Ditemukan 468 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5112
  • tepat, "Karena petitum gugatanadalah tidak jelas maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima " (MA.RINo.582 K/Sip/1973) ;Menimbang bahwa oleh karena nyatanya Tergugat telah hadirdan mengajukan jawaban untuk kepentingan hukumnya, tentunya kesalahanpengetikan (clerical error) ini haruslah dinilai secara utuh denganmemperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya (positafundamentum petendi) maupun tuntutan(petitumnya), karena sesuai sistempendekatan yang jauh dari sikap formalistic legal thinking
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 22-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 24 Juni 2020 — Pemohon:
TUMPAL SITUMORANG
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR
6830
  • Oleh karena itulah pendekatanyang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikappendekatan yang bersikap formalistic legal thinking secara sempit danekstrim;Menimbang, bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan,berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (Tersangka) selaluberbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum.
    Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bigyang terlampau teknis bisa mengingkari keadilan (justice denied on atechnicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpakebijaksanaan (descrition) sering mendatangkan akibat yang tidak adil (unjustresult);Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukumacara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana(hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkansistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking
    dimana surat tersebut juga sudah ditanda tangani oleh Pemohon;Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon mengenai tidak jelasnyaSurat Perintah Penahanan Nomor : SprinHan/20/IV/2020/Reskrim terdapat 2(dua) tanggal yang berbeda yaitu tanggal 25 Mei 2020 (bukti P2) dan Tanggal25 April 2020 (bukti T43), menurut Hakim praperadilan, sebagaimana telahdipertimbangkan diawal dimana Hakim menjauhkan cara pandang atau Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bigpendekatan yang bersifat formalistic legal thinking
Putus : 11-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pra.Per/2016/PN.Sby
Tanggal 11 April 2016 — HENRY SETYOALIM MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TIMUR Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
8223
  • penjelasan pasal 80 KUHAP), sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskanmasalah ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkostatir ketentuanperundangundangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakanhukum TERMOHON melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkanPemohon telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itupendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikappendekatan yang bersikap formalistic legal thinking
Register : 15-04-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 30-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015
Tanggal 20 April 2015 — Sayuti, Lettu Inf / 2195007010275
12489
  • Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupunhukuman disiplin.Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telahcukup dipertimbangkan secara hukum oleh Judex Factie dengantepat, jelas dan tegas dalam penerapan hukum, memutus danmengadili perkara pidana a quo, sehingga dalam putusan JudexFactie tingkat pertama telah memberikan penerapan hukum kepadamasyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidanghukum secara Dictinctive thinking (terang, jelas, mampumembedakan satu
Register : 23-01-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PA BENGKULU Nomor 0087/Pdt.G/2017/PA.Bn
Tanggal 15 Agustus 2017 — Zainal Efendi bin Kasim (Pemohon Kasasi) melawanNurul Aini binti Abd. Muis (Termohon Kasasi)
10037
  • Penggugat Jadi secararedaksional memang sesungguhnya penulisan identitas Peggugatmemang kurang lengkap, namum oleh karena nyatanya Penggugat telahhadir secara person dipersidangan, tentunya kesalahan pengetikan(clerical error) ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan PUTUSAN NOMOR 0087 TAHUN 2017 Halaman 21 dari35 halamanpokok permasalahan yang dikemukakannya (posita fundamentumpetendi) maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuai sistem pendekatanyang jauh dari sikap formalistic legal thinking
Register : 06-09-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 25-04-2013
Putusan PA PONTIANAK Nomor 830/Pdt.G/2012/PA.Ptk
Tanggal 17 Januari 2013 — Pemohon Vs Termohon
110
  • initentu harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan orang tuanya terlebih gajiTermohon sebagai guru SD sangat tidak mencukupi untuk biaya pendidikan tinggianak Termohon oleh sebab itu pantas dan layak mengenai permintaan Termohonagar biaya nafkah anakanak hingga selesai perguruan tinggi ditanggung olehPemohon selaku bapaknya, biaya nafkah dan pendidikan yang Termohon minta2014.15.tersebut bukanklah untuk pemerasan sebagaimana dalil Pemohon yang selalu penuhcuriga dan berfikir negative (negative thinking
Register : 13-12-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:
BLUESCOPE STEEL LIMITED
Tergugat:
PT. APLUS PACIFIK
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
313136
  • Penggugat dengan judul Building insteel has become the real language of Australian architecture, yangditerbitkan pada tahun 2011, yang diberi tanda bukti P64a;Fotocopy Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah atas Brosur pemasaranproduk milik Penggugat dengan judul Building in steel has become the reallanguage of Australian architecture, yang diterbitkan pada tahun 2011, yangdiberi tanda bukti P64b;Fotocopy Brosur pemasaran Produk dengan merek ZINCALUME MadeOnly By Bluescope Steel dengan judul Forward Thinking
    For buildingDesigners, yang diterbitkan oleh Penggugat pada bulan Mei 2011, yang diberitanda bukti P65a;Hal 39 dari 60 hal Putusan No. 68/Pdt..SusMerek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.104.105.106.107.108.109.110.dd.112.Fotocopy Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah atas Brosur pemasaranProduk dengan merek ZINCALUME Made Only By Bluescope Steeldengan judul Forward Thinking For building Designers, yang diterbitkan olehPenggugat pada bulan Mei 2011, yang diberi tanda bukti P65b;Fotoocopy Brosur pemasaran Produk
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1139/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87505 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 04-03-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PA PONTIANAK Nomor 283/Pdt.G/2014/PA.Ptk
Tanggal 2 April 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
110
  • initentu harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan orang tuanya terlebih gajiTermohon sebagai guru SD sangat tidak mencukupi untuk biaya pendidikan tinggi2114.15.anak Termohon oleh sebab itu pantas dan layak mengenai permintaan Termohonagar biaya nafkah anakanak hingga selesai perguruan tinggi ditanggung olehPemohon selaku bapaknya, biaya nafkah dan pendidikan yang Termohon mintatersebut bukanklah untuk pemerasan sebagaimana dalil Pemohon yang selalu penuhcuriga dan berfikir negative ( negative thinking
Register : 16-05-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Ktg
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
WIWIN B. TUI, SH
Terdakwa:
ARMAN PAPUTUNGAN alias ARMAN
3714
  • Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally doing as aninterdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan, merupakankonsepkonsep yang saling berhubungan.Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur Sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akanakibatnya.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1148/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 14 September 2015 — H. Ariefizar Rz Bin Alm Razali Arif
9331
  • 128 Perempuan Feminisme & Islam 27.000 8 216.000129 Perjanjian Internasinal 27.000 8 216.000130 Piagam Umat Islam 10.000 8 80.000131 Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai 40.000 8 320.000134 Reideologi Islam 46.000 8 368.000135 = Risalah Khitbah 45.000 8 360.000136 = Siroh Nabawiyah 70.000 8 560.000137 Sistem Ekonomi Islam 65.000 8 520.000138 Politik Ekonomi Islam 60.000 8 480.000139 Hukum Seputar Asuransi 5.000 8 40.000140 = Spiritual Thinking
    Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai 40.000 8 320.000134 Reideologi Islam 46.000 8 368.000135 Risalah Khitbah 45.000 8 360.000136 Siroh Nabawiyah 70.000 8 560.000137 Sistem Ekonomi Islam 65.000 8 520.000138 Politik Ekonomi Islam 60.000 8 480.000139 Hukum Seputar Asuransi 5.000 8 40.000140 Spiritual Thinking 39.800 5 199.000141 Poligami Yang Tak Melukai 17.500 5 87.500142 Rahasia HalalHaram 39.000 5 195.000143 Ringkasan Shahih Muslim 229.000
Putus : 27-10-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K /TUN/ 2009
Tanggal 27 Oktober 2009 — DANIEL SARAGIH, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),
27310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula putusanputusan dalamperkara perdata di maksudkan, ternyata objek/tanahnya tidak adarelevansinya/non identik dengan tanah yang dipersengketakan dalamperkara Tata Usaha Negara ini, sehingga hak Pemohon Kasasi atas tanahterperkara sesungguhnya belum pernah diperiksa dan diadili olehPengadilan manapun juga;Judex Factie bertindak terlalu kaku dan formalistik (formalistik legal thinking)dalam melihat/mengartikan/menilai bukti alas hak kepemilikan yang adapada Pemohon Kasasi atas tanah terperkara
Register : 22-05-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN TILAMUTA Nomor 19/PID.B/2013/PN.TLM
Tanggal 29 Juli 2013 — KASBUN KAMANA alias ETE
8849
  • Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally doing as aninterdependent triad conceps Kehendak, berpikir? dengan sengaja melakukan, merupakankonsepkonsep yang saling berhubungan.Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur Sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akanakibatnya.
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1140 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
10860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor1 140/B/PK/PJK/2017Xl.Kekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 12-04-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN SELONG Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Sel
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
1.LALU MURLI alias MAMIQ HURIANA
2.LALU MAHYAN
3.BAIQ NURI alias INAQ ZOHANAH
4.LALU MURAHAT alias MAMIQ SAAT
5.BAIQ NURMINI
Tergugat:
1.MAMIQ PASTIA
2.MAMIQ KUSMAWATI
3.MAMIQ SAHNI
4.MAMIQ SUDARNI
5.HAJI KASWINI
6.HAJI HUSPIANI
7.HAJI SAEFUL RAHMAN
Turut Tergugat:
1.LALU HASANUDDIN
2.LALU SAHRUL
3.BAIQ SUMIATI
4.BAIQ MARIATUN
5.BAIQ SITI
6.BAIQ INDRA BULAN
7.BAIQ NURIM
8.LALU SUL
9.LALU MUSTIADI
10.BAIQ SUBAHIYAH
7325
  • Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikirsecara transformative.
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 15 September 2020 — Pemohon:
PREDDY SETIAWAN
Termohon:
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat
22795
  • Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskanmasalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap FormalisticLegal Thinking secara sempit;B. ALASANALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN AQUO PENETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH TERMOHONTIDAKLAH BERALASAN HUKUM, PREMATUR DANHANYALAH UNTUK KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU 1.
Putus : 20-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/Pid/2012
Tanggal 20 Maret 2012 — TATI Binti HENDRA
5767 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.78/PID/2011/PT.JBI tanggal 14September 2011 telah menyimpang dari ketentuan Hukum Positif dalam HukumPidana yaitu adalah mencari kebenaran materiil, bukanlah kebenaran formil,dan di dalam memutus Perkara Pidana harus dihindarkan jalan pikiran danpenelahaan secara Formalistik Legal Thinking, sehingga pengadilan dalammemberikan putusan harus wajib mengetahui penalaran yang tidak sajaterdapat dalam persidangan tetapi harus menggali faktafakta yang terungkap dipersidangan dan yang berhubungan serta
Putus : 31-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
266105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan.Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking