sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

P4 yaitu akta jual beli tanah sengketa di atas,yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah (dalam hal iniCamat, di mana tanah itu terletak) menurut Pengadilan Tinggi adalahperbuatan yang sudah selayaknya/patut sehingga bukti P2 dan bukti P4 ituadalah sah dan berkekuatan hukum;Berdasarkan pendapat dari Cornelis van Vollenhoven seorang AntropologBelanda yang dikenal akan karyanya Hukum Adat di Hindia Belandasehingga ia dijuluki bapak Hukum Adat dalam bukunya Het Adatrecht vanNederlandsdh Indie

Gouvenement Van Ned Indie (Novum);. Bahwa tanah bekas hakhak barat yang dikenal dalam istilah Verpondingdalam UndangUndang Nomor /72 tahun 1958 tentang pajakverponding untuk tahuntahun 1957 dan berikutnya digunakan untukmenyebut salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap bendabendatetap atau tanah. Pada praktiknya seperti juga dilakukan olehMahkamah Agung dalam putusan Nomor 34 K/TUN/2007, istilahEigendom Verponding digunakan untuk menunjuk suatu hak milikterhadap suatu tanah;.

Bahwa oleh karena hak Eigendom Verponding Nomor 1484 atas namaT.Gouvenement Van Ned Indie dan yang bersangkutan bukan WNI,maka hak Eigendom Verponding Nomor 1484 menjadi tanah Negara;10.Bahwa oleh karena menjadi tanah negara maka penguasaan ada padaPemerintah Kota dimana tanah eigendom tersebut berada;11.Bahwa perlu diberikan penegasan, bahwa hakhak postal dan erpachtdi atas tanah eigendom Kotapraja menurut ketentuan UndangUndangPokok Agraria konversinya menjadi Hak Guna Bangunan;12.

Pagar Gunung Kencana dengan pihak ketiga;16.Bahwa pada tanggal 17 Juli 1976 terbit Salinan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor SK.231/HGB/DA/76 (bukti T. 7) yangmenyatakan bahwa PT Pagar Gunung Kencana selaku Pemohon, telahmohon ijin untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah negarabekas hak Eigendom Verponding Nomor 1484 atas namaT.Gouvenement Van Ned Indie (bukti TIII1);17.Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut PT.

Gouvenement Van Ned Indie, dan menjadiSertifikat HGB Nomor 73/Desa Kartoharjo dengan masa berlaku hanya30 tahun dan telah berakhir pada tanggal 25 Oktober 2006 (bukti TIII1),maka menjadi kewajiban hukum bagi pihakpihak yang masihmenguasai hakhak tanah tersebut agar segera mengosongkanbangunanbangunan yang berdiri di atas sertifikat induk (Sertifikat HGBNomor 73/Desa Kartoharjo), sehingga hak tersebut kembali kePemerintah Kota Semarang sebagai pemilik sah atas tanah di JalanAlunalun Selatan Semarang

Maatschapij Indie;1.2. Tanah dan bangunan di Jalan Ir. Juanda No. 23, 25, 27 DagoBandung, Jawa Barat, Peta Uraian No. 53 Eigendom Surat Ukur152/1957;1.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Flores No. 71 ABandung, Jawa Barat, Eigendom Verponding No. 6047;Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK1.4.

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie

yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dantidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkarapidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagalsubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalandengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesiaadalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas o/ehHoofgerechshof van Nedherland Indie

struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional.Berdasarkan data kadasterial yang tercatat pada Kasie Pengukuran danPendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagaimanatersebut pada Surat Kantor Pertanahan Jakarta Selatan cq Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah NO.1.711.2/16611/S.V/2003 tanggal17 September 2003 dijelaskan bahwa bahwa eigendom verpondingNo.8361 tersebut tercatat atas nama WNederlandsch IndischeSchoengandel Maatschappij Bat'a (perusahaan sepatu BataNederlandsch Indie

Eigendom verponding No.8361 tersebut terakhirterdaftar atas nama atas nama Nederlandsch Indische SchoengandelMaatschappij Bata (perusahaan sepatu Bata Nederlandsch Indie)berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta No.44 tanggal 17 Januari 1950.Karena itu gugatan dengan mendasarkan pada ex. Eigendom verpondingNo.8361 tersebut tidak memiliki dasar hukum dan karena itu haruslah ditolak.5.

itu validitas keabsahan data tentang eigendom verponding, adalah dataadministrasi yang ada di instansi Pendaftaran Tanah pada KantorPertanahan Kota/Kabupaten incassu Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.Berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Jakarta Selatan cq Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah No..711.2/16611/S.V/2003 tanggal 17September 2003 dijelaskan bahwa Eigendom Verponding No.8361 tercatatatas nama Nederlandsh Indische Schoenhandel Maatschappij Bat'a(Perusahaan Sepatu Bata Nederlandsch Indie

Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN TasIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie

K.6 D.S.M.W.W tertanggal 13 Agustus 1931 danPeta Tanah No. 2476/01245 yang merupakan gabungan dari ex.Eigendom Verponding No. 9 dan No. 33 yang terdaftar pada KantorTurut Tergugat atas nama Het Government Nederland Indie, yangtelah diberikan oleh Government Nederland Indie kepada DeliSpoomeg Matschappij (DSM) pada tahun 1918 dengan HakKonsesi..

EigendomVerponding No. 9 dan No. 33 yang terdaftar pada Kantor TurutTERGUGAT atas nama Het Government Nederland Indie, yangtelah diberikan kepada DSM di Indonesia pada tahun 1918 denganHak Konsesi..

Terdaftar atas nama Gouvernement Van Net Indie, yang telahberakhir haknya tanggal 24 September 1991 terletak di Jalan Jawa/Jalanmadura kelurahan Gang Buntu, kecamatan Medan Timur, sebagaimanadiuraikan dalam surat keterangan pendaftaran tanah masingmasingtanggal 25 Pebruari 2004 No. 20/PKM/2004 dan No.2I/PKM/2004 yangdimohon hak pengelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;Bahwa Drs,H.

Terdaftar atas nama Gouvernement Van Net Indie, yang telahberakhir haknya tanggal 24 September 1991 terletak di Jalan Jawa/JalanMadura kelurahan Gang Buntu, kecamatan Medan Timur, sebagaimanadiuraikan dalam surat keterangan pendaftaran tanah masingmasingtanggal 25 Pebruari 2004 No. 20/PKM/2004 dan No.2I/PKM/2004 yangdimohon hak pengelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;Bahwa Drs,H.

,benar terdaftar atas nama Governement Van Net Indie, yang telah berakhirhaknya tanggal 24 September 1991 terletak di Jalan Jawa/Madura KelurahanGg. Buntu Kec.

dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

, yang merupakan tanahyang dilangsung dikuasai oleh Negara (tanah negara), tanah manaberasal dari hak Eigendom Verponding dan masih tercatat atas nama HetGovernement Van Nederlands Indie dan haknya telah berakhir padatanggal 24 September 1961 (bukti TT1);Bahwa berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979menentukan bahwa Tanah bekas Eigendom Verponding dapat diKonversi Haknya dan berakhir masa berlakunya selambatlambatnyapada tanggal

denganstatus Tanah Negara bekas hak Eigendom Verponding yang terdaftaratas nama Gouvernement Van Nederlands Indie, haknya berakhir tanggal6 September 1961 (Bukti TT1) untuk keperluan Pembangunan PusatPerdagangan dan Perkantoran sebagai Penunjang Sumber Pendapatan(PAD) Kota Medan dalam rangka Pembangunan Kota Medan sebagaiKota Metropolitan;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Walikota Medan makaWalikota Medan telah mengajukan Permohonan Hak (HPL), kepada BPNKota Medan;Bahwa dengan adanya

SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kKepemilikantanah, sedangkan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapatmenunjukan bukti sertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan buktibuktikepemilikan tanah berupa :1) = Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina(salinan atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuanGubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal28

Namun saat itu Saksi E.A.SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kKepemilikan tanah, sedangkanHalaman 21 dari 151 Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikathak milik tetapi hanya menunjukkan buktibukti kepemilikantanah berupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinanatas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur HindiaBelanda, Resident

SILOOY dengan membawabuktibukti kKepemilikan tanah berupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina(salinan atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuanGubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal28 Maret 1996 Nomor : 20/DUD/TD/IIV1996 yang diketahui olehCamat Nusaniwe Drs. .

SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti Kepemilikan tanah,sedangkan terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan buktisertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan buktibukti kepemilikan tanahberupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinanatas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur HindiaBelanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28Maret

SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah,sedangkan terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan buktisertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan buktibukti kepemilikan tanahberupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinanatas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur HindiaBelanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28Maret

WalikotaJakarta Utara No. 3262/073.513tertanggal 28 Agustus 1998, yang ditujukan kepadaSaudara Tergugat IV sehubungan dengan permohonanSaudara Tergugat IV untuk mendapatkan Surat IzinPendahuluan Persiapan berdasarkan SK GubernurKDKI Jakarta Nomor 316 Tahun 1984, dijelaskan kepadaSaudara Tergugat IV bahwa tanah yang dimohon jn casutanah yang didalilkan oleh Penggugat telah dibeli dariSaudara Tergugat IV adalah tanah negara bekas HakEigendom Verponding No. 6334 sisa atas nama GovernmentVan Nederlandsch Indie

disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang HukumPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurliike person (manusia) dan hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

EigendomVerponding Nomor 6418 telah hapus dan tidak eksis lagi; (buktiPemohon Kasasi 16);e Bahwa SKPT Nomor 1116/1984 tertanggal 12 Desember 1984tersebut di atas, pada perkembangan selanjutnya kembali ditegaskanlagi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakartamelalui Surat Nomor 1.711.72/20/31/PT/1994 tertanggal 14 April 1994perihal Penjelasan Acta Grosse Nomor 6418 yang pada intinya bahwaTanah Eigendom Verponding Nomor 6418 sejak tanggal 13 Mei 1930tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandsh Indie

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

TgtPenuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum

Memerintah daerahdaerah tersebut, denganmembuat kwalitas hukum kebenaran diri sendiriperusahaan(KKB/PKB) dengan tujuan hukumnyaharus mendatangkan keuntungan bagi property/perusahaan,dibuatkan Wetboek van Strafrecht voorNetherlands Indie = indonesia dengan asasconcordante beginsel, dan hukum pidana TheKingdom of Netherland sebagai catatan kaki atau5.

Algemene Bepalingen van Wetgeving voorNederlandsch Indie (Ketentuan umum perundangundangan di Indonesia);. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undangundang HukumPerdata):. Wetboek van Koopli indel (K.U.H. Dagang);4. Reglement op de Rechteiiijke Organisatie en hetBeleid der justitie (RO Peraturan susunanpengadilan dan pengurusan justisi);6.

UU No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. dasar hukumperubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadiWetboek van strafrecht (WvS),yang kemudian dikenal dengan namaKitab UndangUndang Hukum Pidana,Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.DpsVoor Netherland Indie = untuk Hindia Belanda aturan hukum ini berlakuuntuk di property perusahaan hindia belanda tidak berlaku bagikebenaran hukum negara The Kingdom of Netherland,d).

Pasal 51 Wet op de Indisch Staatsinrich ting van Nederlands Indie, Gubernur Jenderal tidak boleh menjualtanah melainkan hanya boleh menyewakan tanah menurut peraturanundangundang;Pada masa kolonial, tata cara menyewakan tanah negara di atur dalamKeputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Januari 1911 No. 33(Staatblad 1911 No 110). Setelah merdeka, perihal menyewakan tanahNegara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953tentang Penguasaan TanahTanah Negara.Pasal 9.Ayat 1.