Bukti T 16Sumatera Utara Nomor: W2.2.783.KP.10.06 Tahun2017 tanggal 19 April 2017 Tentang PemberhentianSementara. (fotocopy dari fotocopy);Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: M.HH119.KP.07.03 Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat BerupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

M.02KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalamPenanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.

Menimbang,bahwa di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dimaksuddengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa merujuk Keputusan Bersama Mahkamah Agung,Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984,Nomor M.02KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP076/J.A/3/1984, Nomor PolKEP/O4/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan PerkaraPidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan

Nomor : 804/SHS.10.06/XI/2008 tanggal 16 Nopember 2008 denganSlamet KT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;2. Nomor : 263/SHS.10.6/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dengan SlametKT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;3. Nomor : 262/SHS.10.06/IV/2009 tanggal 16 April 2009 dengan SlametKT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;4. Nomor : 639/SHS.10.06/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 denganSlamet KT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;5. Nomor : 245/SHS.10.01/IV/2010 tanggal 5 April 2010 dengan SlametKT.

Nomor : 804/SHS.10.06/XI/2008 tanggal 16 Nopember 2008 denganSlamet KT. Jaya II Kota Gajah Lampung Tengah;2. Nomor : 263/SHS.10.6/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dengan SlametKT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;3. Nomor : 262/SHS.10.06/IV/2009 tanggal 16 April 2009 denganSlamet KT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;4. Nomor : 639/SHS.10.06/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 denganSlamet KT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;5. Nomor : 245/SHS.10.01/IV/2010 tanggal 5 April 2010 dengan SlametKT.

Nomor : 804/SHS.10.06/XI/2008 tanggal 16 Nopember 2008 denganSlamet KT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;2. Nomor : 263/SHS.10.6/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dengan SlametKT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;3. Nomor : 262/SHS.10.06/IV/2009 tanggal 16 April 2009 denganSlamet KT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;4. Nomor : 639/SHS.10.06/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 denganSlamet KT. Jaya Il Kota Gajah Lampung Tengah;5. Nomor : 245/SHS.10.01/IV/2010 tanggal 5 April 2010 dengan SlametKT.

Perjanjian Kerjasama Penangkaran Benih :804/SHS.10.06/X1/2008 tanggal 161. Nomor Nopember 2008 dengan Slamet KT. Jaya II KotaGajah Lampung Tengah;Nomor : 263/SHS.10.6/IV/2008 tanggal 16 April2008 dengan Slamet KT. Jaya II Kota GajahLampung Tengah;Nomor : 262/SHS.10.06/IV/2009 tanggal 16 April2009 dengan Slamet KT. Jaya II Kota GajahLampung Tengah;. Nomor : 639/SHS.10.06/X/2009 tanggal 5 Oktober2009 dengan Slamet KT.

Nomor : 804/SHS.10.06/XI/2008 tanggal 16Nopember 2008 dengan Slamet KT. Jaya II KotaGajah Lampung Tengah;2. Nomor : 263/SHS.10.6/IV/2008 tanggal 16 April2008 dengan Slamet KT. Jaya II Kota GajahLampung Tengah;3. Nomor : 262/SHS.10.06/IV/2009 tanggal 16 April2009 dengan Slamet KT. Jaya II Kota GajahLampung Tengah;4. Nomor :639/SHS.10.06/X/2009 tanggal 5 Oktober2009 dengan Slamet KT. Jaya II Kota GajahLampung Tengah;5. Nomor : 245/SHS.10.01/IV/2010 tanggal 5 April2010 dengan Slamet KT.

Perjanjian Kerjasama Penangkaran Benih :TsNomor:804/SHS.10.06/XI/2008 tanggal 16Nopember 2008 dengan Slamet KT. JayalIl Kota Gajah Lampung Tengah;Nomor:263/SHS.10.6/IV/2008 tanggal 16April 2008 dengan Slamet KT. Jaya IlKota Gajah Lampung Tengah;Nomor:262/SHS.10.06/IV/2009 tanggal 16April 2009 dengan Slamet KT. Jaya IlKota Gajah Lampung Tengah;Nomor:639/SHS.10.06/X/2009 tanggal 5Oktober 2009 dengan Slamet KT.

dilakukanHal 5 dari 51 Putusan Nomor 06/Pra.Pid/2017/PN.Smgmenurut cara yang diatur dalam undang undang ini"; Maka pengejawantahanhukum acara pidana (hukum pidana formil) hanya bisa melalui undang undang,dan bukan peraturan yang di bawahnya, sesuai Pasal 28J ayat 2 UUD 1945sebagai norma hukum yang lebih tinggi, oleh karena itu pengertian buktipermulaan yang cukup seperti yang diatur dalam Keputusan Bersama MahkamahAgung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor :08/KMA/1984,Nomor : M.02KP.10.06

M.02KP.10.06 Tahun 1984, No.KEP076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/O4/III/L984 tentang Peningkatan Koordinasidalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan KapolriNo. Pol.

tugasbelajar ke luar negeri untuk mengambil gelar Ph.D program bidangFinance di Universitas Glasgow European dari kurun waktu tahun1999 sampai dengan 2002 sebagaimana yang dimaksud dalamPerjanjian Ikatan Dinas.Bahwa kemudian setelah menyelesaikan tugas belajar tersebut padatahun 2006 Tergugat I diberi jabatan oleh Penggugat sebagai ManajerSumber Daya Manusia sebagaimana didasarkan pada Perjanjian Kerjaantara Penggugat dan Tergugat I tanggal 15 November 2016 dan jugaSurat Keputusan No: 243/YUKI/A.402/ 10.06

RAM RekeningBank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : 104.000403.6617dengan cek/giro Nomor : JG 116752 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pada tanggal 9 Januari 2006sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor09/004/SPPB/KAKP/DIR/V/2006.Sesuai dengan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh ERVAN FMANDALA, dilakukan Konfirmasi No.90/RAMDIR/10.06 tanggal 18Oktober 2006, yang kemudian ditandatangani dan disetujui DR. RENESETYAWAN MA BIN MOH NUH.

RAM RekeningBank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : 104.000403.6617dengan cek/giro Nomor : JG 116752 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pada tanggal 9 Januari 2006sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor09/004/SPPB/KAKP/DIR/V/2006.c) Sesuai dengan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh ERVAN FMANDALA, dilakukan Konfirmasi No.90/RAMDIR/10.06 tanggal 18Oktober 2006, yang kemudian ditandatangani dan disetujui DR. RENESETYAWAN MA BIN MOH NUH.

Januari 2006, yangdisetujui DR RENE SETYAWAN MA BIN MOH NUH, setelahpersetujuan tersebut PT ASKRINDO mentransfer dana kepada PT.RAM Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor :104.000403.6617 dengan cek/giro Nomor : JG 116752 dengan jumlahRp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pada tanggal 9 Januari 2006sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor09/004/SPPB/KAKP/DIR/V/2006.Sesuai dengan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh ERVAN FMANDALA, dilakukan Konfirmasi No.90/RAMDIR/10.06

Januari 2006, yangdisetujui DR RENE SETYAWAN MA BIN MOH NUH, setelahpersetujuan tersebut PT ASKRINDO mentransfer dana kepada PT.RAM Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor :104.000403.6617 dengan cek/giro Nomor : JG 116752 dengan jumlahRp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pada tanggal 9 Januari 2006sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor09/004/SPPB/KAKP/DIR/V/2006.e Sesuai dengan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh ERVAN FMANDALA, dilakukan Konfirmasi No.90/RAMDIR/10.06

ataudiduga visum tersebut adalah fiktif jika hal ini terdakwa dapat membuktikanbahwa visum tersebut milik orang lain, maka penasehat hukum mohonkepada Majelis Hakim yang mulia agar terdakwa diputus bebas, karenaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan perbuatan pidana.Berdasarkan keterangan tersebut seseorang untuk diduga menjadi tersangkaharus mempunyai bukti permulaan yang cukup berdasarkan keputusan bersamaMahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri Nomor08/KM A/1984, No.M.02KP.10.06

RAM Nomor : 088/RAMDIR/10.06 tanggal 11 Oktober 2006 ditandatangani oleh ERVANFAJAR MANDALA dan surat Konfirmasi tanggal 12 Oktober2006 yang ditandatangani oleh ERVAN FAJAR MANDALA dandisetujui Terdakwa DR. RENE SETYAWAN, MA. BIN MOH.

RAM Nomor : 088/RAMDIR/10.06 tanggal 11 Oktober 2006 ditandatangani olehERVAN FAJAR MANDALA dan surat Konfirmasi tanggal 12Oktober 2006 yang ditandatangani oleh ERVAN FAJARMANDALA dan disetujui Terdakwa DR. RENE SETYAWAN,MA. BIN MOH.

Askrindo (persero) dariKepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasitanggal 17 Oktober 2006 ;1 (satu) lembar Fax Proposal pembelian Reksadana RelianceEquity fund Nomor : 89/RAMDIR/10.06 tanggal 17 Oktober2006 ;1 (satu) lembar Memo Intern PT. Askrindo (persero) dariKepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasitanggal 19 Oktober 2006 ;1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi Nomor : 90/RAMDIR/ 10.06 tanggal 18 Oktober 2006 ;1 (satu) lembar Memo Intern PT.

M.02KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang PeningkatanKoordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol)dan pada Peraturan Kapolri No. Pol.

Mahmud) sesuai bukti SuratKeputusan Nomor Kd.10.06/41PP.00.01/258a/2010, tanggal 16 Februari2010.

M.02KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP076/J.A/3/1984, No. PolKEP/04/I1/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana(Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol.

bukti permulaan yang patut didugasebagai pelaku tindakBerdasarkan bukti surat dan keterangan saksi diatas diperolehbukti petunjuk sesuai dengan pasal 181 KUHAP yaitu adanyaperbuatan kejadian atau keadaan yang mana karenapersesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupundengan tindak Pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatutindak pidana dan SiapaDelAKUNY a jn monn n nn nnn nn nn nn nn nnn nn nn nnn nn non nn nn ncneeBerdasarkan Keputusan MAHKEJAPOL No. 08/ KMA/1984, No.M.02KP.10.06

Makindo, Tbk (Bukti P4);7 Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 6 maka jelas bahwa telah terdapat buktipermulaan yang cukup atau bukti yang memadai yang membuat terang tindakpidana penggelapan atau penipuan (vide Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP) yangdipersangkakan kepada Para Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 17KUHAP dan penjelasannya serta Keputusan Mahkejapol No. 08/KMA/1984, No.M.02KP.10.06 Tahun 1984, No. KeP076/Ja/3/1984, No. Pol.

M.02KP.10.06 tahun 1984, No.KEP076/J.A/3/1984 dan No.Pol: KEP/04/II/1984 tanggal 21 Maret 1984 JuntoSurat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana,menyebutkan Bukti yang cukup adalah adanya laporan polisi ditambah 2 (dua)alat bukti yang sah (BAB IV angka 2 huruf c poin 2).

Menyusun laporan hasilperkembangan pelaksanaan kegiatan je Bahwa Program aksi pembibitan ternak sapi Brahman cross TA. 2006tersebut merupakan program dari Direktorat Jenderal PeternakanDepartemen Pertanian ;e Bahwa awalnya yaitu sebelum adanya program tersebut, DinasPertanian Kota Banjar menerima Surat pemberitahuan perihal programaksi pembibitan ternak sapi Brahman cross TA. 2006 Nomor : 264 /ku.510/F/10.06 tanggal 20 Oktober 200 tentang PengembanganPerbibitan Ternak melalui APBN P TA. 2006.

Adanya KeputusanBersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, danKapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02KP.10.06 Tahun 1984, NomorKEP076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/III/1984 tentang PeningkatanKoordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan padaPeraturan Kapolri Nomor Pol.

Merujuk padaKeputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, KejaksaanAgung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02KP.10.06 Tahun1984, Nomor KEP076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/III/1984 tentangPeningkatan Koordinasi dalam Penanganan' Perkara Pidana(Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan No 357/Pat.G/2018/PN.Jkt.Sel13.14.15.16.17.18.19.Foto kopi EMail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 15 April2015 pukul 10.06 kepada Programmer Tergugat (obed@igomad.com ,alva.kristianto@qmail.com dan ranchman.latif @gmail.com) yang ditembuskan ke saksi Sigit Prayodana Adji dengan judul Jurnal AP &Form Pengeluaran Barang beserta Lampiran Standarisasi ReportPOP.xLsx dan Form Pengeluaran Barang.xLs, diberi tanda bukti P13Foto kopi EMail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 22 April2015