Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus
Register : 10-08-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 20-12-2012
Putusan PN SOLOK Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.SLK
Tanggal 31 Oktober 2012 — - JOHNY PASTERDELLES, S.H. - EDISON SYUKUR, A.Md.
103 — 19
  • BPR Junjung Sirih terhadap ketentuan undangundang danperaturan yang telah dibuat bersama;Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengerti akanakibat dari perbuatan itu, dengan tidak dilakukan pengawasanyang benar maka akan terjadi penyimpangan, atau kebijakanyang melangar ketentuan, dan Terdakwa selain tidak melakukanpengawasan ternyata juga ikut dalam peminjaman yang tidaksesuai dengan prosedur tersebut atau kasbon, yaitu denganmeminjam sejumlah uang untuk keperluan pribadinya sebesarsekitar Rp. 23.000.000
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 80/Pid.B/LH/2019/PN Rgt
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANDY SUNARTEJO, S.H
Terdakwa:
1.AGUS SAPARI alias AGUS bin SAPARI
2.RENGKI AGUS TIAR alias RENGKI bin AHMAD
370 — 9
  • 7.171.371,5, (tujuh juta seratus tujuhpuluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima rupiah);Bahwa berdasarkan UndangUndang RI Nomor : 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tidakada disebutkan adanya minimal atau maksimal volume/kubikasi dalamHalaman 16 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2019/PN.Rgthal mengangkut atau menguasai hasil hutan baik itu berbentuk log ataupun olahan/gergajian.Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidakdiperbolehkan atau melangar
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus
Register : 16-03-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam.
Tanggal 2 Juli 2015 — MISRAN
140 — 29
  • suatutindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
    Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1kele KUHP
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-10-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Pra/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Oktober 2017 — Pemohon:
DEDDY WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR SUMUR BANDUNG
114 — 79
  • Bahwa berkas pemeriksaan perkara belum selesai dan belum sempurna dilakukanoleh Termohon, karena faktanya bahwa Termohon telah mengirimkan berkasperkara untuk diperiksa oleh Penuntut Umum dan penuntut umum telahmengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik (P19) Nomor B1921/0.2.10/Ep.1/08/2016, tanggal 8 agustus 2016, selanjutnya pihak penyidiktelah mengembalikan berkas perkara atas nama Donny Sopandy, ST, MM dkk172.yang disangka melangar pasal 362 KUHPidana kepada penuntut umum, akantetap penuntut
    Termohon) ;b.Bahwa berkas pemeriksaan perkara belum selesai dan belum sempurnadilakukan oleh Termohon, karena faktanya bahwa Termohon telahmengirimkan berkas perkara untuk diperiksa oleh Penuntut Umum danpenuntut umum telah mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik (P19)Nomor B1921/0.2.10/Ep.1/08/2016, tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnyapihak penyidik telan mengembalikan berkas perkara atas nama DonnySopandy, ST, MM dkk yang disangka melangar pasal 362 KUHPidana kepadaPenuntut Umum, akan tetapi
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 22/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
WAYAN ARYAWATI, S.kom.M,Kes
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
194 — 147
  • Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat danAsas tidak menyalahgunakan kewenangan ;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 02-12-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 26 Mei 2015 —
53 — 26
  • ditunjuk PDPDE dan uangnya disetorkan ke kasirPDPDE dan dimasukan kerekening PT.PDPDE Hilir bukanrek.joint account.e Deposit yang melalui transferan masuk ke rekening PDPDE Hilir,bukan ke rekening Joint Acount.Berdasarkan faktafakta diatas sejak dimulainya kerjasama ini sudah bisadipastikan bahwa operasional dan manajemen SPBU bukan dijalankan olehPenggugat tetapi sepenuhnya dijalankan Tergugat dan hal ini juga diketahuioleh Dewan Komisaris sebagai penandatanganan Joint Account.Halhal tersbut diatas melangar
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 25 September 2019 — TAKDIR ALI SYAHBANA Als BOGEL Bin Alm MAULANA
129 — 27
  • Kesimpulan dan Permintaan Penasihat Hukum Terdakwa:Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan dan PutusanPutusan Mahkamah Agungtersebut diatas, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan,bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terobukti mengkonsumsiNarkotika jenis shabu, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapatmembuktikan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methaphetahamine bagidirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Subsidairyaitu melangar
Pengadilan PN Bintuhan Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bhn
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
GUSMAN
Tergugat:
1.SONY WAHYUDI
2.RIDWANSYAH
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
123 — 69
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bhn3. Menetapbkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-01-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 PK/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — dr. HM ROSIHAN ANWAR, vs. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat cq PT BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN cq PT BANK BNI CABANG KAPUAS, dkk
162 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahan baranghasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP di ancam dengan pidanapenjara selama empat tahun;54.Bahwa dengan telah di terimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas Mesinmesin milik Penggugat (inlitis),barang bukti dari Tergugat pada tanggal16 September 2002 maka telahterjadi Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Koperasi Pulau TeloLestari dan Turut Tergugat ;55.
Pengadilan PN PONTIANAK
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 87/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 21 Desember 2015 —
66 — 11
  • Secara Lelangterhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminan atas hutangH.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan pada tanggal 10Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Il sebagaimana ternyatadari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi Hak Tanguungan Dan FidusiaHalaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2015/PN.Ptk.Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 yangdiumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27 Oktober 2011 (BuktiP.9), perbuatan mana Melangar
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Gpr
Tanggal 30 Nopember 2015 — YUNUS,Dk
LAWAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk Cabang Kediri (Bank JATIM Kediri)
43 — 14
  • Cohen pada tahun1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, = yaitu1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2 Melanggar hak subyektif orang lain ; 3 Melanggar kaidah tatasusila ; 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. Bambang Tri Hermanto bin Mutolib, Dk.
119 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Koperasi Dengan Dasar Rapat Anggota Tahunan untukdigulirkan kepada kelompok tani mana.dalam Peraturan tidak ada aturan yang mendasarinya, sebagai dasaraturan perbuatan melangar hukum formil dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum.2.3.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
90 — 12
  • PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 09-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN WONOSOBO Nomor 90/Pid.B/2020/PN Wsb
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO SH.
2.Bayu Teguh Setiawan, SH
Terdakwa:
1.NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO
2.DIRIN Bin NURSITO
3.RASIDI MUHIMIN Bin MARTANI
4.TRIYONO Bin SURYANTO
5.SUKUR Bin RUSMANTO
109 — 25
  • Wonosobo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, menggunakan kesempatan main judi yangdiadakan dengan melangar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan olehpara terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam23.00 Wib, terdakwa NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO bersamaHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Wsbsama
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 30-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 14/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat: JOHNNY TANDIARI Tergugat: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
173 — 132
  • Oleh karena hal tersebut telah salingbertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan NasionalNomor: 99/BAHGK/OJVII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; .Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hematPenggugat Tergugat telah melangar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (General of Good Goverment) yaitu teristimewa pada AzasKepastian Hukum Azas
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 21-01-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0222/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 65
  • Bahwa dengan telah beralinnya sebidang tanah tersebut sesuai denganprosedur maka tindakan Syawaluddin Batu Bara Bin Abdul Karim Batu Baramenjadikan sebidang tanah seluas 8.154 m2 (delapan ribu seratus lima puluhempat meter persegi) menjadi obyek gugatan warisan yang harus dibagikanmerupakan suatu tindakan yang keliru dan melangar hukum serta harus ditolak;12.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-03-2005 — Putus : 19-07-2005 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 03/G/2005/PTUN.YK.
Tanggal 19 Juli 2005 — Prof. Dr. LASIYO, MA.MM; REKTOR UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA
113 — 92
  • Haltersebut secara tidak langsungmengakibatkan penundaan penetapan danpengangkatan Dekan di Fakultas FilsafatUGM (vide uraian tersebut di ataskhususnya butirBahwa Tergugat tidak melangar Keputusan MWAUGM No. 12/SK/MWA/2003 tanggal 18 Desember 2003tentang Anggraan Rumah Tangga UGM, dan jugatidak melanggar Keputusan Rektor UGM Nomor114/P/SK/HT/20024 tanggal 17 Mei 2004 tentangTata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan SertaPengangkatan Wakil Dekan. Adapaun alasan alasan sebagaiberikut : 8.2.1.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 21-11-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 102/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 April 2014 — 1. H. MUH. ANWAR ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I ; 2. DRS. ZAINAL ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II ; selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 2. - NUR EFFENDY - H. RUSDI, - H. MUH. NUR, - SUKMAWATI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi.
69 — 54
  • Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.Sehingga penerbitan sertipikat oleh Tergugat selaku Kepala Pertanahan KabupatenBulukumba pada obyek gugatan tersebut telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Keielifan, sehinggamana perbuatan Tergugat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur daiam Pasal53 ayat (2) sub a dan c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa begitupun terhadap pemecahanpemecahan
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 3
  • Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG
320 — 473
  • Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar