ill (PT.Bina Uli) berada dalamsatu kendali adalah pertimbangan dan kesimpulan yangbersifat prejudice dan tidak beralasan hukum serta bertentangandengan bukti surat Akta Notaril

denganPerseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hakuntuk mengikuti atau menjadi peserta Tender karena haltersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidangekonomi dan kesejahteraan ;Bahwa penilaian, pertimbangan dan kesimpulan Termohonyang menyatakan Pemohon (Terlapor ) dan Terlapor Il(PT.Karya Dharma ) serta Terlapor Ill (PT.Bina Uli) beradadalam satu kendali adalah pertimbangan dan kesimpulanyang bersifat prejudice dan tidak beralasan hukum sertabertentangan dengan bukti surat Akta Notaril

Pasal 12 dan Pasal 13 PPNo.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang No.1 Tahun 1974Tentang Perkawnan ; Bahwa pengertian harta bersama ialah semua harta yang didapat setelahperkawnan, dimana setelah berlangsungnya perkawnan makahartatersebut menjadi harta bersama, sebagimana dijelaskan dalam Pasal 35Undangundang Perkawnan ; Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata tidak bisa dikaitkan dengan perjanjiankawn, karena perjanjian perkawnan merupakan lex specialis ; Bahwa perjanjian kawn tidak perlu dibuat secara Notaril

, asalkan dibuatsecara tertulis dan tercatat dalam catatan sipil ;= Bahwa tidak ada ketentuan secara tegas yang mengatakan perjanjian kawnharus dibuat secara notaril ;Menimbang, bahwa Tergugat selain bukti surat juga telah mengajukan 1(satu) orang saksi ahli yaitu : Prof.

Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapitidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yangdigunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, danadministrasi negara;Halaman 16 dari 33 halaman.

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan suratkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

Noes Soediono alias Trisnaningsih tersebut telah membuat suratkuasa untuk menjual Notaril kepada suaminya yaitu Ir. Soediono tertanggal 15 Maret2006 dihadapan Notaris Gunawan Wibisono, namun tidak diakuinya;Dengan demikian akibat dari salah satu dalil yang ada dalam surat gugatanterdakwa tersebut gugatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dikabulkan olehPengadilan Negeri Surakarta Nomor : 151/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 23 Mei 2011dengan menyatakan bahwa :e Penggugat Dra. Ny.

Noes Soediono alias Trisnaningsih tersebut telah membuat suratkuasa untuk menjual Notaril kepada suaminya yaitu Ir.

dijawab oleh suami Terdakwa bahwa jual belinyadisepakati dengan harga sebesar Rp.500.000.000, ( lima ratus juta rupiah);e Bahwa ketika menghadap saksi, Terdakwa tidak ada dan hanya surat kuasasaja;e Bahwa perikatan jual beli itu ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 18Maret 2006;e Bahwa jual beli boleh dilaksanakan walaupun hanya melampirkan KTPtanpa ada orangnya asalkan ada surat kuasa;Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Skae Bahwa legalisaisi surat kuasa tidak sama dengan Akta Notaril

Bahwa Turut Tergugat membuat Akta Notaril in casu berdasarkanpermohonan yang diajukan dan dihadiri oleh para pihak yang masingmasing dengan beritikad baik berlandaskan kesepakatan bersama dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT.

Oleh karena Turut Tergugat telahmembuat akta Notaril Ssesuai dengan peraturan perundangan tersebut diatas, dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugatuntuk di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ;5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalamposita gugatannya pada angka 21, dimana dalil tersebutmemperlihatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian serta terdapatkontradiktif dengan dalil Penggugat pada posita angka 19.

Penggugat, bahkan Tergugat I maupun Tergugat IImengetahui adanya penjualan saham tersebut kepada Para Penggugat dengan menerimasejumlah uang dengan membubuhkan tanda tangan diatas kwitansi yang dibuatdihadapan Notaris Muchlis Sibarani, SH dan isinya telah disepakati oleh kedua belahpihak ;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I maupun Tergugat II telah memberikanSurat Kuasa kepada Para Penggugat untuk antara lain membuat dan menandatanganiakta transaksi jual beli saham baik dibawah tangan maupun Notaril

Bimmerupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yangsah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang InformasiElektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITEdan bukan alat bukti yang menurut Undangundang wajib dibuat di dalambentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuatoleh pejabat pembuat akta:Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah olehPenggugat yang memuat foto Penggugat dengan

lakilaki lain, maka MajelisHakim berpendapat bahwa persyaratan alat bukti tersebut sebagai informasielektronik yang berkedudukan sebagai alat bukti yang sah tidak perlu lagidiperiksa lebih lanjut, apalagi bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, sehinggasecara formil, alat bukti tersebut memiliki Kekuatan pembuktian yang samadengan akta di bawah tangan

Menyatakan hukum dokumen maupun suratsurat baik berupa suratperdamian antara TERGUGAT dengan TERGUGAT II dan maupun jual belliantara TERGUGAT II dengan TERGUGAT V serta akta notaril yang dibuatoleh TERGUGAT IV berupa akta jual beli No. 211 / 2015 tertanggal 27 April2015 terhadap obyek sengketa adalah cacat yuridis dan tidak memiliki dayaikat menurut hukum..

Aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), karena paraPenggugat dan kuasanya tidak memenuhi syarat formil sebagai subyekhukum ;Bahwa setelah diteliti secara seksama di dalam isi gugatannya, kuasa paraPenggugat yang menyatakan Federasi Serikat Buruh Independen tidak bisamenunjukkan secara otentik notaril keberadaannya secara hukum

Perjanjian kredit nomor : RGT.2011.P.324 tanggal 28 September2011, maksimum Rp. 111.000.000, (seratus sebelas juta rupiah).Keperluan kredit untuk tambahan modal kerja simpan pinjam kepadaanggota ; Bahwaatas pinjaman tersebut tergugat memberikan jaminan kredit berupa :Jaminan pokok berupa : Fidusia (FEO) Notaril atas piutang/kredit yangdisalurkan oleh KUD kepada anggota ;Jaminan tambahan berupa: Pengakuan hutang notarial dari KUD ; Tanah berikutrumah tinggal dan gudang berlokasi di desa Bukit Lipai.Kec

Penggugatdalam format KPR tersebut, maka Penggugat memperoleh pendanaandari Selliyani guna menyelesaikan sisa kredit kepada BANK CIMBHalaman 9 dari 87 halaman, Putusan Nomor 134/G/2015/PTUNJKTNIAGA dan menebus kembali SHM No. 3200/Pondok Pinang berikutbiaya balik nama kepada Penggugat ; =Bahwa untuk menjaga dan melindungi hakhak keperdataan Seliyaniberupa dana yang telah dikeluarkan tersebut, maka disepakati olehPenggugat dengan Seliyani agar dilakukan melalui mekanismePengikatan Jual Beli secara Notaril

Tergugat I kepada Penggugat,pinjaman mana telah mendapat persetujuan dari Tergugat II sebagai AnakKandung dari Tergugat I, sebagai mana Surat Pernyataan Hutang yang dibuatoleh Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman/hutang Tergugat I dan Tergugat IIkepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepadaPenggugat Jaminan Hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 417, Terdaftar atasnama Tergugat I (Mahmud Usman) berikut Akta Surat Kuasa untuk menjual danmembeli kembali Notaril