Ditemukan 1686 data
10 — 1
Membebankan biaya perkara pada Penggugat;Atau dalam perdailan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini,Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untukmendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 130 H.IR danPeraturan Mahkamah Agung R.I nomor tahun 2008 ;Menimbang, bahwa Dra.SITI ROIKANAH,SH selaku mediator perkara inidalam laporannya pada pokok nya menyatakan bahwa proses mediasi
6 — 1
atas,maka majelis memandang, sesuai dengan dalil hukum Islam sebagaimana telahdinukil dalam kitab Nash dan Hujjah Syariyah Badan Peradilan Agama halaman 47yang berbunyi :aalb wo lall ale glb erg jam 9 jl at) p 26 aiwl Is Jika telah sangat ketiadaan cinta seorang isteri kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak satu ;dan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 (2) jo Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975 pasal 19 (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f) jo H.IR
8 — 2
Pula bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatuhalangan yang sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon harus diperiksadan diputus secara VERSTEK menurut ketentuan pasal 125 (1) H.IR ; Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadapdipersidangan yang menurut hukum acara perdata bahwa Termohonharusdinyatakan tidak membantah dalildalil Permohonan Pemohon, Akan tetapiMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dengan segala jalan menuruthukum membuktikan dalildalilpermohonannya
6 — 1
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 ( 1 ) H.IR.
6 — 1
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 (1 ) H.IR.
11 — 13
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 ( 1 ) H.IR.
6 — 1
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 ( 1 ) H.IR.
7 — 1
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 (1 ) H.IR.
9 — 3
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 ( 1 ) H.IR.
7 — 3
Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilansebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975secara patut, dengan relaasrelaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapiTergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yangsah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.IR
6 — 1
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 ( 1 ) H.IR.
9 — 1
oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Blitar sebagaimana relaas panggilan yang dipersidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidangatau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sahmenurut hukum. serta Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan HAK.Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputussecara verstek menurut ketentuan pasal 125 (1) H.IR
7 — 1
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 (1 ) H.IR.
10 — 2
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 ( 1 ) H.IR.
12 — 4
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 (1 ) H.IR.
12 — 4
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 ( 1 ) H.IR.
12 — 5
Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harusdiperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 ( 1 ) H.IR.
20 — 13
imi ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara imi dan dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut di atas ;Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasanyang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.IR
9 — 7
dinyatakan terbukti bahwa sejaktanggal 6 Juni 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalamsuatu perkawinan yang sah, hal ini Ssesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1dan 2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yangmempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (Persona Standy injJudicio), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal inisesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR
;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduabelan pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telahdiupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan MediatorPengadilan Agama Mungkid Drs.Didi Nurwahyudi, M.H. sebagai Mediator,akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat(1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun2016 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
8 — 1
dinilai sebagai alat bukti yangsah menurut hukum ; 2= 22020 nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nn neMenimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi Pemohon tersebut , Majelishakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ; Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri,dengan disertai pula alasanalasan mengenai apa yang diketahuinya tersebut ; Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ; Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) dan pasal 172 H.IR