Ditemukan 354 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-04-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PA DEPOK Nomor 1525/Pdt.G/2021/PA.Dpk Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 30
88 — 30
Dengan demikianpetitum poin 3 dari gugatan Penggugat hatus dinyatakan tidak dapat diterima(NO);Halaman 61 dari 62 halaman, Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2021/PA.DpkMenimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan harusdinyatakan di kesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang No. 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar
Register : 02-01-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PA BATAM Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Btm Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 33
60 — 33
persidangan;Menimbnag, bahwa bukti surat ( T.1 s/d T.11) yang diajukan ke persidangantelah bermaterai dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan oleh karenanya MajelisHakim dapat menerima sebagai alat bukti.Menimbang, bahwa buktibukti surat ( T.1 s/d 1.11) yang diajukan olehPenggugat Rekonvensi ke persidangan menurut Majelis dapat diterima sebagaibukti dalam perkara ini akan tetapi bukti tersebut adalah merupakan bukti permulaanyang hatus
Register : 27-03-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 782/Pdt.G/2014/PA.Mr. Tanggal 23 Februari 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
25 — 17
25 — 17
mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah) dipandang cukup besar, dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi,maka tuntutan Penggugat Rekonvensi haruslah disesuaikan dengan nafkah lampau, yaitusebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, atausejumlah 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan ;Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal mutah,disebutkan bahwa mutah merupakan kewajiban yang hatus
Register : 28-12-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 914/PDT/2021/PT SBY Tanggal 23 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Thomas More Suharto Diwakili Oleh : Tomo Yohannes, S.H., M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penggugat : Ir.Kusnanto ,MM Diwakili Oleh : Indra Perbawa .SH
244 — 154
Terbanding/Pembanding/Penggugat : Ir.Kusnanto ,MM Diwakili Oleh : Indra Perbawa .SH
244 — 154
Terbanding secara tegas danjelas telah menolak dalihdalih Pembanding dan mendalilkan serta dapatmembuktikan bahwa Perjanjian Kerjasama Homeschooling Primagama CabangSurabaya (vide bukti T28 dan P29) dibuat Pembanding dengan melanggarhukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia (HIR maupunRBG) tidak mengatur atau mengharuskan bahwa bantahan terhadap gugatanyang dibuat oleh Tergugat harus ada petitum atau dengan kata lain jawabanpertama hatus
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDY IRAWAN DL, ST.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
146 — 73
DEDY IRAWAN DL, ST.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
146 — 73
Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.Mtrdiatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan dan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga telahsesual dengan format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017, yang terbitkan oleh Badan KepegawaianNegara yang hatus dipedomani dan diikuti oleh Tergugat
Register : 23-04-2012 — Putus : 09-01-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan PA MAROS Nomor 131/Pdt.G/2012/PA Mrs. Tanggal 9 Januari 2013 — Penggugat
Tergugat
51 — 17
51 — 17
dalildalil eksepsi para tergugat sama sekalitidak ada relevansinya dengan materi eksepsi, karena yang dipersoalkan oleh paratergugat adalah halhal yang berkaitan dengan pokok perkara.Menimbang, bahwa terhadap tambahan eksepsi para tergugat yang diajukanmelalui kuasa hukumnya, para penggugat mengajukan tanggapan bahwa pengajuaneksepesieksepsi tidak diajukan sekaligus bersamasama dengan bantahan pokokperkara, adalah bertentangan dengan hukum acara, sehingga eksepsi tambahan paratergugat tersebut hatus
Register : 03-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0610/Pdt.G/2018/PA.Pdg Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 6
25 — 6
sehingga harus dikesampingkan;Bahwa bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberi tandaBukti T.2, Bukti T.3, Bukti T.4tidak dapat diasumsikan sebagai bukti untukmembayar cicilan kredit SK papa Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi, sehingga buktibukti tersebut tidak dapat digunakan sebagaipembenar permintaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensiuntuk harus membayar cicilan kredit SK Papa Penggugat Rekonvensi.Maka, permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta TergugatRekonvensi hatus
Register : 15-08-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN Mkd Tanggal 3 Nopember 2016 — YOSEP SETIAWAN, S.E. bin RJ. HUSEN
85 — 19
85 — 19
Oleh karena itu pembelaan Terdakwa tersebut hatus ditolak;2. Terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur Permufakatanjahat tidak terbukti karena berdasarkan keterangan saksi warga dan saksi KepalaDusun yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang membuktikan adanyapermufakatan jahat dalam perkara ini.
Upload : 27-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 28/Pdt/2019/PT SMG Suwarni lawan Erna Dyah Wulandari dkk
86 — 43
86 — 43
Bahwa Turut Tergugat Il kapasitasnya dalam Perkara aquo adalahsebagai Turut Tergugat, seharusnya Peran atau Kapasitas dari TurutTergugat Il dalam Perkara aquo untuk tunduk dan patuh pada PutusanPerkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/2017/PN.Krg tetapi tidak melakukantindakantindakan yang dituntut olen Penggugat; Bahwa Perubahan dan pemberian hak kepemilikan, pembatalan Sertifikatadalah menjadi kewenangan Institusi Badan Pertanahan Nasional/KantorPertanahan hatus melalui tata cara dan prosedur yang ditentukan
Register : 03-12-2021 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor PK 107/Pdt.G/2019/PN Kpn Tanggal 1 Nopember 2019 — Perdata
Sunaeni, Dkk melawan KUD Dengkol
179 — 80
179 — 80
Penggugat adalah perbuatanTergugat (KUD Dengkol) yang tidak mau mengembalikan bangunan obyek sengketakepada Para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat saat ini bukan merupakanpengurus dari KUD Dengkol sehingga sudah tepat apabila NURAWI hanya dijadikanTurut Tergugat karena menurut Para Penggugat peminjaman bangunan tersebutterjadi pada saat Turut Tergugat masih sebagai pengurus (manager ) KUD HarapanDengkol (sekarang KUD Dengkol), sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidakberalasan hukum dan hatus
Upload : 27-08-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 460 Pdt.G/2014/PN.SMG Ny. SURYANTI KUSNADI
77 — 27
77 — 27
Salah satu yang dapat dijadikandasar ialah : Gugatan dari seseorang yang tidak berhakmengajukan gugatan hatus dinyatakan tidak dapat diterima Sehingga jelaslah kedua surat kuasa yang diajukan dalamperkara ini oleh Penggugat TIDAKLAH SAH, TIDAK JELAS, KABURdan SALING BERTENTANGAN, maka sudah SEPATUTNYADINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA !
Register : 01-02-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2021 Tanggal 1 April 2021 — PT. FINOQO LEGALA NETWORKA VS PRESIDEN RI;
235 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilainilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakatsehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundangundangan hatus dapat menangkapnya setiap kali akan membentukhukum atau peraturan perundangundangan.
Register : 12-01-2007 — Putus : 18-03-2008 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pdt.G/2007/PN.Mdn Tanggal 18 Maret 2008 — JONAS / MUHAMMAD ADLI PURBA
LAWAN
TENGKU SITI RADIAH, DKK
148 — 33
148 — 33
Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah)per hari kepada Penggugat bila maha Tergugat V s/d XXV tidak mau atau lalai untukmemenuhi atau mentaati isi/bunyi putusan Perkara ini dihitung sejak Perkata ini telahberkekuatan Hukum yang tetap, dipandang telah cukup beralasan dan patut ufituk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggudat telah bethasil membuktikan sebahagiandari dalil gugatannya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, dan berdasarkan pasal 192ayat (1) RBg maka kepada Tergugat hatus
Register : 13-09-2019 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 767/Pdt.G/2019/PN.JKT.Sel. Tanggal 9 Nopember 2020 — Tony Djoko Haryono, dahulu beralamat di Jalan Telaga Bodas Kav.8 RT.005/RW.003 Kel. Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Sekarang beralamat di Jalan Hang Lekir X Nomor 19 RT.005 RW.006 Blok H/2 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratna Lumbantoruan,S.H., Roganda Siregar, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat âÂÂRatna Lumbantoruan, S.H. & PartnersâÂÂ, beralamat di Griya Mitra Mustika Blok N8 Jalan Mandor Demoki Kel. Mustikasari, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;
Selanjutnya disebut Penggugat;
M e l a w a n
1. Tan Sugito, beralamat di Jalan TPI II Blok Z I Nomor 2-3 RT.012 RW.05 Kelurahan Penjagalan. Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Yutti Botoh, S.H., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Pasar Minggu No. 119 A RT.1 RW.5 Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Laurens Gunawan, S.H.,M.KN., Notaris/PPAT, beralamat Ruko Beryl Blok BRL3/053, Jalan Kelapa Gading Selatan, Gading Serpong, Tangerang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya Jalan H. Alwi No.99 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;
140 — 73
140 — 73
Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yangdituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;dan hatus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yangsama dalam hubungan yang sama pula.12.Bahwa gugatan aquo saat ini jelasjelas sama dengan gugatanrekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara di PengadilanNegeri Jakarta Selatan No. 490/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL yang saat inimasih dalam proses banding di Pengadilan DKI Jakarta.
Register : 19-02-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/PDT/G/2014/PN.BDG Tanggal 15 Januari 2015 — -PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK LAWAN -PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO), Dkk
336 — 222
336 — 222
Polis;Bahwa yang harus diperhatikan dalam prinsipprinsi asuransiadalah :Prinsip asas indemnitas ;Prinsip asas itikad baik / kejujuran ;Prinsip asas subrogasi;Bahwa itikad baik secara abstrak harus dilihat kepada normakepatutan sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata dan dalamAsuransi adalah Pasal 251 KUH Dagang, itikad baiksebagaimana Pasal 1338 dan Pasal 251 KUHD harus lebih teliti,harus seimbang kedua belah pihak baik Penanggung atauTertanggung dan harus sesuai dengan perundangundangan,tertanggung hatus
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
252 — 219
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
252 — 219
alasanalasan yang menjadi latar belakangpenerbitan obyek sengketa sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan dan UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga telah sesuaidengan format Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSyang melakukan tipikor setelah berlakunya UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang terbitkan oleh BadanKepegawaian Negara yang hatus
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Gs Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 7
33 — 7
menafkahi isteri(yang diceraikannya itu) selama masa iddah;Maka, Majelis Hakim bersepakat secara ex officio, patut membebankan danmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi berupa uang mut'ah dan nafkah iddah ;Menimbang, bahwa terhadap nominal kewajiban Tergugat Rekonvensiberupa uang mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana telah dinyatakan diatas,akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, dalam hal uang mut'ah, disebutkan bahwa mut'ahmerupakan kewajiban yang hatus
Register : 20-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 576/Pid.B/2018/PN Sgm Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Salemuddin Thalib,SH.,MH
Terdakwa:
Nuntung alias Krg Lalang bin Mappanganro Krg Rau
93 — 32
Salemuddin Thalib,SH.,MH
Terdakwa:
Nuntung alias Krg Lalang bin Mappanganro Krg Rau
93 — 32
Gowa Nomor 09 Tahun 2015Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa; Bahwa ljazah sebagai dokumen Pendidikan Formal merupakanpersayatan yang hatus dilengkapi untuk pendaftaran sebagai Bakal CalonKepala Desa; Bahwa tahapantahapan pelaksanaan pemilihnan Kepala Desa yaituTahapan Persiapan/Pencalonan : Tanggal 10 s/d 14 September 2018pengumuman pendaftaran bakal calon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa,Tanggal 15 s/d 23 September 218 pendaftaran bakal calon , Tanggal 24
Register : 01-04-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 05-04-2014
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 00208/Pdt.G/2013/PA.Sub. Tanggal 5 Februari 2014 — Penggugat VS Tergugat
93 — 70
93 — 70
.14) berupa foto copy kwitansi pembayaran tanah ladang dariAHMAD kepada Penggugat I, alat bukti (T.15) berupa foto copy kwitansi pembayarantanah gempang dari AHMAD kepada Penggugat I, dikategorikan sebagai akta bawahtangan;Menimbang bahwa untuk menilai dan mengukur nilai kekuatan pembuktianakta bawah tangan, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil;Halaman 35 dari772 Putusan No. 208/Pdt.G/2013/PA.Sub36Menimbang bahwa syarat formil akta bawah tangan harus memenuhi empatunsur yakni pertama hatus
Register : 19-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 97/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : TIA GIE HAI Alias JUNAIDI Diwakili Oleh : Dr BURHAN SIDABARIBA SH MH
Terbanding/Penggugat : TIO DJU TJENG Alias SETEFEN
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK PANIN
Turut Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris dari Alm Tio Khing Seng yaitu NG A MOE Als IMELDA.Dkk
Turut Terbanding/Tergugat IV : FRANKY TJOKROAHDYMULYA
53 — 34
Terbanding/Penggugat : TIO DJU TJENG Alias SETEFEN
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK PANIN
Turut Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris dari Alm Tio Khing Seng yaitu NG A MOE Als IMELDA.Dkk
Turut Terbanding/Tergugat IV : FRANKY TJOKROAHDYMULYA
53 — 34
sehingga para pihak tidak Lengkap, vide: Yurisprudensi MARI No.201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976menyatakan: suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertianmasih terdapat orangorang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidakdiikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat ditenma; Yurisprudensi MARI No.365 K/Sip/1984 tanggal 10 Juni 1985menyatakan: Pentingnya untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyaihulbungan dengan Pokok Persoalan atau dengan kata lain hatus