Ditemukan 536 data
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation ("MFN") yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation menyebutkan bahwa perusahaanMalaysia tidak akan diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain dalamsituasi yang serupa.
39 — 5
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
macam proses yang dialami Kurma sejak dipetik adalahdengan pencucian dengan Clorox, pembilasan, dan pengeringan;4 Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada http://www.fao.org/docrep/t068 1E/t0681e04.htm#1.3.3 didiperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapKurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:i Fumigation;ii Heat Treatment;ili Refrigeration, dan;1V Irradiation;5 Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation
21 — 13
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime).Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok Pelaku tindak pidanaterorganisasi;Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Srg Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah Lex Specialist Pasal 55Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), melainkan perluasan darideelneming
19 — 3
bekerja;Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang mengenaipenggunaan narkotika jenis sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan danmembenarkannya;Amir bin Kamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar menurut saksi, Terdakwa Naton terlebih dulu ditangkap oleh Polisidan kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu disekitar tempat Terdakwa Natoridilakukan penangkapan, yang mana menurut pengakuan Terdakwa Nation
267 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation menyebutkan bahwa perusahaanMalaysia tidak akan diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain dalamsituasi yang serupa.
90 — 21
gradasi peran pelaku dalam perbutan yangdapat dikualifikasi sebagai penyelundupan manusia sehingga seluruh peran mendapatkanancaman pidana minimal yang sama ; 41Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari peranorangorang asing sebagai obyek dalam penyelundupan manusia yang pada hakikatnyaperbuatan Terdakwa tidak akan terjadi apabila orangorang asing imigran illegal dariNegara Timur Tengah tersebut menaati ketentuan keberadaannya sebagai pengungsidibawah naungan UNHCR (United Nation
145 — 56
Tahun 2015, halaman 117,tentang Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Ril.No.698K/Pdt/2011 tanggal 19 Juli 2011, diberi tanda P. 34;40.Fotocopy Surat Pernyataan AGENBROMO, selaku agen resmi dari PTJNE Across Nation (JNE), tertanggal 22 Juni 2016; diberi tanda P. 35;41.Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
.;42.Fotocopy Surat Pernyataan AGEN BROMO, selaku agen resmi dari PTJNE Across Nation (JNE), tertanggal 22 Juni 2016 ; diberi tanda P.37.Suratsurat bukti tersebut telah bermeterai cukup untuk dijadian alatbukti di pengadilan, dan fotocopy suratsurat tersebut telah dicocokan denganaslinya dimuka persidangan terkecuali bukti bertanda P.2 dan P6 telahdicocokan dengan fotocopy yang telah dilegalisir oleh Notaris, selanjutnya buktibertanda P.7, P,8, P.9,P.10,P.11, P.12, P.13,P.14, P.16, P.17, P.19, P.20
218 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:Dalam hubungan dengan pasal 7 Laba Usaha, tidak ada dalamPasal ini yang akan mencegah Negara pihak pada Persetujuan daripengenaan, bagian dari pajak penghasilan usaha, pajak tambahansetelah pajak atas keuntungan dari bentuk usaha tetap, ditetapkanbahwa pengenaan pajak ini tidak akan melebihi 12,5%;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation
222 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:Dalam hubungan dengan pasal 7 Laba Usaha, tidak ada dalam Pasal iniyang akan mencegah Negara pihak pada Persetujuan dari pengenaan,bagian dari pajak penghasilan usaha, pajak tambahan setelah pajak ataskeuntungan dari bentuk usaha tetap, ditetapbkan bahwa pengenaan pajakini tidak akan melebihi 12,5%;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation
Suparlan
Terdakwa:
Hajibullah
98 — 26
1.LUCAS JUAN ASHER PANGGABEAN, S.H.
2.DEWI MIRNA IDA, S.H.
Terdakwa:
EDI SUSANTO alias EDI BELOK bin KAMIDJAN
64 — 9
li>1 (satu) bungkus rokok merk Raven;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Lias Aduants;
- 2 (dua) bungkus rokok merk On Line;
- 2 (dua) bungkus rokok merk 62;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Jati;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Trump Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Bheta Kretek;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Red Black;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Nation
46 — 2
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Hal 35 dari 40Hal Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Ksptentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan
138 — 65
Oleh karena itu tidak dapatdilakukan perlawanan dalam bentuk hukum apapun.Menurut pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor Tahun 1999 Arbitraseadalam cara menyelesaikan suatu sengketa perdata diluar pengadilanumum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis olehpihak yang bersengketa.Standar klausula arbitrase UNCITRAL (Unut Nation Commission ofInternasional Trade Law) yaitu setiap sengketa, pertentangan atautuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atauwanprestasi, pengakhiran
146 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
penuntutan suatukejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini ;Ayat (3): Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai denganprinsipprinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan daripenuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikanatau penuntutan (Justice Collaboration) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkankonvensi ini ;Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 Konvensi PBB Anti kejahatanTransnasional yang terorganisasi (United Nation
208 — 53
by the judgement of selected persons in some disputedmatter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and isintended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation ofordinary litigation".Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3010tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Bahwa Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation
73 — 38
Bahwa TERGUGAT juga perlu menjelaskan kepada PARAPENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah mendapatkanpenghargaan dari UNDP (United Nation Development Program)atas skema bisnis Kemitraan yang telah mengangkat derajat dankesejahteraan para Mitranya.
18 — 4
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
349 — 170
abiding by the judgement of selected persons in some disputedmatter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and Isintended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation ofordinary litigation".Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Bahwa Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation
41 — 8
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Hal 29 dari 33 Hal Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN Kbutentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan