• NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT)GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010,mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHOyang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksiThomas Wio selaku Notaris dengan katakata sebagai berikut : Pak Thomas iniada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.

  No. 82 K/Pid/2016saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatantersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidakmenghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat puntidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan.

  Terlebih lagi kalau dilihat Judul AktaNo. 3 tanggal 07 Mei 2010 seolaholah pada tanggal 07 Mei 2010 ada RUPS,sedangkan dalam isinya RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran pemegang saham tidak memenuhi kuorum, sehingga akan membuat orangyang membaca judul akta tersebut menjadi keliru.

  tetapi Terdakwa mengusulkan dalam rapat tersebut agar usulan tersebutdibahas pada RUPS tahun yang akan datang antara lain:1.

• Pasal 79 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan :Pasal 78 ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhirPasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

  bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

  Bentuk RUPS, Mata Acara RUPS sesuai dengan PermohonanPemegang saham, Jangka waktu Pemanggilan RUPS, Quorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilanKeputusan RUPS, serta penunjukan Ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang ini atauanggaran dasar dan/atau ;b.

  alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan olehpemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Halaman 27 dari 32 PENETAPAN Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN BksDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayata) (5) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

  pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertaHalaman 28

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakansetiap tahun, sementara RUPS LB dapat diadakan kapan saja ketikakepentingan perseroan membutuhkannya.

  Panggilan RUPS LB PT.

  pula, apabila PEMOHON hadir dalam RUPS LBtanggal 28 Januari 2013, tentunya keinginan PEMOHON dapatdiakomodir sepanjang disetujui oleh peserta RUPS LB.

  Oleh karenanya untuk efektifitaswaktu, biaya dan syarat administrasi lainnya (Pemanggilanperserta RUPS), penyelenggaraan RUPS LB tersebut dilakukan sesuaidengan jadwal/agenda yang lebih dahulu, yakni RUPS LB yangdiselenggarakan oleh TERMOHON sebagai Direksi Perseroan.17 Bahwa disamping hal tersebut di atas, apabila mencermati surat suratpermintaaan RUPS LB dari PEMOHON tanggal 29 Januari 2013 dan/atau surat Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

  Dalam RUPSLB tersebut PEMOHON datang menghadiri RUPS, namun di dalam RUPSLB tersebut PEMOHON senyatanya menolak hasil RUPS LB, namunberhubung di dalam RUPS LB tersebut telah disetujui lebin dari 2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham, maka penolakan hasil RUPS LBoleh PEMOHON tersebut tidak dapat menjadikan bahwa hasil RUPS LBtersebut menjadi menjadi tidak sah.

• kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS);8.

  RUPS sebagaiorgan perseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusiftertentu yang diberikan UUPT.

  RUPS sebagai organperseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusif tertentu yangdiberikan UUPT.

  tahunan danagar menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaankepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1), (2), (3) dan (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya ;2) RUPS tahunan wajiob diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku terakhir ;3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dalam Pasal 66

  Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b;7) Dewan komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;8) RUPS yang diselenggarakan direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mataacara rapat lainnya

• MM, YAN SULAIMAN mengenai RUPS Luar Biasa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga membawa konsekuensi hukum tidak sah dan tidak mengikat;4. Menyatakan surat-surat yang terbit yang berasal dan atau berkaitan dengan RUPS luar biasa yang tidak sah seluruhnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya ;6.

  MBS karena ada RUPS yaitutentang pergantian direksi dari pak Saut Sitorus kepada pak Cing Wun ;Bahwa adanya pergantian direksi saksi diberitahu waktu ada di rumah makan ;Bahwa setelah ada RUPS lalu dari kantor Notaris kami ke lokasi tambang untuksosialisasi hasil RUPS yang hadir karyawan dan masyarakat setelah itu kami kerumah pak Deny untuk sosialisasi tentang hasil RUPS ;Bahwa bukti T.7A foto 5, 6, 7 dan 8 foto penandatanganan berita acara sosialisasihasil RUPS yang hadir Pak Deny, Pak Cing Wun

  RUPS LB yangkemudian hasil RUPS LB ditandatanganai peserta rapat tentang perubahan direksiPT.

  Saksi JARPEN GULTOM, di bawah sumpah memberi keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hadir di kantor Notaris Gresia di kendari karena saksi diajak oleh PakZulkifli bos saksi yang menurut beliau ada undangan RUPS di kendari ;Bahwa dalam RUPS ada tandatangan hasil RUPS yang tandatangan Pak Deni, pakYan, pak Affendi saksi tahu mendengar dari pak Zulkifli ;Bahwa tandatangan hasil RUPS di ruang Notaris ;Bahwa setelah tandatangan hasil RUPS kami keluar makan di rumah makansebelah kantor notaris

  Dalam ketentuan tersebutmenyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnyamenurut penjelasan Pasal 78 ayat (1), adalah yang dalam praktek sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa.

  belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sedangkan buktiTI & T.H5A, TI & T.U5B dan T.I & T.II5C, undangan tertanggal 19 dan 23September 2013 untuk RUPS pada tanggal 27 September 2013.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pengumuman dan Surat Pemanggilan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yaitu :

  • Pemanggilan I (Pertama) dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 ;
  • Pemanggilan II (Kedua) dilakukan pada tanggal 6 April 2020 ;
  • Pemanggilan III (Ketiga) dilakukan pada tanggal 21 April 2020 ;
  • Pemanggilan IV (Keempat) dilakukan pada tanggal

  1. Menetapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 15 Mei 2020 yang dilaksanakan Pemohon sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GASMINDO UTAMA tertanggal 15 Mei 2020 Adalah Sah menurut Hukum;
  2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 146.000,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

  pada tanggal 15 Mei 2020.Bahwa sampai dengan panggilan terakhir, Pemohon melakukanpemanggilan dan koordinasi secara langsung dengan Komisaris, namuntidak direspon oleh pihak Komisaris untuk menindaklanjuti permintaanpelaksanaan RUPS Luar Biasa ;Bahwa, dengan alasan situasi pandemi covid19, Pemohon sudahmengajak pihak Komisaris untuk melakukan RUPS Luar Biasa denganmekanisme Online via Zoom Meeting ataupun WhatssApp, namun pihakKomisaris tidak menunjukan itikad baik dan tidak memberikan kepastianyang

  Gasmindo Utama telah melakukanpengumuman RUPS secara terbuka kepada pemegang saham lainnya dankepada Komisaris 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan pelaksanaanRUPS Luar Biasa, sehingga Pemohon telah memenuhi amanat Pasal 83ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas ;Bahwa sesuai dengan ketentuan pelaksanaan RUPS Luar Biasasebagaimana yang tertuang dalam Surat Panggilan terakhir tanggal 15 Mei2020, pihak Komisaris tidak memenuhi pemanggilan dengan alasan yangtidak jelas, sehingga Pemohon tetap

  Foto copy Panggilan pertama (Satu) Rapat Pemegang saham luar biasa(RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda bukti P5 ;6. Foto Copy Panggilan Ke II (dua) Rapat Pemegang saham luar biasa(RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda bukti P6;7. Foto Copy Panggilan Ke Ill (tiga) Rapat Pemegang saham luar biasa(RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda bukti P7;8.

  diminta agar mengunakan fasilitastelekonfrence melalu zoom meeting maupun whatsapp;Bahwa dari empat kali pemanggilan tersebut komisaris terkesancuek dan tidak merespon untuk dilakukan rapat umum pemegangsaham luar biasa;Bahwa komisaris Tirsa Lasama tidak mau datang karena covidnamun ia juga tidak mau menggunakan fasilitas teleconference;Bahwa pada saat RUPS tahunan saksi ada hadir sebagaipembawa acara;Bahwa saat RUPS tahunan Komisaris Tirsa Lasama ada hadir;Bahwa saat RUPS luar biasa saksi tidak

  rapat pemegang saham luar biasayang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2020, namun sebelum RUPS luar biasaini dilakukan sudah diberitahukan kepada Komisaris perusahaan bernama TirsaLasama sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada repson dari pihak TirsaLasama untuk pelaksanaan RUPS luar biasa ini walaupun sudah dilakukanmekanisme dengan Zoom Meeting ataupun whattsapp akibat pandemi Covid19, sehingga pemohon melaksanakan RUPS Luar biasa tanpa kehadiran dariKomisaris Tirsa Lasama pada tanggal 15 Mei 2020

• salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu : Ny.

  ) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehinggakeputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.b.

  Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa "Penggugat telah diberhentikansementara berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 7 April 2006, sehingga harus diselenggarakan RUPS paling lambat 30hari setelah RUPS tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepadaPenggugat selaku Komisaris melakukan pembelaan diri (poin 8. a.

  tanggal 7 April 2006 dankeputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum sehingga RUPS tersebut beserta akibathukumnya minta dibatalkan demi hukum.

  Sri Taslim sebagai Komisaris diambilberdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (3) jo.

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• (DALAMPKPU) in casu Termohon Intervensi I/Pemohon Asal:PERMOHONAN RUPS LUAR BIASA TERHADAP PT.

  kecil atau DewanKomisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima, maka Pemohon RUPS yang adalah pemegang sahammengajukan permohonan RUPS ke Dewan Komisaris dan Dewan Komisarisyang mengadakan sendiri RUPS tersebut dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima.

  menurut Pasal 78 UU No.40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

  Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

  Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

• Putera PandawaAsli melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK.Kom/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 pada faktanyatidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS khusus (RUPSLB) danPENGGUGAT juga tidak pernah dipanggil apalagi diberikankesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS khsusus tersebut,sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 106 UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Jikapun terdapat RUPS yang diselenggarakan TERGUGAT setelahtanggal pemberhentian sementara (22 Desember 2017)

  Anggaran Dasar lebihtinggi dari RUPS. Dalam perseroan segala hal harus tunduk padaAnggaran Dasar, termasuk penyelenggaraan RUPS.

  RUPS tentang ini harus merupakan rupslibyang khusus diadakan untuk membicarakan mata acara keputusanpemberhentian sementara Dewan Komisaris dimaksud. Dengandemikian RUPS yang disebut Pasal 106 ayat (4) adalah RUPSLByang khusus diadakan untuk membicarakan mata acarapemberhentian sementara tersebut...

  , apakah Asrul Masir Harahap, M.Pd (penggugat)diundang atau tidak dalam RUPS;Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN Bgr Bahwa ada akta perubahan susunan pemegang saham setelah RUPS (LB)tersebut, dan akta tersebut dibuat dihadapan notaris Andreas,S.H.

  , apakah Asrul Masir Harahap, M.Pd (penggugat)diundang atau tidak dalam RUPS; Bahwa ada akta perubahan susunan pemegang saham setelahn RUPS (LB)tersebut, dan akta tersebut dibuat dihadapan notaris Andreas,S.H.

• ., lalu pada tanggal 17Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT.

  Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum.Juga menyatakan telah ada RUPS tanggal 17 Maret 2011 sebagai tindaklanjut dari RUPS tanggal 10 Maret 2011 yang tidak memenuhi kuorum ;Bahwa, setelah menguraikan dan mengakui adanya fakta hukummengenai telah dilaksanakannya RUPS, tibatiba dalam pertimbanganputusan halaman 46 alinea ke 2 (dua) dari bawah Judex Factimenjelaskan Menimbang, bahwa senyatanya RUPS tersebut tidakpernah dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada ;Bahwa, perlu dipertanyakan

  Bila pertimbangan Judex Factimasih mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 yang sudah dicabut, maka jelasJudex Factitelah salah menerapkan hukum ;Bahwa, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyebutkan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS*.Sedangkan Pasal 82 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat

  ., karena RUPS LB tanggal 10Maret 2011 tidak memenuhi kuorum, Terdakwa selaku Presdir PT. SMNmengagendakan untuk melaksanakan RUPS LB pada tanggal 17 Maret2011. Untuk itu, pada tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa kembali melakukanpemanggilan RUPS LB melalui Koran Harian Duta Masyarakat dan HarianMemorandum dengan agenda Persetujuan Penjualan Sebidang Tanah MilikPersero.

  Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

• Bukit Kalisari Artha Makmur, namundikarenakan tempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak adatempat lagi maka sebelum rapat dimulai Panitia Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memindahkan tempatRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke BintangHotel dengan jarak dari tempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri rapat sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 Penggugat kembali mengirimsurat

  Undang Undang No 40 tahun 2007Pasal 82 ayat 3 :Dalam panggilan RUPS dicantumkantanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2Maret 2020 tersebut sudah diakui sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidakhadir

  dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justru malahsebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempat RUPS LBtersebut yang seharusnya Penggugat mengkonfirmasi terlebihdahulu lokasi yang akan dilakukan RUPS LB tersebut sebelummengirimkan undangan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I.Sehingga dengan demikian, dalil penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadirdalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020 tersebut adalah tidakbenar dan tidak berdasarkan fakta, mengingat Tergugat danTurut Tergugat

  ;Bahwa RUPS yang pertama dilakukan di aula Hotel UtamaRaya kemudian kami pindah di Hotel Bintang, RUPS keduadilakukan di Hotel Banyuglugur;Bahwa hasil RUPS semua pihak hadir dan menghasilkan BeritaAcara terkait materi kKeuangan dan rekonstruksi dan laporankeuangan;Bahwa yang mengusulkan RUPS itu adalah dari Dwi BudiParanata;Bahwa di RUPS pertama Dwi Budi Paranata hadir tapi dari MeiSuryawandan B.

  BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT.

• sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harus ditelaahDewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

  Asli dan Fotokopi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) kedua tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya disebutsebagai bukti P10;Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr11. Asli dan Fotokopi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) kedua tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya disebutsebagai bukti P11;12.

  LB) diperoleh fakta bahwa Penggugatselaku pemegang saham meminta untuk diadakannya RUPS LB dengan alasankarena belum pernah diadakan RUPS terkait rencana Kerja dan laporantahunan 2015 dan 2016, adanya informasi beberapa asset disewakan kepadapihak lain tanpa adanya pertanggung jawaban dalam laporean keuangan sertameminta klarifikasi permasalahan perizinan ;Menimbang, bahwa dari alat bukti P8 yaitu Pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPS LB) dan alat bukti P9,yaitu Berita acaraRUPS

  LB diperoleh fakta bahwa Rapat RUPS LB tersebut tidak dihadiri olehTergugat sebagai Pemegang saham sehingga tidak memenuhi kuorum dengandemikian tidak menimbulkan suatru keputusan sesuai dengan agenda Rapat,sehingga dapat diadakan pemanggilan kedua ;Menimbang, bahwa dari alat bukti P10, P11 dan P12 yaituPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kedua,dan alat bukti P13 yaitu berita acara RUPS LB diperoleh fakta kepada Tergugattelah dipanggil untuk kedua kalinya untuk mengahdiri Rapat

  P/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Mel2017 diperoleh fakta bahwa Pengadilan telah memberi izin kepada Penggugatuntuk menyelenggakan RUPS LB yang ketiga dan melakukan pengambilankeputusan yang sah dan mengikat jika disetujul paling sedikit 10 % dari seluruhjumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakilli ;Menimbang, bahwa dari Surat P15 yaitu Pemanggilan RUPS LB ketigaberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan P16 yaitu berupaberita Acara RUPS LB diperoleh fakta bahwa Tergugat yang dipanggil

• Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

  "(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

  i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

  kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

• yang sah untuk meminta penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan;ll.B.

  Permohonan Pemohon untuk Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang18.Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU PT mengatur sebagaiberikut:*Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat jugaketentuan mengenal:Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangkawaktu. pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat,sesual dengan atau tanpa terikat

  ),dimanasecarasubtansialatas duaistilah tersebut memiliki karakteristik perbedaan pembahasan,halmanasesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 menyatakan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

  (Perseroan Terbatas) yang berbunyi :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapatdilakukan atas permintaan :1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat 2 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78ayat 4 dengan didahului pemanggilan RUPS.2.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tampa terikat pada ketentuanUndangundang ini atau anggaran dasar, dan ataub.

• TGMbersama undangan lainnya telah melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;Bahwa, RUPS ini telah dibuatkan Akta berupa PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh dan di hadapan Notaris diPalangka Raya, Ibu ELLYS NATHALINA , SH.

  aktif di Kantor Perseroan terlebih lagi telah berhutangsecara pribadi di dalam Perseroan yang hingga mengajukangugatan sekarang ini belum pernah melunasinya ;bahwa Pasal 8 ayat (2) Anggaran dasar Perseroanmenyebutkan : Istilah RUPS dalam Anggaran Dasarberarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa :bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan :Dalam RUPS Tahunan :a.

  Wajib meminta persetujuan RUPS untuk :1. Mengalihkan kekayaan persroan, atau2.

  Dalam hallaporan Keuangan yang desdiakan ternyata tidak benar dan / ataumenyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggungrenteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali terbuktibahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.Menimbang bahwa mengenai pelaksanaan RUPS, Undangundang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa Direksimenyelenggarakan RUPS atau RUPS lainnya dengan didahului olehpemanggilan RUPS.

  Direksi wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 ( lima belas ) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

• , waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah

  Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT(Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2015tersebut juga dihadiri olen Notaris Rita Elfida, S.H., selaku notaris yangditunjuk oleh Tergugat III untuk membuatkan akta RUPS Luar Biasa ini,namun tidak dapat dihadiri oleh Penggugat karena pada saat RUPSdadakan ini diselenggarakan oleh Para Tergugat, Penggugat sedangberada di luar kota Serang dan bukti RUPS Luar Biasa ini dilakukan secaramendadak

  adalah undangan RUPS Luar Biasa dengan pelaksanaan RUPShanya berselang (1) satu hari:Halaman 3 dari 27 hal.Put.

  Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa padatanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukan penyampaianundangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegang saham dengan suratundangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat Penggugat darijabatan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan alasanPenggugat sudah tidak menjadi Pengurus PT Banten Global Developmentdan telah diangkat

  Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataud.

• RUPS LB dilakukan melaui video conference telan sesuai denganketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diatur dalampasal 86 ayat (1) UU PT;Hal. 18 dari 50 hal.Putusan No.32/Padt.G/2020/PN.Kka.2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.14.4. RUPS LB PT.

  PMS sejak awal Maret 2018;Bahwa sepengetahuan saksi RUPS Luar Biasa PT.

  Dalam hal ini anggota Direksi dapatdiberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratansebagai anggota Direksi, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroanatau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Menimbang, bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan

  kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS.

  PMS melalui video Conference karena tidak dapatdilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid19.Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima olen para pemegang sahamtermasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat Il dan atas undangan RUPS LBtersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan Surat kepada DewanKomisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidakdapat mengikuti RUPS LB PT.

• Berbagai rencana kerja maupun alokasianggaran TERMOHON tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dariPEMOHON, bahkan tidak pernah diadakan RUPS maupun disampaikan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;5 Bahwa adalah hak PEMOHON untuk mengetahui kondisi serta arah tujuanTERMOHON.

  Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHONsebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 78 UU PT:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan, harusdiajukan semuadokumen darilaporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;33.

  Namun senyatanya RUPS tidak pernahdiadakan ;Hal 8 dari 35 halaman, penetapan pencabuatn perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS34.

  RUPS PERTAMA dan RUPS tahunan telah melewati batas masa waktuyang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dimana RUPS Pertama seyogyanya dilangsungkanpada 31 Juni 2016 dan RUPS Tahunan yang seyogyanya dilangsungkanpada tanggal 31 Desember 2016, namun sampai saat ini RUPS belumdiadakan oleh TERMOHON ;AO. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsipprinsip tata kelolaperusahaan, sebagaimana diindikasikan dari :a. TERMOHON selalu menutup diri (Not Transparent).

  , baik itu RUPS pertama (VidePasal 13 Ayat (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)maupun RUPS tahunan atau RUPS lainnya (Vide Pasal 78 Ayat (1) UndangundangNo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum belum pernah diadakannya RUPS,maka mutatis mutandis diketahui bahwa PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesiajuga belum pernah melaporkan seluruh kegiatan usahanya, baik itu mengenai neracakeuangan, kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggungjawab