PerbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 11 Januari 1975 sesuai Akta Model D daftar10 Sekretariat Otorita Panakkukang Plan Kotamadya UjungPandang telah melakukan pembebasan terhadap tanah milikDahing bin Tjonga, dimanatanah tersebut terletak di LingkunganRappoconi Kecamatan Tamalate / sebelah Selatan kantor DPRDTingkat Il Makassar yaitu Persil No.25 SIl ;Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.18 PK/Pid/2008Bahwa tandatangan Sapa Dg.

Negara atas buku rincik tersebut maka setiap tahunnyaPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah membayar Pajak Bumi danBangunan, kalau sekiranya rincik tersebut palsu mengapa Pemerintahmelakukan penagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepadaPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, hal ini membuktikan bahwarinciktersebut benarbenar asli karena diterbitkan atas dasar buku rincik yang adadi Kelurahan Rappocini dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (bukti PK1)dan belum pernah dibayar/dibebaskan oleh Otorita

Mansur Kartayasa, SH., MH.) mempunyai pendapatyang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa didakwa atas tindak pidana mempergunakan surat palsudan penyerobotan/memaksa masuk ke dalam rumah atau pekaranganorang lain (pasal 263 ayat (2) KUHP dan pasal 167 ayat (1) KUHP) ;Bahwatanah yang disengketakan masuk dalam Proyek Otorita Panakukangtahun 1975 yang diantaranya terdapat tanah milik Terdakwa atas namaDahing bin Tjonga persil 25 SII Kohir71 C1 luas 0,57 ha

ratKeterangan Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ujung Pandang, LurahRappocini, Camat Tamalate dan lainlain (bukti PK4) ;Bahwa tanah Terdakwa tersebut atas nama orang tuanya (Dahing binTjonga) tercantum dalam daftar namanama pemilik tanah yang terkenaProyek Panakukang, yang belum bersedia menerima harga tanahnyaseperti tersebut dalam daftar No.1/10 nama Dahing luas tanah 3073,50 M2harga Rp.460.950, persil 25 Sil daftar tertanggal Ujung Pandang, 24 April1975 ditandatangani dengan Cap oleh Sekretariat Otorita

Penggugat:
1.Nurasiah
2.Muhammad Zen
3.Ali Umar
4.Bun Huat Suprayogo
5.Hermansyah
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Menteri BUMN RI
2.PT Pelabuhan Indonesia I Persero
3.Perwakilan Otorita Asahan
4.Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara
5.Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq Badan Pertanahan Kabupaten Asahan

., berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor HK 45/30/16/PI18.TU Tanggal 24 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;PERWAKILAN OTORITA ASAHAN, beralamat di Jalan Kapten PatimuraNo. 125 Darat, Medan Baru, Kota Medan, SumateraUtara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIANUTARA, beralamat di Jalan Kenanga Raya, Tj.

Bahwa gugatan paraPenggugat di Pengadilan Negeri Kisaran terdaftar dengan Nomor49/Pdt.G/2018/PN Kis dengan Kementerian BUMN selaku Tergugat ,PT Pelindo selaku Tergugat II, Perwakilan Otorita Asahan selakuTergugat III, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera BagianUtara selaku Tergugat IV dan Badan Pertanahan Nasional KabupatenAsahan selaku Tergugat V.2.

Gugatan Penggugat error ini persona karena dengan dikeluarkannyaPeraturan Presiden Nomor 73 tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita PengembanganProyek Asahan tanggal 31 Agustus 2018 telah menetapkan Barang MilikNegara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuanganselaku pengelola barang, kecuali yang telah tercatat di KementrianPerindustrian.

Otorita Asahan berdasarkanSertifikat HPL nomor 5 tahun 2011 yang dikeluarkan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal4 November 2010.Dalam Pokok Perkara:1.

Samindo dan Otorita Asahan danmenjelaskan batasbatas antara masyarakat dengan Otorita AsahanMenimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T.I 1 sampai dengan T.13;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T.I1 tentang UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara, T.I2 tentang UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, dan T.I3 tentang UndangUndang Nomor 1Tahun 2004

Kemudian berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973,pembangunan Batam dipercayakan kepada lembagapemerintah yang bernama Otorita PengembanganIndustri Pulau Batam.

Dengan terbentuknya BP Batam ini,maka kewenangan Otorita Pengembangan Industri PulauBatam beralin kepada BP Batam yang merupakan selakuTergugat dalam perkara ini;Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Tergugat Badan dan Jabatan Tata Usaha Negarayang menjalankan fungsi dan kewenangan negara untukkawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diPulau Batam sehingga menurut hukum administrasinegara Tergugat merupakan Pejabat dan Badan TataUsaha Negara yang sah secara hukum;2.

Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Atas Tanah HPL Otorita Batam nomor 114/JB/PL/III/2002tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp25.875.000,00 (dua puluhlima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah),Penggugat memohonkan Bank Garansi kepada PT.

Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek SengketaBertentangan Dengan Peraturan Perundangundangan yangBerlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN):1.Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan PresidenNomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam,Tergugat selaku Otorita di Pulau Batam bertanggung jawabatas pengembangan, pertumbuhan daerah industri di PulauBatam;Bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun2005 tentang Perubahan

Batam, SKNomor 045/UMKPTS/IV/1991 Pasal 17 ayat:(1) Setiap penyerahan atas bagianbagian tanah dari Hak PengelolaanOtorita Batam kepada PIHAK ketiga, akan dibuat Surat Perjanjianantara Otorita Batam selaku Pemegang Hak Pengelolaan Lahandengan pihak ke tiga yang bersangkutan;Halaman 44 dari 49 halaman.

Direktorat jenderalJenderal Sumber Daya Air.Bahwasetelah dibebaskan, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri PU No.375/KPTS/1993 tentang Pedoman administrasi Barang Kekayaan/ MilikNegara yang dikelola oleh Perum Otorita Jatiluhur jo.

Direktorat jenderal Jenderal SumberDaya Air;10.2 Bahwa selanjutnya status atas objek gugatan a quo telah diserahoperasikankepada TERGUGAT berdasarkan Keputusan Menteri PU No.375/KPTS/1993 tentang Pedoman administrasi Barang Kekayaan/ MilikNegara yang dikelola oleh Perum Otorita Jatiluhur jo.

Perusahaan UmumHalaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Bks(Perum) Otorita Jatiluhur) in casu TERGUGAT berdasarkan DaftarInventarisasi Barang Untuk Barang Tidak Bergerak Status Kelola Per: April1996 Perum Otorita Jatiluhur;10.3 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas terobukti secara sah tanah aquo tersebut telah selesai dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya kepadatiaptiap pemilik tanah yang berhak sesuai dengan peraturanperaturan yangberlaku di Indonesia.

Fotokopi Peta Situasi Pembebasan Tanah Pembuatan Saluran Sekunder ST.2Dalam Rangka Kontrak II.P.17P.30 Desa Jatimulya/Setiamekar, (diberi tandaT3);Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Bks10.11.Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375/KPTS/1993tanggal 25 Agustus 1993 Tentang Pedoman Administrasi Barang Kekayaan/MilikNegara Yang Dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur, (diberitanda T4);Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

39/KPTS/1993tanggal 8 Februari 1994 Tentang Penetapan Jumlah dan Janis Barang InventarisKekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum) OtoritaJatiluhur, (diberi tanda T5);Fotokopi Daftar Inventaris Barang untuk Barang Tidak Bergerak Status KelolaPer:April 1996 Perum Otorita Jatilinur, (diberi tanda T6);Fotokopi Surat Gugatan No.693/Pdt.G/2016/PB.Bks tanggal 20 Desember 2016,(diberi tanda T7);Fotokopi Surat No.1506.1/2017 tertanggal 15 Juni 2017 perihal PencabutanGugatan Perkara

(Terbanding/semula Penggugat) dan tidak mempertimbang kan buktibuktidari Pembanding/semula Tergugat sebagai alas hak yang menerangkanHal 6 dari 14 Putusan Nomor 102/PDT/2014/PT PBRasal usul lahan yang diperoleh PT Kencana Raya Maju Jaya sebagaipemilik lahan sengketa yang diperolehnya dari pengalokasian lahan yangberasal dari Otorita Batam/ Badan Pengusahaan Kawasan Batam secarasah.

Bahwa PT Glory Point adalah perusahaan yang hanya berkoperasi tidaksebagai perusahaan yang memasarkan bangunanbangunan milikperusahaan lain, sedangkan PT Surya Manggala Persada adalahperusahaan yang mengembangkan dan atau yang membangun bangunanserta PT Kencana Raya Maju Jaya adalah perusahaan yang memiliki lahansengketa, kebetulan Direktur PT Glory Point terlebih dahulu telahmenggugat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, PTIgata Harapan, PT Mitra Bintang Putra, PT Dharma Kemas

Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihakTerbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingtanggal 19 Februari 2014 yang pada pokoknya :Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor104/Pdt.G/2013/PN BTM tanggal 8 Januari 2014 sudah tepat dan benar dansangat sependapat dengan Penggugat/Terbanding.Bahwa Penggugat/Terbanding dipersidangan telah dapat membuktikan dasardiperolehnya lahan perkara dari Otorita

Penggugat/Terbandingdengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6, sedangkan buktibuktidari Pembanding/Tergugat yang terkait asalusul diperolehnya lahansengketa tersebut sebagaimana bukti bertanda T1 sampai dengan bukti T4,telah terbukti tidak mempunyai ijin prinsip.Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusannya bukti buktibertanda P1 sampai dengan bukti P6 dari Terbanding/ Penggugat adalahmerupakan buktibukti yang merupakan asal usul diperolehnya hak ataslahan yang di alokasikan oleh Otorita

Siti Zahara SibaraniBahwa sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Kartika,Penggugat telah berusaha untuk mengujudkan maksud dan tujuandidirikannya Yayasan Pendidikan Kartika, usaha Penggugat tersebut diawalidari pengajuan permohonan lahan ke Otorita Batam pada tanggai 18 Maret2003 dan atas permohonan Penggugat tersebut Otorita Batam telahmengalokasikan lahan seluas lebih kurang 7.700 M? yang terletak di KavlingPelopor Batu Aji, Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang Kota Batam.4.

Kerugian atas pembayaran faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunanatas pengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam sebesarRP..787.000, (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).5. Kerugian atas pembayaran faktur tagihan uang muka sebesarRp.1.575.000,(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).6. Kerugian atas pembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otoritasebesar Rp.27.584.375,(dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empatribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).7.

Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanahdiatas HPL Otorita Batam tertanggal 30 Juli 2003 dan Formulir SetoranBank BTN tanggal 13 Agustus 2003, diberi tanda bukti P3 ;4. Faktur Tagihan Uang muka tertanggal 25 Juni 2003 dan Formulir SetoranBank Mandiri tanggal 25 Juni 2003, diberi tanda bukti P4;5. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tertanggal 30 Juli 2003dan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2003, diberi tandabukti P5;6.

Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tertanggal 5 Agustus2003 dan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13 Agustus 2003,diberi tanda bukti P6 ;7. Perjanjian Hutang piutang No. 049/Kredit KUP/02.420/2004 tanggal 7April 2004, diberi tanda bukti P7;8. Akad Pembiayaan Arrum No. ARO100004 tertanggal 4 September2010, diberi tanda bukti P8 ;9. Akad Pembiayaan Arrum No. AR120002 tertanggal 14 Mei 2011,diberi tanda bukti P9 ;10.Akad Pembiayaan Arrum No.

Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita 2 X pembayaran dan telahlunas, diberi tanda bukti TIV ;5. Tanggapan surat dari Publik accountant Achmad Rasyid, Sasbullah &Jerry, keberatan untuk diaudit oleh sdr Hj.

: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ; Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum TibanMas Residence Blok E No.54 RT/RW 002/011 Kel.Tiban LamaKc.Sekupang Kota Batam ; Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari EDWIN CHARLESHUTAPEA; Bahwa Suami Pemohon bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 ; Bahwa Suami Pemohon yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEAtersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2007 di RumahSakit Otorita

bertempat tinggal di Perum TibanMas Residence Blok E No.54 RT/RW 002/011 Kel.Tiban LamaKc.Sekupang Kota Batam ;Halaman 4 dari 8 halaman penetapan nomor 1956/Pdt.P/2018/PN.Btm Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari EDWIN CHARLESHUTAPEA; Bahwa Suami Pemohon bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 ; Bahwa Suami Pemohon yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEAtersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2007 di RumahSakit Otorita

yang dialami oleh pendudukIndonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa petitum ke2 dari permohonan pemohan adalahuntuk menetapkan identitas yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 adalah benar suami Pemohon berdasarkan Surat KeteranganNikah No.13/SKN/RLH/II/99 (bukti P2) dan saat ini telah meninggal dunia padatanggal 12 Maret 2007 di Rumah Sakit Otorita

Kohir 272 Cl dengan luas 0,55 ha yaitu seluas lebihkurang 1.310 M2 yang dikuasai oleh Tergugat dan tergugat II,ternyata tanah tersebut telah dibebaskan oleh Tergugat III (PT.Timurama) melalui Badan Otorita Panakkukang Plan dimanaganti rugi terhadap tanah tersebut telah diterima oleh Alm.Rasido Bin Pandeng sebagaimana diuraikan dalam buktibertanda P.3 yaitu kwitansi No : 1/Daf.25/PB/76, demikian jugaketerangan dari saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat yangmenerangkan bahwa Rasido Bin Pandeng pernah

, tidakpernah dibebaskan baik oleh Otorita Panakkukang Plan maupunoleh PT. Timurama.ALASAN PENINJAUAN KEMBALIKARENA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM1. Pertimbagan judex factie Tentang Legal Standing PenggugatBahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 312/Pdt.G/2010/PN.Mks, Jo.

Keputusan Menteri PU No. 39/KPTS/1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/ MilikNegara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Perum Otorita JatiluhurincasuPerum Jasa Tirta Il, maka objek a guo diserah operasikanmenjadi aset serah operasi Perusahaan TERGUGAT dan tercatatsebagai kelompok aset serah operasi Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (dh.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang TidakBergerak Status Kelola Per April 1996 Perum Otorita Jatiluhur.Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT kurang pihak karenatidak menarik atau tidak melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPERA) cq.

Keputusan Menteri PU No. 39/KPTS/1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/MilikHalamanildari18 Putusan Nomor 554/PDT/2018/PT BDG.Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Perum Otorita JatiluhurinCcasu Perum Jasa Tirta Il jo.PP No. 7 Tahun 2010 tentang PerumJasa Tirta Il jo.

PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/ Daerah dan telah tercatat sebagai kelompok aset serahOperasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dh.Departemen Pekerjaan Umum) kepada Perum Jasa Tirta II (dh.Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur)in casu TERGUGATberdasarkan Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang TidakBergerak Status Kelola Per: April 1996 Perum Otorita Jatiluhur;10.3 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas terbukti secara sahtanah a quo tersebut

Rahmat (DPO)Halaman 20 dari 66 Halaman,Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Btm.untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padaSaat itu sdr.

Saeful Bahri Alias Saeful BinNurun peroleh atau terima dari seorang lakilaki yang tidak saksi kenali di PinggirJalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl.Jambi No. 1 Kec.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan diHalaman 48 dari 66 Halaman,Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Btm.bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saukil Irsadi alias Irsa BinZulkadi, berada di koskosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. JambiNo. 1 Kec.

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II (d/h PERUSAHAAN UMUM OTORITA JATILUHUR), vs. THIO TJENG HIN alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HOAT alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HUAT, dkk.

Perum Otorita Jatiluhur, yang didirikan dengan PP No. 20/1970,sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35/1980, yang selanjutnyadiatur kembali dengan PP No. 42/1990, dilanjutkan berdirinya danmeneruskan usahausaha berdasarkan ketentuanketentuan dalam PPNo. 94/1999 ini;Perum Otorita Jatilunur sebagaimana dimaksud di atas selanjutnyadiubah namanya menjadi PuT Il (vide Bukti P4 Pasal 2 ayat (1) dan (2);c.

BagianPengairan Wilayah Fisik Operasional Perum "Otorita Jatiluhur kepadaPerum Otorita Jatiluhur (Penggugat) (Bukti P 9);1617Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 April 1971 dari Pemerintah PropinsiJawa Barat kepada Perum Otorita Jatifuhur (Penggugat) (Bukti P 10);Surat No. 156/D.15/PW/71 tertanggal 27 Mei 1971, perihal PerubahanStruktur Organisasi, Proses dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi/Keuangan, dari Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat WilayahPengairan Purwakarta kepada Direktur

Pengairan Perum Otorita Jatiluhur(Penggugat) (Bukti P 11);Surat No. 184/D.15/PW/71 tertanggal 24 Juni 1971, perihal perubahanStruktur Organisasi Proses dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi/Keuangan dan Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat WilayahPengairan Purwakarta kepada Direktur Pengairan Perum Otorita Jatiluhur(Penggugat) (Bukti P 12);Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 202/KMK.013/1992 tertanggal 5Februari 1992 dimana Perum Otorita Jatiluhur (Penggugat) telah ditetapkanuntuk mengelola

Pihak Perum Otorita Jatiluhur (Penggugat) menambahkan bahwa usulanpeningkatan status asset telah pihak Perum Otorita Jatilunur (Penggugat)programkan di dalam usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) padaRKAP tahun 1999 dan RUP tahun 1999 2003 Penggugat;Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Perum Otorita Jatiluhur(Penggugat) mohon persetujuan Menteri Pekerjaan Umum RI agar lokasilokasi tanah yang termasuk diantaranya lokasi tanah persil bangunanatas tanah seluas 33.740 m?

No. 2383 K/Pdt/201120Surat No. 1/136/1999 tertanggal 4 Maret 1999, perihal Usulan PeningkatanStatus Asset Tanah Kelola, dari Perum Otorita Jatiluhur (Penggugat) kepadaSekretaris Ditjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesiaberikut lampiranlampirannya berupa Usulan Peningkatan Status Asset TanahKelola Melalui PMN Kepada Perum Otorita Jatilunur (Penggugat) Berupa DataRencana Peningkatan Status Lahan Kelola Menjadi Status Milik PerusahaanMelalui PMN pada Perum Otorita Jatilunur (Penggugat

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor : 05/KPTS/KAAT/L/I/2008, tertanggal 04 Januari 2008Halaman 13 dari 170 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN.

Tria Talang Emas, maka dalam Pasal 8 Surat PerjanjianNomor : 61/SPJ/KDAT/L/XII/2007 Penggugat wajib membayar UangWajid Otorita Tahunan atau disingkat UWTO sebesar Rp.8.796.800.250, (Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh EnamJuta Delapan Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan UangFaktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Atas PengalokasianTanah Di atas Tanah HPL Otorita Batam, sebesar Rp.219.920.006,25, (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus duapuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah

TPI Bahwa atas dasar wewenang tersebut, Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (sekarang beralin kepada Tergugat)telah mengalokasikan lahan kepada Penggugat berupa :a.

Pasal 3 : Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.d. Pasal 4 : Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadiHalaman 44 dari 170 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN.

Direktur Pemukiman Tenaga Kerja danPengembangan Sosial, Otorita PengembanganHalaman 83 dari 170 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN. TPI26. Bukti P262/.Bukti P2728. Bukti P2829. Bukti P2930.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970 ;1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal13 Oktober 1980 ;1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990tentang Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 ;1.4.

Bagian Pengairan di Wilayah Fisik Operasional Perum OtoritaJatiluhur kepada Perum Otorita Jatiluhur.Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut, makakegiatan penggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatan atasseluruh asset Jawatan Pekerjaan Umum secara De Jure diserahkan kepadaPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur.Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, makapada tanggal 28 April 1971

dilakukan serahterima Asset dari PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana BeritaAtjara Serah Terima tanggal 28 April 1971, yang ditandatangani oleh Ir.Karman Soma Widjaja, selaku Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum PropinsiJawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Baratberdasarkan Surat Perintahnja tanggal 2931971 No. 1808/A67/B.IV/Peg/71,dan Ir.

Bagian Pengairan diWilayah Fisik Operasional Perum Otorita Jatiluhur kepada PerumOtorita Jatiluhur.(11) Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNo.

B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut,maka kegiatan penggunaan, pembinaan, dan pengelolaan sertapemanfaatan atas seluruh asset Jawatan Pekerjaan Umum secara DeJurediserahkan kepada Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur.(12) Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut,maka pada tanggal 28 April 1971 dilakukan serahterima Asset dariPemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur,sebagaimana Berita Atjara Serah Terima tanggal 28 April 1971,yang

Direktur Pengelolaan Lahan KasubditFlak Atas Tanah: Bambang Eko Sutjahjo, SH (Bukti P10);Bahwa atas permohonan sebagaimana disebutkan pada point 3 (berdasarkan buktiP9), Penggugat mendapatkan surat persetujuan dan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam berdasarkan persetujuan Nomor: 3750/PL/X/2009 tertanggal16 Okotober 2009 yang ditanda tangani oleh An.

Bahwa atas permohonan sebagaimana disebutkan pada point 3 (berdasarkan buktiPb), Penggugat mendapatkan surat persetujuan dan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam berdasarkan persetujuan Nomor : 3751/PL/X/2009 tertanggal 16 Okotober 2009 yang ditanda tangani olehAn.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam;b.

Penanaman Modal Dalam Negeri biasaPada saat Batam telah dijadikan areal perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pun,kewenangan tersebut tetap diberikan kepada Tergugat II berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhanBebasBatam.Pasal3Semua aset Otorita Pengembangan

Asta Mitra Persada, diberi tanda T13 ;Foto copy Izin Prinsip Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNO. 549/IP/KA/X/2001 tanggal 03 Oktober 2001, diberi tanda T14 ;Foto copy Izin Prinsip BP Batam No.

Remote Oilfild Service dan setelah dicoba berulang kali menghubungiTerdakwa, Terdakwa tetap saja tidak bisa ditemui dengan berbagai alasan akhirnyaSaksi Gusni Dewi Zalina mencoba mencari tahu tentang urusan UWTO yangdijanjikan Terdakwa ke Kantor Otorita Batam ternyata dijawab bahwa Terdakwatidak pernah mengajukan permohonan UWTO PT.

Remote Oilfild Service;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karenaJudex Facti telah salah menerapkan hukum berdasarkan faktafakta yangterungkap di persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan penipuandengan mengaku dapat mengurus perpanjangan UWTO PT.Remote OilfildService ke Kantor Otorita Batam dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan biayaRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi yang ternyata setelahdibayar sejumlah uang yang diminta Terdakwa dan dalam waktu yang

dijanjikanTerdakwa tidak pernah melaporkan perkembangan urusan yang dimaksud dansetelah dicek ke Kantor Otorita Batam bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukanpermohonan untuk urusan UWTO PT.

(limaribu meter persegi), dan dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara berbatas dengan tanah Hj.Kamaliah = + 100 meter,Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suwilah = + 100 meter,Sebelah timur berbatas dengan tanah Inalum Otorita = + 50 meter,Sebelah barat berbatas dengan Paret = + 50 meter,Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pelunasan atastanahtanah Penggugat sebesar Rp2.898.450.000,00 (dua miliar delapanratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagiadalah

Nomor 1802 K/Pdt/2020 Sebelah timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan + 50 meter: Sebelah barat berbatas dengan Paret + 50 meter;batal dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan mengikat;3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan seluruh uang mukapembayaran sejumlah Rp966.150.000,00 (sembilan ratus enam puluhenam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensisecara tunai dan seketika serta tanpa beban apapun;4.

Kamaliah = + 100 meter;Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suwilah = + 100 meter;Sebelah timur berbatas dengan tanah Inalum Otorita = + 50 meter;Sebelah barat berbatas dengan Paret = + 50 meter;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pelunasan atastanahtanah Penggugat sebesar Rp2.898.450.000,00 (dua miliar delapanratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagiadalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;Halaman 6 dari 11 hal.Put.

Pengelolaan Pulau Batamdipegang oleh Badan Otoritas Khusus bernama Otorita Batam dengankewenangan penuh dari pemerintah pusat. Ketua Otorita Batam langsungditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga semuakementerian terkait diminta untuk mendukung penuh semua program dankebijakan Otorita Batam;Ketika reformasi berlangsung, Batam yang baru memiliki pemerintahan kotaadministratif masuk dalam daerah yang mendapatkan peningkatan statusmenjadi Daerah Otonomi.

Bukan itu saja Pulau Batam yang dikelolah oleh Otorita Batamdipimpin oleh seorang Ketua Otorita yang posisi dan kedudukannyaselevel menteri, ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden denganHalaman 30 dari 103 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2019Keppres itu terjadi selama beberapa dekade. Bahkan menterimenteriterkait diharuskan untuk mendukung penuh program yang diperlukanuntuk pengembangan Pulau Batam.

Keppres tersebut memberikan kewenangan pada BadanOtorita Batam untuk mengelola Pulau Batam dan menunjuk beberapalokasi sebagai kawasan berikat;Kewenangan Otorita Batam makin diperkuat dengan keluarnya SKMendagri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan danPenggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Otorita Batamdiberikan hak menentukan harga sewa lahan yang kemudianditetapkan sebagai Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk kurunwaktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun.

Bahwa Pasal 21 UndangUndang Nomor 53 Tahun 1999mengatur:(1) Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom,Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di daerahnyamengikutsertakan Badan Otorita Batam;(2) Status dan kedudukan Badan Otorita Batam yang mendukungkemajuan pembangunan nasional dan daerah sehubungandengan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah perlu disempumakan;(3) Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan BadanOtorita Batam

Sedangkan BP Batam adalah organisasi yang berbedadengan Badan Otorita Batam:BP Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46Tahun 2007, sedangkan Badan Otorita Batam dibentukberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentangDaerah Industri Pulau Batam:c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf ab di atas, Termohon menyimpulkan bahwa dalil Pemohonsebagaimana dimaksud di atas adalah dalil yang sesat danmengadaada;5. Bahwa:a.

Bahwa oleh karena dari Pemilik sebelumnya belum melunasi uang wajibtahunan Otorita (UWTO) maka Penggugatlah yang membayar lunas uangwajib tahunan Otorita dimaksud senilai 81.843 (delapan puluh satu ribudelapan ratus empat puluh tiga ) m 2 x Rp.29.000, (dua puluh Sembilanribu rupiah) sebesar Rp.2.373.447.000, (dua milyard tiga ratus tujuhpuluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung rentengmengembalikan modal awal yang telah ditanam berupa Pelunasanluran Wajid Tahunan Otorita (UWTO) , Biaya Cut and Fill dan atauPemotongan dan Pemadatan Lahan Siap Bangun, Biaya PembuatanAkta dan Pembebasan Rumah Liar sebesar Rp.5.783.880.000, (limamilyard tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapanpuluh ribu rupiah) atas lahan Izin Prinsip No/Tgl : B/1183/KA/BPBTM/3/2011, Peruntukan Perumahan, Luas Terukur : 29.997 m2Lokasi : Tanjuang

Bahwa benar Penggugat sebagai Pemegang saham dan menjabatsebagai Komisaris Utama di PT Sere Trinitatis Pratama ada membayaruang wajib tahunan Otorita (UWTO) terhadap lahan asset milik PT SereTrinitatis seluas + 81.843m2 akan tetapi Pengguga terlambatmembayarkan uang wajib tahunan Otorita Batam (UWTO) , sehinggakarena keterlambatan Penggugat untuk membayarkan uang wajibTahunan Otorita Batam (UWTO) tersebut, sehingga karenaketerlambatan Penggugat untuk membayarkan uang wajib TahunanOtorita Batam (UWTO

Bahwa para Tergugat sebagai Pemegang saham dan menjabat sebagaiDirektur Utama dan Direktur di PT Sere Trinitatis Pratama ada membayaruang wajib tahunan Otorita Batam (UWTO) terhadap lahan asset PT SereTrinitatis Pratama seluas 81.843 yang mana uang pembayaran tersebutmasuk sebagai saham di PT Sere Trinitatis Pratama ;9.

Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar Rp.3.360.880.000,2.

buktidua orang saksi yang masingmasing bernama saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat,kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawahsumpahnya sebagai berikut:1 Saksi I Penggugat.Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kabupaten DeliSerdang;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat di Dusun Otorita

Stb.Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Lubuk Pakam;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat di Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Sawit Seberang:Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersamasama dirumah orangtua Penggugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal;Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun2011;Bahwa

bantahannya, Tegugat telahmengajukan alat bukti dua orang saksi yang masingmasing bernama Saksi I Tergugatdan Saksi II Tergugat, kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memberikanketerangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:1 Saksi I Tergugat.Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana Tergugat dengan Penggugat menikah,karena pada saat itu saksi masih kecil;Bahwa tempat tinggal terakhir Tergugat dan Penggugat di rumah orangtuaPenggugat di Dusun Otorita

mengusir Tergugat;Bahwa setelah Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;2 Saksi II Tergugat.Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Tergugat dengan Penggugat menikah,karena sejak bertetangga dengan penggugat dan Tergugat sejak sepuluh tahun yanglalu mereka sudah merupakan suami isteri;Bahwa tempat tinggal terakhir Tergugat dan Penggugat di rumah orangtuaPenggugat di Dusun Otorita

Pettarani, maka saat ini tanah tersebut tersisa hanya seluas + 4.536m2 ;Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat Intervensi dari pemilik asalyaitu lelaki Hadaming, melalui Badan Otorita Panakkukang Plan dan IndustrialArena Kotamadya Ujung Pandang, sesuai kwitansi tanggal 20 Nopember 1975,Nomor :I/Daf.18A/PR/75, yang ditanda tangani dihadapan Camat Tamalate,Kotamadya Ujung Pandang, secara tegas menerangkan peralihan kepemilikanatas tanah Persil 22 S Il, Kohir 561 PI dimaksud lelaki dari Hadaming kepadaPenggugat

TIMURAMAmelalui Badan Otorita Pada Tahun 1975.Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yangdimaksud Peninjauan Kembali ini, yang memutuskan bahwa tanah milikHadaming yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, yang seterusnyasekarang ini menjadi untuk (diwarisi) anakanaknya (Putusan Pengadilan NegeriMakasar) adalah keliru karena tanah tersebut benar tanah milik Hadamingtetapi telah dijual kepada PT.

TIMURAMA dan bukan diwarisi oleh para ahliwaris Hadaming sehingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut yang menyatakan tanah warisan yang diwarisi oleh Hadaming kepadapara ahli warisnya menurut hukum harus dibatalkan, berhubung tanah tersebuttelah nyatanyata telah dijual oleh Hadaming kepada PT.TIMURAMA melaluiBadan Otorita Panakkukang Plan.Putusan hakim dalam perkara ini mengandung suatu kekeliruan yangnyata : Bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat

TIMURAMA dari saudaraHadaming melalui Badan Otorita Panakkukang Plan pada Tahun 1975 ;4. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa novum berupa : surat keterangan (bukti PK.0O1) dari Hadaming selaku penjual tanah, tidakbersifat menentukan karena surat keterangan tersebut bukan bukti tentangadanya jual beli antara Hadaming dengan Pemohon PK.