., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

Uang Penggantian Hak sebesar13.813.040 Rp.2.589.945, =Rp.16.402.985, X 15 % =Rp.2.460.440, Jumlah Rp.18.863.425, (delapan belas juta delapan ratusenam puluh tiga riobu empat ratus dua puluh limarupiah) ;Apabila Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim AdHoc yang mulia yang memeriksa dan memutus' perkara iniberpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik = mohonputusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono) ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan MHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri MedanNo

., danPaulus Raiwaki, S.E, masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis yangdidampingi Hakimhakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Nurlaila AbdulGani, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukumPenggugat dan kuasa hukum Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Asri Rahim, S.Kom Eddy Soeprayitno S.

Bahwa Pemohon Kasasi sebelum mengajukan alasanalasan hukum,terlebin dahulu akan mengajukan alasanalasan Non Yuridis yang amatsangat mempengaruhi putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA Bandung sebagai berikut :a.Bahwa 2 (dua) hakim dari 3 (tiga) Majelis yang memeriksa danmemutuskan perkara ini sedang menjalani pemeriksaan oleh KomisiPemberantasan Korupsi terkait dengan perkara Hakim AdHoc yangsudah ditetapbkan sebagai tersangka yang merupakan pula anggotaMajelis dan digantikan

oleh Hakim AdHoc yang lain;.

secara tertuliskarena pemberitahuan mogok tidak sah itu sendiri dilakukan secara tertulis;Jadi sangat jelas bahwa karena Para Termohon Kasasi tidakmemberitahukan secara tertulis mengenai tidak jadinya mogok kerja tidaksah, tetapi tetap saja terjadi perlambatan kerja yang menyebabkan kerugianbagi Pemohon Kasasi;Bahwa dengan adanya Dissenting Opinion dalam PutusanNo.57/6/2011/PHVPN.BDG = Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA bandung yang dilakukan Hakim AdHocpengganti Hakim AdHoc

Lanjutan Pekerjaan Instalasi Gas Medis dan Pengadaan Oxygen FlowmeterWith Humidifier.Bahwa pada tahun anggaran 2007 terdapat Proyek Pengadaan Alat alatkedokteran Umum berupa Oxygen Central senilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) dengan sumber dana dari Dana Otonomi KhususPenyeimbang (Dana Adhoc) untuk bidang Kesehatan sesuai DIPA DinasKesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai KepulauanNomor: 0165.0/07103.2//2007 tanggal 4 April 2007 yang kemudian direvisi menjadi Lanjutan Pekerjaan

Lanjutan Pekerjaan Instalasi Gas Medis dan Pengadaan Oxygen FlowmeterWith Humidifier.Bahwa pada tahun anggaran 2007 terdapat Proyek Pengadaan Alat alatkedokteran Umum berupa Oxygen Central senilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) dengan sumber dana dari Dana Otonomi KhususPenyeimbang (Dana Adhoc) untuk bidang Kesehatan sesuai DIPA DinasKesehatan dan Kesejateraan Sosial Kabupaten Banggai KepulauanNomor: 0165.0/07103.2//2007 tanggal 4 April 2007 yang kemudian direvisi menjadi Lanjutan Pekerjaan

Dodi menjelaskan bahwa sesuai instruksi dari panitia adhoc PPRS MenaraKuningan, hakhak kami hanya dapat dibayarkan setelah ada pertemuan antaraSdr. Eko Hindharto dengan pihak PPRS Menara Kuningan untuk menyelesaikanserah terima pengelolaan gedung Menara Kuningan;Menindaklanjuti pernyataan Sdr. Dodi tersebut, kami langsung berupaya untukbisa ketemu dengan pimpinan PPRS Menara Kuningan dan perwakilan daripanitia adhoc, namun tidak ada satu pun yang dapat menemui kami.

., selaku Hakim Ketua, Dian Alifya,SE dan Minggu Saragih, SH.MH. masing masing Hakim Adhoc sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 215/Pdt.Sus/PHI/PN.Mdn tanggal17 November 2016, putusan tersebut pada hari Senin, 06 Februari 2017, diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota tersebut, Riswan SH.MH, Panitera Pengganti dan Tergugat tanpadihadiri oleh

,HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.H. Buyung Marizal, SH. H. Imam Soebechi, SH.

kemudian mengindentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut danmemberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM Sudita15 untuk merapat ke KP HIU MACAN 005, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh anggota KP HIU MACAN 005 yakni saksi Hendri Hamzah, A.Md dan saksiDeddy Widiyamtoro dari hasil pemeriksaan diatas kapal KM Sudita 15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha perikanan).Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc

kemudian mengindentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut danmemberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM Sudita15 untuk merapat ke KP HIU MACAN 005, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh anggota KP HIU MACAN 005 yakni saksi Hendri Hamzah, A.Md dan saksiDeddy Widiyamtoro dari hasil pemeriksaan diatas kapal KM Sudita 15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc ke PenyidikSatker PSDKP Batam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 UndangUndang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor.31Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 76B ayat (1) UndangUndang No45 Tahun 2009 Tentang

Akan tetapi sebaliknya,apabila susunan tersebut tidak lengkap, seperti kurangnya Hakim Adhocperikanan, seperti dalam perkara ini, sejak dilimpahkan dan sampai kepadaacara Putusan belum tersedia Hakim Adhoc yang lengkap dan hanyatinggal 1 (Satu) orang di Pengadilan Negeri Sorong, tentu Pasal 78 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.

Bahwa dengan tidak lengkapnya susunan Hakim Adhoc perikanan, makasama artinya pengadilan perikanan tidak berjalan sebagaimana mestinya,maka dengan merujuk kepada uraian Poin 1 dan 2 di atas, perkara tindakpidana di bidang perikanan masih bisa diperiksa, diadili dan diputus olehPengadilan Negeri Sorong dengan susunan Hakim Karir, yang dalamperkara ini juga telah bersertifikasi dan mempunyai Surat Keputusansebagai Hakim tindak pidana perikanan.

BV 97909 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa NGUYEN VAN PHI selaku Nahkoda KM.

BV 97909 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.SusPrk/2017/PN RanATAUKETIGABahwa terdakwa

BV 97909 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perikanan.ATAUKE EMPATBahwa terdakwa NGUYEN VAN PHI selaku Nahkoda KM.

BV 97909 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.SusPrk/2017/PN RanPasal 98 Jo.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Tid. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Tid.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

Ad HocPengadilan Perikanan.Keputusan Bersama Ketua Muda Tindak Pidana KhususMahkamah Agung Republik Indonesia dengan DirekturJenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republikindonesia Nomor: 03/KM/PIDSUS/HK.04//2012 danNomor 06/PSDKP/KKP/PKS/1/2012 tentang PembentukanKelompok Kerja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim AdHoc Pengadilan Perikanan Tahun 2012 ;L 2.

Nama : DANIEL PANJAITAN, S.H,LLMJenis Kelamin : LakilakiUmur : 45 TahunPekerjaan : Hakim Adhoc Tpikor Pengadilan Negeri BandungAlamat : Konplek Taman Depok Permai, Blok B4 No.5 JIl.RayaBahagia Depok Timur, Jawa Barat.Selanjutnya dalam hal ini sebagai: TERGUGAT II;3.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd/ Jono Sihono, SH., Ttd/ H. Zaharuddin Utama, SH.MM.,Ttd/ Arief Sudjito, SH.MH.,Panitera PenggantiTtd/ Susilowati, SH.MH.,Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. H. Hamdi, S.H., M.Hum.Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.an.

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan Nomor 294/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn tanggal24 September 2020, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 07Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengandengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Parlin H.Harahap, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan

HakimHakim AdHoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehSoesilo Atmoko, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak;Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Jono Sihono, SH. Moegihardjo, SH.ttd./H. Buyung Marizal, SH.,MH.Biaya biaya : Panitera Pengganti :1. Meterai ............0.... Rp. 6.000, ttd./2.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para HakimAnggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. H. Hamdi, S.H., M.Hum.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.SusPHI/2020Panitera Pengganti,Ttd./Dr.

memberi isyarat benderakepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapalKM.BGU B14 (KG 93545 TS) untuk merapat segera diburitan lambung kanan KRI SILAS PAPARE386,selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggotaKRI SILAS PAPARE386 yakni saksi AGI PERGAINDRAYADI dan saksi YAHDIYANSYAH, dari hasilpemeriksaan di atas kapal KM.BGU B14 (KG 93545 TS)diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIPI(Surat Izin Penangkapan Ikan);e Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.BGU B14 (KG93545 TS) dibawa / di ADHOC

) untuk merapat segera diburitan lambung kanan KRI SILAS PAPARE386,selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggotaKRI SILAS PAPARE386 yakni saksi AGI PERGAINDRAYADI dan saksi YAHDIYANSYAH, dari hasilpemeriksaan di atas kapal KM.BGU B14 (KG 93545 TS)diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIUP(Surat Izin Usaha Penangkapan ) serta ditemukan telahmenggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat(pair trawl) ;e Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.BGU B14 (KG93545 TS) dibawa / di ADHOC

dan diperiksa oleh KRI SILAS PAPARE386 padaposisi 034743 U1052730T yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapanikan secara illegal, dengan barang bukti (satu) unit jaring pair trawl dan ikan hasiltindak pidana yang dilakukan LE VAN KY THOAIT sebagai nakhoda KM.BGU B14(KG 93545 TS) ;Putusan No. 06/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni Hal. 23Menimbang, mengenai barang bukti ikan yang dimusnahkan, Majelis Hakimberpendapat bahwa perlunya penanganan dengan segera untuk dilelang pada pelabuhantempat kapal di Adhoc