., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim HakimAnggota tersebut dan dibantu olehRafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Hakim Hakim AnggotaKetua:Ttd.Ttd.H. Buyung Marizal, SH. Dr. H. ImamSoebechi, SH. MH.,Ttd.Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.PaniteraPenggantiTtd.Rafmiwan Murianeti, SH.MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.

diketahui bahwa kapal KMBD 93581 TS melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan darikapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BD 93581 TS sebanyaklebih kurang 300 (tiga ratus) Kg dan terdapat jaring cumi yang diletakkan diatas palkah serta diketahui bahwa KM BD 93581 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Bahwa selanjutnya KM BD 93581 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BD 93581 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;ATAUKETIGABahwa Terdakwa LE DINH CHIEU selaku Nahkoda KM BD 93581 TSyang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Senintanggal 27 Maret 2017 sekira Pukul 15.00 WIB

melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan darikapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BD 93581 TS sebanyaklebih kurang 300 (tiga ratus) Kg dan terdapat jaring cumi yang diletakkan diatas palkah serta diketahui bahwa KM BD 93581 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP); Bahwa selanjutnya KM BD 93581 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

kapal KM BD 93581 TS sebanyaklebih kurang 300 (tiga ratus) Kg dan terdapat jaring cumi yang diletakkan diatas palkah serta diketahui bahwa KM BD 93581 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) dan KM BD 93581 TS tidak memiliki Surat PersetujuanBerlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;Bahwa selanjutnya KM BD 93581 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

., HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakimAnggota sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Agustina Dyah Prasetyaningsih,S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa tidakmemiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.KG 90433 TS/ATS 006dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Anggotaanggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Tid. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Tid.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 6 dari 7 hal. Put.

., HakimHakim AdHoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHal. 5 dari 6 hal. Put. No.405 K/Pdt.Sus/2008Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, S.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh kKedua belah pihak.HakimHakim Anggota : Ketuatid. tid.Jono Sihono, SH. H. Atja Sondjaja, SH.ttdH.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut danThomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd ttdDr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.ttdDr. Fauzan, S.H.,M.H.Panitera Penggantii,ttdThomas Tarigan, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

,MM, masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimAnggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim KetuaMajelis yang didampingi Hakimhakim Anggota tersebut yang dibantu olehRatna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukumPenggugat dan kuasa hukum Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Paulus Raiwaki, S.E Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.Yance Pakaila,ST.

KG 93466 TS/ATS 005dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.wonnoon Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 103 ayat (1) UURINo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1ranma Bahwa ia terdakwa VAN THANH SON selaku Nakhoda KM. KG93466 TS/ATS 005 berbendera Negara Indonesia secara bersamasamadengan NGUYEN DUY KHANH selaku Nakhoda KM.

KG 93466 TS/ATS 005dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.See Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UURI No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah denganNomor 2/Pen.Pid.SusPrk/2015/PN Ran Hal5UURI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 103 ayat(1) UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP .0ATAUKETIGA :aan Bahwa ia terdakwa VAN THANH SON selaku Nakhoda KM.

KG93466 TS/ATS 005 dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Hasil TangkapanKapal KRI Imam Bonjol 383 yang dikeluarkan di Tarempa pada hariJumat Tanggal 07 November 2014 yang ditandatangani a.n. KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Anambas melalui Kasi Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kab.

MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) diperiksa lalu di adhoc oleh kapal Patroli Polisi MANYAR 636 pada hari Senintanggal 13 Desember 2010 sekira jam 05.40 WIB pada posisi0546936 LU 10558'156 BT di perairan NatunaIndonesia;Bahwa KM. MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) mulai berlayar daripelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dengan tujuan perairanVietnam yang berbatasan dengan Laut Natuna Indonesia dankemudian memasuki perairan Natuna Indonesia bersama samadengan KM.

MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) diperiksa lalu di adhoc oleh kapal Patroli Polisi MANYAR 636 pada hari Senintanggal 13 Desember 2010 sekira jam 05.40 WIB pada posisi0546936 LU 10558'156 BT di perairan NatunaIndonesia; Bahwa KM. MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) mulai berlayar daripelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dengan tujuan perairanVietnam yang berbatasan dengan Laut Natuna Indonesia dankemudian memasuki perairan Natuna Indonesia bersama samadengan KM.

MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) diperiksa lalu di adhoc oleh kapal Patroli Polisi MANYAR 636 pada hari Senintanggal 13 Desember 2010 sekira jam 05.40 WIB pada posisi0546'936 LU 10558156 BT di perairan NatunaIndonesia; Bahwa KM. MARGA JAYA 191 (BV 5271 TS) berlayar daripelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam pada tanggal 06Desember 2010 dengan tujuan perairan Vietnam yangPut. No. 03/PID.PRKN/2011/PNTPI Hal 11 dari 31berbatasan dengan laut Natuna Indonesia;Bahwa KM.

materi gugatan Penggugat tentangperselisihan pemutusan hubungan kerja, maka berdasarkan ketentuan pasal 56Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang merupakan tugas dan wewenang dariPengadilan Hubungan Industrial, dimana Pengadilan Hubungan Industrial merupakanPengadilan Khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (vide pasal 55 UUNo. 2 tahun 2004) dan penanganannya pun dilakukan secara khusus yaitu terdiri darihakim dan hakim adhoc

(vide pasal 7 ''' Stu Otc 80M 4SMenimbang, bahwa dengan Pengadilan.............maka Majelis Hakim berpendapat Hal.12 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrsperadilan umum yang mana didalardan tidak adanya hakim adhoc hubtidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena yang menjadi pokoksengketa dalam perkara ini adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, danperlu diketahui Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap

,masingmasing sebagai Hakim Adhoc, putusan madalam sidang yangHakim Ketua MajelLEONARD SIMAPada Pengadilan NMenolak gug21 ha ratus enam ribu rupiah) ;ratan Penggugat untuk selain dan selebihnya;hn seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;radilan Negeri Manokwari, pada hari SENIN tanggal 08 DESEWALLY, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.

AKHMAD (terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 DESEMBEis tersebut dengan didampingi HakimHakim Adhoc tersebut,RMATA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungpgeri Manokwari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pe Kuasa Hukum Tergugat ;Hakim Hakim Adhoc Hakim Ketua MajelisTtd TtdH. AKHMAD GUNAWAN, SE., SH.

., Hakimhakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHalaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt. SusPHI/2020Anggotaanggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.ttd./Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.

HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebutHal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2821 K/PID.SUS/2017diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakim Anggota, serta AgustinaDyah P., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./H.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014 , dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat21Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Para Hakim Anggotatersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadirioleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,tid tidDr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KntidDr.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

mengakibatkan penggugat dengantergugat berpisah tempat tinggal yang tidak mungkindirukunkan kembali, hal tersebut sebagaimana telahdipertimbangkan hakim pertama;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan didalam Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh yaitu Drs.H.Abdul Mu'in, yang menyatakan berbeda pendapat dengan suaraterbanyak dan telah diusahakan dengan sungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka berdasarkan pasal 159 ayat 3 Undangundang No. 48 tahun 2009 jis Yuris Mahkamah Agung RI No. 45/PK/PID/HAM ADHOC

Lanjutan Pekerjaan Instalasi Gas Medis dan Pengadaan Oxygen FlowmeterWith Humidifier.Bahwa pada tahun anggaran 2007 terdapat Proyek Pengadaan Alat alatkedokteran Umum berupa Oxygen Central senilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) dengan sumber dana dari Dana Otonomi KhususPenyeimbang (Dana Adhoc) untuk bidang Kesehatan sesuai DIPA DinasKesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai KepulauanNomor: 0165.0/07103.2//2007 tanggal 4 April 2007 yang kemudian direvisi menjadi Lanjutan Pekerjaan

Lanjutan Pekerjaan Instalasi Gas Medis dan Pengadaan Oxygen FlowmeterWith Humidifier.Bahwa pada tahun anggaran 2007 terdapat Proyek Pengadaan Alat alatkedokteran Umum berupa Oxygen Central senilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) dengan sumber dana dari Dana Otonomi KhususPenyeimbang (Dana Adhoc) untuk bidang Kesehatan sesuai DIPA DinasKesehatan dan Kesejateraan Sosial Kabupaten Banggai KepulauanNomor: 0165.0/07103.2//2007 tanggal 4 April 2007 yang kemudian direvisi menjadi Lanjutan Pekerjaan

Dodi menjelaskan bahwa sesuai instruksi dari panitia adhoc PPRS MenaraKuningan, hakhak kami hanya dapat dibayarkan setelah ada pertemuan antaraSdr. Eko Hindharto dengan pihak PPRS Menara Kuningan untuk menyelesaikanserah terima pengelolaan gedung Menara Kuningan;Menindaklanjuti pernyataan Sdr. Dodi tersebut, kami langsung berupaya untukbisa ketemu dengan pimpinan PPRS Menara Kuningan dan perwakilan daripanitia adhoc, namun tidak ada satu pun yang dapat menemui kami.