Kutai timur telah bersidang pada tanggal 06November 2013 dan salah satu keputusan sidang badan Musyawarah DPRDtersebut adalah menetapkan jadwal pelantikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Penganti Antar Waktu mengantikan Sdr. H.M MASTUR DJALAL, SH.Sisa masa jabatan 20092014 yaitu pada tanggal 12 November 2013 (Videalat bukti surat P3);4. Bahwa mengingat amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor: 45/2013/PTUN.SMD (Vide alat bukti surat P3);5.

Kutai TimurTertanggal 6 November 2013, yang seharusnya dilaksanakar/dipandu olehTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat sangat dirugikansecara Materiil dan Immateriil, sebagai akibat dari Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III;11.Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,dengan tidak dilaksanakannya pelantikan tersebut maka kenrgianpenggugat baik yang bersifat Materill maupun Immaterill adalah sebagaiberikut

Bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah perbuatan melawan hukum olehTergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau ambt karena "tidak segeramenetapkan jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah Penggugat" sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;9. Bahwa secara hukum, tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk Tergugat adalah Tindakan Hukum Administrasi Negara.

Oleh karena gugatan Penggugat yang menggugat perbuatan Tergugat sebagaisuatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dalam kapasitasnyasebagai unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas "tidak ditetapbkannya"jadwal pelantikan Penggugat adalah suatu "tindakan administrasi negara" yangseharusnya tunduk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Undangundang PERATUN;23.

Bahwaselanjutnya Tergugat Ill telah mendisposisi (paraf) konsep suratUndangan rapat paripuma istimewa Pelantikan Pengganti antar Waktu AnggotaDPRD sisa masa jabatan 20092014 yang akan diselenggarakan pada tanggal12 November 2013 dan hal tersebut sesuaidengan penetapan dalam jadwalkegiatan DPRD hasil rapat Banmus (Vide alat buktisurat bertanda T.lll2 );Oleh karena itu, Tergugat Ill sendiri menyesalkan batalnya acara rapat paripumaistimewa Pelantikan Pengganti antar Waktu Anggota DPRD tersebut, karenabatalnya

SUMAIDEH mengikuti acara pelantikan anak korbanbernama ABDUS SALAM yang merupakan Kades terpilin Ds. Ketapang LaokKec. Ketapang Kab. Sampang yang di adakan di Pendopo Kab. Sampang ,akan tetapi saksi LEMBANG tidak mau, oleh korban di paksa ikut sambilmenariknarik bajunya hingga robek dan akhirnya saksi LEMBANG terjatuh laluberteriak dengan mengatakan tolong... tolong... tolong dan tidak lama kemudianterdakwa H. TOHIR al. H.

SUMAIDEH mengikuti acara pelantikan anak korbanbernarna ABDUS SALAM yang merupakan Kades IwT h Ds. Ketapang LaokKec. Ketapang Kab. Sampang yang di adakan di Pendopo Kab. Sampang ,akan tetapi saksi LEMBANG tidak mau, oleh korban di paksa ikut sambilmenariknarik bajunya hingga robek dan akhirnya saksi LEMBANG terjatuh laluberteriak dengan mengatakan tolong... tolong... tolong dan tidak lama kemudianterdakwa H. TOHIR al. H.

SampangBahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah didatangi olehsaksi koroban HOSEN dan mengajak saksi ke pelantikan di pendopoKab.

SUMAIDAH dengan katakata " dhekremmah congengkok ria la tua, " saksi berada di kamar mandi sampai HOSENdibawa oleh orang kemana saksi tidak tahue Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah didatangi olehsaksi koroban HOSEN dan mengajak saksi ke pelantikan di pendopoKab.

SUMAIDEH mengikuti acara pelantikan anak korbanbernama ABDUS SALAM yang merupakan Kades terpilin Ds.Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang yang di adakan diPendopo Kab. Sampang.Bahwa benar saksi LEMBANG tidak mau, oleh korban di paksa ikutsambil menariknarik bajunya hingga robek dan akhimya saksiLEMBANG ter atuh lalu berteriak dengan mengatakan tolong...tolong... tolong dan tidak lama kemudian terdakwa. f OIIIR al. H.

01/KEP/412.51.14.013.A/2014, tanggal 4 Pebruari 2014 tentangPenetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa Pungpungan, Kec.Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Heri Agus Supriyanto,Namun pada saat itu juga, Kuasa Hukum PENGGUGAT menyampaikankepada Majelis Hakim Yang Terhormat di hadapan persidanganpemeriksaan persiapan bertepatan pada sidang pemeriksaan persiapan ke Il juga yaitu hari Rabu, tanggal 16 April 2014, dimana Kuasa HukumPENGGUGAT mendapatkan informasi pada hari yang sama telahdilakukan Pelantikan

Kalitidu,Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Kabupaten Bojonegoro oleh BupatiBojonegoro, dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro ataspelantikan kepala desa Pungpungan, dan hal tersebut juga dibenarkan olehKuasa Hukum BPD Desa Pungpungan (TERGUGAT saat itu), sehinggadengan dilaksanakannya pelantikan oleh Bupati Bojonegoro, maka obyeksengketa gugatan yang semula adalah Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Pungpungan, Kec.

Kalitidu, Kab.Bojonegoro, berubah menjadi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentangpengesahan dan pelantikan Kepala Desa, Pungpungan, KecamatanKalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa, pada hari Rabu, tgl. 23 April 2014, dilakukan sidangpemeriksaan persiapan ke Ill, dimana pada persidangan initelah ditetaobkan bahwa obyek sengketa dalam gugatanPENGGUGAT adalah KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORONo. 141/408/KEP/205.412/2014, tgl. 16 April 2014 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pungpungan,Kecamatan

nnn nen nee2.Bahwa Termohon seharusnya setelah melakukan tindakan sebagaimanadiatur dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 TentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat DesaDi Kabupaten Kendal, melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal29 ayat (1) dan (2), namun tetap tidak melaksanakannya dan bahkan lebihdari 10 (sepuluh) hari setelan Pemohon mengajukan permohonanPengangkatan dan Pelantikan

di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait SuratEdaran Bupati Kendal Nomor: 141/002/2018 tentang PemberianRekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa,Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak KabupatenKendal Tahun 2017 dengan nomor register : 4/G/2018/PTUN.SMGtertanggal 5 Januari 2018.

yang pada pokoknya Himbauan bagi Kepala Desa diKabupaten Kendal untuk tidak melakukan pelantikan perangkat Desakarena adanya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara nomorregister: 4/G/2018/PTUN.SMG. yang telah di kirim kepada Termohonpada tanggal 5 Januari 2018;Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangatlahhatihati dan Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimana Pasal24 undangundang nomor: 6 tahun 2014 tetang Desa yang padapokoknya:Pasal 24Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(fotokopi sesuai dengan aslinya); T3a : Surat Edaran Nomor: 141/002/2018 tentang PemberianRekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan PerangkatDesa Hasil Pengakatan Perangkat Desa secara serentakKabupaten Kendal Tahun 2017. (Fotokopi sesuai fotokopi);T3b : Surat dari Bupati Kendal kepada Camat se Kabupaten KendalKecuali Camat Kendal Nomor: 140/3257/2017 tanggal 22Desember 2017 tentang Penundaan Pemberian Rekomendasi.

Baru Kemudian SetelahDibuat Peringkat, Saudara Arif Mustaghfirin sebagai peringkat pertama; Bahwa, Saksi tidak tahu kalau belum dilakuan pelantikan karena Saksi barutahu setelah Kuasa Hukum Pemohon menghubungi untuk bersaksi dalamDerkara INI; 222 2 nne nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nen enn3. Saksi bernama ACHMAD SULKANI pada pokoknya menerangkan, sebagaiberikut : 222 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn ence Bahwa, Saksi sebagai CamatSUKOPG 0;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 820/802/XI/WKTHN 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Penggugat sebagaiKepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada BadanPenelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuaidengan Surat Undangan Walikota Nomor: 005/ 6718/ BKPP/ 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterimaPenggugat pada tanggal 06 Nopember 2012 pada jam pukul 12.00WIB dari Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar danpada saat

pada hari Jum/attanggal 09 November 2012 Pukul 14.00 WIB di Ruang DataSekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, yang memimpin/melantikadalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, namun Penggugat13.tidak menghadiri pelantikan padahal telah di Undang secara resmiberdasarkan Undangan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06Nopember 2012 perihal Undangan yang telah diterima olehPenggugat pada tanggal 06 November 2012 pukul 12.00 WIB dariKasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantarsebagaimana diakui

oleh Penggugat dalam surat gugatan halamanBD) MOTTO 5 mmm nnbahwa berdasarkan surat Fax Penggugat tanggal 12 Nopember2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan, yang menyatakanberharap agar Tergugat memberi ruang dan Waktu untuk prosesmutasi status kepegawaian Penggugat, maka untuk menindaklanjutisurat tersebut Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui suratNomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14 Nopember 2012 memintakepada Inspektur Pemerintah Kota Pematangsiantar untukmelakukan pemeriksaan terhadap

Penggugat atas penolakanUndangan pelantikan ; 0 2020020"14. bahwa berdasarkan surat Nomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14Nopember 2012, Inspektorat Kota Pematangsiantar telahmelakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan HasilPemeriksaan tentang Penolakan Undangan pelantikan An.

dan adanya surat Fax Penggugat tanggal12 Nopember 2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan,maka untuk kepastian status Kepegawaian Penggugat makaditerbitkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 824/93/II/WKTHN 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentangPemindahan PNS dilingkungan Pemerintah KotaPematangsiantar yang telah memindahkan an.

Calon Kepala Desa sesuai denganPasal 27 ayat (2) huruf b, huruf j, dan huruf Peraturan BupatiTemanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa, adalah:b.

, dan Pemberhentian Kepala Desa,dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa..

Bahwa benar persyaratan pendaftaran Calon Kepala Desa sesuaidengan Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf j, dan huruf Peraturan BupatiTemanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa, adalah:b.

Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda (P2) ;3.

Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggungtentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa Nomor : 12 Tahun 2015, tanggal 23Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.TmgOktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda(TIV08) ;.

04.1223 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati NiasSelatan Nomor 04.1216 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugat termasuk Calon Kepala Desa,maka seyogianya Penggugat mematuhi mekanisme dan ketentuan yang berlakubukan membuat alasan yang tidak berdasar, sebagaimana dalil gugatan tersebut;5.

Surat Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017,tentang Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, tanggal 20Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda .........................

(Bukti P19) ;20.Fotokopi Peraatuaran Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 Tahun 2019 TentangPetunjuk Tehnis Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, tanggal 21 Mei2019, selanjutnya diberi tanda .................::6:seeeeeeeee eee.

(Bukti T17) ;18.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 04 Tahun 2018,Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias SelatanNomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemiihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,Selanjutnya CibDeri tana .............

::ceseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaas (Bukti T18) ;19.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 05 Tahun 2017,Tentang Pencalonan, Pemiihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, tanggal 21 Me!

Sebagai Sekretaris Pada Badan Lingkungan Hidup danPenanaman Modal Kabupaten Lombok Timur Eselon III A;84) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/406/PEGDIKLAT/2010 tanggal 08 Februari 2010, Drs. H. Zohrowardi.Sebagai Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan PadaHal. 23 dari 47 hal.

;87) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/48/PEGDIKLAT/2011 tanggal 10 Januari 2011, Drs.

Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018133) 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/1214/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Lalu AnsoriFauzan, S.E., M.Si.

Sebagai Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Eselon IV A;187) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/1206/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Muslimin Irfan,S.H. Sebagai Sekretaris pada Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Lombok Timur Eselon Ill A;188) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/1271/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Drs. MohZarkasyi, M.H.

Sebagai Kepala Bagian Hukum pada SekretariatDaerah Kabupaten Lombok Timur Eselon III A;190) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/537/PEGDIKLAT/2012 tanggal 28 Februari 2012, Drs. Moh. Zarkasyi,M.H.

TOMISETIAWAN hadir dalam Pelantikan/pengambilan sumpahanggota BPD Tawangrejo, namun berdasarkan hasilkonfirmasi Penggugat kepada Sekretaris dan anggota BPDyang hadir dalam pelantikan dan penyumpahan, ke enamanggota BPD yang hadir tersebut tidak menandatanganibukti Berita Acara Pengambilan sumpah karena tidak disediakan oleh Panitia Pelantikan dan setelahnya tidak adakegiatan Pelantikan/pengambilan sumpah/janji susulan baganggota BPD Tawangrejo;6.

BuktiP14 : Undangan Nomor 005.86, Perihal : PengambilanSumpah dan Pelantikan Kenggotaan BPD Masa JabatanTahun 2019 s/d 2025 (Fotokopi sesuai asli);15. BuktiP15 : Daftar Hadir Pelantikan BPD Kecamatan Winong Tahun2019 (Fotokopi sesuai fotokopinya);16. BuktiP16 : Surat Pernyataan Anggota BPD Kecamatan WinongKab. Pati tanggal 13 Juni 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);17.

Afwan,Sholihatun Nihayah dan Tomy Setiawan); Bahwa BPD Tawangrejo pada tanggal 25 September 2019 dilakukanacara pelantikan dan pengambilan sumpah di Balai Desa WinongKecamata Winong Kabupaten Pati; Bahwa ada yang tidak hadir saat pelantikan dan pengambilan sumpahjabatan anggota BPD terpilin dari Desa Tawangrejo yaitu Sdr.

Saksi FRENDI ASHAR KURNIAWAN, pada pokoknya berpendapatsebagai berikut : Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Publikasi danDokumentasi Pemkab Pati Oktober 2020 sampai sekarang; Bahwa Saksi tahu pelantikan Kepala Desa terpilin secara serentaktermasuk Pilkades Desa Tawangrejo; Bahwa Saksi ikut hadir saat pelantikan Kepala Desa terpilin secaraserentak se Kabupaten Pati tanggal Tanggal 24 Mei 2021 di pendopoKabupaten Pati; Bahwa proses pelantikan Kepala Desa terpilin se Kabupaten Patidilakukan

secara serentak kurang lebin ada 200 desa dan pelantikandibagi menjadi 4 sesi dalam 2 hari yaitu tanggal 22 dan 24 Mei 2021; Bahwa pelantikan Kepala Desa terpilih untuk Desa Tawangrejodilaksanakan pada sesi ke 4 tanggal 24 Mei 2021; Bahwa yang diundang saat pelantikan Kepala Desa terpilih untuk tiapdesa di batasi jumlahnya yaitu hanya Kepala Desa terpilin dan 1pendamping; Bahwa untuk masyarakat akan melihat proses pelantikan Kepala Desaterpilih di pendopo Kabupaten Pati Pemkab Pati menyedia kanal

(ketiganya adalah anggota Polres Pelabuhan Belawan)yang sedang melakukan pengamanan pelantikan PAC IPK sekaligus melakukan rajia,menemukan Senjata Tajam/senjata penusuk didalam sebuah tas merek Doffy Duckwarana coklat muda milik dari terdakwa Simon Ginting alias Simon, berupa (satu)buah anak panah terbuat dari besi dengan panjang 15 Cm bagian ujung berbentukruncing dan bagian belakang dililit dengan palstik.

pada Polres Deli Serdang;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 949/Pid.B/2016/PN LbpBahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wibbertempat di Jalan Kapten Sumarsono saat saksi dan rekan saksi patroli saksimelihat Terdakwa membawa sebuah tas merek Doffy Duck warana coklatmuda yang berisikan 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi denganpanjang 15 Cm bagian ujung berbentuk runcing dan bagian belakang dililitdengan palstik;Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan pengamanan pelantikan

kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Deli Serdang;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wibbertempat di Jalan Kapten Sumarsono saat saksi dan rekan saksi patroli saksimelihat Terdakwa membawa sebuah tas merek Doffy Duck warana coklatmuda yang berisikan 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi denganpanjang 15 Cm bagian ujung berbentuk runcing dan bagian belakang dililitdengan palstik;Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan pengamanan pelantikan

tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wibbertempat di Jalan Kapten Sumarsono Terdakwa membawa sebuah tas merek DoffyDuck warana coklat muda yang berisikan 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besidengan panjang 15 Cm bagian ujung berbentuk runcing dan bagian belakang dililitdengan plastic, bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa dudukduduk danmembawa senjata tajam tersebut untuk membela diri dan untuk dipakai berjagajaga,dan pada saat itu saksisaksi sedang sedang melakukan pengamanan pelantikan

PanitiaPemilihan Kepala Desa Desa Hargorejo Kecamatan Kokapdalam melaksanakan tugasnya telah berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta PeraturanBupati Kulon Progo Nomor : 62 Tahun 2011 Tentang PetunjukPelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaserta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa HargorejoKecamatan Kokap Nomor

Asas Proporsionalitas : bahwa penerbitan Berita AcaraTergugat a quo dikeluarkan sesuai tugas dan wewenangPanitia Pemilian Kepala Desa Desa Hargorejo sebagaimanadiamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor : 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa Pasal 5 ayat (1) huruf I.c.

, dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 62Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ; 19.

T 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Perarturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010 tanggal14 September 2010 Tentang Cara Pemilihan,4.5.6.T2T3T4T5T 6PTUN YK.Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ; Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor : 62 Tahun 2011tanggal 20 September 2011 Tentang PetunjukPelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaFoto copy sesuai dengan aslinya Keputusan

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 62 Tahun 2011 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan , Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, 3).Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo Nomor: 11Tahun 2013, 4). UndangUndang Nomor: 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, 5).

Menyatakan barang bukti berupa :1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerahNomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2;2 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/82/V/2005 tanggal 23 Mei2005 tentang Pelantikan dr.

masingmasing sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap masingmasingTerdakwa selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerahNomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2;2 Surat Pernyataan Pelantikan

Nomor 879/82/V/2005 tanggal 23 Mei2005 tentang Pelantikan dr.

masingmasingsebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan terhadap masingmasing Terdakwa selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:1Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerahNomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2;Surat Pernyataan Pelantikan

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014; 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014; 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab.

Tonang yang di terbitkan pada tanggal 22 Juli 2013; 1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMI-B) Periode 2013-2014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/di tandatangani oleh Pembina PPMI-B Gorontalo an. Dr. Tonang Mallongi, S.Pd,.

Menetapkan barang bukti berupa:a.1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataanmelaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatanganioleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;b. 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataanmelaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatanganioleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;c. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab.

Tonang yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua UmumPersatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB) Periode20132014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/ditandatangani oleh Pembina PPMIB Gorontalo Dr.

Tonang yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua UmumPersatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB) Periode 20132014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/ditandatangani oleh Pembina PPMIB Gorontalo Dr. Tonang Mallongi, S.Pd,.

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataanmelaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatanganioleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataanmelaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatanganioleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab.

Tonang yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua UmumPersatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB) Periode20132014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/ditandatangani oleh Pembina PPMIB Gorontalo an. Dr.

Semuanya totalRp.72.000.000, ( tujuh puluh dua juta rupiah );Bahwa anak saksi pernah diikutkan tapi Cuma sekalidan Terdakwa bilang tidak melalui test CPNS pun bisadan sudah ditanggung;Bahwa mulai anggaran tahun 2007 untuk dimasukkan PNSPEMKOT Surakarta yang katanya mau dititipkan dandibawa oleh seseorang yang bernama Pak Agus SetiawanAnggota Dewan dan sampai sekarang belum berhasil;Bahwa saksi sering menanyakan tetapi Terdakwa selaluberalasan yang katanya disuruh menunggu sehabispelantikan Legislatif, Pelantikan

Gubernur,Pelantikan Presiden yang semuanya sudah saya tunggutunggu dan Terdakwa bilang Bapak nggak usah bingungnanti anak bapak sudah diproses dan tinggal menunggu10BAKN pernah membacakan data anak saksi tetapi sampaisekarang anak saksi tidak pernah dipanggil panggildan akhirnya kesabaran saksi terusik dan saksi sudahtidak percaya lagi karena yang Terdakwa janjikandari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sekarangtidak ada hasilnya;Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan kepadasaksi sebesar Rp.5.000.000

Tanggal 13 April 2009 sebesarRp.3.000.000, ( tiga juta rupiah ); Semuanya totalRp.72.000.000, ( tujuh puluh dua juta rupiah );Bahwa saksi sering menanyakan tetapi Terdakwaselalu beralasan yang katanya disuruh menunggusehabis pelantikan Legislatif, Pelantikan Gubernur,Pelantikan Presiden yang semuanya sudah saya tunggutunggu dan Terdakwa bilang Bapak nggak usah bingung18nanti anak bapak sudah diproses dan tinggal menungguBAKN pernah membacakan data anak saksi tetapi sampaisekarang anak saksi tidak

Tanggal 13 April 2009 sebesarRp.3.000.000, ( tiga juta rupiah ); Semuanya totalRp.72.000.000, ( tujuh puluh dua juta rupiah );Bahwa saksi sering menanyakan tetapi Terdakwaselalu beralasan yang katanya disuruh menunggusehabis pelantikan Legislatif, Pelantikan Gubernur,Pelantikan Presiden yang semuanya sudah saya tunggutunggu dan Terdakwa bilang Bapak nggak usah bingungnanti anak bapak sudah diproses dan tinggal menungguBAKN pernah membacakan data anak saksi tetapi sampaisekarang anak saksi tidak pernah

Gubernur, Pelantikan Presiden yangsemuanya sudah saksi tunggutunggu dan Terdakwa bilang Bapaknggak usah bingung nanti anak bapak sudah diproses dan tinggalmenunggu dari BAKN namun sampai sekarang anak saksi tidak pernahdipanggil dan akhirnya kesabaran saksi terusik dan saksi sudahtidak percaya lagi karena yang Terdakwa janjikan dari tahun 200727sampai dengan tahun 2010, bisa menjadikan 4 ( empat ) orangmenjadi PNS di Pemkot Surakarta dibagian DLLAJR untuk tahun 2008tidak pernah terwujud;Menimbang

Ketentuan waktutersebut terkait dengan adanya upaya administrasi berupa keberatan yangseharus diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam PeraturanDaerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 3 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberitahuanKepala Desa.

Untuk tindaklanjut terhadapadanya aduan, hal itu akan dikoordinasikan dengan Tim PengawasTingkat Kabupaten, dimana penyelesaiannya menggunakan prosedur danmekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten SukoharjoNomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

T1Copy Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Copy dari Copy);Halaman 32 dari 84 hal Perkara Nomor : 003/G/2014/PT UNSMGT4Copy Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SukoharjoNomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilhan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Copydari Copy); ~Copy Keputusan Badan

Bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat seharusnya melakukanupaya administrasi secara benar dan maksimal, sebagaimana diatur dalamPasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa;5.

Gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada PTTUN;Terkait adanya Upaya Admimnistrasi sebagaimana diatur dalam PeraturanDaerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian KepalaDesa, maka Gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan kepada PTUNmelainkan kepada PTTUN yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Saloya dengan No. 005/0785/PMD/2020 yangisinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juti2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor BupatiDonggala), pelantikan 7(tujuh) Kepala Desa yang ditanda tangan OlehTergugat3. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilan Pelantikan sesuai dengansurat undangan4.

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue TombusaboraKabupaten Donggala dengan nomor 005/0785/PMD/2020 yangisinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29Juli 2020), waktu(09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom KantorBupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tanganoleh Tergugat2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilan Pelantikan sesuai denganSurat undangan3.

Tergugatmengatakan tidak ada pelantikan tunggu pernilihan 2021".20. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, terjadilah pelantikan terhadapDelapan Kepala Desa termasuk Desa Saloya Kecamatan SindueTombusabora Kabupaten Donggala.21.

Bahwaseyogianya Pelantikan Kepala Desa Terpilin Desa Saloya Tahun 2019 akandilakukan Pada Tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan Surat dariPemerintah Kabupaten Donggala Dinas Pemberdayaan Masyarakat DanDesa (DPMD) Kab. Donggala Nomor : 005/646.101/DPMD, Tanggal 19Desember 2019, Perihal Pelantikan Kepala Desa.

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Camat Sindue Tombusaboramenerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Saloya terpilihkepada Tergugat (vide bukti T.II.Intv12);4.

kepada Para Penggugat,yang pada intinya Kepala Desa Dempet membatalkan Hasil SeleksiPengisian Perangkat Desa Dempet dan melaksanakan Ujian Ulangsampai dengan seleksi ulang kepada seluruh peserta Calon PerangkatDesa Dempet, dengan melakukan kerjasama dengan fihak ke tiga yangbaru;Bahwa berdasarkan Akumulasi Penilaian Hasil Seleksi Calon PerangkatDesa dari Pusat Kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasIndonesia maka seharusnya Tergugat segera menerbitkan penetapanpengangkatan dan pelantikan

Dempet, KabupatenDemak tersebut, maka seharusnya Tergugat menerbitkan penetapanKeputusan Pengangkatan dan Pelantikan Penggugat!

sebagai Jogoboyolll Desa Dempet dan Penggugat II sebagai Jogoboyo VI Desa Dempetsebagaimana ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan DaerahKabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, namun kenyataannya sampai saat iniHalaman 5 dari 26 Putusan Sela Nomor 37/Pat.G/2018/PN Dmk17.18.19.20.Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuantersebut;Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan penetapanKeputusan Pengangkatan dan Pelantikan Penggugat

Akan tetapi dalam surattersebut tidak menjelaskan terkait untuk memerintahkan kepadaKepala Desa Dempet untuk melakukan pelantikan terhadap pesertayang sudah dinyatakan lolos ujian.c.

Melainkan terkait dengan pelantikan calon perangkat desa adalahwewenang dan/atau kewajiban Kepala Desa berdasarkan ketentuanPasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 1Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa, yang menjelaskan Pengangkatan Calon Perangkat Desamenjadi Perangkat Desa ditetapbkan dengan keputusan KepalaDesa.d.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 061/BPMDTahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, TumbangPuroh, Hurung Tabengan, Sei Hanyo, Lawang' Tamang,Supang, Bulau) Ngandung, Katanjung, Rahung Bungai,TUMBANG TIHIS, Hurung Tampang, Tumbang Manyarung,Tumbang Bukoi, Karetau Mantaa, Barunang II,Tangirang, Sei Pinang dan Masaha Kecamatan Kapuas Huluyang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui olehPara Penggugat setelah Pelantikan Kepala Desa TumbangTihis pada

penerbitan Surat Keputusan Bupati KapuasNomor : 061/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa,Tumbang Puroh, Hurung Tabengan, Sei Hanyo, LawangTamang, Supang, Bulau Ngandung, Katanjung, RahungBungai, TUMBANG TIHIS, Hurung Tampang, TumbangManyarung, Tumbang Bukoi, Karetau Mantaa, BarunangHal. 29 dari 55 hal.Put.Pkr.03/G/2009/PTUN.PLKIl, Tangirang, Sei Pinang dan Masaha Kecamatan KapuasHulu yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ternyataisinya adalah pelantikan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat telahmemperhatikan ketentuan Peraturan Perundang Undang yangberlaku yang didasarkan pada Peraturan Daerah KabupatenKapuas Nomor 5 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMILIHAN,PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIANKEPALA DESA, sebagai berikut Posse eee eee eee eee eeea) Camat Kapuas Hulu telah menyampaikan Surat Nomor141/233/X/Pem/2008 tanggal 18 Nopember 2008 PerihalPenyampaian Berkas Calon Kepala Desa Terpilih DesaTumbang Tihis Kecamatan Kapuas Hulu

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA :9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang MenjadiKewenangan Kabupaten Kapuas.

Mantaa, Barunang II, Sei Pinang danMasaha Kecamatan Kapuas Hulu. 715 : Bukti Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5Tahun 2007 ~=tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.te rn ne Menimbang, bahwa pada sidang tanggal19 Mei 2009 dalam acara Pemeriksaan Saksi saksi ParaPenggugat dan Saksi saksi Tergugat dari Kuasa ParaPenggugat menerangkan' tidak mengajukan ~ saksi saksi ;SMG S SHES SHES SHES Menimbang, bahwa pada sidang tanggal19 Mei 2009 dalam

Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui PARA PENGGUGAT padasaat dilaksanakannya pelantikan tanggal 16 Desember 2020;3. Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui adanyapelantikanPerangkat Desa Paranginan Utara tanggal 16 Desember 2020 yangdilakukan oleh TERGUGAT,4. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kepadaTERGUGAT agar pelantikan dibatalkan, serta beberapa kalimengajukan surat keberatan kepada TERGUGAT, dengantanggapan terakhir tanggal 26 Februari 2021;5.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan Banding Keberatanatas Pengangkatan, Pelantikan Perangkat Desa Paranginan Utarakepada CAMAT PARANGINAN tertanggal 16 Maret 2021 dansampai gugatan ini diajukan Camat Peranginan belum menanggapisurat tersebut;6. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 9 April 2021;7.

Nainggolan sebagai Kaur Umum danPerencanaan, Henriko Siregar sebagai Kasi Pemerintahan, VerawatyHutabarat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Rico Siregarsebagai Kepala Dusun I, Merchis Darwin Siburian sebagai KepalaDusun Il, Yusroita Rajagukguk sebagai Kepala Dusun IV, danHarmoko Sianturi sebagai Kepala Dusun VI sejak saat penerbitanObjek Sengketa dan Pelantikan Perangkat Desa Paranginan Utaratanggal 16 Desember 2020 di Desa Paranginan Utara KecamatanParanginan Kabupaten Humbang Hasundutan

Perangkat Desa Paranginan Utaratertanggal 16 Desember 2020 berdasarkan pemeriksaan dugaandugaan pelanggaran;Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan banding keberatan atasPengangakatan, Pelantikan Perangkat Desa Peranginan UtaraHalaman 20 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2021/PTUN.MDNkepada CAMAT PERANGINAN pada tanggal 16 Maret 2021 tetapisampai pada saat pendaftaran Gugatan a quo didaftarkan diPENGADILAN TATA USAHA NEGARA tidak ada tanggapan ataujawaban dari surat tersebut;24.

Perangkat Desa terpilihPara Penggugat ada mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepadaTergugat yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat membatalkanPengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Paranginan Utaratertanggal 16 Desember 2020 sesuai dengan surat Para Penggugattanggal 17 Desember 2020 dan surat tanggal 29 Desember 2020, suratmana telah ditanggapi oleh Tergugat sesuai dengan Surat Nomor :140/16/2003/2021, Perihal : Tanggapan atas Keberatan Pengangkatandan Pelantikan Perangkat Desa Paranginan

Dilarang menjanjikan atau memberikanuang atau materi lainnya kepada peserta kempanye PeraturanDaerah Kabupaten Seluma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihnan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaHal. 16 dari 129 Hal. Putusan No. 16/G/2017/PTUN.BKL11.4.

Bahwa, ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten SelumaNomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur Tugas PanitiaPemilinan Kepala Desa sebagai berikut :a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaanpemilinan; 222 n enna nnn nnn nnn eensb.

P38 : Surat Kabar Sumber http/Harian Rakyat Bengkulu 15092017judul Calon Kades Minta Tunda Pelantikan Kades Terpilih.(Fotocopy sesuai dengan potocopy);39. P39 : Surat Kabar Sumber http/Rbtc.Co.Id judul Pelantikan Kades diseluma Terancam Tertunda tangggal 14092017.(Fotocopy dari poto cOopy);40. P40 : Contoh Surat Kenal Kelahiran. (Fotocopy dari Fotocopy);41 P41 : Catatan Buku Surat Keluar Puskesmas Rena Gajah Mati.(Fotocopy dari poto COpy);22220242.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan aslli);2.

(Fotocopy sesualdengan asli);Tanda Terima Tanggal 4 September 2017 (Fotocopy sesuaidengan asli);Sekretaris Daerah Kabupaten seluma Nomor005/507/DPMD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 PerihalUndangan Pelantikan Kepala Desa Terpilin Pilkades SerentakTahun 2017 Dikabupaten Seluma (Fotocopy sesuai denganKata Pendahuluan Pengambilan Sumpah (Fotocopy dariHal. 65 dari 129 Hal.