Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 04-07-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 371/Pid.B/2013/PN.Pdg
Tanggal 18 September 2013 — JUNI ASMOPA pgl.MOP
34 — 11
  • .: 371/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013 Page 3 of 511 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukantidak pidana melangar Pasal 374 KUHPidana;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umumperkara a quo;3 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnyasebagai manusia;5 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Telah
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
JOY FORTUNE KOSPARA.M, S.H
Tergugat:
PT.TOP BUKIT MERAH
92 — 20
  • Ptk.15.16.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, jelas bahwa tindakanTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, secara sepihak bukankarena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkankarena penolakan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat denganalasan kontrak kerja yang ada telah berakhir dan tidak mau memenuhikewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kontrak kerja yang ada,adalah melangar asasasas di dalam hukum perjanjian dan melanggarketentuan Undangundangan Ketenagakerjaan
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN LSK
Tanggal 4 Maret 2019 — Pemohon:
RASYIDI Bin RAMLI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Cq. KAPOLRES LHOKSEUMAWE,
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA,
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KEUANGAN
135 — 37
  • masingmasingdiberi tanda: T1 sampai dengan T8 dan seorang saksi yang nama danketerangannya seperti tersebut di atas;Halaman 29 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2019/PN LskMenimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II menolak dalildalilpermohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon (dahulu Terdakwa) ditahan di Rutan sejak tanggal 14September 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 diajukan kepersidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan dakwaan alternatif,kesatu melangar
Pengadilan PN BLORA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-06-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 71/Pid.B/2014/PN.Bla.
Tanggal 11 Juni 2014 — MARNI binti MARJO
79 — 12
  • Mualimin alias Haji Min (almarhum) yang juga bukan seorangpetani setempat dan beralamat di luar Kabupaten Blora yaitu di DusunSusukan Rt. 03 Rw. 05 Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen KabupatenBojonegoro, adalah salah dan melangar hukum karena pengecer tidakdiperbolehkan menjual pupuk bersubsidi kepada selain petani ataukelompok tani di luar wilayah kerjanya;Bahwa walaupun Saksi Moh.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 12-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 38/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Nelce Tumbel DKK
Tergugat:
Hukum Tua Desa Pinilih
136 — 52
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat15.telah melangar Peraturan Perundangundangan dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2)Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penggelapan
Register : 25-01-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb
Tanggal 30 Maret 2021 — SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI
109 — 11
  • ARTABOGA CEMERLANG ada hubungan kerja, oleh karena itu unsur ini pun telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar Pasal 374 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti makadakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 08-07-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
HERRY TOGI MANALU
Tergugat:
PT. BANK SUMUT
259 — 86
  • Bank sumut Kota pematang Siantar terhadap dugaan fraud yang dilakukanoleh Herry Togi Manalu yang diteruskan kepada Divisi Pngawas PT.bank Sumutdan Divisi SDM bahwa Penggugat telah melangar disiplin berat dengan point217,5 sehingga dikategorikan kesalahan berat dengan pemberhentian tidakhormat dengan pemutusan hubungan kerja vide bukti T1, T2 ,T5,T,6,T,7 dan T8;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas tindakan Penggugattersebut termasuk, berdampak pada keuangan kategori besar yaitu kerugianlebih
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Penipuan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 155/Pid.B/2017/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2017 — Tandyanto Als Apin
78 — 18
  • mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telahterungkap tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :PERTAMA : melangar
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 22-05-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 10/G/2013/PTUN-KPG
Tanggal 5 September 2013 — RAMBU KATRINA ANANGGIA (PENGGUGAT) KEPALA SMAN 2 WAINGAPU (TERGUGAT)
98 — 82
  • yangbersifat umum sehingga sudah tepatlah apabila komite sekolah mengambil keputusanyang didasarkan atas tata tertib sekolah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa alasan di kembalikannya siswi SMAN 2 Waingapu atas nama JeniKristiani Sereh kepada orang tuanya oleh karena siswi yang bersangkutan telah tidakmengikuti proses kegiatan belajar selama 25 hari tanpa keterangan hingga akhirnya diketahui pula bahwa Jeni Kristiani Sereh telah melahirkan seorang anak, dengan demikian berarti siswi yang bersangkutan telah melangar
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Umum
Register : 13-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 25 Januari 2018 — Penuntut Umum:
RIKI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ADE GUNAWAN SYAHPUTRA ALS ADE KOHAR BIN ALM ARIL
72 — 42
  • Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang secara tidak cermat, tidak jelasdan tidak lengkap menggambarkan perbuatan mana yang dianggap telahdilakukan oleh terdakwa dengan cara melangar hukum sehinggamenimbulkan kekaburan (obscur libeli) atau membingungkan (confuse) ataumenyesatkan (misleading) dalam surat dakwaannya;7. Bahwa berdasarkan penjelasan M.
Pengadilan PN CIBINONG
Register : 19-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 711/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 7 April 2021 —
221 — 351
  • berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yangterbukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam proses laporan banksebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu JaksaPenuntut Umum, yaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 23-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 September 2016 — DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO
148 — 905 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut secara jelas dan tegas telahmelanggar asas legalitas dkarenakan hanya mempertimbangan PerbuatanPemohon Kasasi/ Terdakwa telah melangar SOP dan PeraturanPerundangundangan, tetapi Judex Facti baik tingkat pertama maupuntingkat banding sama sekali tidak menegaskan SOP Bank BRI mana yangtelah dilangar oleh Terdakwa atau Peraturan PerundangundanganPerbankan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Terdakwa, sehinggapertimbangan hukum Judex Facti yang menegaskan Perbuatan
    uraikan diatas, jelas terlihat antara SOP yangdiimplementasikan dalam PKS dan dilaksanakan oleh Pegawai/Karyawanbank BRI yang dipimpin oleh Terdakwa/Pembanding telah sesuai SOP danPKS sebagai suatu kesatuan dalam asas legalitas dan menganut asas lexspesialis derogat lex generali;Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri yang menyatakanPengawai Bank dalam hal ini ngian AO baik AO Pemrakarsa maupun Aopemutus tidak melaksanakan verivikasi data lagi atas dokumen yang telahdiserahkan oleh PT NPA dinilai melangar
Pengadilan PN ROTE NDAO Perdata
Register : 05-10-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Rno
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:Nimrot Yopy Ballo Tergugat:POLCE NADEK
80 — 50
  • oleh orang lain tersebut, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mencermatigugatan Penggugat dan Replinya bahwa Penggugat merasa perbuatan Tergugatyang menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa sangatlah merugikandan melanggar hak Pengguat, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kePengadilan dan menarik Polce Nadek sebagai Tergugat merupakan suatu halyang wajar karena Pengguat (Nimrot Jopi Ballo) merasa Tergugat (Polce Nadek)telah melangar
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 09-05-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Mre
Tanggal 23 Maret 2017 —
84 — 35
  • Bahwa, Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menyetubuhi SaksiDIKABURKAN, dalam kurung waktu dari yang pertama tanggal 17 Juli 2016danyang terakhir pada tanggal 02 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmenurut Majelis Hakim, perobuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatanberlanjut sehingga unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatifkedua dari Penuntut Umum yaitu melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 110/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 1 Juli 2015 — - SIDIK PERMANA alias SIDIK
42 — 13
  • persidangan dianggap telahtermuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;oonnon= Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang bukti yang diajukandipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaanPenuntut Umum tersebut dipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa;ee Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan Primair Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanaSubsidair Melangar
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2011/PN.Yyk
Tanggal 14 Nopember 2011 — FITRIYAH, Dkk Melawan: PT. DELTA NUSANTARA
132 — 12
  • Pemkab Sleman tanggal 20 Oktober 2010No. 560/1905/2010 maupun Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 1 Oktober 2010, karena menurut hematdan keyakinan Tergugat hal itu bukan merupakan kewajiban dariTergugat dan tidak sesuai dengan faktafakta hukum yang ada sertatidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundangundanganyang12 Bahwa "las but not least, Tergugat dengan tegas menolak kebenarandan keabsahan tuntutan Para Penggugat yang menyatakan : secarahukum Tergugat telah melangar
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PASURUAN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psr
Tanggal 10 Juni 2021 — Terdakwa
149 — 25
  • Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN PsrMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melangar
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-09-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/ Pid.B/ 2011/PN.SBY
Tanggal 8 September 2011 —
58 — 8
  • dengan system PDE ke KPPBC Tanjung Perak danmendapat Nomor PIB 014188 tanggal 23 Februari 2010. pada PIB diberitahukan 4.000bag SULFAMIC ACID dari Negara Cina yang dimuat dalam5 kontainer, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis bubuk putihsesuai dengan surat Kepala BPIB bubuk DEXTROSE MONOHIDRATE, menurutpendapat saksi jenis barang tersebut masuk klasifikasi HS.1702.30.10.00, hal tersebuttidak sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah merupakan tindak pidanakepabeanan dan melangar
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
187 — 457
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).2.7.
    4329/1997, tanggal 25 Agustus 1997 luastanah 49,8 hektar terletak di Kampung Terbanggi Subing,Halaman 119 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN GnsKecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung, dalam proses penerbitan sertipikatnya:1.a FF WNSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
    Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;ao fF wnTidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturanperundangundangan;c). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — SAMMY HAMZAH vs. SALAHUDIN BIN OESMAN, dkk
91 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 705 PK/Pdt/2017memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dankepercayaan, dan kewenagan pemerintah dibatasi berdasarkan suatuprinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintahan tidak bertindakseweanangweanang dan tidak melangar hakhak rakyat, karenanyakepada rakyat diberikan peran sesuai kKemampuan dalam peranannyasecara demokratis;13.