TERGUGAT beritikad baik sepengetahuan Camat Trucukmelaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Wanglu, secara terbukadan dinyatakan terbuka untuk umum pada Sabtu, 5 Mei 2018:10. TERGUGAT tidak pernah membuat berita acara apapunsebagaimana dimaksud PENGGUGAT pada angka 8, halaman 4GUQ ELEN ~~~ nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn neni nn nnmnmnnnnnennnnnnemnnnanen11.

Selanjutnya untuk membuktikanpengetahuannya tentang adanya pelantikan terhadap perangkat desa terpilih,Penggugat juga menyerahkan Surat Pernyataan dari Sumardi (Ayah MertuaPenggugat) yang menyatakan telah menyampaikan undangan pelantikanyang dibuat oleh Kepala Desa Wanglu kepada Penggugat pada tanggal 12Mei 2018 (vide bukti P15).

Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakimberpedapat bahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwahukum Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbukadan terpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Dalam konteks perkara ini,seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa DesaWanglu hingga pelantikan Saudari Lina Kusumaningsihn sebagai KepalaDusun yang didasarkan pada obyek sengketa, dilaksanakan secara terbukaain trp UDI i Kets i jasee see aero senMenimbang, bahwa oleh karena pelantikan Saudari LinaKusumaningsih sebagai Kepala Dusun telah dilaksanakan secara terbuka diBalai Desa Wanglu dan terpublikasi antara lain dengan diberitahukannyapelantikan tersebut kepada masyarakat

termasuk kepada Penggugat(sekalipun berdasarkan pertimbangan sebelumnya, nilai pembuktian Bukti P15 hanya sebatas dalil Penggugat, namun memberikan keyakinan kepadaHalaman 58 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.SmgMajelis Hakim bahwa pelantikan tersebut juga diberitahukan kepadaPUBIC GUE ll) j ~~ mmm mmm nn nnn ern nen nn RRRMenimbang, bahwa merujuk pada asas publisitas, oleh karenaperistiwa hukum (/n casu Pelantikan Saudari Lina Kusumaningsih sebagaiKepala Dusun 1!)

saksiyang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan; TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari2016, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Februari 2016 di bawah RegisterPerkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 29Februari 2016, sebagai berikut : Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah : UsulPengesahan dan Pelantikan

2016 tanggal28 Januari 2016 tersebut cacat hukum dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku karena KeputusanTergugat tersebut telah didasarkan pada proses dan mekanisme yangkeliru, tidak prosedural, serta bertentangan dengan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa JoPeraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 47 Tahun 2015 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan Pemilihan,Pengangkatan Pelantikan

Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Permohonan penundaan objek sengketa berupa Usul Pengesahandan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 141/PAN/BPD/2016, tanggal 28 Januari 2016 sampai Putusan mempunyaikekuatan hukum tetap;II.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala DesaTerpilih Nomor : 141/PAN/BPD/2016 tanggal 28 Januari 2016;4.

1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga selakupemegang objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa pihak ketiga bernama RUHUDIN L telah dipanggildengan secara patut tanggal ......... akan tetapi sampai dengan selesainyapemeriksaan perkara ini tidak pernah menghadap di Pengadilan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, pihakPenggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang di beri tanda P 1 sampai dengan P 7 yang perinciannya sebagai berikut : Usulan Pengesahan dan Pelantikan

juta limaratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwaserahkan kepad teman terdakwayangbernma EKO sebanyak 1.000.000, (satu juta rupiah) sedangkan uang sebanyak Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwasendiri;Bahwa setelah meminta uang sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksi MUSLIMIN sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan alasan terdakwa uang tersebut digunakan untukbiaya pelantikan

HUDA, dan selain itu terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksiMUSLIMIN sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasanterdakwa uang tersebut untuk memperlancar pelantikan saksi HUDA, dan pada saat ituterdakwa mengajak teman terdakwa yang bernma MUFID dengan tujuan saksiMUSLIMIN biar percaya;Bahwa terdakwa sebenarnya juga tidak mengetahui apakah dinas perhubunganpemalang membuka lowongan pekerjaan atau tidak, semua perkataan terdakwa kepadasaksi MUSLIMIN tersebut hanya

juta limaratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwaserahkan kepad teman terdakwayangbernma EKO sebanyak 1.000.000, (satu juta rupiah) sedangkan uang sebanyak Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwasendiri.Bahwa setelah meminta uang sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksi MUSLIMIN sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan alasan terdakwa uang tersebut digunakan untukbiaya pelantikan

HUDA, dan selain itu terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksiHalaman I dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.B/2013/PN Pkl.MUSLIMIN sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasanterdakwa uang tersebut untuk memperlancar pelantikan saksi HUDA, dan pada saat ituterdakwa mengajak teman terdakwa yang bernma MUFID dengan tujuan saksiMUSLIMIN biar percaya;Bahwa terdakwa sebenarnya juga tidak mengtahui apakah dinas perhubungan pemalangmembuka lowongan pekerjaan atau tidak, semua perkataan

Bahwa setelah meminta uang sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksi MUSLIMIN sebesarRp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan alasan terdakwa uang tersebutdigunakan untuk biaya pelantikan HUDA, dan selain itu terdakwa pernah memintauang lagi kepada saksi MUSLIMIN sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus riburupiah) dengan alasan terdakwa uang tersebut untuk memperlancar pelantikan saksiHUDA, dan pada saat itu terdakwa mengajak

Tulang Bawangmelaksanakan kegiatan pelantikan RK dan RT sekabupaten Tulang Bawang;73Bahwa pelaksanaan kegiatan pelantikan RK dan RT tersebut dilaksanakanberdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan oleh Sekda Kab. Tulang Bawang yaituDrs.

Darwis Fauzi, unsur BPKAD, unsur BPMPK dan Saksi sebagai Kabag Tapem;Bahwa Pelantikan tersebut dilaksanakan di 15 Kecamatan sekabupaten TulangBawang yang telah ditentukan jadwal pelaksanaannya;Bahwa yang melantik para RK dan RT sekabupaten Tulang Bawang tersebutadalah Sekda Kab. Tulang Bawang yaitu Drs. Darwis Fauzi;Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran pelaksanaan pelantikan tersebutbersumber dari mana;Bahwa untuk pelaksanaan Pelantikan RK dan RT tersebut Saksi diperintahkanoleh Sekda Kab.

keberatan yaitu:Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi KADARSYAH selaku camatuntuk melaksanakan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000, untuk pelaksanaan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi selaku camat untukdatang kekantor BPMPK guna kepentingan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam pelaksanaan pelantikan RK dan RT tersebut;e Atas keberatan Terdakwa

TulangBawang melaksanakan pelantikan tersebut;Bahwa yang melaksanakan pelantikan yaitu masingmasing Camat yang telahditentukan jadwal pelaksanaannya dan diberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa selaku Kepala BPMPK sekitar bulan Mei 2012;Bahwa anggaran tersebut dipergunakan untuk :Sewa tarup dan kursiSewa sound system dan orgen tunggalBiaya spandukBiaya snack dan makan siang;Bahwa pihakpihak terkait yang melaksanakan pelantikan tersebut adalah sebagaiberikut :e Unsur

yaitu:Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi AMAD selaku camat untukmelaksanakan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000, untuk pelaksanaan pelantikan RK dan RT tersebut;1077Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi selaku camat untukdatang kekantor BPMPK guna kepentingan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadiri pelantikan RK dan RT tersebut;Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi

., (berisi Petikan, SK, Berita AcaraPengambilan Sumpah Jabatan, Naskah Pelantikan):1 (satu) bundel dokumen Mutasi Rekening Bank BCA atasnama MOHAMMAD SUKIMAN AZMI, Nomor Rekening3421498685, beserta Slip Setor ke rekening dan Slip Penarikandari rekening;1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan tanggal 31 Desember2013 Koperasi Selaras, Kantor Akuntan Publik Drs. A.

H.ZOHROWARDI sebagai Sekretaris pada Badan LingkunganHidup dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur EselonILA;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/406/PEGDIKLAT/2010 tanggal 8 Februari 2010, Drs.

Lombok Timur Eselon II B;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan NomorHal. 27 dari 53 hal.

No. 682 K/Pid.Sus/2018187.188.189.190.191.192.3 (tiga) lIembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/1206/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011,MUSLIMIN IRFAN, SH., sebagai Sekretaris pada DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur Eselon IllA;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/1271/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Drs.

., sebagai Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur Eselon IV A;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/65/PEGDIKLAT/2012 tanggal 13 Januari 2012, A. HARISRIDWAN AR., SH., MH., sebagai Kepala Bagian Hukum padaSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Eselon Ill A;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/537/PEGDIKLAT/2012 tanggal 28 Februari 2012, Drs.MOH.

Takalar menghalaunya namun tidakkemudian pada saat itu Para melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergarwaktu tidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangantersebut melakukan pengrusakan dengan merusak papanmemecahkan beberapa gelas kaca yang tidak lamadiamankan oleh pihak kepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar rkerugian akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusberupa papan nama dan gelas kaca dengan kerugian sekilebih sebesar Rp2.000.000

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersawalnya Terdakwa Zainuddin menendang beberapa papan nanggota

Kekerasan dapat terdiri atas perusakan bapenganiayaan dan perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan rsarana untuk mencapai tujuan lain, yang dimana dalam hal ini apabila dilpermintaan Para Terdakwa segera memproses pelantikan PAW Pergarwaktu oleh beberapa anggota legislative di gedung DPRD Kabupaten Takdilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila dildalam konteks perbuatan Para Terdakwa, maka menurut pendapat Majbahwa konteks kekerasan yang dilakukan secara bersamasama oleh

Mawar Sangging, sementara keduanya sudsebelum pelantikan tetapi Sekwan tetap menggaji sebagai seorang anggoteMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi smenurut hukum;Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para terdakwa telahseluruh unsurunsur tindak pidana sebagaimana dalam surat DakwaanKesatu Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telesecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut

ALASAN ALASAN DI AJUKAN GUGATAN1.Bahwa, untuk mengisi posisi Kepala Desa yang telah berakhir masajabatannya Bupati Sumenep setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor:Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 Tentang PENCALONAN,PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIANKEPALA DESA.2.Bahwa, dengan berahkirnya masa jabatan Kepala Desa SabuntenKecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, Bupati Sumenep membuatSurat Keputusan yang pada intinya untuk membentuk Panitia PemilihanKepala Desa secara serentak dan

Bahwa, terhadap pelantikan sebagaimana dimaksud Penggugat telah26.melayangkan surat keberatan terhadap Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tanggal 02 Desember2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala desa SabuntenKec.

BuktiP14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati SumenepNomor 54 Tahun Kepala Desa 2019 Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;15. BuktiP15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan, PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun2014 tentangPemilinan Kepala Desa tanggal 31Desember 2014;16. BuktiP16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat PernyataanPelantikan Nomor : 141/124/435.1185/2019 tanggal10 Desember 2019;17.

Bahkan sebelum dilakukan pelantikan Saksimenyurati Komisi A Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Sumenep(DPRD Kab. Sumenep) untuk mengadukan situasi dan ketidak adilan dalamproses Pemilihan Kepala Desa dan Komisi A DPRD Kab.

Kepala DesaSubuntan Sebagaimana Surat Keputusan Pelantikan (Vide Bukti P17), padaintinya menerangkan keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan (SK)Pelantikan Kepala Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken sebagaimana SuratNomor : 141/124/435.1185/2019 tertanggal 30 Desember 2019, adapun alasanHalaman 33 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBYyang mendasari keberatan adalah tidak terserapnya Aspirasi Warga KepulauanSabuntan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Sabuntandimana

Bahwa untuk meyakinkan Saksi ALEK TRI WIBOWO, terdakwamenjanjikan pada Tanggal 08 Juli 2019 akan ada pelantikan pegawai baru diPT. ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, dimana terdakwa menyuruh SaksiALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakai pakaian hitam putin danportofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor), namun pada waktu yangtelah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi ALEK TRIWIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebut diundur.

Bahwa sesuai dengan janji yang diberikan oleh terdakwa kepada saksikorban, pada Tanggal 08 Juli 2019 akan ada pelantikan pegawai baru di PT.ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, dimana terdakwa menyuruh saksikorban nantinya untuk memakai pakaian hitam putin dan portofolio sertamembawa ATK (Alat Tulis Kantor). Bahwa hingga sampai saat ini saksi korban belum bekerja di PT.ANGKASA PURA dan belum pernah mengikuti tes untuk bekerja di PT.ANGKASA PURA ataupun panggilan kerja di PT.

Bahwa saksi korban baru mengetahui telah menjadi korban dari tindakpidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hariKamis Tanggal 11 Juli 2019 karena yang seharusnya sesuai dengan janjiyang diberikan oleh terdakwa bahwa pada Tanggal 08 Juli 2019 saksi korbanada pelantikan pegawai baru tetapi katanya diundur dan mengetahuinyasetelah saksi korban mengecek kebenarannya di Kantor PT.

ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, laluterdakwa menyuruh Saksi ALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakaipakaian hitam putin dan portofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor),namun pada waktu yang telah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakankepada Saksi ALEK TRI WIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebutdiundur; Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi ALEK TRI WIBOWO mengecekkebenarannya di Kantor PT.

ANGKASA PURA II Juanda Surabaya,Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 931/Pid.B/2019/PN SDAlalu terdakwa menyuruh Saksi ALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakaipakaian hitam putih dan portofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor),namun pada waktu yang telah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakan kepadaSaksi ALEK TRI WIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebut diundur;Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi ALEK TRIWIBOWO mengecek kebenarannya di Kantor PT.

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan yangditetapkan pada tanggal 19 Desember 2007 sudah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten GunungkidulNomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa: Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa: Kepala Desa berhenti karena :a. meninggal dunia; 2722 2 on nn nnn nnn nnn nnnb. permintaan sendiri; c. diberhentikan

Bahwa dasar gugatan Penggugat nomor 5 dan 6 tidak dapat diterima, karena Tergugatdalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sudah sesuai denganketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dengan alasanyang sah secara hukum, yaitu Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten GunungkidulNomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Bahwa dasar gugatan Penggugat nomor 7 dan 8 tidak dapat diterima, karena

tindakanTergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sudah dilakukanmelalui mekanisme, prosedur yang tertib dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuanyang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa; Bahwa dasar gugatan Penggugat nomor 10 tidak dapat diterima, karena TuduhanPenggugat kepada Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa karena adanyakonspirasi politik

T8 : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ; 9. T9 : Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme ; 10.

Bahwa prosedur pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Gunungkidul diaturdalam Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, ( Vide2. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2007 Penggugat membuat Surat PernyataanPengunduran diri sebagai Kepala Desa Giricahyo yang ditujukan kepada BadanPermusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Giricahyo, (Vide bukti P 2 sama dengan3.

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Oti dengan No. 005/0785/PMD/2020 yangisinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal (Rabu, 29Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PLJuli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom KantorBupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tanganOleh Tergugat2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilanh Pelantikan sesuaidengan surat undangan3.

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Oti dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020yang isinya undangan tersebut adalah menentukanhari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (GedungHalaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PLKasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yangditanda tangan oleh Tergugat2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuaidengan surat undangan3.

Serta Keputusan yang telahdikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur keputusan yang sah,karena terpenuhi syarat materil dan syarat formil;Bahwa justru Tergugat sangat meperhatikan mempertimbangkan azaskecermatan dan azas kepastian hukum dalam menerbitkan KeputusanTentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Oti yang terpilihdalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Donggala.Bahwa seyogianya Pelantikan Kepala Desa Terpilin Desa Oti Tahun2019 akan dilakukan Pada Tanggal 31 Desember 2019

BuktiP5 : Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0785/PMD/2020Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa tanggal 27Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);6. BuktiP6 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor188.45/ /DPMD/2019 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Donggala Nomor188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah KabupatenDonggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);Ni.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Camat Sindue Tobatamenerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Oti terpilihkepada Tergugat (vide bukti T.Il.Intv14);5.

Mendukung Pelantikan Saudara Agil Pattiraja Tuharea sebagai KepalaPemerintahan Negeri TengahTengah Periode 2012 2017 oleh BupatiMaluku Tengah;2. Memohon kepada Bapak Bupati Maluku Tengah , kiranya dalam waktuyang tidak terlalu lama dapat melantik Kepala Pemerintahan NegeriTengahTengah periode 2012 2017;3. Menyatakan yang berhak atas Jabatan Kepala Pemerintahan Negeriadalah Matarumah Tuharea (Bakala Lare dan Tuny Saki);4.

dengan alasan alasan sebagai berikut : Bahwa JudexFactie Tingkat Pertama telah benar dalam penerapanhukum dengan mempertimbangkan Undang Undang Nomor 5 TahunHalaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb1979 tentang Sistim Pemerintahan Desa dimana AGIL PATTIRAJATUHAREA dari Matarumah/Rumatau Bakalalare selaku Raja di NegeriTengahTengah pada periode pertama maupun dengan diberlakukanPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan

KepalaPemerintah Negeri, dimana AGIL PATTIRAJA TUHAREA dariMatarumah/Rumatau Bakalalare selaku Raja di Negeri TengahTengahpada periode berikutnya menggantikan HASAN TUHAREA dariMatarumah/Rumatau TUNI SAKI berdasarkan KESEPAKATANBERSAMA PARA PIHAK (TUHAREA BAKALALARE DAN TUHAREATUNI SAKI) tanggal 14 Februari 2012 yang menyebabkan lahirnyaPeraturan Negeri TENGAHTENGAH Nomor : 141/079/RNT/II/2012tanggal 16 Februari 2012 sebagai dasar untuk pelantikan AGILPATTIRAJA TUHAREA dari Matarumah/Rumatau Bakalalare

adilnya.Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT AmbMenimbang, bahwa terhadap memori banding dariPembanding/semula Penggugat dan kontra memori dari Terbanding I, II danIll / Semula Tergugat , Il dan Ill serta dihubungkan dengan berkas perkarayang dimohonkan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapatsebagai berikut :Bahwa Pasal 203, Pasal 204 dan Pasal 205 UndangUndang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlumengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan dan Pelantikan

KepalaPemerintah Negeri yang disesuaikan dengan Nilai Nilai Budaya danadat istiadat yang tumbuh dan berkembang yang sudah melembagadan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat ;Bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan di atas kemudian dibentuklahPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri dimana dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), antaralain menyatakan bila Matarumah/keturunan yang berhak menjadiKepala

No. 941 K/PID.SUS/2013Saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Ketua KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan SaudaraPETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Anggota KPU kabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : ; 146 / SesProv.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPUPropinsi Papua Barat.21. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat,tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiridari : 3 (tiga

) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsipapua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua BaratNomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang PengangkatanSaudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan SaudaraERENS O SYUFI sebagai Anggota

No. 941 K/PID.SUS/2013Saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan SaudaraLUDIA MARAN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw PropinsiPapua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.25. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan KPU Kabupaten TambrauwNomor : 14/kpts/KPUKab.

No. 941 K/PID.SUS/2013 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua BaratNomor : 11 Tahun 2010, tanggal O06 Juli 2010, tentangPengangkatan saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagaiKetua KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan saudaraPETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/SesProv.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, oleh Sekretaris KPUPropinsi Papua Barat.21.5 (lima) lembar foto

No. 941 K/PID.SUS/2013Saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan SaudaraANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU kabupaten TambrauwPropinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.23. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat,tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiridari : 3 (tiga) lembar foto

Bahwa kemudian Tergugat Bupati Tanggamus telah melaksanakan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan Kepala pekon Desa Banjar Agung KecamatanLimau tanggal 29 April 2013 ;Bahwa dengan di terbitkan Surat Penetapan, Pengangkatan dan PelantikanSaudara Zuris Triza sebagai kepala desa Banjar Agung tersebut yang masihdalam masalah.

Danmohon Keputusan, Penetapan, Pengangkatan, dan Pelantikan tersebutdinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 danayat 2 dari undangundang No.5 tahun 1986 yang di perbaharui denganHalaman 9 dari 67 Hal Putusan No. 10/G/2013/PTUNBL10.undangundang No.9 Tahun 2004 dan Bertentangan dengan AzasAzasUmum Pemerintahan yang baik (AAUPB),Yaitu Azas Kecermatan ;Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor

PembentukanKabupaten Daerah Tingkat Il Tulang Bawang dan Kabupaten DaerahTingkat Il Tanggamus ;e UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ;e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;e Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus ;e Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihnan, Pengangkatan/Pelantikan

diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidakberdasar, dalam hal syaratsyarat gugatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dandiperingatkan ;Penggugat Salah Mengajukan Gugatan (error in objecto) ;Bahwa yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab pemilihan kepalapekon adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan HippunPemekonan (BHP), hal ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan

Didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPekon MmipnyGbutkaint tse

dan Pemberhentian Kepala Desa, dan PeraturanBupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa ;3.Bahwa ...........Bahwa perbedaan warna yang dipermasalahkan Para Penggugat tidak diaturdalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan dan Peraturan BupatiPasuruan tersebut, sehingga menurut Tergugat sah menurut Perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Panitia dalam melaksanakan tahapan pemilinan Kepala Desa KrengihKecamatan

Bahwa dalam perkara yang dimaksud mengenai obyek sengketa Nomor :140/40/ 424.215.2.08.BPD/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang calonKepala Desa Terpilin dalam pemilihan Kepala Desa Krengih, KecamatanRembang, Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.tanggal 11 September 2006.

Dan sesuai dengan Peraturan Bupati PasuruanNomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dan pada huruf (f) juga sudah sesuai denganperaturan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;Bahwa proses Pemilihnan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang,Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenPasuruan Nomor 7 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bukti T.Ill 2 :sebagai berikutSurat Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten PasuruanNomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2Januari 2014 tentang Calon Kepala Desa Terpilin dalamPemilihnan Kepala Desa Krengih Kecamatan RembangKabupaten Pasuruan. ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun2006 tanggal 11 September 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala

Menyatakan barang bukti berupa :1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerahNomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2;2 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/82/V/2005 tanggal 23 Mei2005 tentang Pelantikan dr.

masingmasing sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap masingmasingTerdakwa selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerahNomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2;2 Surat Pernyataan Pelantikan

Nomor 879/82/V/2005 tanggal 23 Mei2005 tentang Pelantikan dr.

masingmasingsebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan terhadap masingmasing Terdakwa selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:1Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerahNomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2;Surat Pernyataan Pelantikan

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Taman Sare KecamatanDungkek Kebupaten Sumenep (vide bukti T1);Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitanobyek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku khususnya Pasal 15, 16, 17, 18, 21 dan 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor1 Tahun 2013 tentang PetunjukPelaksanaan ...Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenaikewenangan Tergugat, substansi dan prosedur penerbitan obyek sengketa apakah telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik ataukahMenimbang, bahwa dari segi kewenangan, berdasarkan Pasal 22 ayat (1)Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan

~=umum pemerintahan yangMenimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2013tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan danpemberhentian Kepala Desa menyebutkan :Setiap penduduk Desa dan atau putra desayang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp.6.000, (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desadengan melampirkan

persyaratanadministratif;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati SumenepNomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan ...25Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desamengatur mengenai persyaratan administratif berupa foto copy ijazah terakhir dansemua ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir sebagai berikut :a Untuk Perguruan Tinggi dilegalisir oleh Perguruan

dalam lampiran ijazah SD yang menggunakanketerangan hilang, padahal foto copy ijazah yang asli ada dan sudah dilegalisir akantetapi tidak dilampirkan didalam berkas lamaran;Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menyatakan berkasPenggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan (3)Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Si sebelumnya berada diMoutong untuk menghadiri pelantikan Kepala Dinas dan orang tua saksi yaitukorban PINARI, S.PI, M. Si dihubungi oleh ibu saksi bahwa ada kedukaan dandiminta untuk menghadiri pemakaman saudara sepupu saksi di Parigi,sehingga orang tua saksi yaitu koroban PINARI, S.PI, M. Si berangkat dariMoutong menuju Parigi, namun belum sampai di Parigi mobil yang ditumpangiorang tua saksi yaitu koroban PINARI, S.PI, M.

Kepala Dinas yang akandiselenggarakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, namun pada saatsetelah acara pelantikan yaitu tepatnya pada malam harinya korban PINARI,S.PI, M.

Kepala Dinas pada hariSelasa tanggal 22 Maret 2016, namun pada saat setelah acara pelantikan yaitutepatnya pada malam harinya korban PINARI, S.Pl, M.

Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Inova DN 17 K denganmemuat penumpang PINARI S.Pi,M.Si pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016berangkat dari Parigi menuju Moutong untuk menghadiri acara pelantikan KepalaDinas yang diadakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, namun pada saatsetelah acara pelantikan yaitu tepatnya pada malam harinya korban PINARI,S.PI, M.

KepalaDinas yang diadakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, namun pada saatsetelah acara pelantikan yaitu tepatnya pada malam harinya korban PINARI,S.PI, M.Si, dihubungi oleh istri kKorban bahwa ada keluarga atau saudara yangmeninggal dunia dan terdakwa ingin menghadiri pemakaman saudara korban diParigi sehingga pada malam itu juga korban bersama terdakwa kembali menujuke Parigi.Bahwa pada saat itu terdakwa dari arah Moutong menuju Parigi dan pada waktuitu terdakwa berangkat dari Moutong sekita

Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa;(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetaokan KeputusanPengangkatan Perangkat Desa;4.

Bahwa Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Perangkat Desatanpa melalui konsultasi dengan camat Sukorejo kabupaten Pasuruan,sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati PasuruanNomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desamenyatakan : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelahberkonsultasi dengan Camat:16.

Bahwa tindakan Kepala Desa Pakukerto pada angka (13) dan (14)diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun2017 tentang : Pedoman Tata cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh KepalaDesa dalam pemberhentian Perangkat Desa denganKeputusan Kepala Desa;17.Bahwa tindakan Kepala Desa Pakukerto pada angka (13) dan (14)diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun2017 tentang : Pedoman Tata cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai PemberhentianPerangkat Desa diatur dalam pasal 29 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:Pasal 29(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasidengan Camat;(2) Perangkat Desa berhenti karena:a. Meninggal dunia;b. Permintaan sendiri;c.

Tiga lembar surat dari Mabes Polri nomor: B/113/VII/2014/Mabes tanggal 24 Juli 2014 perihal undangan pelantikan sebagai CPNS Polri tahun 2014 atas nama Unun Amaliyah alamat Ds Pendowo Kel Leban Kec Boja Kab Kendal.12. Satu lembar surat dari Karopers Polda Jateng nomor: R/2105/VIII/2014/Jateng tanggal 18 Agustus 2014 perihal penambahan biaya perlengkapan dan pengaduan calon CPNS Polri 2014 atas nama Unun Amaliyah alamat Ds Pendowo Kel Leban Kec Boja Kab Kendal.13.

Satu lembar surat dari Karopers Polda Jateng nomor: R/2281/VIII/2014/Jateng tanggal 18 Agustus 2014 perihal perubahan jadwal pelantikan dan pendidikan CPNS Polri 2014 atas nama Unun Amaliyah alamat Ds Pendowo Kel Leban Kec Boja Kab Kendal.15. Satu lembar surat dari Kabag PNS Polda Jateng perihal penitipan administrasi untuk Kabbag PNS Polda Jateng nomor: R/244/VII/2014/Jateng tanggal 28 Juli 2014 atas nama Unun Amaliyah.16.

sebagai CPNS Polri dan Terdakwa bersama korbanmengendarai satu mobil Avanza pergi ke Jakarta, namun pelantikan itu tidakada dilaksanakan.Bahwa selama jangka waktu tersebut diatas, saksi koroban menjadi tertariksetelah mendengar katakata (rangkaian) dan tindakan Terdakwa tersebutdiatas serta menjadi percaya/ yakin akan menyerahkan uang.

Pada tanggal 18 Agustus 2014, saksi kembali keSemarang menggunakan kereta api dari Stasiun Senen.o Tanggal 20 September 2014, saksi, bapak (saksi Nasikin), ibu (saksiMudrikah) dan Terdakwa pergi ke Jakarta menggunakan mobil.Sesuai dengan penjelasan terdakwa, keberangkatan ke Jakartaadalah dalam rangka mengikuti pelantikan sebagai CPNS Polri.

Bahwa sesuai dengan penjelasan Terdakwa, keberangkatan ke Jakartaadalah dalam rangka mengikuti pelantikan sebagai CPNS Polri di Jakarta padatanggal 23 September 2014 bersamasama berangkat ke Mabes Polri untukmengikuti pelantikan pada jam sore (15.00WIB).Sebelumnya pada sekitar jamHalaman27dari44 Putusan Nomor 317/Pid.B/2017/PN.Smg12.00 siang kami singgah di Masjld Istiglal untuk melaksankan sholat mandidan ganti batu.Pada sekitar jam 2 siang saat kami bertiga yaitu saksi Unun Amaliyah, saksiNasikin

Akhirnya karena waktusudah mepet saksi bertiga langsung berangkat menuju Mabes Polri untukmengikuti Pelantikan. Ternyata sampai Mabes Polri sesuai dengan penjelasanpara petugas yang ditemui disana tidka ada kegiatan pelantikan pada hari itu.Setelah itu kami bertiga menghubungi terdakwa yang ternyata hand phonesudah mati.

, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias mengamanatkan bahwa : Kepala Desa berhentiKarena :a.

Diberhentikan.Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf d dan huruf f PeraturanDaerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias yakni

Ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten NiasNomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias mengamanatkan bahwa Pemberhentian KepalaDesa

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias;4.

Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias, (Bukti T2);Halaman 42. Putusan Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.MDN3. Fotokopi4. Fotokopi5. Fotokopi6. Fotokopi7.