Pupuk Sriwidjaja Palembang kantor cabangLampung hanya dijadikan tempat oleh Departemen Pengadaan untukpenjelasan (aanwijzing) dan Pemasukan Penawaran Tekhnis & Hargabagi para peserta tender/lelang. Bahwa PT. Pupuk SriwidjajaPalembang Kantor Cabang Lampung sama sekali tidak memilikikewenangan untuk melaksanakan tender/lelang.Selain itu dalam Pasal 15 Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)No.

Masingmasing mempunyai bobotyaitu Evaluasi Tekhnis & Administrasi (bobot 70 %) dan Evaluasi Harga(bobot 30 %).Bahwa pemenang tender ditentukan setelah bobot Evaluasi Teknis danadministrasi ditambahkan dengan Evaluasi Harga, jadi bukan sematamata didasarkan pada Evaluasi Harga atau harga terendah saja.4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 1 halaman 2 suratgugatannya.

Bhanda Ghara Reksa memiliki nilai yang tinggidibandingkan dengan Penggugat.Bahwa setelah dijumlahkan bobot nilai 30 % dengan Tekhnis danAdministrasi sebesar 70 %, maka PT. Bhanda Ghara Reksa memilikipenawaran yang nilainya lebih baik dari Penggugat, sehingga akhirnyaTergugat menetapkan PT.

Bhanda Ghara Reksa selaku pemenang tenderpekerjaan Jasa Sewa Gudang, Pengelolaan Gudang (Stake holder) danTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pupuk/barang di Gudang Lini Il PT.Pupuk Sriwidaja Palembang Wilayah Lampung.Bahwa dengan demikian tidak benar dalildalil dari Penggugat yangmenyatakan adanya tindakan melawan hukum yang telah dilakukan olehPanitia Pengadaan dalam pelaksanaan tender.Bahwa Tergugat akan menunjukkan bukti penilaian atas evaluasi Harga danevalusi Tekhnis dan Administrasi di persidangan.Bahwa

Pupuk Sriwidjaja Palembang kantor cabang Lampung hanya dijadikantempat oleh Departemen Pengadaan untuk penjelasan (aanwijzing) danPemasukan Penawaran Tekhnis & Harga bagi para peserta tender/lelang.Bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Kantor Cabang Lampung samasekali tidak memiliki Kewenangan untuk melaksanakan tender/lelang.Selain itu dalam Pasal 15 Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) No.

BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagaiKepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Marostahun 2011 selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan PadiPuso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersamasama dengan Ir.

A.PANGERAN, MP. sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi PusoKabupaten Maros Tahun 2011 (yang penuntutannya diajukan terpisah),pada haridan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulanNovember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaktidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di KantorDinas Pertanian Kabupaten Maros atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

tanggal 21 September2011 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan PadiPuso Kabupaten Maros Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:1.

Maros selaku AnggotaTim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 36/Permentan/OT.140/7/2011 yaitu: membantu Kepala Dinas Pertanian dalam rangkapelaksanaan kegiatan BP3 khususnyaterkait dengan pelaksanaan verifikasi data puso.

BudimanEffendi...Effendi, MP sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab.Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Pas Kab. Maros Tahun 2011,yang secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksapetani penerima BP3 Kab. Maros Tahun 2011 untuk memberikan uangatau menerima pembayaran BP3 tersebut dengan potongan, sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa Ir.Budiman Effendy.MP dan Ir.

Subang Kab.Subang,namun pada tahap tes kesehatan pertama putra saksi DEDI gugur atautidak lulus dan ketika ditanyakan kepada terdakwa dia menjawab bahwaada kesalahan tekhnis, kemudian terdakwa menjanjikan lagi untukperiode berikutnya, namun sama juga putranya saksi DEDI tidak luluslagi, dan terdakwa menawarkan kembali agar anak saksi DEDI yangperempuan untuk masuk menjadi PNS di POLDA JABAR denganpersyaratan meninta copy ijazah terakhirnya dan meminta uang sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah

Subang Kab.Subang, namun pada tahap teskesehatan pertama putra saksi DEDI gugur atau tidak lulus danketika ditanyakan kepada terdakwa dia menjawab bahwa adakesalahan tekhnis, kemudian terdakwa menjanjikan lagi untukperiode berikutnya, namun sama juga putranya saksi DEDI tidaklulus lagi, dan terdakwa menawarkan kembali agar anak saksi DEDIyang perempuan untuk masuk menjadi PNS di POLDA JABARdengan persyaratan meninta copy ijazah terakhirnya dan memintauang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah

Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis kesekretariatandinas. Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangkebersihan. Perumusan perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpersampahan. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpertamanan dan pemakaman. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpenerangan jalan umum.

Pembinaan terhadap pelaksana tekhnis dan kelompok jabatan fungsional Evaluasi danpelaporan tata laksana rumah tangga Dinas.

dan Contract Change Order adalah Erik Ismunandarsebagai pelaksana tekhnis kegiatan dari kontraktor CV.

dan prosedur dalammengajukan perubahan kontrak, begitupula mengenai siapa yang seharusnya membuatjustifikasi tekhnis, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaPPTK.Bahwa benar saksi ada melaporkan mengenai pekerjaan perbaikan lapangan murjani KotaBanjarbaru kepada PA, namun hanya secara lisan saja, yang saksi laporkan kepada PA saatitu hanya bersifat umum saja dan tidak secara detail tekhnis karena saksi juga tidakmemahami mengenai detail tekhnis perubahan kontrak tersebut,

Farid HILMI Perkasa dilakukan denganpersemaian dan pembibbitan, karena saat itu Erik Ismunandar selaku tenaga tekhnis dariCV.

Bantuan Hukum Korps PegawaiRepublik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masingmasing sebagai DewanAhli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai RepublikIndonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI)Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku IIPedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negarahalaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : Kuasa Insidentil dapat diberikanijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara diPengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebutmempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan olehHim. 9 dari 14 hlm.

Djalu Sugiarto yangdikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampuberacara di Pengadilan;2 22 22Menimbang, bahwa oleh karena Jin Kuasa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUN JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 tidak disertaipersyaratan sebagaimana dimaksud Buku Il Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 HurufE angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh KetuaPengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUNapabila

teknis yangditetapkan oleh Dinas Perkebunan propinsi maupun kabupaten.Penilaian tekhnis dilakukan pada saat tanaman berumur 42 sampai 48bulan setelah penanaman.

yang baik, pembersihangawangan tanaman, tekhnis pembersihan bokoran tanaman denganbeberapa sampel pada blok kebun yang berlokasi Simalinyang Kampardan Sepahat Bengkalis ; Mengendalikan Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman dengansampel blok kebun yang berlokasi Sepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Parit dan Drainase di LokasiSepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman pada lahan berbukit danTekhnis Pembuatan terasering pada Lokasi Air Balui dan SelensenKabupaten

Tim koordinasi dan tim tekhnis pengelola K2I belum berfungsi sesuai uraiantugas yang ditetapkan ;8. Kelembagaan Petani dan Kemitraannya belum terbentuk ;9.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pelayanan pada PPKSMedan adalah :> Melakukan evaluasi Tekhnis pada pembukaan areal kelapa sawit.> Melakukan evaluasi tekhnis peningkatan produksi peningkatan tanamankelapa sawit.> Membuat rekomendasi pemupukan pada tanaman kelapa sawit baikTanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM).

;Selanjutnya Saksi mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 800.05/DisbunKS/682 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Penyusunan SpesifikasiTekhnis Standar Biaya Operasional unit cist dan Revisi Kontrak yangditujukan kepada Koordinator Bidang Tekhnis Budidaya KelapaSawit/Tim Tekhnis Pelaksanaan Program K2I yang pada intinya :1. Membuat spesifikasi tekhnis tentang standar pembangunan kebunkelapa sawit masingmasing untuk lahan basah dan lahan kering.2.

,Manager Tekhnis Pengujian Teranokoko di Banjarmasin, dengan hasilpengujian yaitu sebagai berikut;Nomor : LP.Nar.K.14.00039.Nama Jenis Contoh : Sabusabu.Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarnadan tidak berbau.Identifikasi :Metamfetamina = positif.Metoda :Colour test.TLC Spektrofotometri.Pustaka : MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139.Sisa Contoh : Habis Uji ;Kesimpulan : Contoh yang dijuji mengandung Metamfetamina.UndangundangGolongan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.e Bahwa

LP.Nar.K.14.0039 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat danditandatangai oleh MAGDALENA, Dra., Apt, M.Si., Manager Tekhnis Pengujian10Teranokoko di Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut : sediaandalam bentuk Kristal tidak berwrna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina= positif, termasuk Narkotika golongan berdasarkan Undangundang No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa terdakwa pernah diperiksa

,Manager Tekhnis Pengujian Teranokoko di Banjarmasin, dengan hasil pengujianyaitu sebagai berikut : sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwrna dan tidak berbaumengandung Metamfetamina = positif, termasuk Narkotika golongan berdasarkanUndangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. .Bahwa terdakwa tidakmemiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki dan menyimpan sabusabu tersebut.Menimbang, bahwa karena salah satu elemen dari unsur kedua, yaitumemiliki dan menyimpan Narkotika Golongan bukan tanaman

) paketkecil Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkuskoran dengan berat keseluruhannya 4,80 (empat koma delapan puluh) gram,telah dilakukan penyisihan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pengujianLaboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sebagaimana SuratHasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.01.90.01.14.181 beserta Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 15/ADM/NK/RL/I/14 tanggal 29 Januari 2014 yangditanda tangani oleh Dra.Hj.Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Tekhnis

UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas) Pendidikan wilayahSukaraja meliputi :a. Kec Sukarajab. Kec Air Priukanc. Kec Lubuk Sandid. (Kepala UPTD Saksi sendiri)2. UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas) Pendidikan Wilayah Tais.3. UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas)Pendidikan Wilayah Talo4. UPTD(Unit Pelaksana Tekhnis Dinas) Pendidikan Wilayah SA danSAM.Bahwa kepala UPTD Talo pendidikan wilayah talo adalah sdr.SAHARDIN,S.Pd.

UPTD(Unit Pelaksana Tekhnis Dinas)Pendidikan Wilayah Taloyang menjabat sebagai kepala UPTD adalah sdr SAHARDIN.4.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah Sukaraja danmembawahi Kec Sukaraja, Kec Air Priukan, Kec Lubuk Sandi danselaku Kepala UPTD adalah Sdr. AMIIN, M.Pd;2. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah Taismembawahi, Seluma Timur, Seluma Utara, Seluma Selatan,Seluma Barat dan Seluma Kota (selaku Kepala UPTD Saksisendiri );3. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah Talomembawahi Kec Talo, Kec Ulu Talo, Kec Ilir Talo dan Kec TaloKecil Selaku Kepala UPTD Sdr. SAHARDIN, S.Pd;4.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah SA dan SAM,selaku kepala UPTD Sdr.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah SA danSAM, selaku kepala UPTD Sdr.

PT Merauke Rayon Jaya (foto kopi sesuai denganasli) ;Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor : 002/MRuU01/1/2013, tanggal O8 Februari 2013, Perihal : UsulanPertimbangan Tekhnis RKT UPHHK HII Dalam HutanTanaman Tahun 2013 a.n. PT Merauke Rayon Jaya (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor : 003/MRJ01/II/2013,tanggal 4 Maret 2013, Perihal : Usulan Kell PertimbanganTekhnis RKT UPHHK HTl Dalam Hutan Tanaman Tahun2013 a.n.

peralatan mekanikpaling sedikit 50 % dari yang telah ditentukan ke dalam areal kerjadilapangan dan kriteria tenaga tekhnis ke lapangan adalah Kruser untukpengukur potensi kayu, Cagut, Pembukaan Wilayah Hutan untuk infrastruktur, Kasual untuk kelola sosial, Kelink untuk kelola lingkungan dan yangtelah kita penuhi adalah PWH, Kruser dan PKB;Bahwa, Saksi ikut dalam Team Pemeriksaan Lapangan, ada Berita AcaranyaSaksi yang tanda tangan, unsurunsurnya Ketua Team adalah Bpk.

kehutanan, ketigaPT Merauke Rayon Jaya telah mengajukan usulan tenaga tekhnis akantetapi belum disetujul, kemudian belum memasukan alat mekanik/alatberat ke lapangan, dan ijin pendaratan alat berat kita belum turun, alat beratyang dalam photo itu punya siapa Saksi tidak tahu ;Halaman 88 dari121 halaman Putusan Nomor 223/G/2014/PTUNJKTBahwa, yang dimaksud tidak ada akses untuk menuju lokasi areal kerja,tahun 2012 itu salah sasaran karena pada waktu team itu turun adalahbukan untuk memeriksa kegiatan

sebanyak 15 orang dansudah disampaikan kepada Tergugat di dalam tanggapan SP1 sampai SP3;Bahwa, Saksi menyebutkan ada 15 tenaga tekhnis dan non tekhnis inisebelum pencabutan SK, untuk tekhnis seingat saya ada 5 orang ;Bahwa, Saksi pernah hadir dalam rapat di kantor Tergugat setelah adanyaSP1 sampai SP3 ada yang hadir dari managemant, saya hadir untukekspos SP3 dan Saksi hadir untuk mendengar, yang disampaikan Tergugatadalah sesuai dengan SP itu, karena itu hubungannya dengan Direktur, sayamendengar

sudah kita usulkan akan tetapi tidak ada tanggapan ;Bahwa, perekrutan untuk tenaga tekhnis 4 orang yaitu Caghut 1, Krusing 2,PKB 1, dan saya PKGR, saya diikutkan untuk kegiatan lain PWH yang manasetiap orang berhak memiliki 5 atau 6 sertipikat ;Bahwa, kegiatan nyata yang Saksi katakan tadi sesuai dengan RKUnya,RKU itu adalah penjabaran dari sepuluh tahun untuk Rencana KerjaTahunan, RKU tahun 2009 atau 2008, bahwa kegiatan itu bukan hanyauntuk Kampung Selaow disitu juga ada melawati akses Kampung

2003, agarditambahkan nama CHANDRA supaya menjadi LILIANE CHANDRA ; danc. nama Anak ERIKO (lahir di Makassar pada tanggal 10 Maret 2005), sebagaitertulis dalam Akte Kelahiran Nomor. 239/UM/A/MKS/KCS/2005, agarditambahakan nama CHANDRA supaya menjadi ERIKO CHANDRA;Menimbang, bahwa sebelum meninjau isi (pokok) permohonan Pemohonuntuk formilnya Pengadilan memandang terhadap jenis dan sifat permohonanPemohon adalah jelas dan sesuai sebagaimana diatur menurut ketentuan Bukull Edisi 2007 tentang Pedoman Tekhnis

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Buku Il Edisi 2007tentang Pedoman Tekhnis Adminitrasi dan Teknis Peradilan dan segalaketentuan dalam Peraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan denganperkara inl ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohon Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menetapkan Penambahan nama anakanak Pemohon dalam Akte Kelahiranatas nama :a.

Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titik reklame di Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko Latumenten Indah) Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V; Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL HARIS, SH 2.

Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis kesekretariatandinas. Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangkebersihan. Perumusan perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpersampahan. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpertamanan dan pemakaman. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpenerangan jalan umum.

Pembinaan terhadap pelaksana tekhnis dan kelompok jabatan fungsional Evaluasi danpelaporan tata laksana rumah tangga Dinas.

dan Contract Change Order adalah Erik Ismunandarsebagai pelaksana tekhnis kegiatan dari kontraktor CV.

dan prosedur dalammengajukan perubahan kontrak, begitupula mengenai siapa yang seharusnya membuatjustifikasi tekhnis, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaPPTK.Bahwa benar saksi ada melaporkan mengenai pekerjaan perbaikan lapangan murjani KotaBanjarbaru kepada PA, namun hanya secara lisan saja, yang saksi laporkan kepada PA saatitu hanya bersifat umum saja dan tidak secara detail tekhnis karena saksi juga tidakmemahami mengenai detail tekhnis perubahan kontrak tersebut,

Farid HILMI Perkasa dilakukan denganpersemaian dan pembibbitan, karena saat itu Erik Ismunandar selaku tenaga tekhnis dariCV.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondodengan Nomor KK

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0070/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon I telah mengajukan alat bukti Pl dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN BirTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembantah sebagaimana tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenaipokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan pihakpembantah dalam perkara ini diwakili/dikuasakan berdasarkan surat kuasaMenimbang, bahwa berdasarkan pedoman tekhnis

Pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi, maka Mejelis Hakim tidakdapat melihat susunan pengurus koperasi di maksud, sehingga Majelis Hakim tidakdapat menilai apakah pihak yang mengajukan bantahan benarbenar berwenanguntuk mengajukan bantahan atau tidak;Menimbang, bahwa disamping itu juga para pihak memberikan kuasa khususkepada Jeffry Prastino, ST, sebagai Humas dan Keamanan di Koperasi KoperasiPetani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) tertanggal 29 Juni 2020 yang apabilaberdasarkan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan perdata Umumdan perdata khusus, Buku II, edisi 2009, Mahkamah Agung pada Halaman 53 HurufHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN BirF tentang Kuasa/Wakil kuasa tersebut bukan merupakan kuasa yang dapatbertindak sebagai kuasa/wakil di Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat pihak Pembantah tidak dapat membuktikan apakah ia pihakyang berwenang untuk mengajukan bantahan atau tidak

PasamanBarat Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun anggaran 2009 sekarang Staf pada KantorKecamatan Pasaman Kab.

Pasaman Barat Nomor550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunyaterdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjukselaku PPTK DAK tahun 2009. Adapun terdakwa I Drs.

No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDGmembiayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untukmendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasankawasan produksidaerah tertinggal dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus tahun 2009 Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis DAK yang ditetapkanoleh Menteri terkait.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0076/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12