danditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggallahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaantersangkaSebetulnya menurut hemat kami Penasihat Hukum Terdakwa SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143ayat (2) KUHAP dianggap obscuur libeli ( kabur ) atau confuse(membingungkan) atau misleading ( menyesatkan ) yang mengakibatkansulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dari pendekatan strictlaw atau formalistic legal thinking

menyimak (scrutiny) dalildalil posita Penggugat, justruPenggugat telah memasalahkan halhal yang tidak adakepentingan hukumnya (/egal interest) dan kaitan (relevance)dengan dirinya sendiri melainkan memasalahkan masalah antaraTergugat dengan turut Tergugat dan Tergugat Il yang nota beneHalaman 13 dari 57 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Madsudah diselesaikan (completion) oleh lembaga peradilan melaluiputusannya yang sudah in kracht van geveisde dan final andbinding;Cara berpikir yuridis (the way of legal thinking

scrutiny) dalildalil posita Penggugat, justruPenggugat telah memasalahkan halhal yang tidak adaHalaman 42 dari 57 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN MadC.5C.6kepentingan hukumnya (/ega/l interest) dan kaitan (relevance)dengan dirinya sendiri melainkan memasalahkan masalah antaraTergugat dengan turut Tergugat dan Tergugat Il yang nota benesudah diselesaikan (completion) oleh lembaga peradilan melaluiputusannya yang sudah in kracht van geveisde dan final andbinding;Cara berpikir yuridis (the way of legal thinking

orang istri dan anak yang masihmembutuhkan bantuan moril maupun materiil dari Terdakwa.e Terdakwa belum pernah dipidana.Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telahcukup dipertimbangkan secara hukum oleh judex Factie dengan tepatdan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkarapidana a qua, sehingga dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertamatelah memberikan penerapan hukum kepada masyarakat sebagaibentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secaraDistinctive thinking

perpaduan antara kebenaran formil dengankebenaran empirik secara simultan, disertai Penerapan Hukum YangBerkeadilan.Bahwa sejalan dengan uraian di atas, keseimbangan antara penggalianKebenaran Formal dan Kebenaran Substantive (Materiil) telah dilakukan olehJudex Facti Pengadilan Negeri Praya dengan mengeluarkan PutusanPengadilan Negeri Praya Nomor 10 /Pdt.G/2021/PN.PYA yang mendasarkanpada fakta hukum yang mencerminkan Rasa Keadilan bagi Para Pihak,sebagaimana telah diuraikan J vandevelde a way of thinking

Walaupundemikian, menurut Majelis Hakim adanya upaya perdamaian antara para pihak yangjuga ditegaskan didepan persidangan, dapat diacuhkan begitu saja, tetapi dapat dijadikantolok ukur bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana apa yang pantas diberikankepada Terdakwa, sebab Era yang berlangsung sekarang menekankan kepada Hakimtidak patut bersikap Strict Law dan formalistic Legall Thinking tetapi sematamata forthe interest of the justice ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat

innocence.Pada Pasal 56 ayat (1) sayategaskan bahwa penyidik wajib memberitahu atashak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dan menyediakan penasehat hukumapabila tersangka menolak untuk didampingi maka penolakan tersangka ituhendaknya atau diketahui langsung dihadapan penasehat hukum yang ditunjukpenyidik.Pada kenyataannya berkaitan dengan Pasal 56 ayat (1) penyidik tidakmelakukan kewajiban sesuai dengan KUHAP memberi tahu harus didampingipenasehat hukum.Bahwa dari segi pendekatan formalistic legal thinking

HalamanPerkara Nomor 1 1/Pid.B 2015/PN Lbh.26perbuatan terdakwa, apalagi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telahmembenarkan/ mengakui adanya halhal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimanaterurai dalam tuntutan penuntut umum;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapan keadilan hukumsebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimanadalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidakbersikap Strict Law dan formalistic Legall Thinking

memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringanHalaman 14 dari 26 halaman.Putusan Nomor 1435/B/PK/PJK/201 7Xl.2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatandan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringanBaik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yang bercorakstrict law atau formalistic legal thinking

kewajibanbagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum.2) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihathukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada duakeadaaan : Tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiripenasihat hukumnya, dan Ancaman hukumuman pidana yang bersangkutan didakwakanlima tahun atau lebih.Bahwa dari uraian di atas terutama dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP,yang menegaskan hak tersangka atau terdakwa baik ditinjau daripendekatan Strect Law Formalistik Legal Thinking

danmeringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri terdakwa adalah patut danlayak dijatuhkan pidana bersyarat, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan padakausalitas tindak pidana serta halhal yang meringankan tersebut ;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapan keadilan hukumsebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana22dalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikapStrict Law dan formalistic Legall Thinking

Bahwa walaupun demikian tertio dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana(hukum materil) patut dijaga, karena penegakan hukum formilberdasarkan sistem pendekatan Strict law atau formalistic legal thinking,adalah sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Miranda Ruleatau Miranda Principle, hal tersebut merupakan nilai yang inherent padadiri manusia, akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang jugaHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Pra/2020/PN

Tergugat Rekonvensi kurang dapat menerima cara PenggugatRekonvensi menangani kesepakatan dengan Creative Design Companyyang bernama "Thinking Room" ;d. Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya dan bersalah atas tindakanmemberikan izin untuk pelaksanaan eksibisi handphone murah merekNexian pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 bertempat di EX"Atrium Plaza Indonesia ;.

Oleh karena itulan pendekatanyang mesti dilakukan untuk menuntaskan masalah ini, haruslah jauh dari sikappendekatan yang bersikap formalistic legal thinking secara sempit danekstrem;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamengenai adanya perbedaan penulisan nama (identitas) Terbanding semulaPenggugat dalam surat kuasa dan gugatan dengan nama yang tertera dalamperjanjian yang dijadikan pokok permasalahan (obyek) gugatan.

mendalilkan gugatan kabur (obscuur libel) berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi maupun MemoriBandingnya, dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifathukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah bolehbersifat terlalu kaku (Stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking

Akan tetapi, berdasarkan pada fakta di persidangan terutama rumusansurat kuasa dan dalldalil gugatan Pembanding semula Penggugat, makasesual asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan danpendekatan tidak boleh bersikap formalistic legal thinking secara sempit danekstrem, maka tugas Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenHalaman 49 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMRKalimantan (YLPKK) tidaklah tepat kalau ditapsirkan hanya sebatas padamembantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen

konsumen, sebagaimana diaturdalam UndangUndang Perlindungan Konsumen dengan PerbuatanMelawan Hukum dikarenakan Terbanding semula Tergugat telahmenghentikan sementara perjanjian kredit, dipertimbangkan denganberpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepatdan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklah boleh bersifat terlalu Kaku (stricht law) dan bersifat formalistik(formalistic legal thinking

dan dikaji apakahkeseluruhan tindakan hukum Termohon melakukan tindakan hukum pemanggilanTermohon sebagai TERSANGKA dalam proses penyidikan terhadap tindak pidanaMemberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan yang diduga PEMOHON adalahsebagai PELAKUNYA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telah berjalan sesuaihukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untukmenilai dan mempertimbangkan permohonan praperadilan ini haruslah pendekatanyang bersikap formalistic legal thinking

Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking

Berita Acara Penyidikan (BAP), maka Berita AcaraPenyidikan (BAP) yang telah dibuat oleh Penyidik Polri tersebut tentumengandung cacat yuridis;Bahwa demi terciptanya kejujuran dalam tata cara beracara yang baik danbenar serta rasa keadilan dalam koridor hukum pidana, dan sehubungandengan kenyataan yang telah kami dalilkan seperti halnya tersebut di atas,apabila dihubungkan dengan ancaman hukuman yang diancamkanterhadap diri Terdakwa, serta apabila kita mengupas dari segi pendekatanformalistic legal thinking

Penggugat dengan judul Building insteel has become the real language of Australian architecture, yangditerbitkan pada tahun 2011, yang diberi tanda bukti P64a;Fotocopy Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah atas Brosur pemasaranproduk milik Penggugat dengan judul Building in steel has become the reallanguage of Australian architecture, yang diterbitkan pada tahun 2011, yangdiberi tanda bukti P64b;Fotocopy Brosur pemasaran Produk dengan merek ZINCALUME MadeOnly By Bluescope Steel dengan judul Forward Thinking

For buildingDesigners, yang diterbitkan oleh Penggugat pada bulan Mei 2011, yang diberitanda bukti P65a;Hal 39 dari 60 hal Putusan No. 68/Pdt..SusMerek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.104.105.106.107.108.109.110.dd.112.Fotocopy Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah atas Brosur pemasaranProduk dengan merek ZINCALUME Made Only By Bluescope Steeldengan judul Forward Thinking For building Designers, yang diterbitkan olehPenggugat pada bulan Mei 2011, yang diberi tanda bukti P65b;Fotoocopy Brosur pemasaran Produk

Siapa yang negatif thinking? Termohon akui sendiri di pesan WAke Pemohon diatas, bahwa tulisan itu Termohon akui sendiri adalahsebuah jejujuran dari Termohon. Sungguh tuduhan yang merendahkankeluarga kami, padahal tidak pernah sekalipun kami merendahkankeluarga Termohon.Tulisan pesan WA Termohon tersebut justru) Termohonmengkonfirmasi/mengakui bahwa memang benar terjadi tindakan kasar(baca:kekerasan) dari Termohon ke Pemohon sebagai suaminya.

mengurai beberapa unsur sedangkan unsur yang lain tidakdisebutkan.Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pemberitahuanjadwal siding kepada Terdakwa.Menimbang atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa penyebutan jadwal hari sidang untuk Terdakwa adalahbersifat fakultatif apabila lalai memenuhinya dapat dikategorikan sebagai kelalaiandalam prosedur sehingga atas hal tersebut dari pendekatan Strict Law atauFormalistic Legal Thinking