Orda Musi Banyuasin Periode 20122017 sebagaimana Keputusan Majelis Pengurus Wilayah ICMI OrwilSumatera Selatan Nomor: 025/SK/ICMI.07/KW.SEK/07/2012 tanggal 16Juli 2012; Bahwa pada Tahun Anggaran 20122013 Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin memberikan bantuan dana hibah untuk operasional IkatanCendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Musi BanyuasinHim. 6 dari 53 hlm. Put.

No. 63/G/2018/PTUNPLG13.14.15.16.17.18.19.P13P14.1:P14.2:P15P16P17P18025/SK/ICMI.07/KW.SEK/07/2012 tentang Pengesahan SusunanMajelis Pengurus Daerah Ikatan Cendikiawan Muslim SeIndonesiaMusi Banyuasin Periode 20122017, tanggal 16 Juli 2012 (fotokopidari fotokopi); : Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palembang No. 19/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg tanggal 24 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi);Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 (sesuai dengan asli);Tanda Bukti

(sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu riburupiah), dengan perincian terurai dalam Putusan Nomor: 19/pid.SusTPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, dan penyimpangan dalam Penggunaandana bantuan hibah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk ICMIKabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012 tersebut terjadi pada saatDarmadi, S.Ag., M.Pd.l. bin Somed (in casu Penggugat) sebagai salah satuSusunan Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim SeIndonesiaMusi Banyuasin Periode 20122017

Dengan demikianmaka gugatan Penggugat sangat keliru mempersoalkan bagian yangbukan hak Saudara)Oleh karena itu, posita angka 2 tersebut patut dikesampingkan karenatidak berdasar dan tidak beralasan;Tanggapan terhadap posita angka 3 gugatan Penggugat;Naskah asli posita angka 3 sebagai berikut :Bahwa berdasarkan kesepakatan antara TERGUGAT denganPENGGUGAT, kewajiban pembayaran atas sewa menyewa tersebutmenjadi tanggung jawab TERGUGAT karena kapasitas TURUT TERGUGATsebagai Gubernur Papua Barat Periode 20122017

Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian sewamenyewa terhadap rumah milik Penggugat yang beralamat di Jalan Karya AbriSanggeng, Manokwari Papua Barat, yang selanjutnya rumah tersebut ditempatioleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Papua Barat periodetahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan pembayaran atas kenikmatantersebut yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah per tahun selama 5 (lima) tahunterhitung sejak tahun 20122017

Asli Surat penolakan pernikahan atas nama LULUK KHORINAH Nomor :B.0469/Kua.15.35.10/Pw.01/12/2017 tanggal 20122017 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanNgantang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, olen Ketua Majelis diberitanda (P.7);Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal sebagaimana yang telah termuat

Keluarga atas nama para Pemohon Nomor3507251910090358 tanggal 20122017 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilhalaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1964/Pdt.P/2021/PA.Kab.MIgKabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, olehHakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yangbersangkutan;e.

Putusan No. 683/Pdt.G/2019 /PA.PoNomor : 3504136608980001 tanggal 20122017, bermaterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda (P11);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 696/69/XII/2013 tanggal 27 Desember2013, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat)yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Rejotangan Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti

Bukti P53: Surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Provinsi Jawa Timur Nomor : 028/PT/Prov/XxX/2012tanggal 13 Maret 2012 hal Permohonan SK PengurusPPLPPT PGRI Malang Masa Bakti 20122017 ; (Sesuaifoto kop)) ;: Keputusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Provinsi Jawa Timur No. 005/SK/Prov/XX/2012 tanggal01 Juni 2012 tentang Pemberhentian PengurusPerkumpulan Pembina Lembaga PendidikanPerguruan Tinggi Persatuan Guru Republik IndonesiaMalang Masa Bakti 2006 2012 Dan PengangkatanPengurus

dan Pengawas Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan GuruRepublik Indonesia (PGRI) Malang Masa Bakti 20122017 ; (Sesuai foto kopi) ;: Keputusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Provinsi Jawa Timur No. 007.A/SK/Prov/XX/2013 tanggal14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Pengurus danPengawas Perkumpulan Pembina LembagaPendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia Malang Masa Bakti 20122017 DanPengangkatan Pengurus dan Pengawas PenggantiAntar Waktu (PAW) Perkumpulan

Pembina LembagaPendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia (PGRI) Malang Masa Bakti 20122017 ;(Sesuai foto kopi) ;: Keputusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Provinsi Jawa Timur No. 010/SK/Prov/XX/2017 tanggal20 Mei 2017 tentang Perubahan Atas KeputusanHalaman 70 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUNJKTo758596061.62..

Bukti P 57Bukti P 58Bukti P59 :Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)No. 007.A/SK/Prov/XX/2013 tentang PemberhentianPengurus dan Pengawas Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan GuruRepublik Indonesia Malang Masa Bakti 20122017 DanPengangkatan Pengurus dan Pengawas Pengganti AntarWaktu (PAW) Perkumpulan Pembina LembagaPendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia (PGRI) Malang Masa Bakti 20122017 ;(Sesuai foto kopi) ;: Pakta Integritas tanggal 2

Paul Halek, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-20122017-0002 antara INTENLAK dengan YENNY, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor180203XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah KabupatenLampung Tengah tertanggal 20122017, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;1.2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPadang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, NomorXXXXX/2013 Tanggal 20 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberiHalaman 4 dari 15, Putusan

/A/SK/MUNAS/11/2007 tanggal 16November 2007, untuk periode Masa Bhakti tahun 2007tahun 2012.Yang semula SEKJEN TERLAWAN II Rina Fahmi Idris yang kemudiandiganti oleh TERLAWAN Ill sebagai SEKJEN dari TERLAWAN Il;Bahwa setelah masa periode jabatan Rina Fahmi Idris sebagai KetuaUmum DPP IWAPI berakhir kemudian dalam MUNAS ke VIII, terpilihkembali TERLAWAN II sebagai Ketua Umum IWAPI dengan periodemasa jabatan 20122017.

Tetapi kemudian pada tanggal 26 November2012, TERLAWAN II mengundurkan diri dari jabatannya sebagai KetuaUmum IWAPI berdasarkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Ketua UmumDPP IWAPI Periode 20122017 tertanggal 26 November 2012 yangdikirim kankepada seluruh rekanrekan Pengurus DPP, DPD, DPC, DPRan IWAPI diSeluruh Indonesia;Hal 7 dari 104 hal.Put.No.368/Pdt.P1w/2015/Pn.Jkt.Pst6. Bahwa atas pengunduran diri TERLAWAN Il tersebut, dalam Sidang PlenoDPP IWAPI di tetapkan Ny.

Bahwa terdapat "kelucuan" Perlawanan yang dimohonkan PELAWAN.Yaitu bagaimana mungkin tiga peristiwa penting terjadi pada hari yangbersamaan yaitu pada tanggal 26 November 2012 PELAWAN menyatakanpada tanggal itu terpillh TERLAWAN 11 pada MUNAS VIZI versiTERLAWAN Il untuk masa jabatan 20122017. Namun pada hari yang samaTERLAWAN II juga mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP IWAPI.Kelucuan ini pun mencapai puncaknya dengan terpilihnya Ny.

Bahwa setelah masa periode jabatan Fahrina Fahmi ldris sebagaiKetua Umum DPP IWAPI berakhir kemudian dalam MUNAS ke VIII,TERLAWAN II terpilin kembali sebagai Ketua Umum IWAPI denganperiode masa jabatan 20122017.

Tetapi kemudian pada tanggal 26November 2012, TERLAWAN II mengundurkan diri dari jabatannyasebagai Ketua Umum IWAPI berdasarkan Surat Pengunduran DiriSebagai Ketua Umum DPP IWAPI Periode 20122017 tertanggal 26November 2012 yang dikirimkan kepada seluruh rekanrekan PengurusDPP, DPD, DPC, DPRan IWAPI di Seluruh Indonesia;4. Bahwa atas pengunduran diri TERLAWAN Il tersebut, dalam Sidang PlenoDPP IWAPI di tetapkan Ny. Gloria Imam Soepardi, menjadi Ketua UmumDPP IWAPI menggantikan TERLAWAN Il;5.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108202209060284, tanggal 20122017,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenAceh Utara, yang telah dinazegelen, setelah diteliti, ternyata cocok denganaslinya lalu diberi kode P.2;3.

., (Selaku Sekretaris DPC)Perihal Surat Pernyataan Pemberian Dukungan Bakal Calon Bupati DanWakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 20122017 yangditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten MamberamoTengah dan pada intinya menyatakan dan menegaskan bahwa dengan iniPartai HANURA Kabupaten Mamberamo Tengah menyatakan dengantegas dan terang bahwa, dukungan secara penuh diberikan kepada Sdr.R. HAM PAGAWAK,SH., M.Si., dan Sdr. YONAS KENELAK,S.Sos.

Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 20122017, An.Para Penggugat (Sesuai dengan aslinya) ;Bukti P 13: Surat DPP Nomor: SKEP/B/605/DPPHANURA/IX/2012, tanggal07 September 2012 Tentang Pengesahan Nama V Calon Bupati Kab. MamberamoTengah Provinsi Papua Periode 20122017, An. Para Penggugat (Sesuai denganaslinya) ;BuktiP14: Surat DPC Partai Hanura Nomor: A001/DPCHANURA/MAMBTENG/IX/2012, tanggal 22 September 2012 Tentang Dukungan PartaiHanura Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.

Mamberamo Tengah ProvinsiPapua Periode 20122017, An. Para Pengguat (Sesuai dengan aslinya) ;Bukti P15: Surat DPP Partai Hanura Nomor: SKEP/103.A/DPDHANURA/Papua/IX/2012, tanggal 21 September 2012 Tentang Reposisi dan RevitalisasiDewan Pimpinan cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab.

18 Juni2015 dibawah register perkara Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tob, yang isinya menerangkan padapokoknya halhal sebagai berikut:1Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pimpinan Gereja Masehi Injili di Halmahera(GMIH) atau sebutan lain sebagai Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili diHalmahera disingkat BPHSGMIH, dalam kedudukan/jabatan sebagai Ketua danSekretaris BPHSGMIH yang terpilih pada Persidangan Sinode GMIH XXVII tahun2012 di Desa Dorume Kecamatan Loloda Utara untuk masa bakti tahun 20122017

Dalam Eksepsi:Para Penggugat tidak berwenang untuk menggugat objek sengketa;Bahwa Para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Ketua dan Sekretaris BPHShasil Sidang Sinode GMIH di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera1112Utara tidak berwenang untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa karena kedudukan ParaPenggugat sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH periode 20122017 sebagai hasil SidangSinode GMIH di Dorume tahun 2012 telah digantikan oleh Ketua dan Sekretaris BPHS GMIHhasil

MAT AMIN bin SAFEI selaku Ketua KoperasiIndo Plasma Bersaudara periode tahun anggaran 20122017 telah menyalahiketentuan Pasal 22 Ayat (6) AD/ART Koperasi Indo Plasma Bersaudara yangberbunyi Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus,harus terlebin dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota(RA) dan hanya berpedoman kepada surat hasil rapat anggota tahunan tahunbuku 2012 yang ditandatangani oleh Husin Hasim Kuraga, S.E., Kabid Koperasipada Dinas Koperasi UKM Perindag

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 20122017 atasnama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danHalaman 3 dari 15 hal. Put. No 903/Padt.G/2020/PA. TmgPencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2). Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanTemanggung Kabupaten Temanggung, Nomor 0448/113/VIII/2019Tanggal 29 Agustus 2019.

PTPGRI) Malang periode tahun 20122017 tersebut ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dari bukti T.1l 8 yang diajukanoleh Termohon II berupa : Risalah Acara Pengurus PPLP PT PGRIMalang, periode 2012 sampai 2017, tanggal : 28 Mei 2012 , JUGAmenunjukkan FAKTA HUKUM bahwa benar pada hari Senin , tanggal 28Mei 2012, telah telah diadakan Rapat Pengurus Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia (PPLP.

PTPGRI) Malang periode tahun 20122017 dengan Hasil . Anggota Pengawas terpilih : 1.Prof DR. TRIESEDY WAHYONO.MM.2.Ny. DIMAS PRATIDINA PURI ASTUTI H , tersebutdiatas ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan hukumtersebut diatas menunjukkan bahwa benar terdapat adanya FAKTAHUKUM bahwa telah terjadi dan atau benar terdapat adanyaRapat Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas PerkumpulanPembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan GuruRepublik Indonesia (PPLP.

,M.Hum Nomor. 40 tanggal15 Juni 2012 tidak ada perbedaan dengan isi seluruh dokumen rapatanggota pengurus dan anggota pengawas PPLPPT PGRI Malang periodetahun 20122017 pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 dan rapat timformatir hari Selasa tanggal 30 Mei 2012, maka tidak dapat.dikategorikan sebagai terdapat keterangan palsu yang dituangkan dalam akta autentik; 93Bahwa , Saksi ahli juga menerangkan, apabila ternyata di dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 40 tanggal 15 Juni 2012terdapat keterangan

yang tidak sesuai dengan isi seluruhdokumen rapat anggota pengurus dan anggota pengawas PPLPPT PGRIMalang periode tahun 20122017 pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012dan rapat tim formatir hari Selasa tanggal 30 Mei 2012, maka tidak.dapat sertamerta dinyatakan sebagai keterangan tidak benar/keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap (Drs.

Pada tanggal 20122017, jam 10:14:04 WIB, dari pengirim nomor082388395605 yang tercatat dengan inisial A kepada sdr. IMBALOSITINDAON dengan is isms selasa hkg: 7321. Ok=723, ob=564,cp=20, ttlob=584,hd=), setor=584, tlgdicicik &dibls.*trims#.Merupakan rincian total penjualan sdr.

TTLSETOR=1820. + Bb.3024=SETOR.BERSIH=4844.OKE..TRIMS.2.Pada tanggal 20122017, jam 10:14:04 WIB, dari pengirim nomor082388395605 yang tercatat dengan inisial A kepada sdr. IMBALOSITINDAON dengan is isms selasa hkg: 7321. Ok=723, ob=564,cp=20, ttlob=584,hd=), setor=584, tlgdicicik&dibls.*trims#.Merupakan rincian total penjualan sdr.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon II Nomor6472052511073469, tanggal 20122017, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KutaiKartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberikode (P.1);2.

Meningkatkan profesionalisme institusi Pemerintah Daerah, DPRD danmasyarakat;Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis;Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis padaekonomi kerakyatan;Menegakkan supremasi hukum dan ketertiban;Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu;Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadaplingkungan;Bahwa selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Bekasi tahun 20122017, visi misi

Kabupaten Bekasi adalah:Terwujudnya Kabupaten Bekasi Yang Demokratis, Produktif, Berdaya Saingdan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Melalui PenguatanSektor Perindustrian, perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Pada Tahun2017; dan memiliki Misi Kabupaten Bekasi sebagai berikut:Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaanpembangunan Kabupaten Bekasi serta dalam mewujudkan visi KabupatenBekasi, ditetapkan 5 (lima) Misi RPJMD Kabupaten Bekasi 20122017, yaitu:1

(1) dianggapbertentangan dengan tujuan kepariwisataan sebagaimana tersebut diatas sehingga dalil Pemohon sangat tidak relevan dan tidak berdasar;Bahwa justeru tujuan kepariwisataan sesuai maksud Pasal 4 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 adalah sesuai dan selaras dengan denganvisi dan misi Kabupaten Bekasi yang dituangkan dalam RencanaHalaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025 dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 20122017

lebihbesar lagi;Bahwa alasan Pemohon, ketentuan Pasal 47 ayat (1) dianggapbertentangan dengan tujuan kepariwisataan sebagaimana tersebut diatas sehingga dalil Pemohon sangat tidak relevan dan tidak berdasar;Bahwa justeru tujuan kepariwisataan sesuai maksud Pasal 4 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 adalah sesuai dan selaras dengan denganvisi dan misi Kabupaten Bekasi yang dituangkan dalam RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025 dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 20122017

identitas Pemohon yang digunakan saat ini, sebagaimana tertulis dan terbaca pada dokumen:

- KTP Pemohon NIK: 7604035005760003 tertanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

- Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 7604032712090002 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7604-LT-20122017

KotaBekasi dengan sertamerta mewakili dan/atau menjadi kuasa ParaPenggugat selaku karyawan dalam persidangan sebagaimana Surat KuasaKhusus tertanggal 4 Agustus 2016 adalah tindakan tidak dibenarkan;Tugas pimpinan cabang hanya dapat melakukan advokasi jika adanyapenunjukkan permintaan secara resmi dari PUK SPKEPSPSI untukmelakukan advokasi dan/atau menjadi kuasa hukum Para Penggugat dipersidangan perselisihan hubungan industrial, sebagaimana diatur dalamPasal 39, angka 4 (4.2d) AD/RT SPKEP SPSI Tahun 20122017

dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur terkait serikatpekerja namun secara khusus harus mengacu pada aturan dalam masingmasing organisasi serikat pekerja itu sendiri;Maka karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada AD/RTSPKEP SPSI Tahun 20122017, untuk itu kuasa Para Penggugat tidakmempunyai hak untuk menerima kuasa atau mewakili Para Penggugatkarena sama sekali tidak berhak untuk beracara di Pengadilan HubunganIndustrial

Nomor 1413 kK/Pdt.SusPHI/2017Indonesia (PC SPKEP SPSIl) Kabupaten Kota Bekasi terbukti tidakmempunyai hak untuk menerima kuasa atau mewakili Para Penggugatkarena tidak berhak untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrialsebagaimana AD/RT SPKEP SPSI Tahun 20122017;Bahwa dikarenakan kuasa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hakuntuk menerima kuasa atau mewakili Para Penggugat (persona standi injudicio)", maka secara tidak langsung Surat Kuasa Khusus tertanggal 4Agustus 2016 tidak memiliki syarat

pada tingkat unit kerja meliputi 1 (satu)perusahaan dalam lapangan pekerjaan tertentu, maka dengan demikiansurat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan cacat formil;Meski dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur terkait serikatpekerja namun secara khusus harus mengacu pada aturan dalam masingmasing organisasi serikat pekerja itu sendiri berdasarkan AD/RT SPKEPSPSI Tahun 20122017

;Maka karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada AD/RTSPKEP SPSI Tahun 20122017, untuk itu kuasa Para Penggugat tidakmempunyai hak untuk menerima kuasa atau mewakili Para Penggugat karenasama sekali tidak berhak untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa dikarenakan kuasa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hakuntuk menerima kuasa atau mewakili Para Penggugat (persona standi injudicio), maka secara tidak langsung Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus2016 tidak memiliki