Pusat BTMU di Jepangmereview prediksi laba usaha BTMU Indonesia untuk tahun pajak 2009 dan untuk itudivisi ini meminta dikirimkan prediksi laba usaha BTMU Indonesia (bukti P46) dansetelah itu BTMU Indonesia menerima hasil analisanya (bukti P47), divisi ini jugamengevaluasi anggaran untuk investasi (bukti P48), dalam hal manajemen BTMU(bukti P49) dan dalam penyusunan Key Performance Indicator (KPI) (bukti P50);Biaya alokasi Kantor Pusat BTMU Jepang tersebut telah diaudit dan disertifikasioleh Kantor Akuntan

Publik Deloitte Touche Tohmatsu di Jepang (KAP Deloitte).Oleh karena itu, alokasi biaya tersebut dapat diyakini kebenarannya;Dengan demikian, biaya dari divisi Overseas dan Regional Administrative dapatdialokasikan kepada BTMU Indonesia;: bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, SuratKeberatan, Laporan Penelitian Keberatan, Surat Banding serta Surat Uraian Bandingsebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dari putusan ini sertapenjelasan para pihak dalam persidangan

Biaya alokasi Kantor Pusat Pemohon Banding di Jepang sebesarRp78.283.303.878,00 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DeloitteTouche Tohmatsu (KAP Deloitte), Jepang;bahwa atas biaya OverseasDomestic Expense, Terbanding dapat menerimasebagai pengurang penghasilan bruto sedangkan biaya Overseas Expense danRegional Administrative Expense Terbanding berpendapat tidak dapat dikurangkansebagai pengurang penghasilan bruto karena tidak berkaitan dengan usahaPemohon Banding;bahwa dasar hukum

Jepangmereview prediksi laba usaha BTMU Indonesia untuk tahun pajak 2009 danuntuk itu divisi ini meminta dikirimkan prediksi laba usaha BTMU Indonesia (buktiP73) dan setelah itu BTMU Indonesia menerima hasil analisanya (bukti P74),manajemen BTMU Indonesia juga meminta persetujuan kepada divisi ini untukrestruktur organisasi (bukti P76) dan dalam penyusunan Key PerformanceIndicator (KPI) (bukti P77);bahwa biaya alokasi Kantor Pusat BTMU Jepang tersebut telah diaudit dandisertifikasi oleh Kantor Akuntan

Publik Deloitte Touche Tohmatsu di Jepang (KAPDeloitte).

Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:1.Sengketa Koreksi Positif atas Biaya Pembelian/Impor Semen (HargaPokok Penjualan/HPP) sejumlah Rp139.101.745.798,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadapkoreksi atas Biaya Pembelian/Impor Semen (Harga Pokok Penjualan) yangdilakukan Terbanding sebesar Rp139.101.745.798,00 karena menurutPemohon Banding, jumlah Pembelian/Impor semen yang berdasarkanlaporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik selamaTahun Pajak 2007 (Desember 2006 s.d.

Publik dan sesuai pula dengan yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;Bahwa dengan adanya koreksi pada pembelian/impor semen (HPP) ini,maka Biaya Pembelian/Impor Semen (HPP) yang dilaporkan menurutTerbanding untuk tahun pajak 2007 (Desember 2006 s.d.

Jumlah pembelian/imporsemen (HPP) yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebutsudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Osman Bing Satrio & Rekan) danatas laporan keuangan Pemohon Banding, Kantor Akuntan Publik telahmengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga seharusnyaTerbanding tidak perlu melakukan koreksi positif dengan menghitung ulangjumlah pembelian/impor semen (HPP) menurut pajak;Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding jumlahpembelian/impor semen yang seharusnya dapat

dibiayakan adalahRp 615,982,296,278 sesuai dengan pembukuan Pemohon Banding yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan sesuai dengan yang dilaporkandalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;Sengketa Koreksi Positif atas Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usahaatau Biaya Other Expenses sejumlah Rp 21.723.564.289,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadapkoreksi atas Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usaha atau Ofher Expensesyang dilakukan Terbanding sejumlah Rp21.723.564.289,00

Bahwa, tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Para Penggugat dengan alasan Tergugat mengalami kesulitankeuangan, akan tetapi Tergugat tidak menunjukan bukti adanya laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dandengan hanya akan memberikan kompensasi atas Pemutusan HubunganKerja tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratusHalaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Pdt.SusPHI/201614.dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan

publik (sepertiyang diatur dalam Pasal 164 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 13Tahun 2013.

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum ataumenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan telah mengalamikerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut yang harus dibuktikan denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;Bahwa PHK terjadi juga bukan karena keadaan memaksa tetapi karenaperusahaan

No. 352 PK/Pdt/200913.14.15.Bahwa laporan keuangan tahun 1982 dan tahun 1983 yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya,halmana terbukti sesuai fakta pemeriksaan dan penelitian yang pernahdilakukan pada tahun 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

No. 352 PK/Pdt/2009bahan yang selalu dipakai sebagai alasan Perusahaan mengalamikerugian, padahal omset penjualan tahun 1983 untuk kecap sebesarRp.503.159.872,00 sedangkan minuman limun sebesarRp.524.760.915,00yang kesemuanya dengan jumlah omset penjualan sebesarRp.1.027.920.787,00 ;16.Bahwa berdasarkan temuan dalam pemeriksaan audit yang dilakukanolehKantor Akuntan Publik Drs. S.G.B.Tampubolon pada tahun 1993,disebutkan antara lain:a. Bahwa PT.

Publik Drs.

Begitu pulahalnya dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwahasilperhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai tidakdapat dipercaya padahal Majelis Hakim belum pernah memeriksa ataumendengar keterangan dari yang bersangkutan? Seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa sebagai Akuntan Publik Drs. Achmad Rivaidalam melakukan tugasnya juga terikat dengan kode etik profesinyaHal. 34 dari 43 hal. Put.

Ikan Mas Djaya tahun 1982 yang dikutip/dicomot secaratidak cermat dari Laporan Keuangan Tahun 1982 yangdibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai.

FAKTA HUKUM:1.B2.B3.Bahwa Pemohon selaku Kuasa Direksi telah membuat laporan perkaratindak pidana dengan Laporan Polisi Nomor Pol. 0385/K/X/2007/Sektro.Senen tanggal 04 Oktober 2007 dengan Tersangka Fifi NellaWijaya (Bukti P1, P1a);ahwa laporan Pemohon tersebut berdasarkan hasil pemeriksaanaudit dari Kantor Akuntan Publik Zeinirwan Santoso yangditandatangani oleh Pimpinan KAP: Drs. Yahya Santosa, AK.

No. 12PK/Pid/2011selaku Auditor dari Kantor Akuntan Publik Dedi ZeinirwanSantoso, saksi ahli hukum pidana;5.Bahwa atas laporan Polisi Nomor Pol. 0385/K/X/2007/Sektro.Senentanggal 04 Oktober 2007 (vide P1a) tersebut, maka pada tanggal01 November 2007dan selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2008,Penyidik Kepolisian Sektor Metropolitan Senen, melakukanpemeriksaan terhadap Tersangka Fifi Nella Wijaya dan olehPenyidik tidak dilakukan penahanan terhadap Tersangka Fifi NellaWijaya karena ada jaminan dari

Publik Dedi Zeinirwan Santoso)maupun bukti petunjuk disamping keteranganTersangka, terdapat persesuaian bahwa TersangkaFifi Nella Wijaya pada waktu bekerja di PT.

Publik Dedi Zeinirwan Santoso)maupun bukti petunjuk disamping keterangantersangka, terdapat persesuaian bahwa TersangkaFifi Nella Wijaya pada waktu bekerja di PT.

Fifi Nella Wijaya selaku Marketing PT.Indawo Kharisma Internusa dengan nominal uang sebesarRp 87.704.882,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratusempat ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah)(Bukti P7) serta 8 (delapan) lembar bukti audit yangdikeluarkan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), (BuktiP8);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I telahmembuat BAP Saksi Pelapor Sdr. Winoto Mudjoputro(Bukti P9), BAP Saksi Wong Kenneth Ardiyan selakuDirektur Utama PT.

Bahwa Pemohon Banding berpendapat walaupun Pemohon Bandingtidak melakukan pembetulan SPT Tahunan sehubungan telah terbitnyalaporan dari akuntan publik, seharusnya Terbanding mengacu kepadalaporan akuntan publik yang independen untuk pengambilan keputusandalam memutuskan permohonan keberatan Pemohon Banding;.

Publik (Lampiran 6);Keuangan Interim akhir bulan sebelumpembagian dividen interim TCM yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Halaman 18 dari 86 Halaman.

Publik;= Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian divideninterim TCM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMM sampaidengan 30 Juni 2011; dan Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCM sampaidengan 30 Juni 2011; serta" Shareholders Resolution IMM dan TCM (2011);Dapat dibuktikan bahwa pembayaran/pembagian dividen interim 2011dananya berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangjiPPh);Bahwa oleh karena

Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining untuk tahun 2011 dan 2010 yang telahdiaudit Kantor Akuntan Publik;d. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT IndomincoMandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;e. Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;f. Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari s.d.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/201721.22.23.24.29.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Fotokopi Laporan Keuangan interim per 30 Juni 2011 PT IndomincoMandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PTIndominco Mandiri;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining;Fotokopi Akta Pendirian PT Indominco

Publik;Salinan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Trubaindo CoalMining yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik;PT Indo Tambangraya Megah Tbk Shareholder Structure for 2011;Surat Nomor 0882/L/ITM/FIN/3/2015 tanggal 30 Maret 2015, perihalPendapat akhir Pemohon Banding Terkait Sengketa Pajak Nomor 150815582011 Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP784/WP4J.19/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan NomorHalaman

BGG tidak mengakui bukti penyetoran yang diajukan KFF berupalaporan keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut dan BGG mintabukti pembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil olen KFFdalam Perseroan.34.Bahwa apabila Termohon Kasasi keberatan atau tidak menerima hasilaudit yang dibuat oleh akuntan publik seharusnya Para Termohon Kasasimenjadikan akuntan publik sebagai pihak dalam gugatan.

Denganmenjadikan akuntan publik sebagai pihak maka Para Termohon Kasasidapat meminta pertanggungjawaban apabila ternyata laporan audit yangHalaman 63 dari 81 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2017dibuatnya tersebut tidak benar;35.Bahwa akuntan publik berdasarkan Kode Etik Profesinya diwajibkanuntuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan profesinyasebagai akuntan publik.

dari akuntan publik yang membuat laporankeuangan tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga dalamperkara a quo sangat perlu diikutsertakan akuntan publik dimaksudsebagai pihak dalam Gugatan;39.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat berdasar apabila ParaPemohon Kasasi mendalilkan pentingnya keberadaan akuntan publikuntuk ikut dibawa sebagai pihak dalam perkara a quo.

Berikut alasan danuraian penjelasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan koreksi tersebut :bahwa pada proses pemeriksaan, Terbanding membandingkan perhitunganharga pokok penjualan per Pemohon Banding (home statement) denganlaporan keuangan (audit report) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik;Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya perbedaan saldo persediaan awaldan persediaan akhir barang dagang sebesar Rp. 11.182.135.653,00.

Atasselisih tersebut, Kemudian Tim Pemeriksa melakukan koreksi atas perhitunganharga pokok penjualan Pemohon Banding;Bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Bandingtelah memberikan penjelasan kepada Terbanding, bahwa secara keseluruhanatau total harga pokok penjualan tidak ada perbedaan perhitungan harga pokokpenjualan per Pemohon Banding (home statement) dengan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut (audit report).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) denganpertimbangan bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadapharga pokok penjualan per home statement dan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddarta Siddarta &Widjaja, secara keseluruhan (total harga pokok penjualan) tidak adaperbedaan antara perhitungan HPP per home statement denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publiktersebut (audit report

Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016menguji kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memoridari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo tidak terdapat perbedaan signifikan dan prinsipil antara LaporanKeuangan Audited Akuntan Publik dengan Home Statement masingmasingCOGS

HAMDANI:1 (satu) bendel management letter audit atas laporan keuanganKoperasi Usaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs.

HAMDANI:7. 1 (satu) bendel management letter audit atas laporan kKeuangan KoperasiUsaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs. ABDULRAHMAN HASANSALIPU ;Dikembalikan kepada Koperasi Usaha Bersama PT. HiLex Indonesia & PT.HiLex Parts Indonesia;1. Penjelasan Hasil Temuan Audit InternalKoperasi Usaha BersamaPT.Hilex Indonesia dan PT.Hilex Parts Indoinesia;:2. Buku Kas Harian Periode Tahun Buku 2010, tahun buku 2012 dan tahunbuku 2013;3. Bukti Pengeluaran Kas / BAMK Koperasi Usaha Bersama;4.

yaitu saksi ROECHAN maupun bagian pengiriman yaitusaksi SHOLIKIN melaporkan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tetap memerintahkan mengirim barang seadanya di gudang meskipun kwalitasKW 1 sehingga terdapat selisin harga atas 13 PO atas nama customer FERIHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGPRAMONO.Berdasarkan laporan auditor independen Kantor Akuntan PublikHeliantono dan Rekan No : 0004/3.0217/SJT4400/04/14171/1/VIII/2020tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Akuntan

Publik JUNADI, SE.

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13 Juli1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013;= 1 (Satu) bundle laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO dan REKAN tanggal 7 Agustus2020; Uang tunai sebesar

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGJuli 1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013 1 (Satu) bundel laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO

Ditentukan Statusnya) di halaman 29 Audit Report Tahun 2009disebutkan bahwa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) merupakankekayaan negara yang diserahkan kepada Perusahaan (PT.ASDP Indonesia Ferry) tetapi belumditerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai status kekayaan negara tersebut sebagai modaldisetor;bahwa berdasarkan kebijakan akuntansi atas Bantuan Pemerintah yang BelumDitentukan Statusnya (BPYBDS) yang dimuat di halaman 14 Audit Report Tahun2009 (catatan: pendapat akuntan

publik "tidak menyatakan pendapat menyebutkan bahwa:bahwa berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Perbendaharaan DepartemenKeuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan PemerintahYang Belum Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah PusatNomor: PER10/PB/2007 tanggal 7 Maret 2007, ditetapbkan bahwa Bantuan Pemerintah YangBelum Ditentukan Statusnya, sesuai dengan prinsip substance over form Standar AkuntansiPemerintah, maka Barang Milik Negara yang digunakan

Publik yang memberikan kewajaran terhadap LaporanKeuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukan review pelaporan BPYBDS di BUMN agartidak terjadi pbembukuan ganda pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sehingga menurutPemohon Banding sudah benar dalam mencatat dan memperlakukan BPYBDS sesuai denganperaturan maupun standar akuntansi yang berlaku untuk pengakuan aset, pendapatan dan biayatermasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset

Sjahrir KaizirTempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30041957Agama : IslamJenis Kelamin > LakilakiJabatan : Kabag Perlengkapan, Biro Keuangan dan Perlengkapan KementerianPerhubungan Republik Indonesia(selanjutnya disebut ahli pertama)Nama : Indra Soesetiawan, CPATempat/Tanggal Lahir : Semarang, 16041964Agama : IslamJenis Kelamin : LakilakiJabatan : Akuntan Publik di KAP Hertanto, Sidik & Rekan(selanjutnya disebut ahli kedua)Nama : Edi CahyonoTempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 02021959Agama : IslamJenis

Publik yangmemberikan kewajaran terhadap Laporan Keuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukanreview pelaporan BPYBDS di BUMN agar tidak terjadi pembukuan ganda pada Laporan KeuanganKementerian Keuangan sehingga menurut Pemohon Banding sudah benar dalam mencatat danmemperlakukan BPYBDS sesuai dengan peraturan maupun standar akuntansi yang berlaku untukpengakuan aset, pendapatan dan biaya termasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset

./1995 tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan KeuanganKonsolidasi dari Kantor Pusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingBahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualandengan perincian sebagai berikut: NoKeterangan Cfm Pemohon Banding Cfm Terbanding Koreksi Harga Pokok Penjualan Rp 4.288.080.432,00 Rp 0,00 Rp4.288.080.432,00 Bahwa menurut Terbanding, perhitungan alokasi biaya kantor pusat tidaksesuai dengan KEP62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 yang

Publik danlaporan tersebut mengungkapkan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing BUT;Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun1997, Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusatyang diaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnyabiaya administrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT dinegara tempat perusahaan yang bersangkutan

publik dan mengungkapkanrincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis danbesarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan, tidak dapatdipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding).

Juariah (Acil Tergugat) telah mengirim Surat sebanyak 2 (dua) kalikepada Penggugat yakni tanggal 15 April 2013 dan tanggal 14 Mei 2013 yang isinya10menyatakan bahwa Hajjah Juariah bersedia membayar sisa cicilan Tergugat kepadaPenggugat apabila (dengan persyaratan) :e Penggugat menyerahkan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pengangkatan Tergugatsebagai Kasir di Toko Adidas.e Audit versi Penggugat tersebut telah di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau oleh Kantor Akuntan

Publik Ernst and Young atau olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya.e Penggugat menyebutkan namanama polisi yang telah memperkosa tahanan wanita didalam kamar tahanan.Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang tentang :e keabsahan dan kebenaran atas audit yang dilakukan oleh Penggugat.e Penggugat memiliki niat untuk membuat stigma di masyarakat bahwa Polisiitu adalah pemerkosa tahanan wanita.e Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang bahwa Penggugatmempunyai

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang hasil penjualan barangberupa sepatu/sandal di toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.70.300.000 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Penggugat ditoko adidas yang Keabsahan dan Kebenarannya sangat diragukan; hal tersebut dikarenakanAudit toko Adidas yang dilakukan oleh Penggugat tersebut hanya audit sepihak saja danaudit tersebut tidak di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik ;.

Publik dan Penggugat diminta untuk menyebutkan namanama polisiyang telah memperkosa tahanan wanita ;e Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2010 tentang PengakuanTergugat yang telah menggunakan uang Toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.$9.300.000 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibuat danditandatangani oleh Maulidah (Tergugat), tapi ia tidak melihat adanya tanda tangan Rusaidi(Turut Tergugat I) dan Ani Faridah (Turut Tergugat ID) ;e Bahwa Saksi

Publik, hal ini tidak beralasan hukum, karena tanpa didukungoleh alatalat bukti yang kuat dipesidangan, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi.

Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR42.43.44.45.46.47.48,49.50.51.52.53.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Multi CocoOrganik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS) pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR43.44.45.46.47.48.49,50.51.Sz.53.34.55.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank dandepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksi H.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank danH. OJOdepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksiHal. 18 dari 48 hal. Put.

No. 112 K/Pid/2015ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentinganpribadi ;* Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TimAuditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan olehTim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas / Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatHalaman 35 dari 89 halaman Putusan No.46/Tipikor/2011/PT.Bdgdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas / Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatHalaman 66 dari 89 halaman Putusan No.46/Tipikor/2011/PT.Bdgdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

publik yang ditunjuk.

Penyidik dalam hal ini berdasarkanPenjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang mengatur bahwa Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk, diberikan dasar untuk menunjuk BPK, BPKP, Inspektorat,Akuntan Publik, maupun menemukan sendiri adanya kerugian Negarayang nyata. Hasil perhitungan yang ada sebelumnya pun dapatdigunakan oleh penyidik.

Jadi sekali lagi, peranan BPKP,Inspektorat dan Akuntan Publik disamping BPK dapat melakukanperhitungan kerugian keuangan Negara selama ditunjuk / diperintahkanoleh orang / lembaga yang memiliki kKewenangan sebagaimanadimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor.Sehingga dengan demikian berdasarkan penjelasan dalam angka 7, 8dan 9 ini dalili Pemohon yang mengatakan bahwa instansi yangberwenang untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan kerugiankeuangan Negara adalan Badan Pemeriksa Keuangan

publik yang ditunjuk,menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Kejaksaan masuk dalamkategori instansi yang berwenang dan juga instansi yang berwenangmenunjuk Akuntan Publik.

Dalam hal ini yang menjadi titik tolak adalahketentuan tersebut masuk dalam lingkungan hukum pemberantasantindak pidana korupsi sehingga secara logika hukum, maka hasiltemuan kerugian Negara dan juga penunjukan Akuntan Publik adalahdalam rangka pelaksanaan proses penyelidikan maupun prosesHal 29 dari 41 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Bin.11.penyidikan untuk menentukan jumlah kerugian kKeuangan Negara dalamtindak pidana korupsi.Berbicara mengenai kewenangan melakukan penyidikan tindak

Hilex Indonesia,lalu pada tanggal 30 Agustus 2014 dilakukan audit umum(general audit) oleh Akuntan Publik Drs. Abdurrahman HasanSalipu terhadap kewajaran laporan keuangan Koperasi UsahaBersama PT. HiLex.

publik Drs.Abdurrahman Hasan Salipu tidak dapat menyatakan pendapatatas laporan keuangan koperasi Usaha Bersama PT.

dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa , Terdakwa II danTerdakwa III selaku pengurus koperasi periode 20122015 akibattidak tertionya pembukuan koperasi oleh para terdakwa yaitusenilai Rp 13.162.336.274,(tiga belas milyar seratus enam puluhdua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluhempat rupiah) pada posisi 31 Desember 2013, sesuai denganhasil audit investigasi terhadap pengelolaan dana simpanananggota koperasi periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31Maret 2014 yang dilakukan oleh Akuntan

Publik Noor Salim,Nursehan & Sinarahardja tanggal 15 September 2015.

HAMDANI;7.1(Satu) bendel management letter audit atas laporan keuanganKoperasi Usaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs.ABDULRAHMANDikembalikan kepada Koperasi Usaha Bersama PT HiLexIndonesia & PT. HiLex Parts Indonesia ;4.Menetapkan supaya masingmasing Terdakwa dibebani biayaperkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :964/Pid.B/2019/PN.Tng., hari : Rabu, tanggal ; 27 November 2019yang amarnya sebagai berikut:i.

Publik sedangkanLaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/2007tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanHal. 49 dari 101 hal.

Publik (khususuntuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh PusatInkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS MikroBersubsidi antara lain :1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8.

Publik HASJIM & GANDARA yangberalamatkan di Jalan Gumuruh No. 25 Gatot Subroto Bandung.d Laporan Auditor dan Keuangan per 31 Desember 2005 dengan badanhukum nomor 10663 / BH / PAD / KDK.10.13 tanggal 28 Januari1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yangberalamatkan di Jl.