Bahwa selain keberatan atas putusan Verstek perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Bjm,Pelawan juga menyangkal dalildalil Terawan semula Penggugat dalam suratgugatannya sebagaimana tercantum dalam putusan Verstek perkara Nomor21/Pdt.G/2018/PN.Bjm yang merupakan satu kesatuan dengan dalil dalil sebagaibenkut:Dalam Eksepsi :A. Gugatan yang diajukan terlawan dh. penggugat salah alamat (error in persona) :1.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terlawan dh.

Bahwa mengingat berkas piutang negara an. debitur Abdul Kadir Munsyi sudah sangatlama dan berdasarkan dalil Penggugat dalam poin 3 posita (halaman 2 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN.Bjm), Terawan dh Penggguat menyatakan ada tahun 1990Pelunasan DITERIMA dan DIAKUI oleh BRI cabang Barabai. , Pelawan dh. Tergugattidak menemukan catatan atas Piutang Negara termasuk dokumen asli SHM Nomor 1dan SHM Nomor 2 dalam perkara a quo.

Bahwa kredit an Abdul Kadir Munsyi di BRI Barabai dilakukan dengan perjanjiankredit pada tahun 1977, selanjuinya kredit tersebut macet dan dilunasi di BRIBarabai pada tahun 1990 (vide Posita 1 s.d. 3 dalam halaman 2 Putusan Nomor21/Pdt.G/201 8/PN.Bjm). Ini berarti kredit tersebut dilunasi pada tahun ke 13 sejakdiajukannya kredit;b.

Membatalkan putusan Versiek Pengadilan Neger Banjarmasin Nomor21/PdtG/2018/PN.Bjm tanggal 6 Juni 2018;4. Mengadili kKembali dengan menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima gugatan Terlawan dh Penggugat;5.

Menyatakan bahwa perlawanan temadap putusan verstek Nomor21/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 6 Juni 2018 tersebut tepat dan beralasan;. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;. Membatalkan putusan verstek Nomor 21/PdtG/2018/PN.Bjm tanggal 6 Juni2018;. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat;a fk W.

Galunggung Permai Raya No. 21RT.007, RW.016, Propinsi : Jawa Barat Kotamadya : Cirebon Kecamatan:Harjamukti Kelurahan : Kecapi, Sertifikat Hak Milik No. 783 Luas tanah 200M2 ( dua ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi nomor21/1990 tanggal dua puluh Sembilan Januari seribu Sembilan ratus Sembilanpuluh (2911990), tercatat atas nama : DIDI SOETADI, Selanjutnya disebutsebagai OBJEK SENGKETA;Bahwa uang pembayaran tanah/rumah sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluhlima juta rupiah), telah diterima

Menyatakan apabila Tergugat berhalangan, maka berdasarkanputusan ini Penggugat diberi ijin/kuasa untuk dan atas nama Tergugatmenghadap Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat untuk melakukanpermohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.783 Luas tanah 200M2 ( dua ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi nomor21/1990 tanggal dua puluh Sembilan Januari seribu Sembilan ratusSembilan puluh (2911990), dari atas nama Tergugat/ DIDI SOETADImenjadi atas nama Penggugat/FANANI;7.

berdasarkan Gambar Situasi Nomor21/1990 tertanggal 29011990;b. bahwa Sertipikat tersebut beralin kepada Didi Soetadi berdasarkanAkta Jual Beli tertanggal 18081992 No.420/55/HJMK/JB/1992yang dibuat oleh Iskandar Wiramihardja,S.H. Pejabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kotamadya Cirebon;4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37ayat (1), menyatakan bahwa.

Memerintahkan kepada Tergugat bersama Penggugat untuk datangmenghadap di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Cirebon, melaksanakanbalik nama atas Sertifikat Hak Milik 783, terletak di Jalan Gn.Galunggung Permai Raya No. 1 RT.007, RW.016, Propinsi : Jawa BaratKotamadya: Cirebon Kecamatan: Harjamukti Keluraha : Kecapi Luas tanah200 M2 ( dua ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi nomor21/1990 tanggal dua puluh Sembilan Januari seribu Sembilan ratusSembilan puluh (2911990), tercatat atas nama

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hercules WarnaKuning Hitam dengan nomor polisi BK 8888 FQ; 1(satu) STNKB nomor polisi BK 8888 FQ an.Pemilik SURIANY.Dikembalikan kepada Saksi Sahabuddin melalui Terdakwa. 3,038 M* Kayu olahan total keseluruhan 62(enam puluh dua) batang kayu olahan.Dirampas untuk negara.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) rupiah;Telah membaca berturutturut:Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor21

,Panitera Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 07 September2020, AHMAD BUCHORI, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Jaya), telan mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Calang tanggal O21 September 2020 Nomor21/Pid.B/LH/2020/PN Cag, tersebut;Relaas Pemberitahuan Permintaan BandingNomor 21/Pid.B/LH/2020/ PN Cag, yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD,Jurusita pada Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 08September 2020, permintaan banding yang diajukan oleh

DI SALEH) pada tanggal 11 September 2020sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor21/Pid.B/LH/2020/PN Cag yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD, JurusitaPengadilan Negeri Calang;Relaas Pemberitahuan Mempelajari BerkasBanding Nomor 21/Pid.B/ LH/2020/PN Cag, yang dibuat oleh: MAHYIDDINDAUD, Jurusita Pengadilan Negeri Calang, yang dilaksanakan tanggal 08September 2020 dan tanggal O09 September 2020, masingmasingdisampaikan kepada Terdakwa (DI HUSEN bin Alm.

Membebankan biaya ongkosongkos yang timbul dalam perkara a quokepada Negara;SubsidairAtau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jambicq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lainmohon putusan yang seadiladailnya menurut hukum (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor21/Pdt.SusPHI/2017/PN Jmb., pada tanggal 8 Maret 2018 yang amarnyasebagai berikut:Dalam

Konvensi dan Rekonvensi ini kepadaNegara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat pada tanggal 8 Maret 2018, terhadap putusan tersebut, PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Maret 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor21

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor21/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Januari2018 Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Donggala;Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid. Sus/2018MENGADILI SENDIRI:.

sebagaimana didakwakan dalam DakwaanKesatu atau Dakwaan Kedua;Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapatperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor21

Luwu Utara;Untuk selanjutnya disebut Terbanding semulaTergugat ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24September 2018 yng diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Masamba pada tanggal 26 September 2018 dalam Register Nomor21/Pdt.G/2018/PN Msb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.

Put.No.208/PDT/2019/PT.MksMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengdailan Negeri Masambatanggal 11 Maret 2018 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Msb tersebut, Pembandingsemula Penggugat melalui kuasanya ARINAL,SH, telah mengajukanpermohonan banding sebagaimana Risalah pernyataan permohonan bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba, Nomor21/Pdt.BANDING/2019/PN MSB, pada tanggal 21 Maret 2019;Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan secara sah dan patut kepada pihak

banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai perkara aquo diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasanalasankeberatan dari Pembanding semula Penggugat mengajukan pemeriksaandalam tingkat banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti berkas perkara dengan seksama serta mencermati putusanPengadilan Negeri Masamba tanggal 11 Maret 2018 Nomor21

Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana termuat di dalamberkas Perkara Nomor : 156/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B);5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 156/PEN/2017/PT. TUN. SBY.

Kontra) Memori Banding Nomor21/G/2017/PTUN. SBY.11. Pengiriman berkas perkara Nomor : Surat tangga 04 September 2017 Nomor : Tanggal 04 September21/G/2017/PTUN. SBY. ke Pengadilan W3TUN1/2164/K. Per. 02.04/IX/2017. 2017.Tinggi Tata Usaha Negara. 12. Penerimaan......... 5 12. Penerimaan berkas perkara Nomor : Lembar Disposisi Tanggal 6 September21/G/2017/PTUN. SBY. oleh 2017.Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya. 13 Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Penetapatan Nomor : 156/PEN/2017/PT.

Tanggal 4 Juli masa banding..Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menghubungkan tanggalpembacaan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21/G/2017/PTUN.

objeksengketa bukti P 6 mutlak dilakukan oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris WilayahJawa Timur kecuali ada pendelegasian dan/atau mandat,untuk itu harus dibuktikanadanya delegasi dan/atau mandat dalam persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebutdi atas, terdapat adanya pelanggaran peraturan perundangundangan dari aspekprosedural dan wewenang di dalam penerbitan objek sengketa bukti P 6, dengandemikian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21

Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yanglebih berat setelah perkawinan berlangsung;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnrd. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isten;f.

HILARIUS GRAHITA S.A, S.H.Hakim AnggotaANDHIKA PERDANA, S.H M.H.Panitera penggantiHARI, S.H.Rincian biaya : Biaya Pendaftaran > Rp. 30.000, Biaya proses > Rp. 50.000, PNBP : Rp. 5.000, Panggilan Sidang : Rp. 700.000, Materai > Rp. 6.000, Redaksi > Rp. 5.000, Leges Rp. 3.000,Jumlah: Rp. 799..000,Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnr( tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnr

Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT PAL Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga hari inidiperkirakan sebesar Rp. 8.106.000, ( delapan juta seratus enam ribu rupiah );Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pso. tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa YUSRAN MAAROEF,S.H.,M.H.

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020, permohonan banding mana telahpula diberitahukan kepada GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H. kuasaTerbanding semula kuasa Tergugat pada tanggal 07 Juli 2020;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak mengajukanMemori BandingMenimbang, bahwa kuasa Terbanding tidak pula mengajukan KontraMemori BandingMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara

terkaitketentuan sebagimana yang dikemukakan Hakim Tingkat Pertama, sehinggayang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara in casu adalahPeradilan Umum dan bukan Peradilan Agama, karena itu pertimbanganpertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan dankarenanya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, buktisurat dan saksi dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21

Blok,Kelurahan HangaHanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan,Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telan memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk padahari Selasa tanggal O05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Penggugat;Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Lwk2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;g.

, tempat tinggal di Desa SungaiDurian, Kecamatan Padang Bolak, KabupatenXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta saksisaksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 28 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor21

Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2019/PA.Pspberlaku, namun Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap denganpermohonannya;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon Il tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register nomor21/Pdt.P/2019/PA.Psp, tanggal 28 Januari 2019, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon II dengan memberikanpenjelasan secukupnya;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil permohonannya, dipersidanganPemohon

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan,terlebin dahulu permohonan Pemohon dan Pemohon II diumumkan padaPapan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empatbelas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor21

Kepentingan Hukum Penggugat;Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor21/HGB./BPN.32.73/2014, Tgl. 03022014 sebagai dasar diterbitkannyaperpanjangan SHGB. Nomor 747/Kelurahan Braga, Pemegang Hak:JOSAFAT Naswarwinata.

, Terletak di Jalan Braga Nomor 71 s/d 89, KelurahanBraga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Atas NamaJosafat Naswarwinata (Dalam KTP Josafat Winata) atau ObjekGugatan1 berisi kontradiksi sebagai berikut:Bahwa Tergugat1 dalam Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014, telah tidak cermat dalam membuatpertimbangan sehingga terjadi kontradiksi sebagaimana terlihat dalamdiktum Menimbang poin 9 huruf a dan huruf b;Bahwa diktum menimbang angka 9 huruf a pada Surat KeputusanTergugat1 berbunyi:Bahwa

Putusan Nomor 238 K/TUN/20165.8.berkasberkas permohonan tersebut telah dikembalikan sesuai suratkami tanggal 10122009 Nomor 1469/5.32.73/XII/2009 (copyterlampir);Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014, tentang Pemberian Pembaharuan HakGuna Bangunan Atas Tanah Seluas 1700 m?

, Terletak di Jalan BragaNomor 71 S/D 89, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung,Kota Bandung, Pemegang Hak atas nama Josafat Naswarwinata(dalam KTP Josafat Winata) oleh Tergugat1, dengan demikianTergugat1 telah mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai denganprosedur dan bertentangan dengan fakta sebagaimana tertuang padasurat Tergugat2 Nomor 1169/5.32.73/X/2012 tersebut;Bahwa sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014 tanggal 03022014 tentang PemberianPembaharuan

untuk mencabut Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014 tanggal 03022014 tentang pemberianPembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1700 m2, terletak diJalan Braga Nomor 71 s/d 89, Kelurahan Braga, Kecamatan SumurBandung, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat atas nama JosafatNaswarwinata (dalam KTP Josafat Winata);Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat Il) untukmencabut Sertifikat Pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 747/Kel.Braga, Surat Ukur tertanggal 18022014 Nomor 00005

Bahwa Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapatmenggugat di PTUN Palembang; (Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor21/G/2017/PTUN.PLG, tanggal 8 Juni 2017, kemudian putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 183

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri TanjungRedeb, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tnr. tanggal 2 April 2020.

Dan telah pula diberitahukankepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuanpermintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negern TanjungRedeb Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Tnr. tanggal 8 April 2020;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum jugamengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri TanjungRedeb, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tnr. tanggal 2 April 2020.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor21/Pid.Sus/2020/PN Tnr atas nama Terdakwa Ponda alias Eki Bukaka bin(alm) Sakka dan Terdakwa II Muh Ridha alias Ridha bin (alm) Syamsuldengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakan permohonan banding Terdakwa Ponda alias Eki Bukaka bin(alm) Sakka dan Terdakwa II Muh Ridha alias Ridha bin (alm) Syamsul tidakterbukti secara sah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo.

Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksaanan tugas bagi Pengadilan padaangka 3 tentang pembebanan biaya perkara terhadap Para Terdakwa yang dijatuhipidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atasmaka dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatcukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor21

hidup maka biaya perkara ditanggung Negarasebagaimana dipertimbangkan di atas;Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 TahunHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 110/PID/2020/PT SMR1981 tentang Hukum Acara pidana, dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut;Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor21

putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingyang selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingpada tanggal 25 November 2021.Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukaninzage, sehingga pada tanggal 24 November 2021 oleh Pembanding danTerbanding telah melakukan inzage;Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 29 November 2021 dengan Nomor21

Ahmad Jakar, M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor21/Pdt.G/2021/PTA.Pal tanggal 29 November 2021 untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh paraHakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ernawati sebagai Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;Hakim Anggota Ketua MajelisHal.9 dari 10 hal.

NegaraIndonesia , Agama Islam, Tempat tinggal di Desa Semata,RT/RW 02/001 Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat permohonan Pemohon;Setelah mempelajari bukti Suratsurat, mendengarkan keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSambas pada tanggal 27 Februari 2019 dalam Register Nomor21

Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor21/Pdt.P/2019/PN.Sbs tanggal 27 Februari 2019, Penetapan tersebut diucapkanoleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yangterbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;Panitera Pengganti:Andy Robert, S.Sos.Perincian biaya:1.a Of & ISBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanMateraiRedaksiJumlahHakim

Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor21, Sidoarjo;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Juni 2020, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10

Wahidin Sudirohusodo Nomor 728A, RT 003 RW 004, Kebomas,Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor21, Sidoarjo, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah semestinya Termohon Peninjauan Kembali/Tergugatmembuat risalah pembahasan berdasarkan surat tanggapan atas SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), bukan berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sesuai dengan ketentuan

Usaha NegaraPekanbaru tersebut, Penggugat 7/Pembanding telah mengajukan SuratPermohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :21/G/2020/PTUNPBR, tanggal 8 Oktober 2020 dan terhadap AktaPermohonan Banding tersebut telah ditanda tangani olehPenggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutelah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPenggugat/Pembanding, kepada Tergugat/Terbanding Nomor21

bagian dalam berkas perkara ini;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;M EN GA DIL J tenwevennnnnnenneennnneeennnennnen Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;Halaman 9 Putusan No. 258/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru Nomor21

Kecamatan Bontang Selatan,Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidakdiketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayahRepublik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia(Ghoib), sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Setelan membaca dan mempelajari Suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor21

gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini Majelis Hakimtidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat danHalaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.BotgTergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor21

Sesuai denganpasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/Him 5 dari 37 him................PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididiluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya, ayat (2) Pihaklain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Sesuai denganpasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididiluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya, ayat (2) Pihaklain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Sesuai denganHlm 11 dari 37 him................12pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididiluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya, ayat (2) Pihaklain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Sesuai dengan pasal14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/Him 14 dari 37 him................15PER/6/2008, pasal 7 huruf c, Pengecer wajib melaksanakan pengadaan danpenyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan atau/kelompok tani di lini IVwilayah tanggung jawabnya.Bahwa berdasarkan uraian diatas, tedakwa I.Nadirman dan terdakwa II.

/MDAG/PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau di luar wilayahtanggung jawabnya, ayat (2) Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer resmidilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun ;Bahwa Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/PER/6/2008, Pihak lain yang dengan sengaja melanggar ketentuansebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi