M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN HIEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRAN

Menyatakan Terdakwa TRAN HIEN selaku Nahkoda KM.BD.95405 TS,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanHalaman 1 dari 32 Putusan Nomor. 53/Pid.SusPrk/2017/PN.Ranperbuatan pidana "memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangtidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)," melanggar Pasal 93Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undangundang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No

BD 95405 TS melakukankegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalamwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakanalat penangkap ikan berupa jaring Cumi, dengan cara operasinya yaitupertamatama lampu sorot di nyalakan untuk menarik cumi sSupayaberkumpul di sekitar kapal, setelah cumi terlinat berkumpul kKemudian jarringdi turunkan, setelah 15 menit kemudian jarring diangkat beserta hasil cumitangkapan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan dimasukkan ke dalampalka

dari 32 Putusan Nomor. 53/Pid.SusPrk/2017/PN.RanPerikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari PemerintahRepublik Indonesia ;Bahwa, saksi menerangkan KM.BD.95405 TS sedang berlabuh saatditangkap ;Bahwa, saksi menerangkan posisi alat tangkap jaring cumi ada di ataspalka dan tersusun rapi ;Bahwa, KM.BD.95405 TS terdapat perizinan dari Vietnam ;Bahwa, saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan KM.BD.95405 TSyang di nahkodai TRAN HIEN yaitu diduga melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI

Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran BidangPehubungan Laut Dinas perhbungan Kabupaten Kepulauan Anambas;Bahwa, ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas lautterritorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undangundang nomor 5 Tahun 1983Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluardan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan Undangundang yang

Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikananyang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undangundang initidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa ;b.

Lebih lanjut dalam Huruf A angka3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan Dalam perkara IlegalFishing diwilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidanadenda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Konvensi InternasionalUNCLOS Tahun 1982 Jo.

Hiu15 berada di perairan ZEEI Laut Sulawesi tepatnya pada posisi kordinat03 57. 344 LU 123 34. 156 BT, pada alat navigasi Radar dari arahlambung kiri KP. Hiu 15 haluan sekitar 350 sampai 00 +/ jarak 10 milterpantau adanya dua objek selanjutnya dengan teropong untukmemastikan objek tersebut adalah kapal ikan, dan benar bahwa kapaltersebut adalah kapal ikan jenis pumboat sedang melakukan aktifitaspenangkapan ikan.

JOHN REC sedang melakukankegiatan usaha perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan jenispumpboat di wilayah ZEEI Laut Sulawesi dengan hasil pemeriksaan didapatiadanya alat tangkap hand line, beberapa hasil tangkapan jenis cumi dan ikancakalang, awak kapal asing berkebangsaan Filiphina dan tanpa dilengkapidengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia; Bahwa awalnya para awak kapal tidak mengakui perbuatannya yang sudahmenangkap itkan di wilayah ZEEI; Bahwa pada saat dilakukan penghentian

ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia); danc.

ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpadijatuhi kurungan pengganti denda;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana kurungan pengganti dendayang dituntut oleh Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS 1982 danPasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia pada pokoknya mengatur bahwa di ZEEI

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HUYNH CHI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

   Menyatakan terdakwa HUYNH CHI bersalah melakukantindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No.45tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana pada dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2)Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang

   bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa ia terdakwa HUYNH CHI selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV3709 TS bersama NGUYEN VAN SON (DPO) selaku Nahkoda Kapal IkanAsing BV 5226 TS, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 02.36Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

   Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa HUYNH CHI selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV3709 TS bersama NGUYEN VAN SON (DPO) selaku Nahkoda Kapal IkanAsing BV 5226 TS, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 02.36Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

   Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menegaskansetiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asingdi wilayah ZEEI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang,

   ZEEI, dan3.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

PKFB 939 GT. 65.18 ditangkap padahari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira 00.02 Wib di perairan ZEEI SelatMalaka pada posisi 04 46 400 U98 45 200 T karena saat ditangkap kapalKM. PKFB 939 GT. 65.18 sedang menangkap ikan;Menimbang, bahwa cara kapal KM. PKFB 939 GT. 65.18 yang dinahkodai Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl padaKM.

PKFB 939 GT. 65.18 menerangkan kapalasing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapiapabila tidak memiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.Sus.Prk/2016/PN LgsMenimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki olehsetiap kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuaidengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :1.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa unsur ke1 dan ke3 telah dipertimbangkan padadakwaan kesatu dan sudah dinyatakan terbukti, selanjutnya Majelis akandipertimbangkan tentang unsur ke2;Ad.2.: Yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkapan ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIPI.Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang

PKFB 939 GT. 65.18 menerangkan kapalasing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapiapabila tidak memiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki olehsetiap kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuaidengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).2.

Pekerjaan : Nahkoda PMN Tanpa Nama ;Terdakwa berada di luar tahanan ;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwaKESATUBahwa ia, Terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 November2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalambulan November tahun 2010 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2010,bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi 04 06 16U dan 118 10 50 T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

No.792 K/PID.SUS/2011 Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani351 sedang melakukan patroli danberada pada posisi 04 0425 U dan 118 12 20 T melihat ada 1 (satu)buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut denganmenggunakan teropong Bushneel sedang mengapung dan melakukanpenangkapan ikan pada posisi 04 0616 U dan 118 1050 T yangmerupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;e = Selanjutnya KRI Ahmad Yani351 mendekati kapal motor tersebut danmemerintahkan Nakhoda kapal yaitu Terdakwa SAID Bin TAHA

yang tidak memiliki SIPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani351 sedang melakukan patroli danberada pada posisi 04 0425 U dan 118 12 20 T melihat ada 1 (satu)buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut denganmenggunakan teropong Bushneel sedang mengapung dan melakukanpenangkapan ikan pada posisi 04 0616 U dan 118 1050 T yangmerupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;e = Selanjutnya KRI Ahmad

UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;DANKETIGABahwa ia, Terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 November2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalambulan November tahun 2010 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2010,bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi 04 06 16U dan 118 10 50 T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)yang termasuk wilayah kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur yangtermasuk

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Kedua "memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (2)"Pasal 93 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentangPerikanan jo. Pasal 102 UU No.31 tahun 2004 jo.

Menyatakan terdakwa LE VAN TRUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah); 3.

PAF 4767 berasal dari Vietnam pada hari Sabtu, tanggal12 Nopember 2016 jam 11.05 WIB di sekitar perairan ZEEI Laut Natuna Padaposisi 02 46 315 LU 105 00 800 BT.Bahwa, pada saat akan melakukan penghentian dan pemeriksaan KM. PAFHalaman 7 dari 23Putusan Nomor 4/ Pid. SusPRK/ 2017/ PN.

PAF 4767 berasal dari Vietnam pada hari Sabtu, tanggal12 Nopember 2016 jam 11.05 WIB di sekitar perairan ZEEI Laut Natuna Padaposisi 02 46 315 LU 105 00 800 BT.Bahwa, pada saat akan melakukan penghentian dan pemeriksaan KM.

PAF 4767 menggunakan alat tangkap ikan jenis pancing rawai ketkamenangkap ikan di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI/ wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di Laut Natuna; Bahwa KM. PAF 4767 ketika menangkap ikan tidak memiliki dokumen Surat finUsaha Perikanan (SIUP) maupun Surat jin Penangkapan kan (SP).

ZEEI dan c.) sungai, waduk,dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikanyang potensial di Wilayah Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan KP. HU 12 yangmenangkap Terdakwa, bahwa KM.

PAF4767 pada saat memasuki Zona Ekslusif (ZEEI) Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik indonesia dan ditangkap patoli KP. HU 12 tidak memiliki Surat finPenangkapan kan (SPI), dan Nakhoda dari KM.

BV 92442 TS, dan saksiTRA VAN TIM selaku Nahkoda KM BV 92443 TS (dituntut dalam perkara terpisah)yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015sekira pukul 19.25 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun2015, bertempat di sekitar Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) LautCina Selatan atau bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiapada posisi 06 09 631 LU106 11 004 BT atau setidaktidaknya pada suatu5tempat lain di Perairan

HIU MACAN TUTUL 002 tempat saksi bekerja bergerak terakhirkali dari Dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Batam untuk melakukan operasipengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan PerikananIndonesia yaitu Laut Natuna dan Laut Cina Selatan / ZEEI ; 11 Bahwa benar awak kapal pengawas KP. HIU MACAN TUTUL 002 berjumlah 20 (duapuluh) orang, termasuk nakhoda bernama SEMUEL SANDIR. S.St.Pi; Bahwa kapal Pengawas KP.

HIU MACAN TUTUL 002 telah menangkap danmemeriksa kapal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Jam. 19.25 WIB,sekira Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI laut Cina Selatan pada posis06 09 631 LU106 11 004 BT 5 77 222222 nnn ene nen nne neo Bahwa KM. BV 92443 TS kapal lain yang merupakan pasangan KM. BV 92442 TSbersamasama sedang melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakanalat tangkap jaring Trawl (Pair Trawl); Bahwa pada waktu memeriksa kapal KM.

HIU MACAN TUTUL 002 tempat saksi bekerja bergerak terakhirkali dari Dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Batam untuk melakukan operasipengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan PerikananIndonesia yaitu Laut Natuna dan Laut Cina Selatan / ZEEI ; Bahwa benar awak kapal pengawas KP. HIU MACAN TUTUL 0020 berjumlah 20(dua puluh) orang, termasuk nakhoda bernama SEMUEL SANDI R. S.St.Pi; Bahwa kapal Pengawas KP.

HIU MACAN TUTUL 002 telah menangkap danmemeriksa kapal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Jam. 19.25 WIB,sekira Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI laut Cina Selatan pada posis06 09 631 LU106 11 004 BT 5 22722222222 nnn nn nnn nee ene ene Bahwa kapal Pengawas KP HIU 010 telah menangkap dan memeriksa kapalTerdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Jam. 19.25 WIB, sekira PerairanZona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI laut Cina Selatan pada posis 06 09 631LU106 11 004 BT 5