., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga olen Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggotaanggotaHalaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt. SusPHI/2020tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka gugatan manaharus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanyamemerintahkan Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ; 2222 2 nnn een n nnn n nnnDALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPATMengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkanPenggugat.DALAM POKOK PERKARABahwa berdasarkan alasanalasan diatas, Penggugat memohon dengan hormatkepada Ketua dan anggota Majelis Hakim AdHoc yang

,MH masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamistanggal 7 Januari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan NETTYPutusan No. 117/Pdt.SusPH1/2015/PN.Mdn Halaman 16 dari 17 HalamanRIAMA, SH, MH,. Panitera Pengganti, dihadiri pula kuasa Para Penggugat, tanpadihadiri oleh kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota Hakim KetuaDto DtoCHRISTINA NM TOBING, SH.MHum. H.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa tidakmemiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.KG 90433 TS/ATS 006dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.

., HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakimAnggota sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Agustina Dyah Prasetyaningsih,S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga olen Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. H. Hamdi, S.H., M.Hum.Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.SusPHI/2020Panitera Pengganti,Ttd.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc tersebut dan dibantu~ oleh Oloan Harianja, S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakim Hakim Ad Hoc:Ketua Majelis:t.t.d./t.t.d./Buyung Marizal, S.H. H. MahdiSoroinda Nasution, S.H., M.Hum.t.t.d./Jono Sihono, S.H.Panitera Pengganti:t.t.d./Oloan Harianja, S.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para HakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. PaniteraHalaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Padt.SusPHI/2018Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Ttd.Dr.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014 , dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat21Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .wonnne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

pemeriksaan diketahui bahwa kapalKG 90658 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasiltangkapan dari kapal tersebut sebanyak +2 (Dua) Ton dan terdapat alattangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang beradadiatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasiltangkapan dari kapal tersebut sebanyak +2 (Dua) Ton dan terdapat alattangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang beradadiatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP); Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

dan terdapat alattangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang beradadiatas palka kapal serta diketahui bahwa Kapal KG 90658 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) dan kapal KG 90658 TS tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa .

didalam Kapal KM CAHAYA ABADI yangsedianya akan digunakan para terdakwa untuk menangkap ikan namun tidakterselesaikannya pelaksanaan niat tersebut bukan semata mata karna kehendaknyasendiri.Bahwa tersangka mengetaui menggunakan bahan bahan peledak untuk menangkapikan di wilayah perairan laut Indonesia adalah dilarang oleh pemerintah danbertentangan dengan Undan Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndang undang No 35 Tahun 2004 tentang Perikanan.Bahwa kemudian kapal KM CAHAYA ABADI di adhoc

digunakan para terdakwa untuk menangkap ikan namun tidakterselesaikannya pelaksanaan niat tersebut bukan semata mata karna kehendaknyasendiri.Bahwa tersangka mengetaui menggunakan bahan bahan peledak untuk menangkapikan di wilayah perairan laut Indonesia adalah dilarang oleh pemerintah danbertentangan dengan Undan Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndang undang No 35 Tahun 2004 tentang Perikanan.Halaman 8 dari 65 Putusan No.21/Pid.Sus.Prk/2018/PN.MdnBahwa kemudian kapal KM CAHAYA ABADI di adhoc

4buah movis selam,e 4buah masker selam,e tunit smpan tanpa mesin,e 5 buah fiber tempat ikan,e 1 unit gos merk garmin,e 1buah sonar merek garmin, 1buah teropong,e 1 unit tanggok ikanBahwa saksi, menjelaskan WARYONO selaku Nakhoda beserta Crew bertolaktdari Tangkahan Rustam di Sibolga dengan tujuan perairan Mentawai SumateraHalaman 13 dari 65 Putusan No.21/Pid.Sus.Prk/2018/PN.MdnBarat untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahanpeledak Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya Kapal dan ABK di Adhoc

4buah movis selam,e 4buah masker selam,e tunit smpan tanpa mesin,Halaman 16 dari 65 Putusan No.21/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Mdne 5 buah fiber tempat ikan,e tunit gos merk garmin,e 1buah sonar merek garmin,e 1 buah teropong,e 1 unit tanggok ikanBahwa saksi, menjelaskan WARYONO selaku Nakhoda beserta Crew bertolaktdari Tangkahan Rustam di Sibolga dengan tujuan perairan Mentawai SumateraBarat untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahanpeledakBahwa saksi menjelaskan selanjutnya Kapal dan ABK di Adhoc

MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) diperiksa lalu di adhoc oleh kapal Patroli Polisi MANYAR 636 pada hari Senintanggal 13 Desember 2010 sekira jam 05.40 WIB pada posisi0546936 LU 10558'156 BT di perairan NatunaIndonesia;Bahwa KM. MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) mulai berlayar daripelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dengan tujuan perairanVietnam yang berbatasan dengan Laut Natuna Indonesia dankemudian memasuki perairan Natuna Indonesia bersama samadengan KM.

MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) diperiksa lalu di adhoc oleh kapal Patroli Polisi MANYAR 636 pada hari Senintanggal 13 Desember 2010 sekira jam 05.40 WIB pada posisi0546936 LU 10558'156 BT di perairan NatunaIndonesia; Bahwa KM. MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) mulai berlayar daripelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dengan tujuan perairanVietnam yang berbatasan dengan Laut Natuna Indonesia dankemudian memasuki perairan Natuna Indonesia bersama samadengan KM.

MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) diperiksa lalu di adhoc oleh kapal Patroli Polisi MANYAR 636 pada hari Senintanggal 13 Desember 2010 sekira jam 05.40 WIB pada posisi0546'936 LU 10558156 BT di perairan NatunaIndonesia; Bahwa KM. MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) berlayar daripelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam pada tanggal 06Desember 2010 dengan tujuan perairan Vietnam yangPut. No. 03/PID.PRKN/2011/PNTPI Hal 11 dari 31berbatasan dengan laut Natuna Indonesia;Bahwa KM.

Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH. sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri

oleh Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

mendekati dan mengidentifikasikontak kapal terdakwa tersebut dan memberi isyarat bendera kepada kapalterdakwa dan terdakwa beserta kapal KM.15 untuk merapat segera diburitanlambung kanan KRI Pati Unus384, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh Anggota KRI Pati Unus384 yakni saksi Timur Yulis Santosa dan saksiChabib Urip dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM.15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.15 dibawa/di ADHOC

mendekati dan mengidentifikasikontak kapal terdakwa tersebut dan memberi isyarat bendera kepada kapalterdakwa dan terdakwa beserta kapal KM.15 untuk merapat segera diburitanlambung kanan KRI Pati Unus384, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh Anggota KRI Pati Unus384 yakni saksi Timur Yulis Santosa dan saksiChabib Urip dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM.15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.15 dibawa/di ADHOC

No.09/Pid.Prkn/2013/PN.Rnilambung kanan KRI Pati Unus384, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh Anggota KRI Pati Unus384 yakni saksi Timur Yulis Santosa dan saksiChabib Urip dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM.15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sertaditemukan telah menggunakan alat penangkap ikan berupa (satu) set jaringTrawl.e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.15 dibawa/di ADHOC ke penyidikLanal Tarempa.

., masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbukauntuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mashuni Efendi,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan olehKuasa Tergugat.Halaman 6 dari 7 Putusan PHI Gugatan Nomor 91/Pdt.SusPHI/2019/PN SmrHakim Anggota, Ketua Majelis,M. Indra Prasetyo, S.H., C.N. Henry Dunant Manuhua, S.H.

diketahui bahwa kapal KMBD 93581 TS melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan darikapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BD 93581 TS sebanyaklebih kurang 300 (tiga ratus) Kg dan terdapat jaring cumi yang diletakkan diatas palkah serta diketahui bahwa KM BD 93581 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Bahwa selanjutnya KM BD 93581 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BD 93581 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;ATAUKETIGABahwa Terdakwa LE DINH CHIEU selaku Nahkoda KM BD 93581 TSyang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Senintanggal 27 Maret 2017 sekira Pukul 15.00 WIB

melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan darikapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BD 93581 TS sebanyaklebih kurang 300 (tiga ratus) Kg dan terdapat jaring cumi yang diletakkan diatas palkah serta diketahui bahwa KM BD 93581 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP); Bahwa selanjutnya KM BD 93581 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

kapal KM BD 93581 TS sebanyaklebih kurang 300 (tiga ratus) Kg dan terdapat jaring cumi yang diletakkan diatas palkah serta diketahui bahwa KM BD 93581 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) dan KM BD 93581 TS tidak memiliki Surat PersetujuanBerlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;Bahwa selanjutnya KM BD 93581 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

materi gugatan Penggugat tentangperselisihan pemutusan hubungan kerja, maka berdasarkan ketentuan pasal 56Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang merupakan tugas dan wewenang dariPengadilan Hubungan Industrial, dimana Pengadilan Hubungan Industrial merupakanPengadilan Khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (vide pasal 55 UUNo. 2 tahun 2004) dan penanganannya pun dilakukan secara khusus yaitu terdiri darihakim dan hakim adhoc

(vide pasal 7 ''' Stu Otc 80M 4SMenimbang, bahwa dengan Pengadilan.............maka Majelis Hakim berpendapat Hal.12 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrsperadilan umum yang mana didalardan tidak adanya hakim adhoc hubtidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena yang menjadi pokoksengketa dalam perkara ini adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, danperlu diketahui Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap

., HakimHakim Adhoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H. M.H.Ttd./Dr Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH. dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd ttdDr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.ttdDr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 7 dari 8 hal. Put.

jelas telah dirugikan kepentingannya, sehingga Gugatan quodnon telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah tepatdan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima;Bahwa sengketa ini nampaknya berawal dari adanya persoalan internaldalam tubuh PTMSI, sehingga lahir Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

memberikan jawaban baik secara lisan maupunsecara tertulis;Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dariPara Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyata Tergugatmalah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugas melaksanakanMUNAS, yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12September 2013, yang jelas jelas melanggar Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

SistemKeolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) Juncto Pasal 10 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraanKeolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas danKewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2),Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 serta Putusan ARBITRASE Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

tersebut tidak disahkan dan tidak dilakukanpengukuhan;35.2.2 Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuandari Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyataTergugat malah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugasmelaksanakan MUNAS, yang telah direncanakan akandilaksanakan pada tanggal 12 September 2013, yang jelasjelasmelanggar Putusan ARBITRASE Nomor 05/P.BAORI/III/2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC