penasehat hukum di muka Pengadilan;2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentangmemberlakukan Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, dimana pada halaman 53 tentang Kuasa/Wakil,angka 1, huruf e yang menyatakan bahwa mereka yang mendapat kuasainsindentil yang ditetapbkan oleh Ketua Pengadilan (misalkan LBH,Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkaraperkara yangmenyangkut anggota/keluarga TNI/Polri);3) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089

No. 1089/Kuasa/11/2018/PA.Ngj, sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2018/PA.Ngj Halaman 1 dari 32 Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon dan Termohon ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk padatanggal 02 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor 1995/Pdt.G/2018

No. 1446;Friska Lumban Tobing, domisili Desa Punden Rejo,DPT No. 1445;Suwarni Lumban Tobing, domisili Desa Punden Rejo,DPT No. 1447;Ratman Purba, domisili Desa Punden Rejo, DPT No.1490;Boby handoko Purba, domisili Desa Punden Rejo, DPTNo.1491;Yenny Rosalina Purba, domisili Desa Punden Rejo,DPT No. 1492;Tetty Erni Siahaan, domisili Desa Punden Rejo, DPTNo. 1493;Mika Sinaga, domisili tidak diketahui dan tidak tinggal diDesa Perdamean, DPT No. 1086;Gusrianto Sembiring, domisili Pekan Baru, DPT No.1089

ukuran tanah 10 meter x 32,50 meter yang terletak di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dengan batas-batas sebagai berikut:

diaturdalam pasal 830 BW yang menyatakan bahwa warisan terbuka setelah pewarismeninggal dunia,maka jelas sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, makatuntutan Penggugat supaya ditetapkan sebagai ahli waris Nona harus ditolak;Menimbang,bahwa tuntutan Penggugat supaya perkawinan antaraWantjik Kedukan ( Tjia Lan Tjhiang) dengan seorang perempuan bernamaWanti Tantia ( Tan Njuk Wan) sebagai tercatat dalam akta perkawinan yangdikeluarkan oleh Kantor Catan Sipil Palembang Nomor 336/1989 tertanggal 4Nopember 1089

No. 1866 K/Pid.Sus/2014pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok,Nomor Agenda : BG.1089 ;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor :188/123/Kept/ 403.012 /2007 tanggal 15 Juni 2007 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;Dokumen yang disita dari Tersangka Drs.

AdministrasiPemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010 ;d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian AdministrasiPemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor :100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasipengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok ;e. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian AdministrasiPemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor Surat :100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasipengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok,Nomor Agenda : BG.1089

AdministrasiPemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010 ;1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian AdministrasiPemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor :100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasipengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok ;1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian AdministrasiPemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor Surat100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasipengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok,Nomor Agenda : BG.1089

atau orang lain yaitu Saksi UJANG SAMA ASAD BIN ACEP UDI,Saksi(almarhum), Saksi NANA SANTANA dan Saksi ASEP RIYADI, berdasarkanLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Penggunaan Dana GantiSUKANDI SUTIA MIHARJA BIN ENTAS SUTISNA, AWAYHalaman 52 dari 240Putusan No. 37/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Amas KusdianaRugi Aset Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara KabupatenSumedang Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang KecamatanSumedang Utara Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang UtaraNomor : 700/1089

AWAY (alm).Menimbang, bahwa posisi terakhir dari uang hasil pembayaran ganti rugi itupada saat ini tidak utuh lagi, dan keberdaannya menurut Laporan HasilPerhitungan Kerugian Negara Atas Penggunaan Dana Ganti Rugi Aset DesaMekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Nomor700/1089/Isnpt/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang dilakukan olehInspektorat Kabupaten Sumedang, yaitu dengan rincian sebagai berikut : No. Nama Peminjam Pinjaman kepada UGR yang Dikuasakankepada Amas Kusdiana (Rp)1.

Ujang Sama Arshad 13.150.000,00Jumlah 252.250.000,00 Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas PenggunaanDana Ganti Rugi Aset Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara KabupatenSumedang Nomor : 700/1089/Isnpt/2017, tanggal 27 Desember 2017, yangdilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang, ditemukan nilai KerugianKeuangan Negarayaitu sebesar Rp. 252.250.000,.

AWAY (alm).Menimbang, bahwa posisi terakhir dari uang hasil pembayaran ganti rugi ituHalaman 215 dari 240Putusan No. 37/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Amas Kusdianapada saat ini tidak utuh lagi, dan keberdaannya menurut Laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara Atas Penggunaan Dana Ganti Rugi Aset Desa MekarjayaKecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Nomor : 700/1089/Isnpt/2017,tanggal 27 Desember 2017, yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang,yaitu dengan rincian sebagai berikut : No.

BerdasarkanLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan DanaGanti Rugi Aset Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara KabupatenSumedang Nomor : 700/1089/Isnpt/2017, tanggal 27 Desember 2017, ditemukanadanya uang yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.650.000,.

Nomor 800/545.A/2014, telah diberi materai cukup,diberi tanda P.16 ;Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah tanggal 21 Pebruari 2014, telahdiberi materai cukup, diberi tanda P.17 ;Fotokopi Surat dari Bupati Banyumas Pengumuman Nomor 814 / 713.2/11/2014 tentang Daftar Tenaga Honorer Kategori Il (K2) yang dinyatakan Lulusseleksi CPNS 2013, tanggal 17 Pebruari 2014, telah diberi materai cukup,diberi tanda P.18 ;Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor Kept. 1089

Bahwa penggugat telah tidak pernah menerima pemberitahuan Resmi dariTergugat I dan atau Tergugat II, melalui Surat, mengenai situasi kondisi /keadaan Rekening Koran, Hutang Pokok, Bunga dan Denda, yang menuruthukum wajib diberitahukan kepada Debitur, ternyata Tergugat I,bekerjasama dengan Tergugat II. pada tanggal 19 Mei 2014, memberitahukanSurat pemberitahuan Lelang Eksekusi, No. 1089/MDC/ALUSEMM/05 14,Halaman 4 dari 29 hal.Putusan No.3/Pdt/2017/PT MND.....yang akan dilaksanakan pada hari Senin

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2012sampai sekarang dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakerukunan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik ;5 Bahwa sejak awal sampai berakhirnya persidangan Penggugat tetap ingin berceraidengan Tergugat ;Menimbang bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum yaitu telah memenuhi alasanperceraian Pasal 39 UndangUndang No.7 Tahun 1089

., Notaris di Jakarta (berikut lampiranlampiran)(Perjanjian Sewa pembiayaan);Fotocopy Perjanjian Penjadwalan Kembali No.JLLS61203650R1 tertanggal 05 Desember2017;Fotocopy Perjanjian Penjadwalan kembali No.JLLS61203650R2 tertanggal 23 April 2018;Fotocopy Surat dari Pemohon Pailit kepada Temohon Pailit No. 1089/OPR/TF/HO/10/18 tanggal 11 Oktober 2018Perihal Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban.Fotocopy Surat dari Pemohon Pailit kepada Temohon PailitNo. 1109/OPR/TF/HO/10/18 tanggal 29 Oktober 2018Perihal

motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksiDoni Wahyudi terjatuh pada saat menghindari razia.4 dari 41 halamanBahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabushabu yangditemukan tersebut diperoleh berat sebesar + 0,11 gr (nol koma sebelas gram) dan selanjutnyaterhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telahdilakukan penyisihan sebanyak + 0,02 gr (nol koma nol dua gram) di Badan POM Jambi denganNomor : PM.01.05.891.06.14. 1089

Bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, diberi tanda P.2;Asli Surat Rekomendasi Nomor800/1089/DinkesKB/2016,tanggal31Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS. Bukti surattersebut telah diberi materai cukup, diberi tanda P.3;.

Setelah mendengarkan Tanggapan Lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnyayang menyatakan tetap pada Pembelaannya.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut, selengkapnya dalam Putusan lengkapPerkara ini :PRIMAIR:Honnennemiioe Bahwa ia terdakwa KAHARUDDIN NASUTION Pegawai Negeri Sipilberdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor 1089/Bag.II/1976, selaku KepalaPuskesmas berdasarkan SK Kepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu tahun 2003,yang juga bertindak

SUBSIDIAIR:meennnnnnn Bahwa ia terdakwa KAHARUDDIN NASUTION Pegawai Negeri Sipilberdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor 1089/Bag.II/1976, selaku KepalaPuskesmas berdasarkan SK Kepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu tahun 2003,yang juga bertindak sebagai Atasan Langsung Pemegang Uang Muka KerjaDana Puskesmas program pelayanan kesehatan penduduk miskin di PuskesmasSei Berombang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor :440.444/1606.A/VV/2008 tanggal 29 Juni 2008 dan nomor : 440.444/VIV2009

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.LEBIH SUBSIDAR :46ain Bahwa ia terdakwa KAHARUDDIN NASUTION Pegawai Negeri Sipilberdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor 1089/Bag.II/1976, selaku KepalaPuskesmas berdasarkan SK Kepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu tahun 2003,yang juga bertindak sebagai Atasan Langsung Pemegang Uang Muka KerjaDana Puskesmas program pelayanan kesehatan penduduk miskin di PuskesmasSei Berombang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor :440.444/1606.A/VV/2008 tanggal 29 Juni

Telah Melakukan Atau Turut Melakukan:Bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terbukti denganadanya fakta hukum terungkap fakta Terdakwa KAHARUDDINNASUTION Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Menteri Kesehatan RINomor 1089/Bag.II/1976, selaku Kepala Puskesmas berdasarkan SKKepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu tahun 2003, yang juga bertindaksebagai Atasan Langsung Pemegang Uang Muka Kerja DanaPuskesmas program pelayanan kesehatan penduduk miskin diPuskesmas Sei Berombang berdasarkan Surat Keputusan

;Yang dimaksud menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukinya oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Bahwa benar terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkatberdasarkan Surat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK MenteriKesehatan RI Nomor 1089

(fotokopi dari fotokopi); Bukti T II Intervensi 23 : Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 1089/Ris/T/ 1997 tertanggal 11 Juni 1997 dan 22 Agustus 1997. (fotokopi dari fotokopi);Bukti T I Intervensi 24 : Surat dari BPN Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Timur tanggal 10 September 1997 No. 1089/550/1090/II/PHTHGB/JT/97,perihal: Permo honan Hak Guna Bangunan atas nama PT. BUANA ESTATE.

panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa 3 (tiga) buah kabelwarna hitam yang dililit menjadi satu dengan panjang 65 Cm dandiameter 0,5 Cm adalah merupakan barang bukti yang digunakan olehpara Terdakwa memukul saksi Korban, sehingga dapat dipergunakansebagai barang ukti dalam perkara para Terdakwa.Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat yang dijukanOditur Militer dipersidangan yaitu: 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UmumDaerah Agats No : 800/1089

Dan 1 (Satu) buah foto kabel kabel warna hitamyang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat denganpanjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti suratVER dari Rumah Sakit Umum Daerah Agats No800/1089/VER/RSUDASMAT/III/2019 tanggal 21 Maret 2019adalah merupakan alat bukti surat yang merupakan hasilpemeriksaan terhadap Saksi1 yang menerangkanserta akibat dariperbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapatditerima sebagai barang bukti dalam

BAHKAN, berdasarkan Pasal 40, 41, dan 42 UU No. 36/1999Tergugat justru dilarang oleh hukum untuk memberikan log nomorsimPATI 081284090705 kepada Penggugat yang statusnya padaperiode waktu dimaksud, tidak teregistrasi atau tidak tercatat sebagaipengguna atau pemilik nomor simPATI 081284090705 yang sahmenurut hukum.Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan isi Surat OMBUDSMANREPUBLIK INDONESIA Nomor 1089/SRT/0138.2016/AM 21/TIM.III/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakanbahwa

Keputusan Rapat Umum Tahunan PemegangSaham PT TELEKOMUNIKASI SELULAR yang dibuat dihadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M.Akta Notaris Nomor 11 tanggal 3 Februari 2012 tentangPernyataan Keputusan Para Pemegang SahamPT'TELEKOMUNIKASI SELULAR yang dibuat di hadapanNotaris MALA MUKTI, S.H., LL.MAkta Notaris Nomor 26 tanggal 14 Januari 2015 tentangPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PTTELEKOMUNIKASI SELULAR yang dibuat di hadapanNotaris MALA MUKTI, S.H., LL.MSurat Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1089

Regulatory Stakeholder ICT (Devi FirmansyahW).Bukti TT4.8 Surat Ombudsman No. 513/ORISRT/V/2016 tanggal 25 Mei2016 perihal Panggilan laporan/pengaduan dalam rangka tindak lanjutpenyelesaian masyarat, yang ditujukan kepada Ketua BRTI, Direktur UtamaPT Telkomsel Indonesia dan Saudara Lesmana Budiarta.Bukti TT4.9 Daftar Hadir Rapat Pembahasan Laporan Masyarakat tanggal 3Juni 2016 di Kantor Ombudsman RI Jalan Rasuna Said Kav C19, Lantai 57, Jakarta Selatan.Bukti TT4.10 Surat Ketua Ombudsman RI No. 1089

Rp9.500.000,00 ;Kuitansi Nomor bukti : K.0682/IV/2011 tanggal 16 Maret 2011 yangmenerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsiuntuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.500.000,00 ;Kuitansi tanoa Nomor tanggal 16 Maret 2011 tanda tangan stempelrumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsiuntuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011sebesar Rp8.500.000,00 ;Kuitansi Nomor bukti : K.1089

Rp9.500.000,00 ;Kuitansi Nomor bukti : K.0682/IV/2011 tanggal 16 Maret 2011 yangmenerima Thidores Duaprlira untuk pembayaran pembelian konsumsiuntuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.500.000,00 ;Kuitansi tanopa Nomor tanggal 16 Maret 2011 tanda tangan stempelrumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsiuntuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011sebesar Rp8.500.000,00 ;Kuitansi Nomor bukti : K.1089

(Fotokopi dari fotokopi);: Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor: 1089/1.794.2, tanggal 26 Juli 2018, perihalLaporan Progres Verifikasi Awal Penyelenggaraan ReklamasiPantai Utara Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);: Fotofoto Peninjauan Lapangan Reklamasi. (Fotokopi darifotokopi);: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 20132017.

dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkanSurat Nomor: S78001/02/Menko/Maritim/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 (lihatBukti T4); Bahwa Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua BKP ReklamasiPantura Jakarta menyampaikan Laporan Progres Verifikasi AwalPenyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta berupa rekomendasi untuktidak dilanjutkan pelaksanaan reklamasinya kepada kelompok pelaksanareklamasi yang tidak menghasilkan pulau yang ditujukan kepada Tergugatberdasarkan Surat Nota Dinas Nomor: 1089

Nomor 426 K/PID.SUS/2014d.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi PemerintahanUmum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor: 100/584/403.01 1/2010,perinal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untukpembangunan kawasan industri rokok;1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi PemerintahanUmum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor Surat: 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanahuntuk pembangunan kawasan industri rokok, Nomor Agenda :BG.1089 ;1 (satu) bendel

AdministrasiPemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010;1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi PemerintahanUmum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor: 100/584/403.01 1/2010,perinal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untukpembangunan kawasan industri rokok;1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi PemerintahanUmum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor Surat: 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanahuntuk pembangunan kawasan industri rokok, Nomor Agenda :BG.1089