Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 31Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor:22/G/2016/PTUN.BJM, yang telah diperbaiki dan disempurnakan dalam pemeriksaanpersiapan pada tanggal 29 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakansebagai berikut:Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa :KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERUPA SERTTIFIKAT

ANTARIKSA,ST Bin Murni Badri selaku ketua merangkap anggota Tim PHO/FHO bersamasama dengan terdakwa II Nopian Zori, ST Bin Adnan, terdakwa Ill Arisman, STBin Ramli HL, terdakwa IV Brendi Carlo Bin Yarselin dilakukan dengan cara visualdan melakukan pengecekan secara sampling pada titik yang telah ditentukan,melakukan pengukuran terhadap lebar, panjang dan tebal jalan dan pekerjaangalian drainase disesuaikan dengan Dokumen Pra kontrak, Dokumen kontrak,Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back up data, serttifikat

ANTARIKSA, STBin Murni Badri selaku ketua merangkap anggota Tim PHO/FHO bersamasamadengan terdakwa II Nopian Zori, ST Bin Adnan, terdakwa III Arisman, ST Bin RamliHL, terdakwa IV Brendi Carlo Bin Yarselin dilakukan dengan cara visual danmelakukan pengecekan secara sampling pada titik yang telah ditentukan, melakukanpengukuran terhadap lebar, panjang dan tebal jalan dan pekerjaan galian drainasedisesuaikan dengan Dokumen Pra kontrak, Dokumen kontrak, Laporan Harian,Mingguan, Bulanan, Back up data, serttifikat

Bgl Hal. 152 dari 215 Halaman21.22.23.24.25.26.Fisik Nomor 16/BA/XV/2013 tanggal 18 November 2013, dan dengan (tandatangan) diketahui PPTK Wardaya.Bahwa pemeriksaan dilakukan para terdakwa secara visual dan pengecekansecara sampling pada titik yang telah ditentukan, melakukan pengukuran terhadaplebar, panjang dan tebal jalan dan pekerjaan galian drainase disesuaikan denganDokumen Pra kontrak, Dokumen kontrak, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan,Back up data, serttifikat bulanan (MC) awal s/d akhir,

Sub kelompok Satu serttifikat , yakni:Tanah Persawahan No Nama Luas Uraian Kerugian Nilai (Rp)Pemilik (Ha)1 Palah 1 1 ha x 20 Tahun x Rp.1.440.000.000Rp. 72..000.000.2 Ibrahim 1 1 ha x 20 Tahun x Rp.1.440.000.000Rp. 72..000.000,3 Mamigq 1 1 ha x 20 Tahun x Rp.1.440.000.000Dipati Rp. 72..000.000.4 Abdul 1 1 ha x 20 Tahun x Rp.1.440.000.000Karim Rp. 72..000.000.Total Rp.5.760.000.000 Tanah PerladanganNo Nama Luas Uraian Kerugian Nila (Rp)Pemilik (Ha)1 Andarias. 0,75 0,75 x 20 Tahun x Rp.1.080.000.000Sondah

Dewa Made Nugera dan keterangan terdakwa sendiri.Bahwa uang Ketut Wiartha sejumlah Rp. 10.111.310.000, untukpembayaran tanah tidak terdakwa kembalikan, bahwa sebagaimana keterangansaksi Ketut Wiartha terdakwa tidak bisa dihubungi untuk menanyakan sertifikattanah dan saat bertemu terdakwa saksi meminta sertifikat dan diberi 5 serttifikat,padahal saksi membeli tanah dengan 10 sertifikat.

.> Dan masih banyak serttifikat lainnya, namun ahli sudah lupa,dan tetap akan diberikan untuk dilampirkan. Bahwa saat ini untuk kedua kali dimintakan keterangan dalamkedudukan sebagai ahli yang berkaitan dengan dugaan tindakpidana tertentu di bidang Lingkungan Hidup yang ada kaitannyadengan bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terutamanyaterkait dengan Mineral Logam jenis Mercuri / Air Raksa/Air perak.

Milik No. 218, saksi membenarkan ;Bahwa setelah terjadi pembayaran dan diadakan pengukuran kembailiternyata dari luas tanah 3.293 M2 dalam sertfikikat tidak sesuai denganhasil pengukuran dilapangan yaitu hanya seluas 3.179 M2, sehinggaada selisih 114 M2 dan dikalikan dengan harga jual per meter Rp.800.000, / meter maka terdapat selisin Rp. 91.200.000, (sembilanpuluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;Bahwa pada saat terjadi kesepakatan saksi tidak menjual berdasarkanjumlah luas meter yang ada dalam serttifikat

Pemohon/ParaTergugatll Intervensi serta pada saat dilaksanakan pemeriksaanlapangan tidak ada menerima keberatan dari pihak lain;Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR11.12.Bahwa dalil Para Penggugat pada Point 16 halaman 9 sampai halaman11 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal53 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Pasal 3 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 ADALAH TIDAK BENAR karena Tergugatmenerbitkan Serttifikat

ketelitian atau kehati hatian sebagimanadimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebutmenimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang juga merupakan ahliwaris yang sah dari Almh NILA SARI ,AM.Keb sebagai pemilik sertifikattanah yang dijadikan jaminan pinjaman di PT Bank Sumut Cabang TebingHalaman 7 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Srh17.18.19.Tinggi (TERGUGAT IV), maka menurut hukum pengalihan serttifikat

No. 323/Pdt/2021/PT SMG.20.21.22.M2 sehingga diatas tanah C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kuranglebin 3080 M2 yang terletak di Jurang Blimbing RT. 03/RW. 04 KelurahanTembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, tersebut terdapat 3(tiga) bangunan rumah permanen dan 2 (dua) bangunan semi permanenberupa warung;Bahwa oleh karena Yasan C Nomor 374 milik PENGGUGAT telah tercatatdan masuk dalam daftar Lampiran alas hak Serttifikat Hak Pakai No. 27atas nama TERGUGAT Il, YANG TELAH DITERBITKAN OLEHTERGUGAT

kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga;Bahwa saksi pernah meminjamkan sertifikat hak milik atas tanah kepada AdriansyahMalik (menantu saksi);Bahwa Sertifikat tersebut dijadikan agunan oleh Adriansyah Malik untuk kerja samadengan Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai;Bahwa saksi menyerahkan sertifikat kepada Adriansyah Malik secara ihlas;Bahwa saksi tidak menjamin perbuatan hukum Adriansyah Malik;Bahwa sampai sekarang tanah masih ada dan tidak dikuasai pihak lain;Bahwa saksi ihlas serttifikat

Hak Tanggungan No. 5084/2011, tertanggal 16 Agustus2011 (diberi tanda Tl23); 222222222 Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 736/2013, tertanggal 29 Januari2013 (diberi tanda Tl24); 22222222222 2Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 9981/2013, tertanggal 16 Desember2013 (diberi tanda Tl25);2Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 03747/2017, tertanggal 31 Juli 2017(diberi tanda TI26);Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 10090/2013, tertanggal 19Desember 2013 (diberi tanda TI27);Foto copy Serttifikat

terletak di Kampung Parit Baru, Kecamatan PontianakTimur Swantantra II Pontianak.Bahwa dilihat dari data yuridis sertifikat yang dimohonkan sudah sangat terangbenderang bahwa sertifikat tersebut merupakan sertifikat yang diduga tidak benar.Yakni bagaimana mungkin BPN Kota Pontianak dapat menerbitkan sertifikat tanahhak milik, sedangkan tanah yang dimohonkan tersebut nyatanyata terletak diKabupaten Pontianak.Dari fakta tersebut dapat Tergugat simpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 218merupakan serttifikat

dan Sertifikat pemilik tanah ataukuasanya yang sah bagi pemilik tanah meja sebelumnya Memvalidasi ceklist tanah, luasan tanah, nilai bangunan dan nilai tanamtumbuh dari meja sebelumnya Memvalidasi surat pelepasan hak atas berkas dengan alas hak sporadik/SKT dan Sertifikat sebagai syarat keabsahan/legalisasi Mengembalikan ke Panitia melalui Sekretaria untuk meneruskan berkaskemeja V untuk pembayarane Bahwa Setelah menerima berkas dari meja Ill lalu kami memvalidasi alas hakbisa Sporadik/SKT dan serttifikat

SKT dan Sertifikat pemilik tanahatau kuasanya yang sah bagi pemilik tanah meja sebelumnyaMemvalidasi ceklist tanah, luasan tanah, nilai bangunan dan nilai tanamtumbuh dari meja sebelumnya Memvalidasi surat pelepasan hak atas berkas dengan alas hak sporadik/SKT dan Sertifikat sebagai syarat keabsahan/legalisasi Mengembalikan ke Panitia melalui Sekretaria untuk meneruskan berkaskemeja V untuk pembayarane Bahwa Setelah menerima berkas dari meja III lalu kami memvalidasi alas hakbisa Sporadik/SKT dan serttifikat

telah melakukan ProsesPeralinan Hak atas surat Bukti P.X dan Surat Bukti T.E.1 sampai dengan T.E.4tersebut.Menimbang,bahwa berdasarkan IZIN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAHIzin Pemanfaatan Tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajibdimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan ataukegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usahayang dilakukan,Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Tergugat Etelah menerbitkan serttifikat

gerbangnya;Hal. 79 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.8080Bahwa Terdakwa tidak keliling, berapa banyak pintu pagarnya, Terdakwahanya melihat satu di depan, tapi Terdakwa tidak masuk ke lokasi;Bahwa karena waktu awal Terdakwa dipanggil sebagai saksi oleh Polisi,Terdakwa disuruh buat BAP, tapi sama Timotius tidak boleh, karenadalam pengurusan katanya, jadi Timotius bicara sama Polisi ini dalampengurusan Eksaminasi;Bahwa Pengertian Eksaminasi, Timotius bilang waktu itu BPN bisamembatalkan Serttifikat

Bahwa dalam rangka melaksanakan isi Serttifikat Hak Tanggungan Nomor94/2007, tanggal 19 Februari 2007 juncto APHT Nomor 9/2007, tanggal 5Februari 2007 dan Nomor 95/2007, tanggal 19 februari 2007 juncto APHTNomor 10/2007, tanggal 5 Februari 2007, Pengadilan Negeri Purwakartaatas dasar permohonan dari Terbantah (Pemohon Eksekusi) telahmengeluarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Aan/Pdt.Eks/Akta/2010/PN.Pwk.

SERTA JUGAMENGETAHUI ADA 22 SERTIFIKAT HAK MILIK ANGGOTAKOPERASI HIDUP BERSAMA YANG BERADA DI AREALKOPERASI MITRA MANDIRI, HAL ITU DAPAT DIBUKTIKANDALAM SETIAP PENAGIHAN PEMBAYARAN HASIL PANENANGGOTANYA MELALUI INVOICE INVOICE YANG DIAJUKANOLEH KOPERASI MITRA MANDIRI KE PIHAK PT SATUSEMBILAN DELAPAN SEJAK TANGGAL 29 FEBRUARI 2012SAMPAI DENGAN SAAT GUGATAN A QUO DISIDANGKAN TIDAKPERNAH ADA KOMPLAIN ATAU KEBERATAN ATAU DIAJUKANPENAGIHAN PEMBAYARAN HASIL PANEN TANDAN BUAHSEGAR SECARA KHUSUS UNTUK KE22 SERTTIFIKAT

Gerokgak, Kab Buleleng, di bawah sumpah didepanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah mengurus penerbitan serttifikat Hak milik atastanah melalui program PRONA. pada sekitar tahun 2011 yangbertempat di desa Sumberkima Kec Gerokgak kab Buleleng. Lokasisebidang tanah milik saksi yang diurus penebitan sertifikatnya melaluiProgram PRONA tahun 2011 adalah di Dusun Pegametan DesaSumberkima Kec Gerokgak Kab Buleleng .

Pertimah Rosmaya yang kemudian telahmengajukan splitsing / pemisahan serttifikat kepada Tergugat XV berdasarkanAkta Hibah No. 533/Cmi/1986, tanggal 15 September 1986, luas 5000 M2, lalukeluar Sertifikat Hak Milik Nomor 1333/ kelurahan cibabat, atasnama Tatysetyawati dan Tasya Asyantina dengan batasbatas, Sebelah Utara denganJalan desa, sebelah Timur dengan Jalan desa, sekarang tanah BennySanjaya, sebelah Selatan dengan sertifikat 363/ Cibabat dan sebelah baratdengan sertifikat hak milik No. 363/

dandimiliki secara nyata oleh tergugat VHI adalah bidang tanah yang telah bersertifikathak milik tahun 1979, berarti bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik sekurangkurangnya 31 (tiga puluh satu) tahun terhitung sampai diajukannya gugatan ParaPenggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Juli2010 ;Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 32ayat (2) menyatakan dengan tegas bahwa :Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan serttifikat