Ditemukan 380 data
1.PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA
2.PT. FAJAR PASIR LESTARI
3.CV. CAKRAWALA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA KPPU
259 — 110
Dokumen PenawaranHalaman 48 dari 106 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.SusKPPU/2019/PN Tgt.5.2.2 Bahwa terkait kesamaan Surat DokumenPenawaran Pemohon Keberatan ,Pemohon Keberatan II dan PemohonKeberatan , Terlapor pada tanggapandan kesimpulannya pada pokoknyamenyatakan kurang memahami Pasal 83ayat (1) huruf e Perpres, yang berbunyiKelompok Kerja ULP ~ menyatakanPelelangan/ Pemilihan Langsung gagalapabila dalam evaluasi penawaranditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat (vide bukti T1.3);5.2.3
135 — 26
Persekongkolandalam Tender (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 222persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaituHalaman 14 Putusan No. 176/Pdt.SusKPPU/2015/PN.Mkspersekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dangabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;5.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksuddengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukanoleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapundan dengan cara apapun dalam upaya memenangkanpeserta tender tertentu;5.2.3
25 — 3
Termohon semula hidup harmonis dandikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon.5.2.3. Telah terjadi perselisihnan dan pertengkaranantara Pemohon dan Termohon sehingga Termohonmeminta Pemohon menandatangani surat cerai dibawah tangan di hadapan atasan Pemohon KasatpolPP.5.2.4. Pemohon dengan Termohon telah pisahtempat tinggal selama sekurangkurangnya 4 bulanlalu dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suamiisteri5.3.
Terbanding/Terdakwa : WAHYUDI ARIFIN Bin NARLI SUMANTRI
102 — 53
Manual Book Versi 0.2 UlaMM tanggal 2 November 2009 pada Bab 5Kebijakan Pembiayaan Mikro Tujuan Pembiayaan (5.2.3) yangmenyebutkan : Tujuan Pembiayaan dana yang dapat dibiayai adalahsemua penggunaan dana yang besifat produktif , dimana penggunaandana tersebut akan memberikan nilai tambah dan meningkatkanpendapatan usaha mikro dan kecil.Bahwa agunan berupa sertifikat tanah an.
129 — 190
Segha mulai sejak tahun 2013 (vide Putusanhalaman 49 garis datar ketujuh belas);5.2.2 Saksi HENDRIKUS SOKA di depanpersidanganmenerangkan bahwa karena PIUS RIGHO meninggal duniaPutusan No.148/PDT/2017/PT.KPG. hal 50 dari 59maka kedudukan Mosalaki Puu harus dijabat oleh anaknya,dalam hal ini Tergugat (vide Putusan halaman 51 garis datarkesepuluh), Tergugat berhak menjadi Mosalaki Puu karenamenggatikan bapaknya yang diwariskan secara turuntemurun (vide Putusan halaman 51 garis datar kedua belas);5.2.3
123 — 13
ATUN binti SAMADI (saudara perempuan kandung), memperoleh 1/3 atau 36/108 bagian, yang kemudian dibagi oleh para ahli warisnya sebagai berikut:
65 — 2
Yohana Binti Johan, anak perempuan;
5.2.3. Suhemah Binti Johan, anak perempuan;
5.2.4. Juriah Binti Johan, anak perempuan;
5.2.5. Sri Astuti Binti Johan, anak perempuan;
5.4. Muisah Binti H. Muchtar, anak perempuan;
5.5.
93 — 70
PENGGUGAT I (saudara laki laki sekandung / Penggugat I)mendapat 2/4 (dua perempat) bagian;5.2.3. Semua ahli waris pengganti: Penggugat II (Penggugat II), PenggugatIl (Penggugat III), PENGGUGAT IV (Penggugat IV),PENGGUGAT V (Penggugat V), dan Penggugat III (Penggugat VI)secara bersama mendapat 4 bagian dengan ketentuan bagian seoranglakilaki sama dengan bagian dua orang perempuan;6.
89 — 32
Dansetelah terpilin pengurus UPK maka akandiusulkan ke BPMD untuk selanjutnyaditetapkan oleh Bupati dengan surat keputusansebagai pengelola dana BLM ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK diaturBerdasarkan Penjelasan V dalam bukuPetunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMMPd pada point 5.2.3 ;Bahwa sistem pelaporan kegiatan UPK Untukadministrasi dan pelaporan keuangan UPKadalah kegiatan untuk mencatat/merekamsemua kejadian/transaksi terkait denganpengelolaan keuangan di UPK mulai tahappenyusunan rencana
tersebut sesuai kebutuhan dan beroleh persetujuan dariKepala Desa selanjutnya disertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan/Tehnikdan pemberdayaan serta beroleh persetujuan dari PXJOK Kecamatan ;Bahwa UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelolaoperasional kegiatan PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan danPengurus UPK terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK yaitu tercantum pada PenjelasanV dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMMPd padapoint 5.2.3
23 — 4
dari Usaha68Ekonomi Produktif sehingga totalnya adalah Rp. 290.058.865, dan yang dilakukandengan proposal fiktif sebesar Rp. 23.850.080,Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan berbagaiaturan pelaksanaan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yaitu :1.Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia yaitu :1).Penjelasan V angka 5.2.3
303 — 118
WARIS DARI ALMARHUM ANDI SUTANTO) clankarenanya Vendome Investment Holdings Ltd wajib melakukanpembuktian yang tidak sederhana di Pengadilan Umum Perdata untukmembuktikan apakah Akta Penanggungan No.30 tanggal 14 Mei 1990mengikat Termohon Pailit 2 atau tidak.5.2.3.
127 — 24
Bagian Tergugat adalah 1/8 X 34 (tiga puluh empat) rupiah emas USA polos/561 gram emas = 4,25 rupiah emas USA polos / 70,125 gram emas;5.2.3. Bagian Penggugat II adalah 2/8 X 34 (tiga puluh empat) rupiah emas USA polos/561 gram emas = 8,50 rupiah emas USA polos / 140,250 gram emas;5.2.4. Bagian Penggugat III adalah 1/8 X 34 (tiga puluh empat) rupiah emas USA polos/561 gram emas = 4,25 rupiah emas USA polos / 70,125 gram emas;5.2.5.
91 — 13
ATUN binti SAMADI (saudara perempuan kandung), memperoleh 1/3 atau 36/108 bagian, yang kemudian dibagi oleh para ahli warisnya sebagai berikut:
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
4.362.326.259,00pajakPenyusutan dan Amortisasi Komersial 41.101.253.188,00Wajib PajakPenyusutan dan Amortisasi Fiskal Peneliti 43.291.732.014,00) 2.190.478.826,00 Koreksi positif etas penyesuaian FiskalNegatifKoreksi positif atas penyesuaian FiskalNegatif setelah pembebanan Final dan Non 2.169.824.613,00Final2.171.847.433,00 5.2.3. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak setuju terhadap koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)karena adanya perbedaan penghitungan
127 — 57
Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki .............................10/40 bagian;5.2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan .......................................5/40 bagian;5.2.4. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan ...................................5/40 bagian;5.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin ...................................... 4/40 bagian;5.2.6.
Amag Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung lakilaki oes 10/40 bagian;5.2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan .............essccesseceeneeeeeeeees 5/40 bagian;5.2.4. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan .............::ccesscceeeeeeeeees 5/40 bagian;5.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin ..0...... eee eeeceesteceneeeeeeees 4/40 bagian;5.2.6.
666 — 636
WARIS DARI ALMARHUM ANDI SUTANTO) clankarenanya Vendome Investment Holdings Ltd wajib melakukanpembuktian yang tidak sederhana di Pengadilan Umum Perdata untukmembuktikan apakah Akta Penanggungan No.30 tanggal 14 Mei 1990mengikat Termohon Pailit 2 atau tidak.5.2.3.
FUAD Bin H. NAJAMUDIN
Tergugat:
Hj. Rohana binti Haji Najamudin
Turut Tergugat:
1.Hj.Hikmah
2.Abdul Halim
3.Faridah
4.Tuti Alawiyah
5.Muzafar
6.Siti Hawari
7.Mauzatil Hasanah
65 — 20
Ridwan (anak lakilaki) 2/9 dari 1/4 adalah2/36 bagian;5.2.3. Faridah binti H. Ridwan (anak perempuan) 1/9 dari 1/4 adalah1/36 bagian;5.2.4. Tuti Alawiyah binti H. Ridwan (anak perempuan) 1/9 dari 1/4adalah 1/36 bagian;5.2.5. Muzafar bin H. Ridwan (anak lakilaki) 2/9 dari 1/4 adalah 2/36bagian;5.2.6. Siti Hawari binti H. Ridwan (anak perempuan) 1/9 dari 1/4adalah 1/36 bagian;5.2.7. Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan(anak perempuan) 1/9 dari1/4 adalah 1/36 bagian;5.3. Hj.
1.Tn. CHANDRA GUNAWAN
2.Ny. BUNIAN LEO
3.Tuan ANDREAS SOLAIMAN
Tergugat:
1.Tuan THE TIAU HOK
2.Tuan SURYADI WARDJIMAN
3.Tuan ROY. P. TAMBUNAN
4.Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. BPN Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakut
118 — 70
Utr.e.umum tidak boleh ditutup oleh pihak manapun atau diterbitkan sertifikat,dan apabilan ada oknum yang melanggar maka akan dikenakan sanksipidana lebih kurang 7 tahun penjara.Bahwa pada hal 7 dan 8 point 5.2.3 dan 5.2.4, bahwa yang dikatakankuasa hukum para Pelawan adalah tidak benar karena Sertifikat HakMilik No.9258/Kapuk Muara tanggal 05 Oktober 2015 atas nama TheTiau Hok tersebut diterbitkan secara sah dan sesuai prosedur hukumyang berlaku oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota AdministrasiJakarta
88 — 45
Samsi;
96 — 33
LALU MAHSUN bin MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) mendapat 2/10 x 7/8 bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;5.2.3. Baiq Hanipah binti MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) mendapat 1/10 x 7/8 bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;5.2.4. BAIQ SENAP binti MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) mendapat 1/10 x 7/8 bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;5.2.5. BAIQ SERNAWATI binti MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) mendapat 1/10 x 7/8 bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;5.2.6.