Ditemukan 3332 data
FIKI MARDANI
Terdakwa:
INDRA GUNAWAN WIJAKSANA Als. BEUTEUNG Bin H. OMAN ABDURACHMAN
78 — 15
HARIFIN A.TUMPA, SH., MH. (Ketua Mahkamah Agung RI), cetakan PT.
MUHAMMAD SYAFAR
Tergugat:
1.MAANSAR RAJO BUNGSU
2.JAMAL MALIN SATI
95 — 48
HARIFIN ENGKENG.Halaman 33 dari 53 Putusan Sela Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Pdg.3. HARTINI.Dan 1 (satu) orang ahli yang bernama DR. BUSYRAAZHERI,S.H,M.H.Yangmana keterangan saksisaksi dan ahli tersebut sebagaimana tersebut dalamberita acara persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telahmengajukan bukti tertulis sebagai berikut:1. Fotocoy sesuai dari turunannya putusan No.102/Pdt/Bth/1986 dibertanda T11;2.
202 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., yansecara tegas menyatakan : "Bahwa walaupun dalam perkara iniancaman hukumannya adalah hukuman mati, namun penjatuhanhukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan olehPutusan Pengadilan Negeri yang telah dipandang benar, adalahmenyalahi azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi MahkamahAgung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi";9.
64 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Pidana Khusus,SUNARYO, SH., MH. NIP.044 33864040
65 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH, MHTtd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCLPanitera PenggantiTtd./Barita Sinaga, SH, MHUntuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIAn. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO, SH, MHNIP. 040044338Hal. 56 dari 46 hal. Put. No. 143PK/Pid.Sus/2010
Terbanding/Penggugat I : MM ENI SUGIARNI
Terbanding/Penggugat II : AGUSTINUS MHT
Turut Terbanding/Tergugat II : ELSA NOPRIDA ANDRIANI SH
167 — 74
Harifin A. Tumpa, SH. MH dalam acara PenutupanRakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 30 Nopember2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksatidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secarapsychis kepada terhukum agar bersedia melaksanakan isiputusan Hakim.Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakandalam hal terhukum dihukum untuk melakukan suatuperbuatan.
1.Mushar
2.Mustaza
Tergugat:
T.Jafar. TM
110 — 55
Menurut sifatnya,dwangsom bersifat assesoir atau mengikuti pokok perkara dan sebagaihukuman tambahan agar pihak yang dikalahkan dengan sukarela menjalankanputusan (vide Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom)Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,2010, Halaman 18 s.d. 19);Menimbang, bahwa mengacu kepada pemahaman tentang dwangsomtersebut maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayardwangsom dengan maksud agar Tergugat secara sukarela menaati
189 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa SH., MH., sebagai Ketua Majelis I MadeTara, SH., dan M.
PT. Gelora Sawita Makmur
Tergugat:
1.PT. Raja Marga
2.Said Mustajab
3.Sudigo
125 — 48
Menurut sifatnya, Dwangsom bersifat assesoir atau mengikuti pokokperkara dan sebagai hukuman tambahan agar pihak yang dikalahkan dengansukarela menjalankan putusan (vide Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi UangPaksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana PrenadaMedia Grup, Jakarta, 2010, Halaman 18 s.d. 19).
94 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,PROF.REHNGENA PURBA,S.H.,M.S., dan H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.,M.H.,Hakimhakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota anggota tersebutdan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd. ttd.PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS.
82 — 10
No 913 K/Pdt/1995 tanggal 15Januari 1998 (vide Pengkajian Beberapa Topik Hukum AcaraPerdata, Harifin A. Tumpa, yang disampaikan pada PelatihanTehnis Fungsional Peradilan Umum Tahun 2002, dalam BungaRampai Makalah Hukum Acara Perdata, Mahkamah Agung RITahun 2004 dan Tahun 2005);2. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pembanding/Penggugat II : TUTIK HANDAYATI Diwakili Oleh : NIKOLAS RAFEL KILIKILY, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat III : KWEE CIAU MENG Diwakili Oleh : NIKOLAS RAFEL KILIKILY, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat IV : H. AGUS SALIM Diwakili Oleh : NIKOLAS RAFEL KILIKILY, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat V : NURJANAHWATI Diwakili Oleh : NIKOLAS RAFEL KILIKILY, SH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. PROTELINDO
Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA PONTIANAK
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat V : Kepala Dinas Penanaman Modal Tanaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontiana
123 — 73
Harifin A. Tampa, SH, MH, Memahami EksistensiUang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia,Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010:49).5.
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
HENDRIC KANTO Alias APEK Bin SUKRI YANTO
23 — 5
Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar danpembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandunarkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotikadan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis,sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ataudiancam untuk menggunakan narkotika.
43 — 7
Menurut Harifin Tumpa dalam bukunya yang berjudulMemahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Uang paksa (dwangsom) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakimkepada salah sate pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukumanpokok tidak dilaksanakan. Uang Paksa (dwangsom) tidak dapat dijatuhkan apabilahukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang.
Pembanding/Tergugat II : SITORUS
Pembanding/Tergugat V : SAI
Pembanding/Tergugat II : SITORUS
Pembanding/Tergugat V : SAI
Pembanding/Tergugat III : Agus Junaidi
Pembanding/Tergugat IV : KOSASIH
Pembanding/Tergugat VI : EDI SUPRIADI
Pembanding/Tergugat VII : JURIYAH alias H. RATIB
Pembanding/Tergugat VIII : Ferinsal
Pembanding/Tergugat V : SAI
Terbanding/Penggugat : Johnny Chandra
Turut Terbanding/Tergugat III : Agus Junaidi
Turut Terbanding/Tergugat IV : KOSASIH
Turut Terbanding/Tergugat V : SAI
Turut Terbanding/Tergugat VI : EDI SUPRIADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : JURIYAH alias H. RATIB
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ferinsal
Turut Terbanding/Tergugat IX : LATIEF ABDULAH
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Walikota Administrasi Jakarta Utara cq Kepala Kec. Kelapa Gading Cq Kepala Kel. Pegangsaan Dua
Turut Terbanding/Tergugat III : Agus Junaidi
Turut Terbanding/Tergugat IV : KOSASIH
Turut Ter
72 — 38
Dalam hal Penggugat menuntutganti rugi sebagaimana dalam perkara a quo, maka Penggugattidak diperkenankan untuk menuntut uang paksa (Qwangsom)(lihat, Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang PaksaDwangsom dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta:Kencana, 2010);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuntutan Penggugatberupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000, (Seratus riburupiah) untuk setiap hari tidak beralasan dan berdasar, oleh karenaitu harus ditolak seluruhnya;13.
1.Hj. SITI HADIDJA
2.SITTI DJUBAIDAH LATULUMAMINA
3.MASINDA LATULUMAMINA, SH
4.HARUN S LATULUMAMINA. SST, MTr.Kep
Tergugat:
1.ABDURAHMAN LATUMAPAYAHU
2.BURHAN LATUMAPAYAHU
3.PEMERINTAH NEGERI KASIEH
Turut Tergugat:
AISA LATUMAPAYAHU
168 — 112
Majelis hakim kasasi dipimpin Harifin A Tumpa mengabulkangugatan rekonvensi Sukri Cs atas dasar ex aequo et bono. Perkara PT PilarNusantara Prima versus Sukri Tabrani, Cs ini merupakan salah satu perkaraHalaman 43 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Drhdimana hakim mengabulkan gugatan atas dasar ex aequo et bono.
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami tuliskan kembali pernyataan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia "Vonis Koruptor harus pertimbangkan nilai kerugian negara (KetuaMA Harifin A Tumpa) Menyatakan Hakim tidak harus menjatuhkan vonishukuman berat untuk para koruptor kata Harifin di Gedung MA Jakpus25/3211. Menurut Dia vonis ringan kepada koruptor dijatunkan atas dasarkeadilan. Karena sesuai konstitusi Hakim bertugas untuk menegakkan hukumdan keadilan" jadi tidak bisa hanya berdasarkan pada salah satu saja.
1144 — 992 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis,, H.M. HATTA ALI, S.H.,M.H. dan PROF.REHNGENA PURBA, S.H.,M.H., Hakimhakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29SEPTEMBER 2010 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H.M.HATTA ALI, S.H.,M.H. dan MADE TARA, S.H. sebagai Anggotaanggota dandibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.
79 — 31
Harifin A. Tumpa, SH.,MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika halaman 257 berarti bahwa harus ada maksud terhadap barangtertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yangnilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menjadi perantaradalam jual beli yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atastindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.
62 — 13
Harifin A. Tumpa, S.H. M.H.,2004, Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, Dalam : Bunga RampaiMakalah Hukum Acara Perdata, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Halaman 64,dan Lihat dan Bandingkan : Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., Hukum AcaraPerdata, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 192) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok gugatandari Para Penggugat adalah :Pengadilan Negeri Blitar. Putusan Nomor 137/Padt.G./2013/PN.